Presiden Cina menekankan, "Sebagian negara maju tengah menerapkan kebijakan proteksionis yang berujung pada munculnya konflik perdagangan dan blokade ekonomi."

Xi Jinping, Presiden Cina dalam pertemuan dengan kepala-kepala negara kelompok BRICS di sela-sela KTT G20 di Osaka Jepang menyatakan, "Sebagian negara-negara, termasuk negara-negara Barat tengah menghantam dan menghancurkan sistem perdagangan global."

"Negara-negara ini juga mempengaruhi negatif terhadap kepentingan bersama sebagian negara dan membayangi perdamaian dan stabilitas keamanan di seluruh dunia," tambah Xi Jinping.

Presiden Cina menjelaskan bahwa di bawah kondisi seperti ini, negara-negara anggota BRICS harus meningkatkan tingkat kemampuan dan fleksibilitasnya untuk menghadapi bahaya asing.

Jelas bahwa maksud dari presiden Cina soal peran merusak kebijakan proteksionisme terhadap sistem perdagangan global adalah pemerintah Amerika Serikat.

Lebih dari setahun lalu, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat dengan tujuan merealisasikan slogan "American First" bersandar pada kebijakan proteksionis industri dalam negeri, menerapkan tarif yang tidak biaa dan keluar dari aturan perdagangan global, sehingga menyebabkan negara-negara seperti Cina tidak dapat mengekspor produk-produknya ke Amerika Serikat seperti sebelumnya.

Tentu saja tujuan kebijakan Washington ini tidak hanya menarget Cina, dan peningkatan tarif bea masuk Amerika atas produk aluminium, baja dan sejumlah produk ekspor ke negara ini juga mencakup Uni Eropa atau negara-negara lain seperti Meksiko, Kanada, Jepang, India dan Korea Selatan.

Pemerintah Amerika Serikat dengan berlandaskan pada jenis kebijakan arogansi berusaha membatasi impor dari luar negeri dengan memanfaatkan berbagai cara untuk memaksa partner-partnernya untuk menyiapkan sarana bagi akses perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ke pasar-pasar negara ini lebih banyak. Untungnya upaya ini masih gagal sampai saat ini.

Penolakan serius Cina, Jepang dan India di Benua Asia dengan tuntutan Amerika Serikat untuk memberikan akses luas pasarnya menunjukkan bahwa Gedung Putih seperti sebelumnya tidak mampu memaksa negara-negara lain dengan alat tekan dan ancaman untuk mengikuti kebijakan sepihak Washington.

Itulah mengapa KTT G20 di Jepang menjadi peluang untuk mengritik kebijakan ekonomi Amerika Serikat, mulai dari perang dagang AS hingga sanksi ilegal terhadap negara lain yang menolak kebijakan arogansi Washington.

Perang dagang
Ada pandangan yang mengatakan bahwa seberapa jauh pemerintah Amerika Serikat bergerak mengikuti kebijakan proteksionisme ekonomi atas industri dalam negeri dan merusak tatanan sistem perdagangan global, sejauh itu ula negara-negara lain, khususnya para partner Gedung Putih justru semakin kuat melawannya dengan mengambil sikap konvergensi lebih besar untuk menahan kebijakan anti persaingan Washington di kancah perdagangan global.

Kehadiran tiga negara; Cina, Rusia dan India sebagai anggota BRICS dalam lingkaran perang dagang Amerika yang termasuk kekuatan ekonomi baru dunia menyiapkan sarana bagi mereka untuk memperluas kerja sama bersama demi mengurangi kerugian yang bersumber dari kebijakan proteksionisme Gedung Putih.

Pemerintah Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi kepada negara manapun yang membeli minyak Iran, dan tidak ada pengecualian.

Kantor berita Reuters (28/6/2019) melaporkan, hal itu disampaikan oleh Utusan khusus Amerika untuk Iran, Brian Hook pada Jumat (28/6).

Brian Hook menegaskan, kami akan menyanksi minyak mentah Iran. Saat ini tidak ada kekurangan pasokan minyak. Kami akan menyanksi pembelian ilegal minyak mentah Iran.

Ia menambahkan, Iran terlalu sering menolak diplomasi, mereka harus menghentikan agenda sektarian menciptakan koridor kekuasaan Syiah untuk mendominasi Timur Tengah.

Di sisi lain, menurut Hook, Eropa harus bersikap lebih keras terhadap Iran daripada tetap mengandalkan kesepakatan nuklir, dan setiap negara yang membeli minyak dari Iran harus siap membayar biayanya. 

Asisten khusus ketua parlemen Iran bidang internasional mengatakan, rezim Zionis Israel akan menjadi pecundang utama di kesepakatan abad.

"Kesepakatan abad sama seperti aksi tak terpuji presiden Amerika lainnya termasuk isu relokasi kedubes negara ini dari Tel Aviv ke Quds, akan diabaikan oleh dunia," papar Hossein Amir Abdollahian saat bertemu dengan Nasser Abu Sharif, wakil Jihad Islam Pelestina di Tehran seperti dilaporkan IRNA Rabu (26/06).

Seraya menjelaskan bahwa kesepakatan abad tidak akan menorehkan prestasi bagi Israel, Amir Abdollahian menambahkan, rencana ini akan mendorong persatuan rakyat, muqawama Palestina dan negara-negara pendukungnya dalam melawan ketamakan rezim Zionis.

Asisten khusus ketua parlemen Iran bidang internasional seraya mengisyaratkan perilaku tak bertanggung jawab sejumlah negara Arab mengakui secara resmi Israel menekankan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan pendekatan kelirunya ingin mengakui secara resmi Israel. Kebijakan ini di dalam negeri mereka mendapat penentangan luas.

Amir Abdollahian juga menegaskan berlanjutnya dukungan Republik Islam Iran terhadap hak-hak rakyat tertindas Palestina.

Sementara itu, Nasser Abu Sharif di pertemuan ini seraya mengisyaratkan dukungan Rahbar Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei terhadap Palestina dan kepemilikan abadi Quds bangsa Palestina, menyebut aneh sikap presiden AS dan sejumlah negara kawasan serta mengatakan, front muqawama bangkit melawan AS dan rencana kesepakatan abad. 

Komandan Angkatan Udara, Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC mengatakan, Amerika Serikat atau negara lainnya, tidak punya keberanian melanggar wilayah Iran. Menurutnya, Amerika harus memperhatikan perilakunya.

Brigjen Amir Ali Hajizadeh, Rabu (26/6/2019) di hadapan wartawan menyinggung pelanggaran wilayah Iran oleh pesawat nirawak mata-mata Amerika, RQ-4 Global Hawk dan menuturkan, pelanggaran wilayah Iran yang dilakukan drone Amerika adalah pelanggaran terhadap aturan internasional.

Menurutnya, sistem pertahanan udara buatan dalam negeri Iran, Sevom Khordad (3rd Khordad) telah berhasil menembak jatuh drone mata-mata Amerika.

"Amerika mengira Iran tidak akan bisa memberikan balasan mematikan kepada mereka," tegas Hajizadeh.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam keras langkah provokasi Amerika Serikat terkait Iran.

Kantor berita Itar Tass (26/6/2019) melaporkan, Kemenlu Rusia mengumumkan, pemerintah Moskow sangat khawatir karena sekarang sudah lebih dari setahun Amerika berusaha meningkatkan ketegangan dengan Iran, dan melemparkan tuduhan-tuduhan tak berdasar kepada negara ini, dan secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir, JCPOA.

Kemenlu Rusia menambahkan, Washington terus menerus menekan Iran dengan sanksi luas dan memprovokasi Iran termasuk dengan serangan militer, dan meminta pemerintah Tehran untuk mau melakukan rekonsiliasi tanpa batas dan asas, termasuk menutup mata atas kepentingan legal Iran di arena internasional.

Menurut Kemenlu Rusia, Washington dengan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat tinggi dan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah Sayid Ali Khamenei, realitasnya telah membakar semua jembatan yang mungkin digunakan untuk berdialog dengan Iran.

Utusan Presiden Rusia untuk Afghanistan menilai kemampuan pertahanan Iran dalam menghadapi ancaman-ancaman Amerika Serikat, tinggi.

IRNA (26/6/2019) melaporkan, Zamir Kabulov, Rabu (26/6) mengatakan, Iran punya kapasitas pertahanan luas untuk membalas, dan serangan balik negara ini pasti akan mematikan.

Ia menambahkan, memang ada kubu anti-Iran, dan kebijakan Amerika terkait Iran, destruktif.

Menurut Zamir Kabulov, rakyat Iran tidak bersedia menerima tekanan apapun atas kepentingan dan independensinya, dan ia akan melawan segala bentuk serangan Amerika, dan membalasnya.

Sehubungan dengan tuduhan Amerika terkait keterlibatan Iran dalam serangan dua kapal tanker di Teluk Oman, Kabulov menerangkan, tidak ada bukti apapun yang menunjukkan keterlibatan Iran dalam insiden serangan ini.

Ia menegaskan, Republik Islam Iran tidak sendiri dalam menghadapi tekanan Amerika, Rusia berdiri di belakang Iran.

Kementerian Luar Negeri Oman mengabarkan rencana negara itu untuk membuka kedutaan besar di Palestina.

Kantor berita Sputnik (26/6/2019) melaporkan, Kemenlu Oman mengumumkan, dengan maksud untuk melanjutkan dukungan terhadap rakyat Palestina, Oman berencana membuka kedutaan besar di Palestina dalam waktu dekat ini.

Menindaklanjuti rencana pembukaan kedutaan besarnya di Palestina, sebuah delegasi Kemenlu Oman sudah diberangkatkan ke Ramallah, Palestina baru-baru ini. 

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, menyebut tujuan sebenarnya ajakan Amerika Serikat untuk berunding dengan Iran adalah melucuti senjata rakyat dan menghapus faktor-faktor kekuatan Iran.

Rahbar, Ayatullah Sayid Ali Khamenei, Rabu (26/6/2019) saat bertemu dengan ketua, para hakim dan jajaran pegawai Mahkamah Agung Iran, menilai usulan perundingan Amerika sebagai sebuah penipuan.

Ia menuturkan, Amerika saat ini melangkah ke depan dengan sangat ketakutan melihat faktor-faktor kekuatan bangsa Iran, oleh karena itu mereka ingin berunding untuk merebut senjata dan faktor-faktor kekuatan dari Iran.

Ayatullah Khamenei mengingatkan tuduhan, pengkhianatan dan penghinaan dari pemerintah paling jahat di dunia yaitu Amerika terhadap rakyat Iran.

"Pemerintah yang paling dibenci dan paling kejam di dunia, dan selalu menjadi penyulut perang, perpecahan, perampokan dan penjarahan negara dan bangsa dunia, setiap hari menuduh dan menunjukkan kebencian kepada rakyat Iran, namun rakyat Iran tidak kaget dan tidak akan gentar," paparnya.

Rahbar menganggap sanksi Amerika adalah penindasan yang nyata terhadap rakyat Iran dan menuturkan, dalam empat dekade terakhir penyatuan identitas orang Iran dengan Islam telah menyebabkan tekanan kubu arogansi dunia tidak berpengaruh pada proses pergerakan rakyat.

Ayatullah Khamenei menegaskan, rakyat Iran yang tertindas tapi kuat, berkat bantuan Allah Swt tetap berdiri seperti gunung, dan melanjutkan gerakannya dengan langkah yang kokoh, dan akan meraih tujuan yang diharapkannya.

Rahbar menilai kehadiran luas yang selalu ditunjukkan rakyat Iran pada perayaan kemenangan Revolusi Islam Iran, 22 Bahman, Hari Quds Sedunia dan pemilu, adalah bukti tekad dan kehendak baja rakyat Iran yang patut dipuji.

Ia melanjutkan, akhir tahun ini meski ada provokasi dari sejumlah pihak, rakyat Iran tetap berpartisipasi dalam pemilu dengan bersemangat, dan membuktikan kebesaran bangsa ini.

Ayatullah Khamenei juga menyinggung soal sikap Amerika yang menjadikan hak asasi manusia sebagai alat. Ia menegaskan, Anda (Amerika) telah membunuh 300 penumpang pesawat Iran, melakukan pengkhianatan berulang di Yaman dengan membantu Arab Saudi, lalu berbicara soal HAM. 

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Khamenei dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang, Abe Shinzo Kamis pagi mengatakan bahwa Iran tidak mempercayai AS dan tidak akan berunding dengan negara ini.

"Republik Islam Iran tidak percaya sedikitpunterhadap AS, dan pengalaman getir perundingan sebelumnya dengan AS dalam bentuk JCPOA tidak akan terulang lagi. Sebab, tidak ada bangsa merdeka dan berakal yang mau berunding di bawah tekanan," ujar Ayatullah Khamenei Kamis (13/6).

Di awal pertemuan, Perdana Menteri Jepang Abe Shinzo mengungkapkan tujuannya bertemu dengan Ayatullah Khamenei, salah satunya untuk menyampaikan pesan dari Presiden AS, Donald Trump.

"Saya bermaksud menyampaikan pesan Presiden AS kepada yang mulia," tutur Abe Shinzo.

Rahbar dalam pertemuan tersebut menjawab statemen Perdana Menteri Jepang dengan mengungkapkan, "Kami tidak meragukan niat baik Anda. Tapi mengenai sosok presiden AS, saya melihat Trump tidak layak untuk memberikan satu pesanpun, dan kami tidak akan memberikan balasannya,".

Mengenai pernyataan Abe Shinzo mengutip pernyataan Trump yang mengatakan bahwa AS tidak bermaksud mengubah rezim di Iran, Ayatullah Khamenei menegaskan, "Masalah kami dengan AS bukan mengenai isu perubahan rezim, sebab jika merekapun berniat melakukannya, tetap tidak akan berhasil, sebagaimana presiden-presiden AS sebelumnya selama empat puluh tahun silam tidak mampu menghancurkan Republik Islam Iran,".

Di bagian lain statemennya, Rahbar juga menyinggung pembicaraan yang disampaikan Perdana Menteri Jepang mengenai upaya AS untuk menjegal produksi senjata nuklir oleh Iran, dengan menjelaskan, "Kami menentang senjata nuklir dan saya mengeluarkan fatwa haram hukumnya. Oleh karena itu ketahuilah, jika kami bermaksud untuk memproduksi senjata nuklir, AS pun tidak akan bsia melakukan tiadak apa-apa. Larangan AS tidak akan pernah bisa menjadi penghalang,".

Menyinggung pernyataan Abe Shinzo yang mengutip Trump bahwa perundingan dengan AS akan membawa kemajuan bagi Iran, Ayatullah Khamenei mengatakan, "Berkat karunia Allah swt, tanpa perundingan dengan AS dan dalam kondisi di bawah sanksi, tetap bisa meraih kemajuan,".

Di luar isu perundingan dengan AS, Ayatullah Khamenei menyambut baik usulan Abe Shinzo mengenai peningkatan hubungan antara Iran dan Jepang.

"Jepang adalah negara penting di Asia, dan jika berniat untuk meningkatkan hubungan dengan Iran harus menunjukkan itikad seriusnya, sebagaimana ditunjukkan oleh sebagian negara penting lainnya," papar Rahbar.

Perdana Menteri Jepang dalam pertemuan dengan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menyinggung kunjungannya ke Tehran dengan nada optimistik, dan perundingan ini akan menjadi langkah untuk memperluas kerja sama kedua negara.(

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman menegaskan bahwa seluruh hakim konstitusi serta gugus depan Mahkamah Konstitusi bekerja menyelesaikan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 dengan independen.

"Tidak hanya sembilan hakim konstitusi, namun kami semua tidak tunduk dan takut pada siapapun, kami tidak bisa diintervensi pada siapapun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi serta kepada Allah SWT," ujar Anwar dilansir situs Antara Jumat (14/6)

Ia juga menjelaskan bahwa sembilan hakim konstitusi berasal dari tiga unsur, yaitu dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Meskipun demikian Anwar mengatakan bahwa kesembilan hakim konstitusi tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi siapapun.

"Sejak kami memasuki MK kami menjadi independen dan tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi siapapun. Kami tidak takut, kami hanya takut kepada Allah SWT," ujar Anwar.

Selain itu Anwar juga mengimbau seluruh pihak yang hadir di ruang sidang untuk menghormati jalannya persidangan, dan tidak mengatakan hal-hal yang menghina jalannya persidangan.

"Jangan sampai ada keluar perkataan yang menghina persidangan. Ini catatan bagi kita semua," ujar Anwar.

Lebih lanjut Anwar menjelaskan bahwa dalam perkara sengketa Pilpres 2019 ini, tidak mengenal pihak terkait kecuali peserta pemilu atau pasangan calon.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai gugatan yang dinyatakan oleh paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih banyak menyasar paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Padahal menurutnya, pihak yang jadi termohon adalah KPU. Sementara Jokowi-Ma'ruf hanya menyandang status terkait.

Dilaporkan, sebanyak 48 ribu aparat keamanan gabungan TNI dan POLRI dikerahkan untuk pengamanan sidang gugatan pemilu di MK.