Sekjen Gerakan Muqawama Islam Lebanon, Hizbullah Selasa (7/7/2020) malam memuji resistensi Republik Islam Iran dalam melawan sanksi zalim Amerika Serikat selama beberapa dekade terakhir.

Seperti dilaporkan FNA, Sayid Hasan Nasrullah di pidatonya seraya memuji teladan ekonomi Iran menjelaskan, teladan ini membuat Iran selama 40 tahun mempu melawan sanksi luas dan ilegal Amerika beserta sekutunya.

Sekjen Hizbullah seraya menjelaskan bahwa Iran saat ini meraih kemajuan besar di berbagai industri penting temasuk industri luar angkasa dan di produksi bahan makanan, bensin, solar dan listrik berhasil meraih swasembada mengungkapkan, model Iran di pembangunan dan produksi harus diperhatikan dengan benar.

Sayid Hasan Nasrullah juga mengisyaratkan kesiapan Iran menjual produk olahan minyak ke Lebanon dengan mata uang nasional (Lira) dan mengatakan, gerakan Iran ini sebuah pengorbanan besar.

Sekjen Hizbullah lebih lanjut menyinggung intervensi dubes Amerika di Beirut di urusan internal Lebanon dan mengungkapkan, pemerintah Lebanon yang menentukan nasib rakyat negara ini bukannya dubes Amerika atau Kemenlu negara tersebut.

Seraya mengecam intervensi Amerika di urusan internal Lebanon serta pengobaran tensi Washington, Sayid Hasan Nasrullah kepada petinggi AS mengatakan, “Pendekatan yang kalian terapkan terhadap Lebanon mulai dari pengobaran tensi hingga blokade serta sanksi tidak akan mampu melemahkan Lebanon serta muqawama.”

Sayid Hassan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Selasa malam menyampaikan pidato mengenai masalah nasional negaranya, termasuk tiga isu besar yang menarik disoroti.

Lebanon selama beberapa bulan terakhir dilanda kerusuhan yang dipicu anjloknya mata uang Lira terhadap dolar. Situasi ini menjadi dasar bagi dilancarkan perang psikologis kubu oposisi internal dan eksternal di Lebanon terhadap Hizbullah dan front perlawanan. Mereka mengklaim  perilaku Hezbullah menjadi penyebab utama tekanan asing, termasuk kurangnya kerja sama Dana Moneter Internasional (IMF) dengan pemerintah Beirut.

Menyikapi masalah ini Sayid Hassan Nasrullah dalam pidato terbarunya memandang situasi ekonomi dan keuangan saat ini sebagai ancaman paling berbahaya terhadap pemerintah dan rakyat Lebanon. Ia percaya bahwa ancaman ini harus diubah menjadi peluang. Menurutnya, Lebanon sekarang adalah negara konsumen, dan ini adalah efek dari tekanan asing terhadap negaranya tersebut. Dia yakin sanksi dapat menggerakkan Lebanon ke arah peningkatan produksi dalam negeri dan memperkuat perekonomiannya menghadapi berbagai tekanan eksternal, sehingga kedaulatan nasional Lebanon terus terjaga.

Sekjen Hizbullah dalam pidatonya menyampaikan masalah kebijakan luar negeri Lebanon. Ia mendefinisikan kebijakan luar negeri Lebanon harus disesuaikan dengan situasi domestik negara ini dan ancamannya. Masalah pertama mengenai perlunya memandang ke Timur dalam kebijakan luar negeri Lebanon. Saat ini Lebanon menghadapi sanksi Barat, dan negara-negara Barat yang dipimpin AS berusaha untuk menciptakan dua kutub perpecahan di dalam negeri. Selain konsekuensi ekonomi, pendekatan Barat tesebut memiliki banyak implikasi negatif bagi keamanan nasional Lebanon.

Kebijakan memandang ke Timur adalah strategi realistis yang dapat melayani kepentingan Lebanon. Sebab Timur cenderung tidak seperti blok Barat yang ikut campur dalam urusan internal Lebanon. Di sisi lain, blok timur juga memiliki banyak kemampuan ekonomi dan teknis untuk mengurangi masalah perekonomian Lebanon. Melihat ke timur dari sudut pandang Sayid Nasrallah bukan berarti mengabaikan dan melakukan pemutusan hubungan dengan Barat. Ia menegaskan, "Di luar dari rezim Zionis, Lebanon bisa menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara-negara Barat sesuai kebutuhannya,".

Masalah kedua yang disoroti Nasrullah dalam pidato terbarunya mengenai independensi dalam kebijakan luar negeri Lebanon. Faktanya, salah satu alasan utama ketidakpercayaan Sekretaris Jenderal Hizbullah terhadap Amerika Serikat adalah pengabaian Washington terhadap kedaulatan Lebanon. Dorothy Shea, Duta Besar AS untuk Beirut ikut campur dalam urusan keuangan dan ekonomi Lebanon melalui pertemuan dengan para pemimpin beberapa faksi politik Lebanon dan menghasut mereka melawan pemerintah Beirut supaya membubarkan kabinet yang berkuasa saat ini. 

Sayid Nasrullah menyebut intervensi AS tersebut demi mendukung rezim Zionis. Ia juga mengeluarkan peringatan keras kepada Duta Besar AS di Beirut bahwa kebijakan AS untuk melumpuhkan Lebanon justru akan melemahkan sekutu serta pengaruh Washington di Lebanon, dan sebaliknya akan memperkuat Hizbullah bersama front perlawanan.

Masalah ketiga yang dikemukakan Nasrullah dalam pidatonya mengenai urgensi memperhatikan masalah Palestina. Kesibukan negara-negara Muslim, termasuk Lebanon dalam menagani urusan internalnya dirancang supaya melupakan masalah Palestina. Tentu saja rezim Zionis mengambil keuntungan dari situasi ini demi mengejar plot pendudukannya, termasuk rencana untuk mennganeksasi Tepi Barat.

Sekjen Hizbullah Lebanon memandang rencana untuk menduduki Tepi Barat sebagai masalah paling berbahaya dunia Islam saat ini, dan menekankan keterlibatan Lebanon di dalamnya. Penanganan situasi ekonomi domestik tidak boleh mengabaikan dukungan terhadap Palestina dan melawan plot aneksasi Tepi Barat.

Berbagai media rezim Zionis mengkonfirmasi pembatalan sebuah manuver perang karena defisit anggaran militer rezim ini.

Koran Yediot Aharonot Kamis (9/7/2020) di laporannya menulis, Aviv Kochavi, kepala staf gabungan militer Israel memutuskan untuk membatalkan latihan perang yang dijadwalkan akan digelar bulan September mendatang karena difisit anggaran.
 
Sebelumnya media Israel juga menyatakan bahwa rezim ini mencicipi pengalaman ekonomi terburuk di tengah-tengah pandemi Corona.
 
Departemen Ekonomi Israel baru-baru ini juga menyatakan, defisit anggaran rezim ini mencapai titik tertinggi.
 
Para pemimpin Zionis menyatakan penyebaran virus Corona di dunia dan penurunan drastis lapangan kerja karena defisit anggaran. 

Akibat penyebaran wabah Virus Corona, sedikitnya 8000 tentara rezim Zionis Israel harus menjalani karantina.

Situs Israel, Walla (9/7/2020) melaporkan, sampai saat ini 7.809 tentara Israel menjalani karantina karena positif Corona, dan ratusan tentara lainnya dibebastugaskan.

Menteri Perang Israel Benny Gantz sejak hari Rabu (8/7) juga dikarantina karena tertular Covid-19.

Kementerian Kesehatan Israel, Rabu (8/7) malam mengumumkan, 33.178 orang di Israel positif tertular Virus Corona, dan 344 di antaranya meninggal dunia. 

Seorang pengamat militer rezim Zionis Israel percaya, Iran dengan menandatangani nota kesepahaman militer dengan Suriah, ingin menyampaikan dua pesan kepada Tel Aviv terkait masalah Suriah dan Palestina.

Fars News (9/7/2020) melaporkan, Menteri Pertahanan Suriah, Jenderal Ali Abdullah Ayoub, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayjen Mohammad Bagheri, Rabu (8/7) menandatangani kesepakatan perluasan kerja sama militer dua negara.
 
Kesepakatan ini dipandang sangat penting di tengah situasi kawasan yang serba sensitif sekarang ini oleh Israel, dan diduga membawa pesan bagi Tel Aviv.
 
Analis militer KAN News, Roi Kais mengatakan, pasti Iran ingin menyampaikan dua pesan kepada Israel, dengan kesepakatan ini.
 
 “Pesan pertama, lebih dari apapun, Iran akan tetap berada di Suriah, dan serangan Israel betapapun besarnya, tidak akan mengubah masalah ini,” imbuhnya.
 
Roi Kais menegaskan, pesan kedua adalah Iran dan sekutu-sekutunya bisa menyerang Israel dari dalam wilayah Suriah.

Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri dan Menteri Pertahanan Suriah Mayor Jenderal Ali Abdullah Ayoub, menandatangani perjanjian komprehensif kerja sama militer kedua negara di Damaskus, Rabu (8/7/2020).

Perjanjian ini memiliki beberapa pesan strategis. Iran memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Suriah selama sembilan tahun terakhir dalam perang menumpas kelompok-kelompok teroris dan memainkan peran penting dalam mengubah perimbangan yang menguntungkan Damaskus.

Di sisi lain, poros Amerika – Arab Saudi – rezim Zionis mengerahkan semua sarana yang dimilikinya untuk menggulingkan pemerintah Suriah. Namun mereka gagal mencapai tujuannya dan untuk menutupi kekalahan itu, Amerika Cs berusaha merusak hubungan Tehran-Damaskus dan menyingkirkan Iran dari Suriah.

Pesan pertama perjanjian komprehensif kerja sama militer Iran-Suriah bahwa upaya AS dan sekutunya terutama rezim Zionis untuk merusak hubungan Tehran-Damaskus, bukan hanya tidak membuahkan hasil tetapi kedua pihak telah membulatkan tekad untuk memperkuat hubungan bilateral mereka.

Langkah ini menunjukkan bahwa tembakan musuh dan para penentang hubungan Iran-Suriah tidak mengenai sasaran, seperti kegagalan mereka dalam mendongkel pemerintah Damaskus.

Pesan kedua, musuh gagal dalam menceraikan hubungan Tehran dan Damaskus meskipun telah menerapkan tekanan besar. Mayjen Abdullah Ayoub dalam upacara penandatanganan perjanjian itu mengatakan, jika pemerintah AS mampu menundukkan Iran, Suriah, dan poros perlawanan, mereka tidak akan berdiam bahkan untuk sesaat.

Pesan ketiga, perjanjian tersebut telah membuat Iran semakin dekat dengan perbatasan wilayah pendudukan yaitu musuh bebuyutannya di wilayah Asia Barat.

Memperkuat kerja sama militer dan keamanan antara Tehran-Damaskus, bermakna mempertahankan para penasihat militer Iran di Suriah selama masih dibutuhkan oleh otoritas setempat. Di sini, Tehran dan Damaskus bertekad untuk melawan serangan-serangan Israel.

Dengan adanya perjanjian ini, Iran dan Suriah dapat memberikan pukulan keras pada rezim Zionis dari dekat perbatasan wilayah pendudukan. Oleh karena itu, media-media Israel secara luas menyoroti perjanjian Suriah-Iran dan menyebutnya sebagai ancaman bagi Zionis.

Pesan keempat, dengan adanya perjanjian tersebut, pertahanan udara Suriah tidak perlu lagi bergantung total kepada Rusia dan tentu saja Israel akan menghadapi tantangan serius dalam serangannya ke wilayah Suriah.  

Selama ini pertahanan udara Suriah sepenuhnya bergantung pada Rusia, tetapi Tehran dan Damaskus sepakat untuk memperkuat pertahanan udara negara Arab ini.

"Kami akan memperkuat sistem pertahanan udara Suriah dalam konteks meningkatkan kerja sama militer antara kedua negara," tegas Mayjen Bagheri.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menganggap teror pengecut terhadap Letjen Syahid Qassem Soleimani adalah pelanggaran tegas terhadap Piagam PBB, dan menurutnya, Iran tidak akan melupakan atau memaafkan teror ini.

Fars News (10/7/2020) melaporkan, Sayid Abbas Mousavi, Kamis (9/7) malam di akun Twitternya menulis, teror Jenderal Soleimani adalah pelanggaran tegas terhadap Piagam PBB.
 
Mousavi menambahkan, teror pengecut terhadap Jenderal Soleimani, pahlawan perang melawan terorisme di kawasan, adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang. Amerika Serikat bertanggung jawa atas kejahatan ini, dan meski melancarkan serangan verbal ke PBB, negara itu tidak akan bisa membersihkan citranya. Kami tidak akan melupakan atau memaafkan teror ini.
 
Sebelumnya pelapor khusus PBB, Agnes Callamard dalam sidang Dewan Keamanan PBB menyebut teror terhadap Jenderal Soleimani melanggar hak asasi manusia, dan terang-terangan menginjak-injak Piagam PBB.
 
Laporan Callamard ini menjadi sumber rujukan resmi PBB untuk memutuskan bahwa teror Jenderal Soleimani melanggar hukum, dan Piagam PBB, hal ini kemudian memicu kemarahan Amerika. 

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang digelar hari Kamis (9/7/2020) tidak ada satu negarapun yang mendukung kejahatan Amerika Serikat dalam teror Komandan Pasukan Qods, IRGC, Letjen Syahid Qassem Soleimani.

Fars News (9/7) melaporkan, Esmaeil Baghaei Hamaneh, Wakil Tetap Iran di Kantor PBB di Jenewa dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Mayadeen menilai sidang DK PBB hari Kamis (9/7) yang digelar untuk membahas teror Syahid Soleimani, penting.
 
Ia menambahkan, Syahid Soleimani adalah seorang komandan militer senior dari sebuah negara berdaulat, dan kami berhak menuntut pelaku teror ini secara hukum, dan salah satu asas hukum internasional adalah penggunaan langkah hukum di dalam negeri sebelum dilimpahkan ke organisasi internasional.
    
Menurut Hamaneh, hari ini tidak ada satupun negara yang setuju dengan teror yang dilakukan Amerika terhadap Syahid Soleimani, dan negara-negara Eropa juga tidak mendukungnya, selain itu tidak ada satupun pidato atau statemen yang mendukung teror Amerika pada sidang DK PBB.
 
Sebelumnya pelapor khusus PBB, Agnes Callamard dalam sidang Dewan Keamanan PBB menyebut teror terhadap Jenderal Soleimani melanggar hak asasi manusia, dan Piagam PBB.

Wartawan Amerika Serikat mengakui bahwa Letjen Syahid Qassem Soleimani memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan kawasan, dan dalam perang melawan kelompok teroris Daesh.

Kei Pritsker dalam wawancara dengan Sputnik (8/7/2020) menilai teror yang dilakukan Amerika terhadap Komandan Pasukan Qods, IRGC, Jenderal Qassem Soleimani adalah kelanjutan pelanggaran hukum negara itu untuk memperluas pengaruhnya.

Pritsker menambahkan, di bagian besar sejarah Amerika, negara ini menyerang negara lain hanya untuk kepentingan pribadi sehingga cakupan pengaruhnya meluas, dan negara-negara yang melawan dapat disingkirkan, sehubungan dengan Qassem Soleimani, berlaku hal yang sama.

Baru-baru ini pelapor khusus PBB, Agnes Callamard menolak klaim Amerika atas teror Syahid Soleimani, dan menyebut aksi teror tersebut melanggar aturan internasional dan Piagam PBB.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kembali mengulang desakan untuk memperpanjang embargo senjata Iran oleh Dewan Keamanan PBB.

Fars News (8/7/2020) melaporkan, Mike Pompeo, Rabu (8/7) tidak menjawab saat ditanya soal kemungkinan keterlibatan rezim Zionis Israel dalam insiden kebakaran di situs nuklir Iran, Natanz.
 
Saat ditanya wartawan seputar keterlibatan Israel dalam kebakaran Natanz, Pompeo mengatakan, dalam masalah ini saya tidak mau berkomentar.
 
Di bagian lain statemennya, Menlu Amerika menegaskan bahwa penjualan minyak Iran ke Hizbullah Lebanon, melanggar hukum.
 
“Penjualan minyak Iran ke Hizbullah dilarang karena sanksi. Kami akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk memastikan bahwa Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya ke sejumlah pihak termasuk Hizbullah,” pungkasnya.