Para Menteri Luar Negeri Perserikatan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) hari ini menggelar pertemuan khusus untuk membahas konflik Myanmar, tanpa mengundang junta militer.

Reuters hari Kamis melaporkan, sumber yang berbasis di negara Asia Tenggara mengatakan pertemuan virtual yang sebelumnya tidak terjadwal akan digelar  hari Jumat (15/10/2021). Pertemuan disebut digelar Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN termasuk diplomat dan pejabat lain.

Juru Bicara Junta Militer, Zaw Min Tun, tak merespons ketika dimintai tanggapan soal pertemuan tersebut. Pemerintah Brunei juga tak menjawab pertanyaan.

Utusan ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengonfirmasi beberapa negara anggota, yang terlibat dalam diskusi mendalam mengenai pemimpin kudeta Myanmar, Min Aung Hlaing, yang tak akan diundang pada KTT ASEAN 26-28 Oktober ini.

Dia mempertanyakan komitmen junta dalam proses penerapan lima konsensus seperti mengakhiri kekerasan dan membuka akses bantuan. Junta juga disebut tak mengizinkan Yusof bertemu penasihat negara sekaligus Ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi, yang kini menjadi tahanan rumah oleh militer.

 Sebelumnya, Pemerintah Malaysia mengancam junta militer Myanmar dengan menyampaikan pertimbangan untuk bertemu pemerintah bayangan Myanmar.

Pertimbangan ini dilakukan pemerintah Malaysia sebagai reaksi atas sikap junta militer yang menolak bekerja sama dengan pihak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menyelesaikan konflik di negara itu.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyampaikan negaranya tengah mempertimbangkan pertemuan dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang mana adalah pemerintah tandingan junta.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyampaikan kekecewaannya atas penolakan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap usulan wakil ASEAN untuk bertemuan dengan Aung San Suu Kyi.

Tak hanya itu, Abdullah menyampaikan kegagalan Myanmar bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN akan mempersulit pemimpin junta negara itu menghadiri pertemuan puncak ASEAN.

Republik Indonesia kecewa terhadap sikap junta Myanmar yang menolak pertermuan utusan ASEAN dengan Aung San Suu Kyi sebagai bagian dari upaya ASEAN mewujudkan perdamaian di Myanmar.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam Press Briefing, Senin (4/10) mengatakan, "Tidak ada perkembangan signifikan di Myanmar. Militer tidak memberikan tanggapan positif dari apa yang telah diupayakan oleh special in void,". 

Indonesia menyampaikan, sudah waktunya para menteri luar negeri ASEAN melaporkan situasi itu kepada sembilan pemimpin ASEAN. Retno juga menyebutkan ASEAN menawarkan Myanmar untuk membantu menghentikan situasi yang semakin memburuk di negara itu.

Junta Myanmar tidak mengizinkan utusan khusus Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Erywan Yusof bertemu dengan Penasihat Negara yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, sebagai bagian dari proses dialog.

Erywan yang juga Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam meminta junta Myanmar memberikan akses penuh supaya dia bisa bertemu seluruh pihak yang bertikai, termasuk Suu Kyi demi mencari jalan keluar konflik antara kelompok militer dan sipil. Namun, junta Myanmar menolak permintaan Erywan.

Nasib Myanmar semakin tidak menentu setelah pemimpin Junta, Jenderal Min Aung Hlaing, memperpanjang batas waktu pencabutan status darurat nasional dan menggelar pemilihan umum hingga Agustus 2023.

Hingga kini dilaporkan jumlah korban meninggal akibat aksi kekerasan selepas kudeta di Myanmar mencapai lebih dari 1.100 orang.