Pelapor khusus PBB dalam laporannya ke Dewan Keamanan mengatakan kejahatan pasukan Amerika Serikat dalam teror terhadap Komandan Pasukan Qods, IRGC, Letjen Syahid Qassem Soleimani, adalah pelanggaran hukum interanasional.

IRIB (9/7/2020) melaporkan, Agnes Callamard, Kamis (9/7) menyampaikan laporan tentang serangan drone Amerika, dan gugurnya Jenderal Soleimani, dan rekan-rekannya, kepada sidang Dewan Keamanan PBB.

Callamard menambahkan, Jenderal Soleimani sebagai pejabat tinggi sebuah negara berdaulat, menjadi target serangan, dan ini melanggar hukum internasional.

Dalam laporan ini juga disebutkan banyak negara menggunakan berbagai jenis pesawat nirawak dalam perang, padahal belum ada aturan khusus yang mengatur penggunaan pesawat jenis ini.

Baru-baru ini dalam wawancara dengan Reuters, Agnes Callamard menyebut teror yang dilakukan Amerika terhadap Jenderal Soleimani melanggar aturan internasional dan Piagam PBB.

Aksi Terorisme AS terhadap Syahid Soleimani, Komandan Pasukan Quds Korp Garda Revolusi Islam Iran dan Abu Mahdi Al Muhandes, Wakil Ketua Al-Hashd Al-Shaabi Irak bersama sejumlah orang lainnya di bandara Baghdad yang terjadi 3 Januari 2020, sejak awal telah menyulut protes dan kecaman di seluruh dunia yang terus berlanjut hingga kini.

Pada pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berlangsung Kamis (9/7/2020) para anggota dewan ini mengumumkan posisi mereka mengecam serangan drone yang dilancarkan militer AS terhadap Syahid Soleimani dan menilai aksi teror itu berada luar aturan internasional. Pertemuan ini kembali menunjukkan kegagalan lain bagi pemerintahan Trump yang semakin terkucil di arena global.

Tanggapan para anggota Dewan HAM PBB muncul setelah investigator khusus PBB, Agnes Callamard menyampaikan laporannya mengenai aksi terorisme yang dilakukan AS terhadap Iran di negara lain. Pada pertemuan itu, Callamard membacakan laporan tentang pembunuhan Syahid Soleimani dan rekan-rekannya yang diterbitkan dua hari sebelumnya. "Beberapa negara dan kekuatan non-negara menggunakan pesawat tanpa awak di seluruh dunia, sementara tidak ada kriteria yang mengatur penggunaannya," kata laporan itu.

Mengenai pembunuhan Syahid Soleimani, Callamard mengungkapkan, "Seorang pejabat tinggi pemerintah Iran menjadi sasaran, padahal ia pejabat suatu negara yang berdaulat. Operasi pembunuhan Soleimani belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks konflik bersenjata,". Menurutnya, pembunuhan Letjen Syahid Soleimani pertama kali dilakukan sebuah negara yang menggunakan prinsip pertahanan diri untuk membenarkan serangan terhadap pejabat pemerintah lain di wilayah negara ketiga, yang termasuk kategori tindakan ilegal. 

Laporan Callamard disambut dengan reaksi keras dari Amerika Serikat. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus dengan nada marah mengkritik laporan PBB dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Masalah yang disoroti para anggota Dewan HAM PBB dari laporan Callamard mengenai urgensi pengendalian operasi drone demi menghindari pembunuhan yang melanggar standar internasional. Callamard menyebut pengerahan drone di seluruh dunia menjadi masalah yang sangat berbahaya bagi keamanan internasional, dan acapkali kesalahan dalam operasi yang dilakukan dengan drone militer. Pernyataannya ini juga menunjuk ke arah jejak kelam penggunaan drone dalam operasi militer AS sejak kepresidenan Barack Obama yang dilakukan di sejumlah negara dunia.

Berbagai serangan yang dilakukan dengan dalih memerangi terorisme sejauh ini telah membunuh banyak warga sipil, dan Washington terus berusaha membenarkan aksi mereka dengan mengklaim bahwa masalah itu sebagai efek samping belaka. Perwakilan Uni Eropa di Dewan HAM PBB mengkritik masalah ini dengan mengatakan bahwa penggunaan drone dalam operasi pembunuhan tidak dapat dibenarkan dan tidak bisa diterima.

Masalah sentral dari pembunuhan Letjen Soleimani dilakukan pemerintahan Trump tanpa sepengetahuan atau izin pemerintah Irak dengan melancarkan serangan drone, padahal ia merupakan tamu dari pemerintah Irak dan membawa pesan dari negaranya untuk Perdana Menteri saat itu Adel Abdul-Mahdi. Serangan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak dan termasuk tindakan ilegal.

Poin penting lainnya mengenai banyaknya anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menyebut langkah AS itu ilegal, mengindikasikan bahwa Washington telah gagal meyakinkan masyarakat internasional untuk membenarkan tindakan kriminalnya.

"Pembunuhan Soleimani oleh Amerika Serikat adalah pelanggaran terhadap Piagam PBB," kata utusan Kuba. Bahkan pihak Eropa yang menjadi mitra Washington menolak untuk membenarkan langkah pemerintahan Trump. Perwakilan Belanda di PBB mengatakan, "Operasi pembunuhan ini berada di luar kerangka hukum yang menimbulkan risiko besar di tingkat internasional,".

Laparan investigator Khusus PBB dan para anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang ilegalnya aksi militer AS dalam pembunuhan Syahid Soleimani dan rombongannya dengan jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Trump adalah pelanggar utama hukum dan aturan internasional, dan kini negara ini semakin terkucil di arena global melebihi sebelumnya.

Stasiun televisi Amerika Serikat, CNN mengabarkan penyebaran wabah Virus Corona di penjara-penjara negara ini, dan karena kepadatan serta kelangkaan fasilitas kesehatan, para tahanan itu akhirnya meninggal dunia.

Fars News (10/7/2020) melaporkan, berdasarkan data resmi pemerintah Amerika, para tahanan di penjara-penjara negara bagian San Quentin, di selatan San Fransisco, California, lebih dari setengahnya positif Corona, dan Covid-19 telah membunuh 7 tahanan.
 
Gubernur California, Gavin Newsom mengatakan, sangat disesalkan keputusan satu orang untuk memindahkan beberapa tahanan dari Chino ke San Quentin, telah menjadi mata rantai penyebaran Covid-19 yang sedang kami hadapi sekarang.
 
Di awal penyebaran Covid-19, para tahanan itu aman dari wabah, namun setelah terjadi pemindahan tahanan dari tempat lain pada akhir bulan Mei 2020, mereka akhirnya terpapar virus ini. Sekarang Gubernur California ditekan untuk membebaskan para tahanan.
 
Menurut CNN, kondisi penjara yang padat membuat penyebaran Virus Corona di dalamnya menjadi semakin cepat, penjara dan tempat-tempat semacam ini di seluruh Amerika telah menjadi episentrum wabah Covid-19, dan San Quentin salah satunya. 

Mantan perdana menteri Malaysia mengatakan, seluruh rezim Zionis Israel dibangun di atas tanah yang dirampas dari Palestina. Menurutnya, Malaysia tidak akan pernah mengakui Israel.

Fars News (30/6/2020) melaporkan, Mahathir Mohamad menuturkan, Malaysia menolak normalisasi hubungan dengan Israel, dan pengakuan Baitul Maqdis sebagai ibukota Israel, adalah langkah ilegal.
 
Dalam wawancara dengan stasiun televisi Lebanon, Al Mayadeen, Mahathir menjelaskan, masalah Palestian harus diselesaikan melalui perundingan, tapi apa yang dilakukan Israel bertolak belakang dengan aturan internasional, maka dari itu PBB harus membawa masalah ini ke pengadilan internasional sehingga jelas Israel benar atau salah.
 
"Sebelumnya kepada  Yassir Arafat saya katakan, perjuangan akan panjang, dan tepat jika Anda melanjutkan perjuangan ini, bukan hanya di tataran materi dan militer lewat perang jalanan, tapi juga lewat jalur diplomatik," imbuhnya.
 
Mantan PM Malaysia menegaskan, sejak awal kami tidak mengakui Israel, dan sampai sekarang kami tidak pernah punya hubungan diplomatik dengan Israel, kami selalu menekankan masalah ini, tapi sungguh disesalkan sebagian negara mengambil kebijakan berbeda. (

Pemerintah Indonesia mendesak rezim Zionis Israel tidak melakukan aneksasi secara sepihak terhadap sebagian wilayah Tepi Barat.

Menteri Agama Republik Indonesia, Fachrulrazi menegaskan sikap utama pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Ia menyampaikan bangsa Indonesia selalu berdiri di belakang perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak sebagai negara dan bangsa yang merdeka.

"Prinsip bangsa kami adalah menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi yang tertuang dalam pembukaan konstitusi kami," kata Fachrul.

Fachrul menyampaikan Indonesia menganut prinsip penegakan keadilan untuk semua warga bangsa di dunia. Tanpa tanpa memandang perbedaan agama, keyakinan, ras, suku, bahasa, warna kulit dan lain-lain seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Menurutnya, setiap bangsa memiliki hak penuh untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Ia menganggap penjajahan merupakan belenggu untuk maju dan berkembang dalam menentukan nasibnya sendiri.

Ia menyatakan pemerintah Indonesia selalu memberikan dukungan kepada masyarakat di Palestina.

Mantan perdana menteri Irak, Nouri al-Maliki dalam wawancaranya dengan almaloomah News terkait serangan Daesh (ISIS) tahun 2014 ke negara ini menekankan empat poin, konspirasi internal, tidak adanya dukungan AS terhadap Irak, dukungan Republik Islam Iran kepada Irak dan peran penting Hashd al-Shaabi di perang melawan Daesh.

Dimensi pertama statemen Nouri al-Maliki adalah kelompok teroris Daesh berhasil menduduki sebagain wilayah Irak karena pengkhianatan anasir dalam negeri Irak. Daesh menyerang Irak tahun 2014 dan berhasil menduduki Mosul, Provinsi Nineveh dan kemudian menduduki wilayah lain.

Daesh ketika memasuki Mosul, sejumlah petinggi Nineveh melalui konspirasinya telah mempersiapkan peluang pendudukan mudah kota Mosul. Sementara militer juga tidak melakukan perlawanan terhadap kelompok teroris Daesh saat itu. Nouri al-Maliki terkait hal ini mengatakan, masuknya Daesh bukan mendadak, karena ada konspirasi di tubuh militer Irak untuk mundur dari Mosul.

Dimensi kedua adalah Amerika memanfaatkan Daesh untuk mengintervensi urusan internal Irak. Amerika tahun 2003 menyerang Irak dan kemudian menempatkan pasukannya di negara ini. Kondisi ini tak ubahnya dengan sebuah penjajahan. Berdasarkan kesepakatan pemerintah Washington dan Baghdad, pasukan Amerika harus keluar dari Irak tahun 2011.

Sementara itu, AS kemudian memberi banyak tekanan kepada pemerintah Irak supaya pasukannya tetap di negara ini, namun pemerintah Nouri al-Maliki saat itu menentang permintaan tersebut dan terbukalah peluang penarikan sebagian besar pasukan Amerika. Dengan demikian, ketua koalisi negara hukum ini menyebutkan, "Menteri pertahanan AS saat itu memberi syarat untuk membantu Irak melawan Daesh, yakni Nouri al-Maliki tidak harus menjabat perdana menteri."

Sejatinya Amerika tidak menganggap berlanjutnya kekuasaan Nouri al-Maliki selaras dengan keuntungannya dan menurut al-Maliki, Washington tidak memberi bantuan militer kepada Baghdad untuk memerangi Daesh. Bagaimanapun juga, Amerika mengijinkan kelompok teroris memasukkan banyak senjata dari Suriah ke Irak.

Dimensi ketiga adalah pengakuan seorang tokoh Irak atas dukungan Republik Islam Iran terhadap Irak dalam memerangi kelompok teroris Daesh. Ketika AS tidak memberi bantuan militer kepada Irak, Iran memberi banyak bantuan militer kepada pemerintah Baghdad. Sebelumnya, Masoud Barzani, mantan ketua Otonomi Kurdistan dan ketua Partai Demokrat kawasan ini secara transparan menyatakan, Republik Islam Iran satu-satunya negara yang segera menerima permohonan bantuan Arbil untuk melawan Daesh.

Republik Islam Iran senantiasa menekankan pentingnya menjaga integritas wilayah dan geografi Irak serta menempatkannya di prioritas kinerjanya. Syahid Letjen Qassem Soleimani, komandan pasukan Qods IRGC yang gugur diteror Amerika pada 3 Januari 2020 memainkan peran unggul dan penting dalam membantu Irak melawan kelompok teroris Daesh.

Dimensi keempat statemen Nouri al-Maliki adalah penekanan atas peran penting Hashd al-Shaabi di perang melawan kelompok teroris Daesh. Pasca pendudukan Irak oleh Daesh, Ayatullah Sistani, marji tinggi Syiah di Irak merilis fatwa pembentukan pasukan rakyat dan kemudian terbentuklah Hashd al-Shaabi.

Ketika militer Irak secara praktis tidak memiliki prestasi, Hashd al-Shaabi dan komandannya memainkan peran unggul di proses perlawanan anti Daesh dan menjaga integritas wilayah negara ini. Ketua koalisi negara hukum ini seraya mengisyaratkan peran penting Hashd al-Shaabi menegaskan, eksistensi Hashd al-Shaabi satu-satunya jaminan untuk menjauhkan konspirasi dari Irak. 

Militer rezim Zionis Israel Jumat (3/7/2020) menumpas aksi demo mingguan warga Palestina di desa Kafr Qaddum di Tepi Barat Sungai Jordan yang menentang pembangunan distrik Zionis dan menciderai 15 pemuda Palestina.

Murad Shtewi, jubir dan koordinator muqawama rakyat Palestina di Kafr Qaddum mengatakan, puluhan militer Zionis menyerang warga Palestina dan menembakan mereka dengan gas air mata ke arah demonstran. Serangan ini mengakibatkan puluhan warga mengalami sesak nafas.

Mohammad al-Aloul, wakil ketua Gerakan Fatah yang juga hadir di aksi demo ini mengatakan, rakyat Palestina dari berbagai lapisan masyarakat mengikuti aksi demo ini dan menolak keputusan penjajah Quds menganeksasi Tepi Barat ke bumi pendudukan.

Rezim Zionis Israel dengan dukungan Amerika berencana melaksanakan aneksasi 30 persen wilayah Tepi Barat, namun membatalkan rencana tersebut karena penentangan masyarakat internasional yang diakibatkan represi opini publik. 

Media Amerika Serikat mengabarkan puluhan diplomat negara itu bersama keluarga mereka meninggalkan Arab Saudi karena penyebaran wabah Virus Corona yang terus meluas.

Fars News (4/7/2020) melaporkan, puluhan diplomat Amerika di Saudi bersama keluarga mereka, dalam beberapa hari ke depan bermaksud meninggalkan negara itu.
 
Surat kabar The Wall Street Journal menulis, para diplomat Amerika di Saudi memutuskan untuk meninggalkan negara itu karena pandemi Covid-19 yang terus meluas.
 
Departemen Luar Negeri Amerika minggu lalu mengkonfirmasi kepulangan secara sukarela sejumlah pegawai Kedutaan Besar Amerika untuk Saudi yang bukan pegawai inti. 
 
Sumber terpercaya kepada Wall Street Journal mengatakan, dalam beberapa minggu ke depan, kemungkinan diplomat Amerika yang akan meninggalkan Saudi, jumlahnya bertambah banyak.
 
Pada fase awal wabah Virus Corona, Saudi berhasil menekan perluasan Covid-19 secara signifikan karena menerapkan pembatasan ketat. Namun dengan alasan untuk memulihkan kembali denyut ekonominya yang terpuruk akibat penurunan harga minyak dunia, bulan lalu melonggarkan pembatasan.
 
Hingga hari Jumat (3/7/2020) di Saudi tercatat sekitar 200.000 orang tertular Covid-19, sementara dua bulan sebelumnya hanya sekitar 90.000 orang yang positif Corona di Saudi, dan korban tewas lebih dari 1.800 orang.

Pasukan angkatan darat Irak ditempatkan di garis perbatasan Turki untuk melindungi integritas teritorial dari serangan darat Turki.

Fars News (4/7/2020) melaporkan, bersamaan dengan penempatan pasukan, serangan udara dan artileri Turki ke utara Irak, sumber media Irak mengabarkan penempatan pasukan darat negara itu di perbatasan Turki.
 
Stasiun televisi Sky News mengabarkan, tujuan penempatan pasukan Irak di perbatasan Turki untuk mencegah masuknya pasukan Turki ke wilayah Irak. Namun tidak disebutkan berapa jumlah pasukan Irak yang ditempatkan di perbatasan Turki itu.
 
Jet-jet tempur Turki, Jumat (3/7) membombardir dua wilayah pegunungan di Provinsi Duhok, utara Irak, tapi tidak menimbulkan korban jiwa.
 
Sky News menambahkan, pasukan Turki sampai saat ini sudah mendirikan 24 pangkalan militer di wilayah pegunungan utara Irak.
 
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Irak, Ahmed Al Sahaf kembali mendesak penghentian serangan militer Turki ke utara Irak, dan menganggapnya dilakukan sepihak tanpa koordinasi Baghdad. 
 
Ia menegaskan, Irak mungkin saja akan menggunakan senjata ekonomi untuk menghentikan serangan Turki ke utara negara ini.

Sirna sudah harapan Benjamin Netanyahu untuk menjarah 30% Tepi Barat pada tanggal 1 Juli kemarin. Salah satu media Israel, Haaretz mengamati faktor di balik pukulan telak yang harus diterima kehormatan rezim serta sosial Zionis.

“Gagal karena sejak awal aneksasi Tepi Barat hanyalah satu opini pengalihan akan kejahatan finansial Benjamin Netanyahu.” Ya inilah faktor utama sorotan Haaretz. Media Israel tersebut menunjuk Netanyahu sebagai biang keladi semuanya.

Tak seperti biasanya, di awal analisa, Haaretz menceritakan satu cerita kuno Yahudi. Kemudian Haaretz mengatakan, Benjamin Netanyahu mengawali opini aneksasi Tepi Barat dalam sesi wawancaranya dengan Chanel 12, yaitu di awal masa kampanye sebelum Pemilu di Palestina Pendudukan.

“Sedari itu pula, opini tersebut hanyalah satu opini untuk mengalihkan warga, tak lebih,” jelas Haaretz.

“Opini ini selalu berhasil membelah fokus peserta Pemilu. Itu adalah perangkat terbaik Netanyahu, bahkan opini itu juga digunakan sebagai senjata untuk menutupi kemalangannya melawan Coronavirus. Pengalihan aneksasi telah menjadikan COVID-19 mengamuk di gelombang kedua di Palestina Pendudukan.”

Efek opini aneksasi tidak hanya terbatas pada internal Israel, tetapi juga internasional tentunya karena aksi-aksi Netanyahu yang terus berupaya mendapatkan dukungan antek-antek luar negeri.

“Aneksasi Tepi Barat juga berpengaruh ke opini dunia. Sudah bertahun-tahun, dunia menekan Israel untuk menghentikan kolonialisme dan menuntut rezim Zionis untuk mundur dari Palestina sehingga memberikan kesempatan untuk rakyat membangun Palestina merdeka.

Namun semenjak opini aneksasi Tepi Barat dilempar, arah angin lebih memihak Benjamin Netanyahu”, hemat Haaretz.

Meski demikian, Haaretz menyayangkan dan mengatakan bahwa PM Benjamin Netanyahu tidak memiliki program aneksasi.

“Tidak ada satupun program. Tidak ada jadwal waktu. Tidak ada draf dokumen legalisasi wilayah yang dipaparkan ke Kabinet. Semua ini menguatkan bahwa aneksasi Tepi Barat, tak lebih dari satu janji Pemilu samar kepada pendukung sayap kanannya.”

1 Juli kemarin adalah janji realisasi aneksasi Tepi Barat di bawah dukungan Amerika Serikat. Tak pelak ombak protes menderu dari dalam Palestina hingga dunia.

Gerakan-gerakan Palestina membongkar rancangan tersebut sebagai titipan tertulis dalam deal of the century. Dan merekapun menuntut pemutusan relasi dengan Amerika dan Israel.

Terjadi perubahan arah besar, Gabi Ashkenazi, Menlu Israel, mengungkapkan keraguannya, demikian juga Benny Gantz yang mulai khawatir akhir-akhir ini.