Selama beberapa hari terakhir, setelah penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan, ramai pembahasan penarikan pasukan negara ini dari Irak. Tentunya isu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Amerika Serikat setelah menduduki Irak tahun 2003 dan setelah menderita 4000 korban serta biaya 2,7 triliun dolar, tetap gagal menjamin keamanan di negara ini. Oleh karena itu, setelah berkuasanya Barack Obama di tahun 2008, ia berbicara mengenai penarikan pasukan AS dari Irak.
Namun, sebelum penarikan pasukan AS, negara itu menandatangani perjanjian keamanan dengan Irak pada November 2008, yang menurutnya AS dapat mendirikan sejumlah pangkalan militer di Irak. Klausul lain dalam perjanjian militer-keamanan yang mempengaruhi keamanan seluruh wilayah adalah bahwa pemerintah Irak tidak memiliki hak untuk menentukan dan membatasi wilayah di bawah kendali pangkalan militer atau rute mereka. Pasukan AS juga bebas menargetkan negara mana pun yang mengancam keamanan dan perdamaian global, kawasan dan Irak serta pemerintah dan konstitusi negara ini atau menghasut terorisme dan kelompok militan. Setelah menerima jaminan seperti itu dari pemerintah Irak, pasukan AS mundur dari Irak pada 2010, hanya menyisakan segelintir pasukan untuk memenuhi janji Obama.
Pada tahun 2014, bersamaan dengan kebangkitan ISIS di Irak dan pembentukan Koalisi Internasional Anti Terorisme pimpinan AS, sekitar 11.000 tentara asing masuk ke Irak, sekitar 70 persen di antaranya adalah tentara AS. Koalisi Amerika kemudian menggunakan perang melawan ISIS (Daesh) sebagai alasan untuk tetap tinggal di Irak, dan pasukan koalisinya terus bersikeras berada di negara itu. Pada dasarnya, Irak mampu mengalahkan kelompok takfiri ISIS dengan bantuan kelompok perlawanan.
Dengan demikian, jelas bahwa Amerika Serikat memiliki hak keamanan-militer khusus di Irak, dan kehadiran ini merugikan keamanan negara-negara tetangga Irak. Buktinya adalah pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani di Irak; Komandan yang memerangi ISIS dan mengusirnya dari Irak. Menyusul kesyahidan Jenderal Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis di tangan teroris Amerika, parlemen Irak pada 5 Januari 2020, dengan lebih dari 170 wakil hadir, menyetujui pengusiran pasukan asing dan menekankan berakhirnya koalisi AS di negara itu.
Menanggapi keputusan rakyat Irak tersebut, mantan Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa meskipun jumlah pasukan AS di Irak telah mencapai 5.000 dan masih terus menurun, bahkan dengan persetujuan parlemen Irak, semua pasukan AS tidak akan mundur dari Irak karena mereka mencegah Iran pindah ke sana. Trump telah mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menginvestasikan miliaran dolar di pangkalan militer Irak, dan bahwa jika Irak ingin menarik pasukan Amerika, ia harus membayar kompensasi kepada AS, jika tidak maka akan menghadapi sanksi. Ancaman ini serius dan berbahaya bagi Irak, yang kendali atas ekspor dan impornya serta pendapatan minyaknya sebagian besar berada di tangan konsorsium Amerika, dan dengan demikian menjadi hambatan bagi upaya serius untuk mencapai resolusi ini.
Oleh karena itu, sejak pemerintahan Biden menjabat, ada beberapa putaran pembicaraan strategis antara Amerika Serikat dan Irak di mana Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi telah berusaha untuk mencapai keseimbangan dalam hubungan luar negeri Irak di mana kehadiran AS di Irak tidak akan mengancam Iran dan juga kepentingan serta tujuan Amerika Serikat yang harus dirugikan. Pada pertemuan keempat pertemuan strategis yang diadakan di Washington selama beberapa hari terakhir, kedua belah pihak sepakat untuk mendefinisikan kembali misi pasukan AS di Irak. Di bawah kebijakan baru, pasukan AS akan tetap berada di Irak, tetapi kali ini mereka akan memiliki misi penasehat, bukan untuk perang, dan entah bagaimana akan melatih pasukan Irak.
Keputusan baru-baru ini memiliki manfaat bagi pihak Amerika dan Irak; Di satu sisi, di Amerika Serikat, pemerintahan Biden, seperti yang ditunjukkan di Afghanistan, tidak memiliki rasa tanggung jawab atas keamanan dan stabilitas negara-negara yang pernah terganggu oleh invasi dan pendudukan militer. Presiden AS yang baru, seperti pendahulunya, memiliki pandangan utilitarian tentang Asia Barat, dan sekarang dia tidak lagi melihat banyak susu untuk diperah di wilayah yang dilanda krisis di Asia Barat, dia percaya bahwa negara-negara dan bangsa-bangsa di kawasan ini harus memilih nasib dan jenis pemerintahan mereka sendiri.
Biden berupaya memprioritaskan persaingan dengan Cina dan Rusia dengan mengurangi tanggung jawab dan pengeluaran AS di kawasan Asia Barat yang bergejolak di bawah dokumen Strategi Keamanan Nasional baru negara itu, dan menempatkan kehadiran AS di wilayah strategis seperti Afghanistan dan Irak pada tingkat minimum yang diperlukan untuk mengejar kepentingan negaranya.
Di sisi lain, pemerintah Irak khawatir atas konfrontasi kepentingan dan tujuan AS dan Iran di Irak serta kerusakan masalah ini berpengaruh pada kepentingan dan keamanan negaranya. Dengan demikian Baghdad berusaha menghapus kehadiran militer dan provokasi AS dari negaranya serta hanya mempertahankan sektor ekonomi dan pelatihan.
Faktanya adalah bahwa saat ini, meskipun pihak berwenang Irak menginginkan hubungan persahabatan dengan Republik Islam Iran dan telah berulang kali menekankan bahwa mereka tidak akan membiarkan wilayah Irak menjadi tempat untuk mengancam keamanan Iran, tetapi pada saat yang sama secara internal menghadapi berbagai masalah keamanan, ekonomi sosial, struktural dan protes sesekali warga. Dengan demikian Irak membutuhkan bantuan dan investasi asing untuk memenuhi tantangan ini, dan karena itu berusaha untuk mempertahankan hubungan militer-keamanan dan perdagangan yang luas dengan Amerika Serikat. Seperti pada periode 2019-2020, Irak menandatangani kontrak dengan lima perusahaan minyak, gas, dan listrik utama Amerika senilai lebih dari delapan miliar dolar, dan pada paruh pertama tahun 2020, negara ini memiliki nilai ekspor sebesar 2,2 miliar dolar dan 385 juta dolar impor dari Amerika Serikat.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meskipun kesepakatan baru-baru ini antara Irak dan Amerika Serikat untuk menarik pasukan AS dari negara ini adalah kabar baik dan janji untuk mengurangi kehadiran militer AS di lingkungan sekitar Iran, tetapi itu tentunya bukan berarti semakin memudarnya pengaruh dan intervensi AS di kawasan. Dengan berlanjutnya kehadiran penasihat AS yang berkelanjutan di Irak, pengaruh intelijen-keamanan negara itu akan terus berlanjut seiring dengan penetrasinya ke dalam sistem hukum dan ekonomi Irak.