Gholamhossein Darzi, Duta Besar dan Kuasa Usaha Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menegaskan bahwa Dewan Keamanan harus menjaga Piagam PBB dan hukum internasional serta menghindari segala bentuk politisasi atau penyalahgunaan prosedurnya.
Ia memperingatkan: Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah berulang kali menyalahgunakan prosedur dan kewenangan Dewan Keamanan untuk memajukan agenda-agenda politik yang berpandangan pendek.
Dewan Keamanan, karena kedudukannya yang khusus dalam sistem internasional, merupakan salah satu instrumen terpenting dalam menjaga perdamaian dan keamanan. Dalam kondisi ketika Dewan Keamanan menetapkan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi, dewan tersebut dapat, sesuai Bab VII Piagam PBB, mengambil tindakan nonmiliter seperti sanksi hingga tindakan pemaksaan yang lebih luas. Namun, pemusatan kekuasaan di Dewan Keamanan, khususnya hak veto yang dimiliki lima anggota tetap, menyebabkan keputusan-keputusan lembaga ini selalu dipengaruhi oleh pertimbangan politik negara-negara besar. Karena itu, kritik terhadap “politisasi” atau “penyalahgunaan Dewan Keamanan”, khususnya oleh Amerika Serikat untuk mencapai tujuan politiknya, semakin meningkat.
Pertanyaannya adalah: apa saja contoh terpenting penyalahgunaan Dewan Keamanan oleh Amerika Serikat?
Salah satu contoh terpenting penyalahgunaan Dewan Keamanan oleh Amerika Serikat adalah mengubah mekanisme keamanan kolektif menjadi instrumen tekanan politik terhadap negara-negara. Pada dasarnya, mekanisme keamanan kolektif merupakan landasan kegiatan Dewan Keamanan PBB. Namun, salah satu contoh utama penyalahgunaan Dewan Keamanan oleh Amerika Serikat adalah ketika Washington dan sekutu-sekutu Eropanya mendefinisikan konflik politik dengan negara yang tidak sejalan dengan mereka, termasuk Iran, sebagai “ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional”, kemudian menggunakan kewenangan Dewan Keamanan untuk memberikan tekanan.
Masalah mendasar Dewan Keamanan bukanlah masuknya politik ke dalam lembaga tersebut, karena Dewan Keamanan pada dasarnya merupakan lembaga politik dan para anggotanya mewakili pemerintah masing-masing negara. Persoalan menjadi serius ketika pertimbangan politik mengalahkan logika hukum dan tanggung jawab terhadap keamanan kolektif.
Contoh lain penyalahgunaan Dewan Keamanan oleh Amerika Serikat adalah penerapan secara selektif dan standar ganda. Sebagai contoh, sementara rezim Zionis, menurut berbagai laporan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian, penolakan Amerika Serikat menyebabkan tidak ada tindakan yang diambil Dewan Keamanan terhadap rezim tersebut. Sebaliknya, Washington terus menggunakan Dewan Keamanan terhadap Republik Islam Iran dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.
Contoh lain penyalahgunaan Dewan Keamanan oleh Amerika Serikat adalah penggunaan hak veto. Pada kenyataannya, hak veto merupakan salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan Dewan Keamanan oleh Amerika Serikat. Hak veto telah berubah menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan politik suatu kekuatan atau sekutu-sekutunya dan menghalangi tindakan Dewan Keamanan yang efektif dan adil dalam menghadapi suatu krisis. Penggunaan veto secara berulang atau politis telah menyebabkan Dewan Keamanan pada praktiknya tidak mampu menjalankan tanggung jawab utamanya.
Dengan mempertimbangkan contoh-contoh tersebut, serta berbagai contoh penting lainnya, penyalahgunaan Dewan Keamanan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Baratnya menyebabkan kewenangan Dewan Keamanan tidak digunakan sesuai tujuan pembentukannya, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dengan mematuhi prosedur hukum. Sebaliknya, mekanisme Dewan Keamanan telah berubah menjadi instrumen untuk memajukan kepentingan politik negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa kritik “Gholamhossein Darzi”, Duta Besar dan Kuasa Usaha Iran untuk PBB, terhadap Amerika Serikat mengenai penyalahgunaan Dewan Keamanan bukan semata-mata persoalan yang berkaitan dengan Iran. Kritik tersebut telah menjadi bagian dari salah satu persoalan mendasar mengenai efektivitas, ketidakberpihakan, legitimasi, dan reformasi sistem keamanan kolektif Perserikatan Bangsa-Bangsa.
