Wakil khusus Presiden Republik Islam Iran untuk Urusan Afghanistan Hassan Kazemi Qomi secara resmi mulai bekerja sebagai Duta Besar (dubes) baru Iran di negara tersebut.

"Wakil Khusus Presiden Republik Islam Iran untuk Urusan Afghanistan Hassan Kazemi Qomi telah ditunjuk sebagai Kepala baru Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Kabul dan telah masuk ke kota ini pada hari Sabtu serta secara resmi memulai pekerjaannya," bunyi tweet Kedubes Iran di Afghanisan seperti dilansir ISNA, Sabtu (21/1/2023).

Sebelumnya, Bahadur Aminian menjadi penanggung jawab Kedubes Iran di Afghanistan.

Sejak Taliban berkuasa kembali pada Agustus 2021 hingga saat ini, Afghanistan menghadapi kondisi ekonomi yang sangat sulit karena keengganan masyarakat internasional untuk secara resmi mengakui kelompok ini, dan keengganan banyak negara untuk bekerja sama dengan Afghanistan.

Kondisi kehidupan rakyat Afghanistan sangat krisis. Kurangnya sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mengimpor barang-barang pokok ke Afghanistan seperti beras, barli, gandum dan jagung menyebabkan terjadi kekurangan bahan makanan dan mahalnya harga makanan di pasar-pasar.

Oleh karena itu, keamanan pangan di Afghanistan terancam, dan organisasi-organisasi hak asasi manusia memperingatkan tentang krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh kelaparan jutaan orang di negara ini. 

Kementerian Luar Negeri Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman mengutuk desakan Inggris untuk memperparah penderitaan rakyat Yaman dan upaya London untuk menjegal terwujudnya perdamaian.

Wakil Perwakilan Tetap Inggris untuk PBB James Kariuki mengklaim bahwa larangan ekspor minyak terhadap Ansarullah telah menyebabkan pemerintah Yaman menghadapi krisis ekonomi yang serius.

Dia meminta Komunitas internasional untuk mengambil semua langkah guna mengurangi dampak peran Ansarullah dan dukungan kepada pemerintah Yaman pada masa yang kritis ini.

Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman mengeluarkan pernyataan bahwa statemen Kariuki secara terbuka menunjukkan peran kriminal Inggris dalam meningkatkan penderitaan rakyat Yaman, dan posisi seperti itu menunjukkan bahwa London berada di balik perang ekonomi terhadap Yaman, termasuk kebijakan blokade, yang menyebabkan kelaparan rakyat di negara ini.

"Tanggung jawab atas semua tindakan kriminal dan kejahatan di Yaman berada di pundak Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara ini ingin memblokir jalan menuju perdamaian di Yaman dan melanjutkan operasi militer di negara ini. Kejahatan-kejahatan Inggris ini memberi rakyat Yaman hak untuk mengadili dan menghukum pemerintah London melalui semua cara yang legal dan sah," tegas Kemlu Yaman dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip al-Masirah baru-baru ini.

Pemerintah Sana'a meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan semua orang bebas di dunia untuk mengutuk campur tangan nyata Inggris dalam urusan dalam negeri Yaman, yang bertujuan untuk merusak perdamaian di negara ini, dan juga untuk memiliki penilaian yang adil atas situasi ekonomi di Yaman guna mengakhiri masalah kemanusiaan rakyat di negara ini. 

Ketegangan antara Prancis dan Jerman mengenai keamanan dan stabilitas Eropa meningkat.

Menurut Euronews, perang di Ukraina telah meningkatkan ketegangan dan ketidaksepakatan antara Prancis dan Jerman untuk memastikan keamanan dan stabilitas di Eropa.

Judy Dempsey, pemimpin redaksi untuk blog Strategic Europe Carnegie Europe mengatakan bahwa jawaban pertanyaan mengapa hubungan Prancis dan Jerman melemah sedemikian rupa adalah disebabkan perbedaan pendapat mereka di bidang pertahanan.

Sementara itu, peningkatan tekanan dan sanksi terhadap Federasi Rusia dan pasokan segala jenis senjata ringan dan berat ke Ukraina oleh negara-negara Eropa dan Barat, terutama Amerika Serikat, alih-alih mampu mengakhiri perang di Ukraina, namun justru meningkatkan kobaran api konflik di negara ini.

Perang di Ukraina, yang telah membawa konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial dan bahkan budaya, telah memasuki bulan kesebelas, dan negara-negara Barat masih mengirimkan beragam senjata ke Ukraina.

Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa pengiriman senjata Barat ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik di negara ini dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. 

Masjid A'Dham Qom terletak di sebelah Makam Suci Sayidah Fatimah Maksumah sa di kota Qom, Republik Islam Iran. Masjid ini memiliki luas 12.000 meter persegi dan menjadi salah satu bangunan keagamaan dan sejarah terbesar di Iran dan juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di negara ini.

Masjid A'dham Qom dibangun pada tahun 1337 HS atas upaya Ayatullah Sayid Hossein Tabatabai Boroujerdi. Masjid ini memiliki empat aula, halaman dan perpustakaan. Makam Ayatullah Boroujerdi terletak di salah satu pintu masuk masjid.

Masjid A'dham dianggap sebagai salah satu bangunan bersejarah tertua, terbesar dan terindah di Iran, yang mengingatkan seorang Fakih terkemuka Ayatullah al-Udzma Haj Agha Sayid Hossein Tabatabai Boroujerdi.

Kedekatan masjid dengan Makam Sayidah Fatimah Maksumah sa, arsitektur yang unik dan tempat pengajaran pelajaran para Marja' Taklid adalah salah satu alasan yang membuat masjid besar ini penting.

Ayatullah al-Udzma Wahid Khorasani, Nasser Makarem Shirazi, Ja'far Sobhani, Sayid Musa Shabiri Zanjani, Hossein Nouri Hamedani dan Abdullah Javadi Amoli mengajar Bahtsul Kharij (kelas khusus mujtahid) di Masjid A'dham. Sebelumnya, sejumlah Marja' Taklid juga mengajarkan pelajaran di masjid tersebut.

Perpustakaan Masjid A'dham memiliki dua ruang baca dan ruang penyimpanan, yang pintu masuknya terletak di sisi koridor pintu masuk masjid. Saat ini, dalam hal manuskrip, perpustakaan besar ini dianggap sebagai salah satu perpustakaan paling andal dan penting di Iran untuk melestarikan warisan budaya Islam, terutama mazhab Syiah dan Ahlul Bait as.

Perpustakaan tersebut memiliki lebih dari 100.000 buku (kitab) cetak dan lebih dari 7.000 buku manuskrip. Tempat penyimpanan kaset adalah bagian dari perpustakaan ini. Terdapat 45.000 jam kaset pelajaran dari para ualama besar di masa lalu yang disimpan  dalam perpustakaan tersebut.

Kementerian Pertahanan Rusia mengabarkan serangan rudal ke markas pasukan ukraina, di kota Kramatorsk yang menewaskan sedikitnya 600 tentara Ukraina.

"Serangan rudal balasan ke markas pasukan Ukraina di Kramatorsk, Donetsk, menewaskan lebih dari 600 tentara Ukraina," kata Kemenhan Rusia, Minggu (8/1/2023).
 
Menurut Kemenhan Rusia, serangan rudal ini adalah pembalasan atas serangan keji pasukan Ukraina, ke markas sementara pasukan Rusia, di Donetsk, di malam tahun baru.
 
Selama pemberlakuan gencatan senjata dua hari untuk memperingati Hati Natal pengikut Kristen Ortodoks, pasukan Ukraina beberapa kali menghujani kota dan posisi pasukan Rusia, dengan peluru.
 
Pemerintah Rusia mengumumkan, berdasarkan hasil perundingan dengan pemerintah Ukraina, 50 tentara Rusia yang ditawan Kiev, dan terancam meninggal dunia, dibebaskan.
 
Pada 2 Januari 2023, Kemenhan Rusia mengumumkan, Kiev menyerang markas sementara pasukan Rusia, di Donetsk dengan enam rudal HIMARS buatan Amerika Serikat, yang menewaskan 63 tentara. 

Sumber media Irak, mengabarkan jatuhnya sebuah pesawat tanpa awak tak dikenal saat terbang di atas pangkalan Ain Al Assad.

Akun media sosial Sabereen News, Minggu (8/1/2023) melaporkan, sebuah pesawat tanpa awak tak dikenal jatuh saat tengah terbang di atas pangkalan militer Ain Al Assad, di barat Irak.
 
Menurut keterangan media Irak tersebut, drone itu terlihat melakukan penerbangan di atas pangkalan militer Ain Al Assad sebelum akhirnya jatuh.
 
Tidak lama setelah berita ini dipublikasikan, Sabereen News mengabarkan, sistem pertahanan pasukan Amerika Serikat di pangkalan Ain Al Assad, menembak drone tersebut.
 
Sampai saat ini belum ada sumber resmi pemerintah Irak, yang mengonfirmasi berita jatuhnya pesawat tanpa awak di pangkalan militer Ain Al Assad.
 
Pangkalan militer Ain Al Assad terletak di sekitar Baghdad, di barat Provinsi Al Anbar, dan baru-baru ini pergerkan mencurigakan konvoi-konvoi kendaraan militer AS yang membawa senjata, amunisi dan kendaraan tempur, terlihat di pangkalan itu.

Seorang komandan militer Rezim Zionis menganggap Hizbullah Lebanon sebagai ancaman terbesar Israel. Menurutnya, jika Unit Komando Radwan melancarkan serangan rudal, maka pemukim Zionis tak akan punya peluang menyelamatkan diri.

Dikutip Jerusalem Post, Minggu (8/1/2023) Jenderal Israel berinisial "O" tersebut mengatakan, "Kami tahu para komando Unit Radwan ada di sini, dan jika mereka punya rudal, maka tidak akan ada kesempatan untuk menyelamatkan diri, karena distrik Metula di utara Wilayah pendudukan, sangat dekat dengan perbatasan Lebanon."
 
Ia menambahkan, "Hizbullah ada di perbatasan, maka dari itu kami telah mempersiapkan semuanya. Ancaman Hizbullah sangat nyata. Jika sebuah rudal menghantam salah satu taman kanak-kanak di Metula, atau rudal anti-tank mengenai seseorang di utara Wilayah pendudukan, maka seluruh kawasan akan terbakar."
 
Jenderal Israel menegaskan, "Para tentara Hizbullah punya kekuatan menembakan rudal yang lebih kuat sekarang, jika mereka masuk ke distrik Metula, maka pilihan yang muncul akan sangat kelam di masa depan."
 
"Kami sudah sangat dekat dengan titik ini, dan kami tahu mereka bisa kembali. Metula punya banyak persimpangan jalan. Tidak perlu pemimpin militer semacam Napoleon untuk mengetahui bahwa Hizbullah mampu menyerang dari empat arah, dan menyerang Metula dengan rudal," pungkasnya.

Pejabat Hizbullah Lebanon urusan Palestina mengatakan, orang-orang Zionis ketakutan atas peningkatan kekuatan dan peran Hizbullah. Israel takut Unit Radwan memasuki wilayah Al Jalil di Wilayah pendudukan.

Dikutip kantor berita Sputnik, Sabtu (7/1/2023), Hassan Hubullah menuturkan, "Rezim Zionis mengetahui dengan baik bahwa mereka tidak akan menang melawan kubu perlawanan, dan kemenangan bagi mereka tidak mungkin dicapai."
 
Ia menambahkan, "Tidak diragukan peran Letjen Syahid Qassem Soleimani dalam meningkatkan kekuatan poros perlawanan sangat kentara. Hizbullah telah mengepung Wilayah pendudukan."
 
Pejabat Hizbullah ini menegaskan, "Kami sangat optimis dengan masa depan. Kelompok perlawanan Lebanon memperingatkan Israel, soal Al Quds yang merupakan garis merah dan tak boleh dilanggar, pasalnya Al Quds jauh lebih penting dari Lebanon, ia adalah inti perang. Kami tidak akan membiarkan serigala-serigala Zionis, memangsa bangsa Palestina."
 
Menurut Hassan Hubullah, Amerika Serikat memberikan arahan kepada Israel, untuk tidak merusak aturan permainan di dalam wilayah Palestina.
 
"AS dan Israel, sudah mengubah tema perang dari militer menjadi ekonomi dan blokade, berharap pemerintah negara-negara poros perlawanan bisa digulingkan," pungkasnya.

Warga kota Tehran, dan komunitas Hauzah Iran, menggelar unjuk rasa di depan Kedubes Prancis, untuk memprotes penghinaan dan pelecehan yang dilakukan majalah Prancis, Charlie Hebdo terhadap Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran.

Para demonstran Iran, Minggu (8/1/2023) di depan Kedutaan Besar Prancis di Tehran, membawa plakat bertuliskan "Mampus Israel", "Mampus Inggris", "Mampus Amerika", dan "Prancis Memalukan".

Mereka mengecam keras penghinaan yang dilakukan majalah Prancis, Charlie Hebdo terhadap tokoh besar politik dan keagamaan Iran.

Aksi unjuk rasa ini dimulai dengan pembacaan ayat suci Al Quran, dan para demonstran meneriakkan Allahu Akbar, serta menunjukkan kebencian mereka terhadap majalah Prancis tersebut.

Baru-baru ini Charlie Hebdo, menggelar perlombaan menggambar karikatur menghina Rahbar, yang memicu protes luas, namun pejabat Prancis menyebut aksi majalah itu sebagai bentuk kebebasan berpendapat.

Berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru, 59 persen warga Turki, mendukung pertemuan Presiden negaranya dan Presiden Suriah.

Lembaga polling Turki, Metropoll, Jumat (6/1/2023) memublikasikan hasil jajak pendapatnya dan mengumumkan, "Lebih dari 59 persen responden setuju dengan pertemuan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Suriah Bashar Al Assad, sementara 28 persen lainnya menentang, dan 12 persen abstain."

Recep Tayyip Erdogan dalam pertemuan hari Kamis, dengan petinggi Partai Keadilan dan Pembangunan, mengaku berharap bisa bertemu dengan Presiden Suriah.

"Dengan dimulainya pertemuan Menteri Pertahanan dan Kepala Dinas Intelijen Turki bersama Rusia dan Suriah di Moskow, kita telah memulai sebuah proses yang setelahnya Menteri Laur Negeri tiga negara akan bertemu, lalu sesuai dengan situasi, Presiden tiga negara juga akan bertemu," paparnya.

Media-media Turki, sebelumnya mengabarkan pertemuan Presiden negara itu dengan Presiden Suriah, akan dilakukan dalam waktu dekat.