Pasca kemenangan Revolusi Islam Iran hingga hari ini, hubungan Republik Islam Iran dan Arab Saudi mengalami pasang surut.

Pasca pembantaian para jemaah haji Iran oleh rezim Al Saud pada 31 Juli 1987 dan terjadinya peristiwa Jumat Berdarah Mekah, hubungan Iran dan Arab Saudi berada pada tingkat paling rendah.

Tanggal 28 April 1988, Amerika perintah Arab Saudi agar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Jumlah diplomat Iran yang berada di Arab Saudi sangat sedikit, sementara anggota kedutaan besar Saudi di Iran sudah sejak lama meninggalkan Tehran. Akhirnya, hubungan politik kedua negara benar-benar terputus pada 8 Ordibehesht 1367 HS, bahkan pengiriman jamaah haji ke Mekah dan Madinah terputus untuk beberapa tahun.

Namun di masa kepresidenan Hashemi Rafsanjani dan Mohammad Khatami hubungan Tehran-Riyadh perlahan-lahan membaik, tetapi kemudian mengalami penurunan di masa kepresidenan Mahmoud Ahmadinejad.

Pada tahun 2016, hubungan Republik Islam Iran dan Kerajaan Arab Saudi terputus kembali setelah pemerintah Riyadh menjatuhkan hukuman mati terhadap Syeikh Nimr Baqir Al-Nimr yang menyulut sebagian warga Iran yang terprovokasi menyerang Kedutaan Besar Arab Saudi di Tehran.

Di tahun 2021, Irak berusaha menjadi mediator bagi perundingan antara Iran dan Arab Saudi. Dengan mediasi Irak, perundingan bahkan mencapai putaran kelima di tahun 2022, di mana kedua negara berusaha mencapai peta jalan hubungan bilateral.

Akhirnya, pada 10 Maret 2023, Iran dan Arab Saudi mencapai kesepakatan dengan mediasi Cina untuk merekonsiliasi hubungan diplomatik kedua negara. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan Menteri Luar Negeri Iran dan Arab Saudi di Cape Town pada 3 Juni 2023 yang membicarakan kesiapan kedua negara untuk membuka kedutaan besarnya di masing-masing negara.

Dan pada 6 Juni 2023, Iran membuka kembali kedutaan besarnya di Riyadh yang menandai keseriusan kedua negara untuk menjalin kembali hubungan politik dan diplomatik yang terputus selama 7 tahun.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengaku gembira bisa berkunjung ke Iran, dan menurutnya kerja sama Riyadh-Tehran, akan menguntungkan kawasan dan Dunia Islam.

Faisal bin Farhan, Sabtu (17/6/2023) dalam lawatannya ke Iran, melakukan pertemuan dengan Menlu Iran, Hossein Amir Abdollahian, kemudian menggelar jumpa pers bersama.

Dalam konferensi pers tersebut, Menlu Arab Saudi menegaskan bahwa perundingan yang dilakukan hari ini dengan Menlu Iran, positif dan jelas.

Ia menambahkan, "Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan kesepakatan pemulihan hubungan Iran-Saudi yang ditandatangani di Beijing. Saya merasa gembira bisa berada di Tehran. Kami akan membuka Kedutaan Besar Saudi di Tehran."

Pada saat yang sama, Faisal bin Farhan menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Luar Negeri Iran, karena memfasilitasi pembukaan kembali Kedubes Saudi di Tehran.

"Normalisasi hubungan dua negara adalah prinsip. Kami berharap dimulainya kembali hubungan dua negara dapat membawa dampak positif bagi kawasan dan Dunia Islam," imbuhnya.

Menlu Saudi juga menyinggung urgensi kerja sama Iran dan Saudi di bidang keamanan kawasan terutama di bidang keamanan maritim, dan perlucutan senjata pembunuh massal di kawasan.

"Saya juga akan bertemu dengan Presiden Iran, untuk menyampaikan salam Raja Saudi, dan Putra Mahkota kepada beliau, dan saya akan mengundang beliau untuk berkunjung ke Riyadh," pungkasnya. 

Pasukan perlawanan Palestina menargetkan pos pemeriksaan militer Israel di Tepi Barat Sungai Yordan.

Rezim Zionis setiap hari menyerang berbagai wilayah Palestina yang menyebabkan sejumlah warga Palestina gugur, terluka, atau ditangkap dan dikirim ke penjara. Para pejuang Palestina membalas aksi brutall Israel dengan melancarkan operasi anti-Zionis di berbagai wilayah, terutama di Tepi Barat.

Operasi anti-Zionis di Tepi Barat telah meningkat sejak awal tahun ini, dan para pejabat Israel telah berulang kali mengakui ketidakmampuan mereka untuk mencegah operasi tersebut.

Menurut situs Palestine Today, pada Sabtu (17/6/2023) malam, pasukan perlawanan Palestina menargetkan penyeberangan militer Al-Hamra di wilayah Al-Aghwar utara, yang terletak di Tepi Barat Sungai Yordan.

Menyusul serangan militan Palestina ini, militer Zionis menutup penyeberangan tersebut dan mengumumkan keadaan siaga untuk mencari pelaku operasi ini.

Di sisi lain, kalangan keamanan rezim Zionis mengumumkan pelaksanaan operasi militer besar-besaran di Tepi Barat dalam waktu dekat. Israel meningkatkan operasi keamanan setelah kematian tujuh orang Zionis sejak awal tahun 2023.

Mantan Direktur Dinas Keamanan Rezim Zionis (Shabak) mengakui bahwa pelaksanaan operasi militer anti-perlawanan di Tepi Barat telah kehilangan efektivitasnya, dan satu-satunya pencapaiannya adalah mencegah keberhasilan beberapa operasi perlawanan.

Media rezim Zionis kemarin mengumumkan bahwa tentara Israel siap untuk melancarkan operasi militer ekstensif di Tepi Barat dalam waktu dekat.

Menanggapi isu ini, Ami Ayalon, Mantan Direktur Shabak dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Maariv berbahasa Ibrani hari Sabtu (17/6/2023) mengatakan, "Satu-satunya pencapaian operasi militer terhadap perlawanan di Tepi Barat adalah keberhasilan menghalau beberapa operasi pejuang Palestina di wilayah ini,".

"Penggunaan kekuasaan tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru memperburuk masalah, terutama karena 80 persen rakyat Palestina percaya terhadap perlawanan dan mendukungnya sebagai solusi terbaik untuk menghadapi Israel," ujar Ayalon.

Mantan Direktur Shabak ini menilai perang yang melibatkan Israel tidak terbatas pada segelintir kelompok atau organisasi bersenjata saja, tetapi sisi lain dari perang ini adalah rakyat Palestina. 

"Mereka yang percaya bahwa perlawanan dapat dikalahkan, tidak memahami realitas yang ada. Kami mengusulkan supaya kabinet Israel mencari solusi lain untuk menyelesaikannya dengan mengubah kebijakannya bukan hanya operasi militer," tegasnya.

Ketika tentara Zionis bersiap untuk melancarkan operasi militer baru di Tepi Barat, kelompok perlawanan telah memanggil semua pejuang dan kelompok perlawanan untuk mempersiapkan pertempuran yang akan segera terjadi di utara Tepi Barat.

Kepala Otoritas Palestina mengatakan bahwa seluruh dunia Arab senang dengan peningkatan hubungan antara Republik Islam Iran dan Arab Saudi.

Mahmoud Abbas dalam sebuah wawancara dengan saluran CGTN hari Sabtu (17/6/2023) mengapresiasi peran kontruktif Cina dalam meningkatkan hubungan antara Iran dan Arab Saudi, dan menekankan bahwa keberhasilan pertemuan Cina-Arab mengirimkan sinyal yang sangat penting.

"Kami sangat senang bahwa Cina saat ini memfasilitasi kemajuan dalam urusan Arab melalui pertemuan ini, dan kami berharap peran Cina dalam hal ini akan terus berlanjut," ujar Abbas.

Lebih lanjut Mahmoud Abbas menambahkan bahwa langkah Cina dalam memediasi pemulihan hubungan Iran dan Arab Saudi adalah sesuatu yang gagal dicapai oleh banyak negara lain.

"Perbedaan antara Riyadh dan Tehran panjang dan serius, dan tidak ada negara yang berhasil menyelesaikan perbedaan ini. Tetapi berkat niat baik Cina dalam berinteraksi dengan kedua negara ini, sebuah keajaiban tercipta," papar Mahmoud Abbas.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan mengunjungi Tehran pada Sabtu sebagai tanggapan atas undangan resmi sejawatnya dari Iran Hossein Amirabdollahian.

Menlu Iran menilai kunjungan menteri luar negeri Arab Saudi ke Tehran sebagai langkah positif untuk melengkapi langkah-langkah yang benar sebelumnya dari kedua negara guna memajukan dan membuka lembaran baru dalam hubungan kedua negara tetangga dan Muslim tersebut.

Pasukan Hashd Al Shaabi, menggelar manuver militer permukaan air, di sebuah danau yang terletak di timur Provinsi Salahuddin, Irak.

Dikutip Al Forat News, Sabtu (17/6/2023) Brigade 63 Staf Komando Operasi Utara, Hashd Al Shaabi Irak menggelar manuver militer permukaan air di danau Amerli, timur Provinsi Salahuddin.

Manuver militer di permukaan air tersebut diselenggarakan untuk memperingati hari jadi organaisasi militer resmi Irak, Hashd Al Shaabi yang ke-9.

"Manuver ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan pasukan dalam menjalankan berbagai misi hingga ke level tertinggi, dan meningkatkan kesiapan tempur serta menambah level kesiagaan dan keahlian tempur," kata Hashd Al Shaabi.

Organisasi perlawanan rakyat Irak, Hashd Al Shaabi didirikan untuk menghadapi serangan teroris Daesh, dan menyelamatkan beberapa kota yang jatuh ke tangan kelompok teroris pada 2014 atas fatwa Marja Syiah Irak, Ayatullah Sayid Ali Sistani. 

Pasukan Rezim Zionis melakukan simulasi latihan pertempuran melawan komando Hizbullah Lebanon secara khusus, di wilayah Palestina pendudukan.

Koran Israel, Yedioth Ahronoth, Minggu (18/6/2023) melaporkan, pasukan Israel, melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah dipublikasikan media yaitu menggelar simulasi perang melawan pasukan Hizbullah.

"Pasukan elit dari Brigade Golani, salah satu brigade infanteri Angkatan Bersenjata Israel, bulan lalu telah melakukan simulasi pertempuran melawan pasukan Hizbullah di wilayah pendudukan," tulis Yedioth Ahronoth.

Menurut keterangan koran Israel itu, Brigade Golani, secara khusus berlatih pertempuran melawan pasukan elit Hizbullah, Unit Radwan.

Ditambahkannya, dalam simulasi perang tersebut, pasukan Rezim Zionis berlatih menemukan markas pasukan Radwan, dan melatih kesiapan melancarkan serangan udara terhadap pasukan Hizbullah itu.

Pasukan khusus Hizbullah dikenal dengan nama Radwan, yang diambil dari nama komandan militer kelompok itu Syahid Imad Mugniyeh yang dikenal dengan nama Haj Radwan.

Pejabat tinggi Republik Islam Iran, dan Uzbekistan, merilis pernyataan bersama, dan menandatangani 10 dokumen kerja sama, di hadapan Presiden kedua negara.

Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, Minggu (18/6/2023) memimpin delegasi tingkat tinggi politik dan ekonomi negara itu melakukan kunjungan resmi ke Iran.

Di antara agenda kerja Presiden Uzbekistan dan delegasi dalam kunjungan ke Iran, adalah bertemu dengan Presiden Iran, menghadiri perundingan delegasi tingkat tinggi dua negara, menandatangani dokumen kerja sama, dan menggelar konferensi pers bersama.

Dalam lawatan Presiden Uzbekistan ke Tehran kali ini, 10 dokumen kerja sama ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri pemimpin dua negara.

Dokumen kerja sama yang diteken Iran dan Uzbekistan di antaranya adalah nota kesepahaman preferensi perdagangan, transportasi dan transit, kerja sama farmasi, program kerja sama di bidang standar mutu dan asuransi, mengkaji peluang pembukaan zona ekonomi bebas dua negara, program realisasi kerja sama di bidang teknologi dan inovasi, dan program realisasi kerja sama di bidang pertanian.

Kunjungan terakhir Presiden Uzbekistan ke Iran, dilakukan 20 tahun lalu, dan Presiden Iran melakukan kunjungan ke Uzbekistan pada September 2022 lalu.

Komandan Angkatan Darat Militer Iran mengatakan, Rezim Zionis tidak punya kemampuan untuk menghadapi Iran Islami.

Brigjen Kiumars Heydari, Minggu (18/6/2023) menuturkan, "Para pejabat Rezim Zionis mengakui sendiri ketidakmampuan rezim ini untuk menghadapi Republik Islam Iran."

Ia menambahkan, "Sekarang ini seluruh wilayah perbatasan Republik Islam Iran, berada dalam kondisi yang sepenuhnya aman."

Menurut Brigjen Heydari, Angkatan Darat Militer Iran, ditempatkan di seluruh wilayah perbatasan negara ini, dan unit-unit AD Militer Iran, juga melakukan pengawasan penuh.

Komandan Angkatan Darat Militer Iran menegaskan, "Negara Republik Islam Iran, telah menciptakan faktor-faktor pencegahan di level yang luas." 

Pemerintah Republik Islam Iran dan Uzbekistan menandatangani 10 dokumen kerja sama pada hari Minggu, 18 Juni 2023.

Penandatanganan dokumen-dokumen ini dilakukan setelah delegasi tingkat tinggi Republik Islam Iran dan Uzbekistan mengadakan pertemuan di Tehran, Minggu, (18/6/2023).

Teken dokumen-dokumen kerja sama ini juga dilakukan di hadapan Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi dan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Dokumen kerja sama yang diteken Iran dan Uzbekistan di antaranya adalah nota kesepahaman preferensi perdagangan, transportasi dan transit, kerja sama farmasi, program kerja sama di bidang standar mutu dan asuransi, mengkaji peluang pembukaan zona ekonomi bebas dua negara, program realisasi kerja sama di bidang teknologi dan inovasi, dan program realisasi kerja sama di bidang pertanian.

Kunjungan terakhir Presiden Uzbekistan ke Iran, dilakukan 20 tahun lalu. Sementara, Raisi melakukan perjalanan ke Samarkand, Uzbekistan pada September 2022 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO). Iran dan Uzbekistan menandatangani 17 nota kesepahaman dan dokumen kerja sama selama kunjungan itu.

Perjanjian tersebut meliputi kerja sama di bidang pertanian, energi, urusan bea cukai, olahraga, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, pertukaran budaya, kesehatan dan pengobatan, transportasi internasional melalui pelabuhan Chabahar Iran, kerjasama lingkungan, pengembangan industri, pariwisata, dan fasilitasi visa untuk pengusaha.

Raisi telah mengusulkan bahwa tingkat pertukaran perdagangan tahunan $500 antara Tehran dan Tashkent dapat meningkat tiga hingga empat kali lipat pada langkah pertama.