Presiden Mesir Muhammad Mursi meminta pertemuan darurat dengan para petinggi militer setelah serangan terhadap pos pemeriksaan keamanan menewaskan sedikitnya 16 prajurit dan melukai sejumlah lainnya.

Pernyataan kantor presiden Mesir pada Ahad malam (5/8) menyebutkan bahwa Presiden Mursi menyeru pertemuan darurat dengan para pemimpin militer, menteri dalam negeri dan kepala dinas intelijen untuk membahas situasi tersebut."

Mursi menegaskan bahwa ia akan merebut kembali kontrol di Sinai menyusul insiden berdarah itu. Dikatakannya, "Saya telah memberikan perintah yang jelas kepada semua pasukan keamanan untuk bergerak cepat menangkap mereka yang berada dibalik serangan itu."

"Kejadian ini tidak remeh. Pasukan keamanan akan menerapkan kontrol atas seluruh wilayah Sinai. Aktor dan para pelaku serangan itu akan membayar harga mahal," tandasnya.

Beberapa sumber keamanan Mesir mengatakan, penyerang menggunakan sebuah kendaraan polisi curian untuk melancarkan serangan itu dan melepaskan tembakan ke pos polisi, kantor berita Reuters melaporkan.

Sementara itu, Gerakan Hamas dalam statemennya mengutuk serangan yang menewaskan sejumlah polisi Mesir dan menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban, pemimpin dan rakyat Mesir. (IRIB Indonesia/RM/MF)

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengusulkan pengiriman sebuah misi untuk menyelidiki tragedi pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar.

Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu mengatakan, pertemuan Komite Eksekutif OKI pada hari Ahad kemarin (5/8) memutuskan bahwa organisasi Islam ini akan mencoba meyakinkan Yangon untuk memungkinkan pengiriman misi pencari fakta OKI, AFP melaporkan.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh organisasi 57 negara anggota tersebut, Sekjen OKI menyatakan kekecewaannya atas kegagalan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan guna menghentikan pembantaian, pelanggaran, penindasan, dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

"OKI telah meminta langsung kepada Majelis Umum PBB di New York untuk memberi perhatian lebih terhadap penderitaan minoritas Rohingya," tambahnya.

Menurut Ihsanoglu, pemerintah junta Myanmar telah kelewat batas membiarkan etnis minoritas di negara anggota ASEAN itu tertindas dan tak diakui. Dia menumpahkan kekesalannya kepada komunitas dan lembaga internasional, yang tidak mengambil sikap tegas untuk menghentikan pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

Pemerintah Yangon menolak untuk mengakui Muslim Rohingya, karena mengklaim mereka bukan pribumi dan mengklasifikasikan mereka sebagai migran ilegal, meskipun Muslim Rohingya yang dikatakan keturunan dari Persia, Turki, Bengali, dan Pathan, telah bermigrasi ke Myanmar sejak awal abad kedelapan. (IRIB Indonesia/RM/MF)

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton akan berkunjung ke Istanbul pekan depan untuk membicarakan krisis di Suriah dengan pemerintah Turki, kata juru bicara Departemen Luar Negeri pada Ahad (5/8), seperti dilaporkan ISNA.

"Menlu Clinton akan pergi ke Istanbul untuk konsultasi bilateral dengan pemerintah Ankara terkait masalah Suriah dan beberapa isu lain," kata Victoria Nuland dalam pernyataan yang dikirim kepada wartawan selama kunjungan Clinton ke Afrika.

Pembicaraan yang direncanakan pada 11 Agustus itu, merupakan bagian dari upaya baru masyarakat internasional untuk mengintervensi urusan internal Suriah.

Nuland juga mengumumkan bahwa Clinton, yang saat ini berada di Afrika akan mengunjungi Nigeria, Ghana dan Benin sebelum bertolak ke Turki.

Di Ghana, ia diharapkan untuk menghadiri pemakaman Presiden John Atta Mills, yang meninggal tiba-tiba bulan lalu setelah suatu penyakit. (IRIB Indonesia/RM/MF)

Sejumlah komandan militer Inggris memperingatkan Perdana Menteri David Cameron bahwa teror Al Qaeda bisa kembali ke Afghanistan dan masa depan negara itu akan terancam jika pasukan asing pimpinan NATO ditarik terlalu cepat.

Cameron telah diberitahu bahwa rencana saat ini untuk menyerahkan kendali keamanan kepada pasukan Afghanistan pada tahun 2013 mungkin perlu ditinjau ulang, kantor berita ISNA melaporkan, Ahad (5/8).

Komandan Inggris percaya Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan (ANSF), tentara dan polisi belum sepenuhnya mampu mengambil alih tugas-tugas pasukan internasional.

Berdasarkan rencana saat ini, ANSF akan mengambil alih tanggung jawab keamanan pada pertengahan 2013 dan Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) akan ditarik dari operasi tempur pada akhir 2014.

Waktunya telah disetujui oleh David Cameron dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Serdadu Inggris di Afghanistan yang saat ini berjumlah 9.000 personil akan berkurang secara signifikan tahun depan. Setelah 2014, Inggris hanya akan mempertahankan sejumlah kecil pasukan di Afghanistan untuk kegiatan pendidikan.

Namun, Cameron kini telah diberitahu bahwa ada kekhawatiran yang signifikan atas kualitas dan kemampuan pasukan Afghanistan.

"Tentara Afghanistan tidak akan siap memimpin operasi tahun depan. Jumlah batalyon sangat sedikit, mungkin kurang dari 10 yang dapat merencanakan dan menjalankan operasi tanpa bantuan NATO," kata seorang pejabat. (IRIB Indonesia/RM/MF)

Sejumlah komandan militer Inggris memperingatkan Perdana Menteri David Cameron bahwa teror Al Qaeda bisa kembali ke Afghanistan dan masa depan negara itu akan terancam jika pasukan asing pimpinan NATO ditarik terlalu cepat.

Cameron telah diberitahu bahwa rencana saat ini untuk menyerahkan kendali keamanan kepada pasukan Afghanistan pada tahun 2013 mungkin perlu ditinjau ulang, kantor berita ISNA melaporkan, Ahad (5/8).

Komandan Inggris percaya Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan (ANSF), tentara dan polisi belum sepenuhnya mampu mengambil alih tugas-tugas pasukan internasional.

Berdasarkan rencana saat ini, ANSF akan mengambil alih tanggung jawab keamanan pada pertengahan 2013 dan Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) akan ditarik dari operasi tempur pada akhir 2014.

Waktunya telah disetujui oleh David Cameron dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Serdadu Inggris di Afghanistan yang saat ini berjumlah 9.000 personil akan berkurang secara signifikan tahun depan. Setelah 2014, Inggris hanya akan mempertahankan sejumlah kecil pasukan di Afghanistan untuk kegiatan pendidikan.

Namun, Cameron kini telah diberitahu bahwa ada kekhawatiran yang signifikan atas kualitas dan kemampuan pasukan Afghanistan.

"Tentara Afghanistan tidak akan siap memimpin operasi tahun depan. Jumlah batalyon sangat sedikit, mungkin kurang dari 10 yang dapat merencanakan dan menjalankan operasi tanpa bantuan NATO," kata seorang pejabat. (IRIB Indonesia/RM/MF)

Majalah Foreign Policy menulis bahwa bantuan Amerika Serikat kepada pemerintah Otorita Ramallah perlu ditinjau ulang. Sadar atau tidak, bantuan tersebut turut memfasilitasi pendudukan Zionis Israel.

Sebagaimana dilaporkan ISNA pada Ahad (5/8), rakyat Palestina membutuhkan program-program untuk mencegah perluasan pembangunan permukiman Zionis dan diskriminasi terhadap mereka.

Israel telah menghancurkan pasukan keamanan Palestina di tahun 2002 pada puncak Intifada Kedua. Tapi sejak tahun 2005, AS dan Uni Eropa melalui dukungan finansial dan teknis, tidak hanya membangun kembali mereka, tetapi juga mempromosikan koordinasi erat antara dinas keamanan Israel dan Palestina.

Tidak mengherankan jika banyak kritikus Palestina menyebut pasukan pemerintah Otorita Ramallah sebagai polisi Israel.

Menurut Foreign Policy, bantuan asing akan mengurangi kewajiban Israel untuk menjamin kesejahteraan penduduk di bawah pendudukannya berdasarkan hukum internasional.

Tahun lalu, ketika anggota Kongres AS pro-Israel menghentikan bantuan kepada Otorita Ramallah sebagai hukuman karena memperjuangkan keanggotaan penuh di PBB, rezim Israel berbicara keras dalam membela bantuan tersebut.

Foreign Policy menambahkan, bantuan internasional tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Palestina, tapi dana itu sering digunakan untuk keperluan proyek-proyek yang disetujui oleh pasukan pendudukan Israel dan aktif mempromosikan rencana kolonisasi Zionis.

Bantuan juga memiliki dampak negatif terhadap masyarakat sipil Palestina. Sejak tahun 1993 dan Perjanjian Oslo, organisasi non-pemerintah harus menyesuaikan program-program mereka dengan agenda donor daripada memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Tidak ada yang berpendapat bahwa semua bantuan harus dihentikan. Rakyat Palestina butuh untuk bertahan hidup di tanah air mereka dan memenuhi hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Namun, dengan tidak adanya kerangka kerja politik, bantuan ke Palestina jauh lebih merugikan mereka daripada memberi manfaat.

Menurut Foreign Policy, ada cara untuk membantu rakyat Palestina tinggal di tanah air mereka tanpa merugikan yang perlu dipertimbangkan secara serius. Tetapi intinya, apa yang dibutuhkan rakyat Palestina adalah tekad politik Eropa dan Amerika untuk menghentikan penjajahan Israel. Tanpa itu, rakyat Palestina menghadapi penjajahan dan pengucilan, dan jumlah donor tidak akan membantu mereka. (IRIB Indonesia/RM/MF)

1: Telah dekat saat (kiamat) dan telah terbelah bulan.

2: Dan jika mereka melihat sesuatu tanda, mereka berpaling dan berkata: "Sihir yang terus menerus.”

3: Dan mereka mendustakan, dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang setiap urusan telah ada ketetapannya.

4: Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka daripada berita-berita yang di dalamnya ada ancaman.

Ancaman Israel akan menyerang Iran setiap saat ternyata hanya sebuah trik taktikal, setelah sumber dari dalam pemerintahan rezim Zionis menyatakan bahwa tidak ada pembahasan tentang rencana militer anti-Tehran yang dibicarakan oleh para menteri dalam beberapa bulan terakhir.

Informasi tersebut diterima oleh Reuters dan dibocorkan oleh seorang pejabat tinggi Israel yang selalu menghadiri seluruh rapat penting kabinet Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Sumber yang berbicara secara anonim itu mengatakan bahwa kabinet tidak membahas Iran dengan terperinci sejak Oktober lalu. Jika ada pembahasan tentang Iran, maka pembahasannya tentu tidak serius. Masalah serangan ke Iran bukan topik yang enteng untuk dibahas di sela-sela agenda sidang.

Sumber dari dalam pemerintahan Tel aviv ini menegaskan pula bahwa seluruh pejabat militer dan keamanan menentang keras koar Netanyahu soal serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Israel dinilai tidak memiliki sumber-sumber cukup untuk menggelar perang dengan musuh sekaliber Iran.

Di sisi lain, Netanyahu bersikeras menekankan serangan ke Iran dan menyatakan akan bertanggung jawab atas segala bentuk serangan ke Iran yang menurutnya sedang berusaha memproduksi senjata destruksi massal.

Ada beberapa kemungkinan mengapa Netanyahu gencar mempropagandakan serangan ke Iran. Pertama, retorika konfrontatif tersebut adalah dalam rangka mengirim pesan kepada para pemimpin Iran untuk mengesankan adanya "ancaman serius" yang akan memaksa Iran berunding di meja yang di atasnya telah disediakan berbagai insentif dari Barat. Namun dengan syarat Iran bersedia menghentikan program nuklirnya.

Teori kedua yang beredar di antara media-media Israel adalah bahwa Netanyahu berusaha menutupi perpecahan di kabinet dan militer dalam berbagai isu di Israel. Namun sebagian pihak berpendapat bahwa Israel sedang berusaha memaksa sekutu terdekatnya, Amerika Serikat. Dengan mengatakan bahwa Israel akan menyerang Iran tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Amerika Serikat, maka Washington akan terpaksa mengintervensi mencegah konflik berdarah karena dipastikan Iran akan membalas Israel.

Adapun di pihak lain, terlepas dari haknya mendayagunakan teknologi nuklir untuk untuk tujuan damai, Republik Islam Iran tidak pernah melunakkan literaturnya di hadapan rezim Zionis Israel. Israel dinilai terlalu lemah untuk negara sekokoh Republik Islam Iran. Rezim Zionis bahkan terbukti tidak mampu melawan gerakan muqawama di Lebanon dan Palestina. Apa yang dalam benak para pejabat Zionis sangat menggelikan mengingat kekuatan Iran tidak dapat dibandingkan dengan muqawama Hizbullah dan Hamas. Selain itu, dengan kondisi perekonomian buruk, krisis sosial di dalam negeri, dan juga sensitifnya situasi di kawasan, terlalu beresiko bagi Israel menyerang fasilitas nuklir Iran.(IRIB Indonesia/MZ)

Suriah dan Lebanon menjadi pokok pembahasan Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Saeed Jalili, di Beirut.

Fars News (5/8) mengutip laporan koran al-Sharq Alawsath menyebutkan, Jalili bertemu dengan Sekjen Hizbullah, Sayid Hasan Nasrullah yang akan merundingkan masalah Suriah.

Koran trans-regional al-Sharq Alawsath mengutip sejumlah sumber dari rombongan dalam kunjungan Jalili menyebutkan bahwa dalam pertemuan dengan Sayid Nasrullah, transformasi terbaru Lebanon akan dibahas.

Kunjungan Jalili dan rombongannya ke Lebanon berlangsung singkat.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Lebanon menyinggung kunjungan tersebut dan menyatakan akan menggelar acara buka puasa bersama.(IRIB Indonesia/MZ)

Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi telah memperingatkan bahwa setiap petualangan militer oleh rezim Israel terhadap Tehran akan berarti bunuh diri bagi Tel Aviv.

"Rezim Zionis (Israel) tahu bahwa menyerang Iran adalah sebuah keinginan yang tidak akan pernah tercapai, kecuali jika rezim berusaha untuk bunuh diri," kata Vahidi Ahad (5/8).

Menteri Pertahanan Iran mengecam ancaman militer Israel terhadap Iran dan plot anti Suriah serta menilainya sebagai upaya Tel Aviv keluar dari keterkucilannya di kawasan. Meskipun demikian, Vahidi menegaskan bahwa Israel tidak dapat membebaskan diri dari realitas sejarah dan akan selalu mewarisi kebohohan dalam dirinya.

"Angkatan bersenjata Iran sepenuhnya siap untuk memberikan respon yang tegas untuk niat sakit," tambahnya.

Washington dan Tel Aviv telah berulang kali mengancam Tehran dengan serangan militer guna memaksa Republik Islam menghentikan program energi nuklirnya, yang diklaim AS dan Israel mengacu pada produksi senjata destruksi massal.

Namun Iran membantah tuduhan tersebut seraya bersumpah akan melancarkan balasan yang destruktif terhadap segala bentuk serangan.(IRIB Indonesia/MZ)