Observatorium Al-Azhar Mesir untuk Melawan Ekstremisme memuji tindakan tegas dan tepat waktu para pejabat Iran dalam menjaga simbol-simbol penting yang dihormati kalangan Sunni.

Tehran, Pars Today-Observatorium untuk Melawan Ekstremisme di Al-Azhar di Mesir memuji tanggapan cepat dan tegas pejabat Iran terhadap penghinaan terhadap simbol-simbol Sunni dalam sebuah program televisi nasional Iran.

Lembaga tersebut mengumumkan di laman Facebook resminya,"Tindakan ini merupakan langkah positif yang menegaskan penentangan terhadap ujaran yang menyinggung dan mencerminkan upaya lembaga resmi untuk mencegah segala hal yang dapat menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam."

Observatorium Al-Azhar untuk Melawan Ekstremisme mengungkapkan,"Langkah Iran ini dilakukan terutama dalam situasi di mana Sheikh Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, baru-baru ini menyerukan diakhirinya segala penghinaan terhadap simbol-simbol dan tempat-tempat suci Islam pada konferensi tentang dialog Islam-Islam dan memperkuat persatuan bangsa di Bahrain".

Lembaga Al-Azhar ini menyimpulkan dengan menekankan perlunya menghormati kesucian semua mazhab dalam agama Islam, mengutamakan rasionalitas, dan menghindari segala hal yang dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan.

Pada tanggal 23 April, dalam sebuah acara di kanal satu IRIB, salah satu tamu acara tersebut menyampaikan statemen yang dianggap oleh para pemirsa sebagai penghinaan yang jelas terhadap simbol-simbol yang dihormati kalangan Sunni. Peristiwa ini langsung memicu reaksi luas di media, masyarakat, dan bahkan lembaga peradilan di Iran.

IRIB menanggapi kesalahan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan resmi yang menekankan pentingnya persatuan Islam, menggambarkan kesalahan tersebut sebagai "kesalahan yang tidak dapat dimaafkan dan mencurigakan" serta mengumumkan,"Video terkait segera dihapus dari platform yang berafiliasi dengan IRIB, termasuk Telebion dan Sepehr".

Delapan pegawai program tersebut telah didakwa dan kasus mereka telah dirujuk ke otoritas kehakiman Iran.

Manajer produksi dan manajer siaran kanal satu diberhentikan dari jabatan mereka.

Sebuah komite khusus dibentuk untuk mengidentifikasi kemungkinan faktor lainnya.

Bagian lain dari pengumuman itu menyatakan bahwa IRIB "mengutuk keras setiap tindakan yang memecah belah" dan menyerukan intervensi dan tindak lanjut serius oleh badan keamanan untuk mengidentifikasi akar dan perencana utama insiden ini.(

Perwakilan Malaysia di Mahkamah Internasional di Den Haag menggambarkan pengusiran dan penghancuran warga Palestina sebagai tujuan rezim Zionis.

Menteri Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia hari Senin menghadiri sidang Mahkamah Internasional di Den Haag mengenai aksi rezim Israel menghalangi kegiatan Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Sidang ini akan berlanjut hingga hari Jumat, dan sekitar 45 organisasi dan negara internasional, termasuk Iran, telah mengajukan permintaan untuk menghadiri sidang tersebut dan menyampaikan pandangan mereka.

Menurut Pars Today, Azalina Othsman, dalam sidang Mahkamah Internasional mengatakan,"Selama beberapa minggu terakhir, kita tidak hanya menyaksikan kelanjutan perang terhadap warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza dan Tepi Barat, tetapi kita juga telah mendengar pernyataan dari pejabat senior Israel yang tidak meninggalkan keraguan bahwa tujuan Israel adalah untuk menolak hak rakyat Palestina menentukan nasib sendiri dan untuk menggusur dan menghancurkan mereka."

Pejabat Malaysia itu menyebut rezim Zionis sebagai kekuatan pendudukan yang mengabaikan hukum internasional dan martabat manusia, serta merusak dan menghancurkan sistem yang dibangun untuk melindungi kehidupan dan martabat manusia di wilayah Palestina yang diduduki.

Tuduhan Menteri Luar Negeri Israel terhadap PBB dan UNRWA

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menuduh PBB dan UNRWA bersikap anti-Semitisme dan berkata, "Israel tidak akan berpartisipasi dalam sidang pengadilan Den Haag mengenai pengaduan UNRWA."

Hamas sambut baik sidang pengadilan Den Haag untuk selidiki tindakan penjajah

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) dalam sebuah pernyataan pada hari Senin menyambut penyelenggaraan sidang di Mahkamah Internasional di Den Haag untuk mengkaji kewajiban penjajah Zionis mematuhi kewajiban mereka terhadap negara Palestina yang terkepung di Jalur Gaza dan Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta badan dan institusinya yang aktif di wilayah Palestina yang diduduki, dan menekankan pentingnya langkah-langkah tersebut untuk bergerak maju menghukum penjajah karena melakukan kejahatan terus-menerus.

Perwakilan Palestina di Den Haag: Netanyahu ingin menggusur warga Palestina

Ammar Hejazi, perwakilan Palestina di Mahkamah Internasional, juga mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menyerukan pengusiran rakyat Palestina dari tanah mereka. Hejazi menyatakan, "Israel menduduki tanah Palestina di Gaza dan secara terbuka mengakui menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan."

Gerakan Islam tekankan penerapan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant

Gerakan Jihad Islam Palestina juga mengumumkan,"Mengingat Mahkamah Internasional sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Menteri Perang Israel Yoav Gallant, akan lebih baik jika Mahkamah Internasional juga meminta negara-negara lain untuk melaksanakan surat perintah ini dalam sidang-sidangnya saat ini, dan negara-negara yang menolak melaksanakan surat perintah ini akan dianggap sebagai penjahat." 

Perlunya kehadiran UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki

Komisaris UNRWA Philippe Lazzarini juga menulis dalam sebuah posting di laman resminya di jejaring sosial X pada hari Senin dengan mengatakan,"Kehadiran UNRWA dan badan PBB lainnya di wilayah Palestina yang diduduki sangat penting untuk memenuhi kebutuhan."

Ia menekankan pentingnya layanan berkelanjutan Badan tersebut - tanpa hambatan apa pun - hingga solusi yang adil dan abadi bagi masalah pengungsi Palestina tercapai.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, kepada para pejabat tinggi Amerika Serikat, mengatakan, perundingan disertai dengan kebijakan sanksi dan tekanan, tidak bisa diterima oleh Tehran.

Perundingan tidak langsung Iran dan Amerika Serikat, diselenggarakan pada hari Sabtu, di Muscat, ibu kota Oman, dan dituan rumahi oleh Menteri Luar Negeri Oman.
 
Jubir Kemlu Iran Esmaeil Baghaei, Senin (14/4/2025) dalam jumpa persnya mengkritik sikap kontradiktif AS yang menjatuhkan sanksi baru di tengah berjalannya perundingan tidak langsung dengan Iran.
 

Esmaeil Baghaei, menjelaskan bahwa tujuan Republik Islam Iran, dari perundingan dengan AS, adalah pencabutan sanksi menindas, dan melanggar hukum.
 
Pada saat yang sama, Jubir Kemlu Iran, mengungkapkan bahwa lokasi perundingan tidak langsung Iran dan AS, putaran kedua masih belum ditentukan sampai saat ini.
 
“Menurut Iran, perundingan langsung tidak berguna selama AS masih terus menggunakan bahasa-bahasa ancaman, oleh karena itu perundingan minggu depan juga dilakukan secara tidak langsung,” ujarnya.
 
Baghaei menegaskan, “Salah satu alasan perundingan tidak langsung adalah karena Anda tidak bisa mengaku sedang melakukan perundingan tapi pada saat yang sama melanjutkan kebijakan tekanan dan sanksi, metode semacam itu tidak bisa diterima.”
 
 
Kunjungan Grossi ke Tehran
 
Jubir Kemlu Iran, terkait kunjungan Dirjen Badan Energi Atom Internasional, IAEA, ke Tehran, mengatakan bahwa kesepakatan sudah dicapai untuk lawatan ini, dan harus dilakukan pekan ini.
 
“Iran, menuntut jaminan atas hak-haknya oleh IAEA, dan kunjungan ini akan dilakukan dalam kerangka, dan rutinitas normal dalam hubungan Iran dan IAEA,” ujarnya.
 
 
Israel Pemain Destruktif di Kawasan Asia Barat
 
Jubir Kemlu Iran menambahkan, situasi tegang di kawasan Asia Barat, disebabkan oleh perilaku salah satu pemain yang sangat destruktif bernama Rezim Zionis.
 
“Ketidakamanan di kawasan Asia Barat, disebabkan oleh genosida, dan pembunuhan terhadap orang-orang Palestina, oleh Rezim Zionis,” tegasnya.
 
 
Lawatan Menlu Iran ke Moskow
 
Ditanya soal interaksi Iran dengan Cina dan Rusia, Baghaei, menuturkan, “Kesepakatan nuklir JCPOA dari sisi hukum merupakan dokumen yang tersambung dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, dan sebuah kesepakatan yang hidup. Iran, dalam kerangka JCPOA, dan Resolusi 2231 DK PBB, akan melanjutkan interaksi serta negosiasi dengan seluruh negara penandatangan JCPOA.”
 
Ia menambahkan, “Akhir minggu ini Menlu Iran, Sayid Abbas Araghchi, akan melakukan kunjungan ke Rusia, dan kesempatan ini akan digunakan untuk membicarakan perkembangan terbaru terkait perundingan Muscat.”
 
 
Protes atas Sanksi-Sanksi Eropa terhadap Iran
 
Ditanya soal berlanjutnya langkah tidak konstruktif Eropa terhadap Iran, dan kemungkinan penerapan sanksi baru atas Tehran, Baghaei menerangkan, “Pihak Eropa, dengan bersandar pada penafsiran eksklusif atas hak asasi manusia, menganggap dirinya berhak menilai langkah pihak lain, dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka.” 

Meskipun Republik Islam Iran hingga kini masih menghadapi tekanan sanksi, tapi perdagangan negara ini, terutama di sektor non-minyak tetap tumbuh baik dengan pertumbuhan 21 persen.

Pertumbuhan 21% perdagangan non-minyak Iran dengan 15 negara tetangga, penyelenggaraan pertemuan puncak ekonomi antara Afghanistan dan Iran di Kabul, penekanan Iran dan Qatar pada pengembangan kerja sama di sektor energi, ekspor Iran senilai $2 miliar ke Eurasia, dan produksi lebih dari 600.000 ton aluminium ingot pada tahun 1403 Hs menjadi tajuk utama berita ekonomi Iran yang paling penting dalam paket berita Pars Today kali ini:

Perdagangan non-minyak Iran dengan 15 negara tetangga tumbuh 21%

Foroud Askari, Kepala Bea Cukai Iran hari Sabtu mengumumkan bahwa perdagangan nonmigas Iran dengan 15 negara tetangga pada tahun 1403 Hs mencapai $74,317 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 21 persen.

Jumlah perdagangan non-nyak terbesar antara Iran dan negara-negara tetangga pada tahun 1403 Hs dengan Uni Emirat Arab sebesar $29,183 miliar, Turki sebesar $19,363 miliar, Irak sebesar $12,508 miliar, Pakistan sebesar $3, 129 miliar, dan Afghanistan sebesar $2,479 miliar.

Selain itu, pada tahun 1403 Hs, perdagangan non-minyak Iran dengan Arab Saudi, Turki, Qatar, dan Afghanistan mengalami peningkatan terbesar di antara negara-negara tetangga dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekspor Iran ke Eurasia senilai $2 miliar

Dalam laporan terbarunya, Bea Cukai Iran mengumumkan bahwa ekspor Iran ke negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia pada tahun 1403 H mencapai lebih dari $2 miliar, dengan peningkatan 20 persen.

Volume ekspor Iran ke negara-negara Eurasia tahun lalu adalah 5,59 juta ton, yang meningkat 21% dibandingkan periode yang sama tahun 1402 Hs. Selama periode ini, barang senilai $1,121 miliar diekspor ke Federasi Rusia, $505 juta ke Armenia, $278 juta ke Kazakhstan, $111 juta ke Kirgistan, dan $21 juta ke Belarus.

Pertemuan ekonomi Afghanistan dan Iran diadakan di Kabul

Pekan lalu, Kepala urusan ekonomi pemerintah Taliban Afghanistan mengumumkan diadakannya pertemuan teknis antara perwakilan Afghanistan dan Iran untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian ekonomi antara kedua negara.

Pertemuan tersebut membahas peningkatan perdagangan bilateral, menyelesaikan permasalahan yang ada di sektor transit dan menyediakan fasilitas yang diperlukan, menjalin kerja sama bersama di bidang modernisasi sektor pertanian, melaksanakan keputusan yang dibuat di sektor transportasi, berinvestasi di pertambangan, dan menyediakan lebih banyak fasilitas di sektor bea cukai.

Produksi aluminium ingot lebih dari 600 ribu ton pada tahun 1403

Produksi aluminium ingot Iran mencapai lebih dari 600.000 ton pada tahun 1403 H. Empat perusahaan besar Iran memproduksi 604.526 ton aluminium ingot tahun lalu. Selama periode ini, 232.110 ton"bubuk alumina, 390.887 ton aluminium hidrat dan 725.335 ton bauksit juga diproduksi di Iran.

Iran dan Qatar tekankan pengembangan kerja sama di sektor energi

Rabu lalu, Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad, dalam pertemuan dengan Duta Besar Qatar untuk Tehran Saad Abdullah Saad Al Mahmoud Al Sharif menekankan pengembangan kerja sama antara kedua negara di sektor energi.

Setelah pertemuan tersebut, Menteri Perminyakan Iran mengatakan,"Iran menyambut baik kehadiran negara-negara asing, terutama negara-negara tetangganya, dalam industri minyak Iran".

Para profesor Universitas Harvard telah menggugat pemerintahan Trump karena mengancam akan menghentikan pendanaan ke lembaga pendidikan tersebut dengan dalih kelemahan dalam menekan gerakan mahasiswa anti-Zionis di universitas tersebut.

Para profesor Universitas Harvard menggugat pemerintah AS pada hari Minggu karena meninjau hampir $9 miliar dalam kontrak dan hibah federal dengan dalih kegagalan pihak rektorat menekan gerakan mahasiswa anti-Zionis di universitas tersebut.

Menurut Pars Today, para profesor tersebut mengumumkan bahwa pemerintah AS sedang mencoba secara ilegal merusak kebebasan akademis dan kebebasan berekspresi di kampus.

Iran: Rezim Zionis Berusaha Memusnahkan Palestina

Pada Minggu malam, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei mengutuk serangan rezim Zionis terhadap Rumah Sakit Baptis di Gaza dan menekankan,"Serangan terhadap infrastruktur perawatan kesehatan Palestina tidak hanya merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan aturan hukum humaniter internasional, tetapi juga merupakan bagian dari rencana untuk melakukan genosida dan memusnahkan Palestina".

Ketika tentara Israel melancarkan operasi militernya di Jalur Gaza dengan penyensoran, para analis meyakini bahwa kebijakan kerahasiaan itu tidak hanya memiliki alasan militer, tetapi juga menguntungkan kabinet Netanyahu yang dilanda krisis.

Tehran, Pars Today- Surat kabar Zionis, Yedioth Ahronoth dalam sebuah laporan mengungkapkan bahwa Eyal Zamir, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Rezim Zionis, dan Effie Defrin, Juru Bicara IDF, sengaja menahan diri untuk tidak menerbitkan informasi yang terkait dengan operasi militer yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, serta jumlah korban sipil, dengan bersikeras pada kebijakan penyensoran dan kerahasiaan. Pada saat yang sama,  mayoritas opini publik Israel tidak mendukung kelanjutan perang tersebut.

Menurut surat kabar Zionis ini, tentara Israel telah memberikan dua alasan utama untuk kebijakan kerahasiaan ini.

Pertama, mencegah gerakan perlawanan Islam Hamas mengakses informasi mengenai arah dan sifat operasi saat ini. 

Kedua, kecenderungan para komandan tentara rezim Zionis melaksanakan operasi militer tanpa mengumumkannya ke publik, dan membicarakan rinciannya setelah mencapai hasil yang diinginkan.

Praktik ini khususnya diikuti oleh Eyal Zamir; Seseorang yang mengakui dalam pidato pelantikannya bahwa "Hamas belum dikalahkan dan kita akan menghadapi perang gesekan multi-front selama bertahun-tahun".

Surat kabar Yedioth Ahronoth mengingat bahwa selama operasi darat tentara Israel di Gaza tahun lalu, lembaga militer menerbitkan informasi harian tentang kemajuan perang dan mengizinkan wartawan untuk melakukan laporan lapangan dan wawancara dengan pasukan militer.

Tujuan tindakan ini adalah untuk menyampaikan suara prajurit dan perwira kepada keluarga mereka dan publik Israel. Namun, dalam situasi saat ini, bahkan memperlihatkan wajah prajurit dan perwira dengan pangkat di bawah brigadir jenderal pun dilarang.

Larangan ini dilakukan menanggapi kekhawatiran tentang penuntutan hukum internasional di luar perbatasan Israel karena melakukan kejahatan perang.

Laporan itu berlanjut dengan menyatakan bahwa kebijakan diam dan penyensoran ini juga sangat diinginkan dan bermanfaat bagi para politisi rezim Zionis, khususnya untuk Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Rezim Zionis, yang menjadi target Pengadilan Kriminal Internasional.

Media Zionis menggambarkan secara keliru operasi darat pasukan Israel sebagai kelanjutan serangan terhadap Hamas atau dimulainya kembali perang skala penuh.

Laporan itu berlanjut, penggambaran palsu ini telah memungkinkan sayap kanan ekstrem di kabinet dengan nyaman membayangkan bahwa tentara sedang menghancurkan Hamas, dengan demikian memastikan kembalinya Ben-Gvir ke kabinet dan berakhirnya ancaman Smotrich untuk meninggalkan kabinet. Namun, tampaknya kedua orang tersebut (Ben-Gvir dan Smotrich) menyadari kenyataan tersebut atau mungkin secara tidak sadar terlibat dalam penipuan terhadap diri mereka sendiri dan orang lain, karena Hamas masih tegar berdiri.

Seorang anggota senior gerakan perlawanan Islam Palestina, Hamas, mengatakan,"Kami menyambut baik setiap usulan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina, tetapi yang diinginkan Netanyahu adalah agar Hamas menyerah".

Tehran, Pars Today, Sami Abu Zuhri, anggota senior Hamas dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera mengatakan, "Tuntutan pelucutan senjata perlawanan tidak dapat dinegosiasikan dan tidak akan dilaksanakan".

Ia menambahkan,"Adanya senjata perlawanan karena adanya pendudukan, dan senjata ini untuk mempertahankan bangsa dan hak-haknya".

Abu Zuhri mengungkapkan,"Perdana Menteri Israel telah menetapkan persyaratan yang mustahil untuk menggagalkan kesepakatan apa pun guna mencapai gencatan senjata".

Ia menegaskan,"Rezim pendudukan tidak memberikan jaminan apa pun untuk mengakhiri perang dalam usulan barunya dan hanya menuntut pembebasan tawanannya".

Kepala biro politik Hamas di luar Palestina mengatakan, "Kami siap membebaskan semua tahanan Zionis sekaligus dengan imbalan gencatan senjata dan penarikan pasukan penjajah dari Jalur Gaza".

Abu Zuhri menambahkan,"Netanyahu hanya memikirkan masa depan politiknya, dan Trump adalah kaki tangan kejahatannya dalam pembunuhan penduduk Jalur Gaza".

Ia menjelaskan bahwa Hamas tidak memiliki kontak langsung dengan pemerintah AS.

Abu Zuhri menuturkan,"Usulan yang disampaikan kepada kami adalah usulan Israel, dan untuk pertama kalinya, Israel telah menyatakan pelucutan senjata perlawanan sebagai syarat dimulainya perundingan gencatan senjata tahap kedua".

Ia melanjutkan,"Menyerah tidak memiliki tempat dalam kosakata Hamas, dan kami tidak akan menerima penghancuran keinginan rakyat Palestina".

Abu Zuhri menyatakan,"Gerakan Hamas tidak akan menyerah, tidak akan mengibarkan bendera putih, dan akan menggunakan segala cara tekanan terhadap penjajah".

Pernyataan Abu Zuhri muncul saat gerakan Hamas mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa para pemimpin gerakan sedang memeriksa, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, proposal yang diterimanya melalui para mediator.

Pejabat Hamas ini menambahkan,"Kami akan menyampaikan tanggapan kami sesegera mungkin, segera setelah konsultasi yang diperlukan selesai".

Gerakan Hamas sekali lagi menegaskan kembali pendiriannya yang konsisten dan berprinsip bahwa perjanjian apa pun harus mencakup gencatan senjata permanen, penarikan penuh penjajah dari Jalur Gaza, pertukaran tahanan yang sejati, dimulainya proses serius untuk membangun kembali apa yang telah dihancurkan penjajah, dan diakhirinya pengepungan kejam di Jalur Gaza.

Hamas mengumumkan kemarin bahwa tim negosiasi gerakan tersebut, yang dipimpin oleh Khalil al-Hayyah, telah melakukan perjalanan ke Kairo atas undangan Mesir.

Gerakan Hamas menambahkan,"Delegasi Hamas sedang bertemu dan berkonsultasi dengan mediator Mesir dan Qatar sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata".

Situs The Hill dalam sebuah laporan menilai pemberlakuan tarif baru produk impor negara lain oleh Presiden AS Donald Trump terhadap sekutunya di kawasan timur dan tenggara Asia bertentangan dengan diplomasi pertahanan yang telah menyebabkan penumpukan militer di Jepang dan Filipina.

Tehran, Pars Today- outlet media Amerika, the Hill mengungkapkan, ketika isu tarif baru Trump menjadi berita utama dunia pekan lalu, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth melakukan perjalanan ke Filipina dan Jepang, langkah pertamanya mengunjungi markas Komando Indo-Pasifik di Hawaii dan markas besar pembom strategis di Pangkalan Angkatan Udara Andersen di Guam.

Menurut situs The Hill, ia berusaha meyakinkan sekutu Amerika di Asia Pasifik bahwa meskipun pemerintahan Trump kurang tertarik pada peristiwa di Eropa, tapi komitmennya untuk menahan China dan mendukung mitra keamanan regional Amerika tetap menjadi bagian utama dari kebijakan keamanan Washington.

Trump adalah lambang teman yang tidak dapat diandalkan, namun komitmen publik terhadap Manila dan Tokyo merupakan tanda yang memperkuat perjanjian keamanan bersama yang ditandatangani AS dengan Filipina pada tahun 1951 dan Jepang pada tahun 1960. Munculnya kembali Jepang sebagai pemain utama dalam keamanan regional telah disambut baik oleh Amerika Serikat.

Akan tetapi, masalahnya Jepang justru dikenakan tarif Trump sebesar 24%.

"Kami sangat kecewa dan menyesalkan tindakan seperti itu telah dilaksanakan," kata Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba.

Presiden AS saat ini telah memberikan jeda 90 hari dalam penerapan tarif, yang khusus ditujukan bagi negara-negara yang ingin bernegosiasi dengan Washington.

Sebagai perbandingan, Filipina diperlakukan murah hati, dengan hanya dikenakan tarif sebesar 17%. AS memberlakukan sanksi berat terhadap dua sekutu regional penting lainnya: Taiwan dengan 32% dan Korea Selatan dengan 25%.

Rezim tarif, mengingat keadaan khususnya, tidak konsisten dengan perjanjian keamanan di Asia Timur, yang tidak hanya mengancam kemakmuran ekonomi di negara-negara sekutu, bahkan berpotensi mengganggu ekonomi regional dan global.

Tampaknya, Trump memanfaatkan potensi manfaat dari “teori orang gila” yang sudah lama didiskreditkan. Maksudnya, ia mencetak poin melalui ketidakpastian. Tetapi sulit untuk memprediksi bagaimana sekutu akan bereaksi, sementara keputusan yang hampir bipartisan mengenai pengerahan militer akan disertai dengan kebijakan ekonomi yang merugikan.

Penyelenggaraan putaran pertama perundingan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat telah menarik perhatian banyak pakar dan analis Arab dan Barat, terutama karena Iran tampil dalam perundingan ini dengan tanda-tanda kekuatan dan pada saat yang sama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip fundamentalnya.

Tehran, Pars Today- Perundingan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat,yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Iran, Sayid Abbas Araghchi dan Utusan Khusus Presiden AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, diadakan pada hari Sabtu (12/4/2024) di Muscat, ibu kota Oman. Setelah negosiasi berakhir, para pihak memiliki penilaian yang "positif dan konstruktif" terhadap negosiasi tersebut dan sepakat untuk melanjutkannya pekan depan.

Surat kabar Al-Akhbar yang berbasis di Beirut menerbitkan laporan tentang putaran pertama perundingan antara Iran dan AS, dan menulis,"AS tahu bahwa tekanan yang tidak direncanakan dapat menyebabkan ketegangan yang meluas di kawasan, terutama karena Iran memiliki kekuatan untuk menanggapi agresi apa pun. Karena alasan ini, ada perubahan dalam taktik Amerika, sehingga Washington menyetujui negosiasi tidak langsung".

Al-Akhbar menambahkan, "Iran telah berupaya memperbaiki situasi ekonominya di bawah sanksi yang menindas dan percaya bahwa negosiasi adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan internasional, tetapi pada saat yang sama, Iran tidak akan mundur dari fondasi revolusionernya".

Menurut laporan ini, beberapa karakteristik dan fondasi yang kuat dalam kebijakan luar negeri Iran telah menjadikan negara tersebut pemain penting dalam negosiasi. Posisi geopolitik dan strategis Iran, yang memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan luar negerinya, secara langsung dan tidak langsung. Selain itu, sumber daya ekonomi yang banyak dan kaya, seperti minyak, gas, dan kekayaan mineral lainnya, yang dianggap sebagai sumber daya vital dan strategis dalam perspektif global.

Selain isu-isu ini, faktor-faktor non-material berpengaruh dalam menentukan bentuk sistem politik Iran dan hubungan politik di negara tersebut. Pengalaman panjang Iran dalam negosiasi telah membuatnya mahir dalam berunding mengenai berbagai isu dan memisahkan berbagai berkas satu sama lain.

Kehadiran Iran di meja perundingan tidak berarti negara itu telah menyerah pada program nuklir atau misilnya yang damai atau mitra-mitra regionalnya. Mendukung perjuangan Palestina dan gerakan perlawanan di Lebanon, Palestina, dan Irak hingga kini masih menjadi bagian penting dari strategi Republik Islam Iran.

Amerika tahu betul bahwa mereka harus mendapatkan kembali kepercayaan Tehran yang hilang. Iran juga menekankan bahwa program nuklir sedang dalam negosiasi, bukan program rudal, yang dianggap sebagai masalah internal terkait dengan keamanan nasional Iran.

Penasihat Sekretaris Jenderal PBB di Forum Politik Antalya di Turki menyalahkan Amerika Serikat atas pecahnya perang di Asia Barat, dengan mengatakan,"Perang Suriah dimulai atas perintah presiden AS saat itu".

Jeffrey Sachs, ekonom, analis politik, dan profesor di Universitas Columbia mengkritik Amerika Serikat pada hari Sabtu (12/4/2025) di Forum Diplomasi Antalya Keempat, dengan mengatakan,"Hasutan perang Amerika mencegah tercapainya perdamaian di kawasan, yang telah menjadi sasaran manipulasi kekuatan Barat sejak Perjanjian Versailles lebih dari seratus tahun yang lalu".

Sachs menilai Amerika Serikat sebagai kekuatan pendorong di balik perang di kawasan Asia Barat. dan menambahkan,"Sampai diplomasi nyata dilaksanakan di kawasan tersebut dan operasi Badan Intelijen Amerika (CIA) berakhir, perdamaian tidak akan terwujud di kawasan".

"Pemerintah AS dan sekutunya, Israel, bertanggung jawab atas banyak krisis dan perang di kawasan, dan tindakan mereka disengaja," kata Sachs.

"Jika Amerika mengakui Palestina, perang ini mungkin akan berakhir," tambahnya. 

Sachs melontarkan kritik ini ketika rezim Israel telah membantai lebih dari 50.000 orang, yang setengahnya adalah wanita dan anak-anak Palestina dalam genosida selama perang di Gaza.

Sachs menjelaskan,"Amerika Serikatlah yang menyediakan dukungan militer dan angkatan laut untuk perang Israel di Gaza dan mengelola operasi intelijen. Apa yang terjadi di Gaza saat ini semuanya, karena keterlibatan Washington sehari-hari".

Jeffrey Sachs juga menyinggung krisis Suriah dan keterlibatan AS di dalamnya, dan memberikan penjelasan tentang krisis ini, dengan mengatakan, "Perang di Suriah yang dimulai (tahun 2011) atas perintah langsung Barack Obama (saat itu Presiden AS)".

Profesor Universitas Columbia ini menekankan,"Siapa pun yang berpikir bahwa Amerika akan memenuhi kepentingan negara-negara Arab atau Turki maupun Iran adalah orang yang delusi. Imperium tidak bekerja untuk orang lain, tetapi memecah belah untuk meningkatkan dominasinya".

Di akhir pidatonya, konsultan PBB ini meminta kawasan untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan asing, dan menekankan bahwa solusi nyata akan tercapai ketika kebijakan pecah belah dan kuasai kekuatan imperialis, yang dimulai satu abad lalu harus ditinggalkan.