Media rezim Zionis Israel melaporkan penangkapan mantan sekretaris militer Perdana Menteri rezim Zionis Israel atas tuduhan spionase.

Koran Haaretz hari Jumat (19/6/2020) melaporkan identitas Yohanan Loker, mantan sekretaris militer Benjamin Netanyahu yang telah lama diidentifikasi sebagai mata-mata, tetapi surat kabar ini baru diizinkan untuk mempublikasikan beritanya kemarin.

Yohanan Loker  bekerja di kantor Netanyahu dan menjabat posisi sensitif.

Netanyahu juga menunjuk Yohanan Loker untuk memimpin angkatan udara Israel pada saat itu, dan kemudian menunjuknya sebagai ketua komite pengawasan anggaran militer rezim Zionis.

Laporan Haaretz tidak menyebutkan negara mana yang mempekerjakan Yohanan Loker sebagai

Prasasti syuhada perlawanan, Letjen Qassem Soleimani, Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran, dan Abu Mahdi al-Mohandes, Wakil Kepala Al-Hashd al-Shaabi diresmikan baru-baru ini di sekitar Bandara Internasional Baghdad, ibu kota Irak untuk mengenang jasa perjuangan mereka.

Warga dan perwakilan dari berbagai elemen Irak hari Jumat (19/6/2020) menghadiri peresmian prasasti Syahid Soleimani dan Abu Mahdi Al-Mohandes, dan menyampaikan terima kasih atas perjuangan para pahlawan gerakan perlawanan ini.

Pada 3 Januari 2020, Letjen Qassem Soleimani yang didampingi Abu Mahdi Al Mohandes dan delapan orang lainnya diserang drone angkatan udara Amerika hingga gugur di dekat bandara Baghdad Irak.

Wakil Jihad Islam Palestina di Lebanon menyerukan intifada komprehensif sebagai tanggapan atas konspirasi baru rezim Zionis mencaplok lebih banyak tanah di Tepi Barat Sungai Jordan.

"Perlawanan adalah satu-satunya cara untuk membebaskan wilayah yang diduduki dan merealisasikan hak-hak rakyat Palestina, karena kelompok-kelompok perlawanan telah belajar dari setiap konfrontasi dengan musuh," kata Ehsan Ataya dalam wawancara dengan televisi Al-Alam hari Jumat (19/6/2020).

"Semua upaya musuh Zionis untuk menormalkan hubungan dengan negara-negara Arab melalui tokoh-tokoh Arab dan Zionis telah gagal. Sebab negara-negara Arab yang bebas tidak menerima normalisasi hubungan dengan rezim Zionis, dan menyatakan dukungannya terhadap perjuangan Palestina," tegasnya.

Wakil Jihad Islam di Lebanon menambahkan, rezim Zionis dan pemerintah AS tidak dapat menutupi kekalahan fatal mereka dalam mewujudkan Kesepakatan Abad, dan konspirasi mereka akan gagal total.

Situs resmi pasukan Hashd Al Shaabi Irak mengabarkan, pasukan relawan rakyat Irak ini berhasil menghancurkan sejumlah markas persembunyian teroris Daesh di kota Samarra.

Fars News (20/6/2020) melaporkan, situs Hashd Al Shaabi menulis, pasukan Hashd Al Shaabi hari ini, Sabtu (20/6) meledakan sejumlah tempat persembunyian kelompok teroris Daesh di utara Irak.
 
Salah satu unit operasi Hashd Al Shaabi dengan kerja sama polisi federal Irak, Jumat (19/6) malam juga meledakan sejumlah tempat persembunyian Daesh di Al Huwaijat, Albu Kanan, dan Umm Al Fahm di barat kota Samarra.
 
Berdasarkan informasi akurat yang diterima Divisi 314 Hashd Al Shaabi, diketahui beberapa anasir teroris Daesh bersembunyi di tempat-tempat yang dihancurkan itu untuk melancarkan aksi teror terhadap aparat keamanan Irak.
 
Operasi Hashd Al Shaabi tersebut menewaskan sejumlah banyak anasir teroris Daesh.

"Musuh bangsa Iran harus menyadari bahwa dalam nama dan ingatan setiap martir Republik Islam Iran, puluhan rudal tengah menanti sehingga setiap ancaman jarak jauh dan dekat akan dihancurkan dengan kekuatan besar di luar imajinasi mereka."

Panglima militer Republik Islam Iran Mayjen. Sayid Abdolrahim Mousavi Jumat (19/6/2020) seraya merilis pesan kepada komandan angkatan laut Iran, Hossein Khanzadi, seraya menjelaskan masalah ini, memuji kesuksesan penyelenggaraan manuver perang terbaru oleh angkatan laut militer dengan dukungan departemen pertahanan.  

Di pesannya Mousavi menjelaskan, Teluk Persia dan Laut Oman serta perairan Iran sumber gerakan revolusioner ini di jalur kemandirian dan promosi kemampuan pertahanan, dan tidak ada sanksi yang akan membatasi pemikiran luhur Iran.

Angkatan laut Republik Islam Iran Kamis (18/6/2020) di sebuah menuver permukaan berhasil menguji coba rudal cruise jarak pendek dan jauh produksi Departemen Pertahanan di utara Samudra Hindia dan Laut Oman.

Manuver AL Iran di Laut Oman
Keharusan keamanan regional adalah kepemilikan kekuatan eprtahanan di hadapan beragam ancaman. Dengan demikian doktrin pertahanan Iran bertumpu pada dua prinsip:

Pertama: menjaga kesiagaan tertinggi pertahanan dan defensif yang mencakup strategi keamanan untuk melawan ancaman langsung bagi keamanan negara. Manuver terbaru menunjukkan bahwa angkatan laut Iran menjaga dengan kuat keamanan di Teluk Persia dan dengan spirit tinggi siap melawan setiap ancaman.

Kedua: di strategi keamanan Iran ditekankan pada konvergensi dan kerja sama kolektif regional.

Hubungan antaran dua prinsip strategis ini sebuah keharusan untuk membangun kawasan yang aman berdasarkan kesepahaman bersama akan kepentingan kolektif yang sangan pentingbagi seluruh kawasan mengingat kondisi serta ancaman yang dipaksakan terhadap negara-negara di Asia Barat.

Lotfi al-Obaidi, pengamat Tunisia terkait tujuan kehadiran pasukan AS di kawasan mengatakan: "AS dengan membesar-besarkan ancaman dan melalui peningkatan tensi di kawasan Teluk Persia ingin menjalin kontrak senjata dan normalisasi hubungan negara Arab dengan Israel sehingga dapat memajukan rencana kesepakatan abad."

Pengalaman konfrontasi dan perang yang dipaksakan di kawasan selama tiga dekade terakhir menunjukkan bahwa instabilitas merugikan seluruh negara kawasan. Keamanan di Teluk Persia juga tak lepas di koridor ini karena posisi sensitif dan strategisnya. Dan keamanan kawasan ini sangat penting.

Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Mayjen. Hossein Salami di pidatonya di sela-sela kunjungan terbarunya ke pulau Abu Musa, Tunb Besar dan Qeshm mengatakan, "Kami katakan kepada AS, Kami bertekad dan serius membela keamanan nasional dan perbatasan air serta keamanan pelayaran dan keamanan pasukan kami, serta kami akan membalas tegas setiap aksi destruktif."

Republik Islam Iran tidak pernah menjadi pihak yang memulai perang dik awasan atau di luar kawasan, namun jika terancam atau dilanggar, maka negar aini akan membela dengan tegas keamanannya serta keamanan kawasan. Pesan panglima militer Mayjen. Abdolrahim Mousavi sejatinya menekankan prinsip strategis ini. (

Mantan penasihat keamanan pemerintah Amerika Serikat menilai asas dan landasan pemerintahan Amerika sekarang adalah rasisme.

Susan Rice, Sabtu (20/6/2020) dalam wawancara dengan stasiun televisi MSNBC memprotes pemecatan sejumlah banyak warga kulit hitam di pemerintahan federal Amerika saat ini.

Ia menuturkan, pemerintahan Presiden Donald Trump memiliki substansi rasisme, dan senator-senator pendukungnya termasuk tempat sampah sejarah dalam hal ini.

Susan Rice juga menyinggung pengunduran diri Asisten Menteri Luar Negeri Amerika urusan legislatif, Mary Elizabeth Taylor sebagai seorang pejabat perempuan kulit hitam dengan posisi tertinggi di pemerintahan Trump.

"Sebuah pemerintahan yang dibentuk dari semangat rasisme selama tiga tahun setengah ini menunjukkan bahwa negara kita lebih memprioritaskan warisan orang-orang terdahulu daripada nilai-nilai hari ini," pungkasnya. (

Para demonstran anti-rasis di kota Portland, negara bagian Oregon, Amerika Serikat menumbangkan patung presiden pertama Amerika, George Washington pada hari Kamis (18/6/2020) malam.

CBS News (19/6/2020) melaporkan, para demonstran anti-rasis di kota Portland, Oregon menjatuhkan patung presiden pertama Amerika itu karena disebut pernah memiliki budak.

Sejumlah demonstran membungkus kepala patung George Washington dengan bendera Amerika kemudian membakarnya.

Satu jam kemudian jumlah demonstran semakin bertambah banyak, dan akhirnya mereka menumbangkan patung tersebut bersama-sama.

Salah seorang koresponden CBS News menyaksikan posisi patung George Washington terlihat jatuh menghadap ke bawah dengan penuh coretan. 

Anggota kongres Amerika Serikat dari partai Demokrat ditengarai telah melayangkan surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait isu pencaplokan Tepi Barat. Mereka memperingatkan Netanyahu terkait konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi apabila rezim Zionis melanjutkan proyek aneksasi ilegal terhadap wilayah teritorial Palestina.

“Aneksasi sepihak agaknya akan membahayakan progres signikan Israel dalam normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab,” terang surat tersebut. Selain itu, aneksasi ini juga akan beresiko mengakibatkan ketidakamanan di Yordania yang bisa jadi akan berujung pada berakhirnya dukungan negara pimpinan Raja Abdullah II tersebut kepada Israel.

Baca juga: PM Israel: Implementasi Aneksasi Tepi Barat Mungkin Bertahap

Proyek pencaplokan ini bahkan juga beresiko akan menciptakan masalah yang besar antara Israel dengan sekutu-sekutunya di Eropa dan di berbagai belahan dunia yang lain. Tercatat, 28 dari 47 perwakilan partai Demokrat di Kongres AS menolak proyek ini.

Meski tak mendukung program aneksasi, mereka mengaku sebagai ‘pendukung lama’ Israel dan lebih memperjuangkan solusi damai untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Mereka tetap teguh dengan solusi dua-negara. Namun solusi ini semakin jauh dari kemungkinan berhasil akibat Israel yang terus membangun pemukiman ilegal sepanjang wilayah pendudukan.

Utusan Amerika Serikat khusus untuk urusan Suriah mengancam Emirat; jika berusaha menjalin hubungan dengan Damaskus, AS akan memboikot UEA.

Setelah AS memboikot ekonomi Suriah di bawah aturan bernama Caesar, Washington juga mengancam negara-negara lain yang berniat menjalin hubungan dengan Damaskus.

James Jeffrey, Rabu malam (17/6), mengatakan, “Emirat tahu bahwa AS sangat menentang hubungan diplomatik pihak lain dengan Suriah.”

Selain boikot atas Suriah, menurut James Jeffrey, aturan Caesar juga mencakup aktifitas ekonomi setiap pihak di Emirat ataupun negara-negara lainnya yang berkaitan dengan Damaskus.

Rabu kemarin, 17/6, Mike Pompeo mengumumkan boikot atas 39 sosok dan organisasi Suriah di bawah aturan Caesar.

Dalam hal ini, salah satu Jubir Kedubes AS di Timteng menganca

Tanggal 3 Juni 2020, bertepatan dengan peringatan 31 tahun pemilihan Ayatullah Khamenei sebagai Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran. Peristiwa besar ini menjadi momentum yang tepat untuk mengkaji pemikiran beliau, termasuk dampaknya terhadap tatanan keamanan Asia Barat.

Pemikiran Ayatullah Khamenei di bidang kebijakan luar negeri didasarkan pada tiga prinsip utama yaitu: martabat, kebijaksanaan dan kemaslahatan. Martabat bermakna tidak menyerah kepada musuh, sedangkan kebijaksanaan adalah berperilaku bijaksana, dan kemasalahan mempertimbangkan kepentingan nasional dalam kebijakan luar negerinya.

Prinsip pertama, tidak menyerah terhadap musuh di berbagai bidang, terutama di bidang pertahanan. Oleh karena itu, Rahbar selalu menekankan masalah penguatan pertahanan nasional. Meskipun demikian, beliau menganggap kekuatan pertahanan memiliki dimensi defensif dan menyatakan bahwa Republik Islam Iran tidak akan pernah memulai perang, tetapi dengan tegas akan mempertahankan diri terhadap segala bentuk agresi.

Contoh jelas dari pernyataan ini adalah aksi pemerintah teroris AS membunuh Letjen Qassem Soleimani pada 3 Januari 2020, yang memicu reaksi keras dari Iran dengan melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Ain al-Assad pada 8 Januari 2020. Pasca Perang Dunia II, tidak ada negara yang berani mengambil tindakan militer terhadap Amerika Serikat. Langkah yang disebut oleh Pemimpin Besar Revolusi Islam sebagai "Pembalasan Keras" ini menunjukkan bahwa Republik Islam Iran tidak akan menyerah kepada musuh, bahkan di bawah sanksi berat AS.

Memperkuat Sumbu Perlawanan di kawasan Asia Barat adalah pandangan penting lain dari Ayatullah Khamenei dalam masalah regional. Selama ini Iran selalu menjadi salah satu pembela Sumbu Perlawanan di kawasan, dan  memainkan peran penting dalam memperkuat poros ini dalam dimensi operasionalnya.

Pada awal krisis Suriah meletus, beberapa anggota Hamas keliru memahami perkembangan di Suriah dan mengadopsi pendekatan yang bertentangan dengan kepentingan Damaskus. Tapi sebagian besar tetap memusatkan dukungan Hamas terhadap pendekatan Iran. Dalam kondisi demikian, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menekankan dukungannya terhadap gerakan perlawanan Palestina, termasuk Hamas, dan menilai kesalahan beberapa orang tidak bisa menjadikan Hamas sebagai pihak yang keliru secara keseluruhan. Hasil dari pendekatan itu, gerakan Hamas hingga kini memiliki hubungan erat dengan Republik Islam Iran.

Di sisi lain, ketika beberapa pihak di dalam dan di luar Iran mengklaim dukungan Tehran terhadap Damaskus dalam memerangi kelompok-kelompok teroris di Suriah dan pendukungnya bukan kepentingan Iran; Rahbar dengan tegas menekankan urgensi mendukung Suriah dalam memerangi kelompok-kelompok teroris. Dampaknya, tidak hanya pemerintah berdaulat Suriah yang tetap berdiri, integritas teritorialnya juga tetap terjaga. Bahkan para penentang Republik Islam Iran menuding Tehran menggunakan krisis Suriah sebagai peluang untuk membuktikan kekuatannya di Asia Barat. 

Mitra Iran di Lebanon, Irak, dan Yaman tampil unggul. Kini, Hizbullah di Lebanon menjadi aktor berpengaruh tidak hanya di negaranya saja, tetapi juga di kawasan Asia Barat. Kelompok-kelompok perlawanan Irak telah memainkan peran penting dalam pembangunan negaranya, termasuk dengan memaksa pemerintah teroris AS menutup beberapa pangkalan militer kecilnya di Irak, dan hari ini slogan pengusiran pasukan AS telah menjadi tuntutan nasional di Irak.

Kelompok-kelompok perlawanan di Yaman bukan hanya tidak menyerah menghadapi koalisi agresor yang dipimpin Saudi, bahkan hari ini Pemerintah Penyelamat Nasional Yaman memegang kendali dalam perang tersebut. Sementara itu, koalisi agresor pimpinan rezim Al Saud berada dalam posisi yang semakin melemah. 

Pada Juni tahun lalu, delegasi Yaman dipimpin oleh Juru Bicara Ansarullah Yaman, Mohammad Abdul Salam melakukan perjalanan ke Tehran dan menyerahkan surat Abdul Malik al-Houthi, pemimpin gerakan Ansarullah kepada Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran. Ayatullah Khamenei membuka dan membaca surat ini langsung di hadapan delegasi Yaman, padahal beliau bisa membuka dan membacanya setelah pertemuan tersebut. Langkah simbolis ini diambil Rahbar, yang berbeda dengan peristiwa dua bulan setelahnya ketika Perdana Menteri Jepang, Abe Shinzo mengirim pesan dari Presiden AS Donald Trump kepada Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, yang ditolak oleh beliau. 

Pada 3 Juni 2019, Ayatullah Khamenei mengatakan, "Hari ini di kawasan kita, Asia Barat, kalimat bersama bangsanya adalah perlawanan; Semua orang menerima kehadiran gerakan perlawanan ... Kegagalan yang sama yang dialami Amerika di Irak, Suriah, Lebanon, Palestina, dan lainnya selama beberapa tahun terakhir adalah hasil dari aksi kelompok-kelompok perlawanan. Front Perlawanan adalah gerakan yang kuat hari ini,".

Salah satu landasan teoretis terpenting dari pemikiran Ayatullah Khamenei adalah perlawanan terhadap imperialisme dan Zionisme. Sebagaimana pandangan Imam Khomeini, pendiri Revolusi Islam Iran yang menekankan dua masalah penting ini, Ayatullah Khamenei menyatakan berlanjutnya perlawanan menghadapi imperialisme global dan Zionisme, sekaligus melumpuhkan proyek-proyek destruktif kekuatan Barat di kawasan Asia Barat.

Pada pertemuan dengan para pejabat Republik Islam dan duta besar negara-negara Muslim yang berlangsung Juni 2018, Rahbar mengatakan, "Hari ini, kebijakan kekuatan arogan global adalah menciptakan keretakan antara negara-negara Muslim, bahkan di dalam bangsa-bangsanya sendiri, antarindividu masyarakat dari negara-negara ini; Itulah kebijakan mereka saat ini. Inilah plot yang dirancang oleh konspirator kriminal Amerika dan Zionis Amerika untuk kawasan kami, yang merupakan salah satu kawasan Islam yang paling penting, dan Anda dapat melihat tanda-tandanya seperti peristiwa tragedi Yaman, peristiwa di Suriah, Irak dan negara-negara Muslim lainnya. Kini jalan keluarnya adalah negara-negara Muslim harus menemukan titik utamanya. Masalah utamanya, perlawanan masyarakat Muslim dan umat Islam terhadap kekuatan arogan. Berdiri melawan kebijakan arogan menjadi tugas pemerintah, itu adalah tugas para pejabat politik, juga para pemimpin agama, budaya dan politik di seluruh dunia Islam. Dan poin mendasar lainnya adalah masalah rezim Zionis, yang pada dasarnya diciptakan di jantung dunia Islam untuk menyulut perselisihan, penjinakkan, menciptakan masalah."

Kini, Iran bukan hanya tidak bergantung pada kekuatan asing di berbagai bidang, terutama di bidang pertahanan,  bahkan menjadi kekuatan kompetitor penting, bahkan Amerika Serikat berpikir ribuan kali untuk melancarkan agresi militer terhadap Republik Islam Iran.

Donald Trump mengklaim akan melancarkan pembalasan dendam setelah jatuhnya pesawat tak berawak AS pada Juni 2019, tetapi mengurungkan niatnya setelah menyadari kekuatan militer Iran. Bahkan selanjunta pemerintah AS tidak berkutik ketika Iran mengirim kapal tanker minyaknya ke Venezuela yang berada di bawah sanksi ketat Washington. 

Pemikiran Ayatullah Khamenei tentang tatanan keamanan di Asia Barat menjadikan Republik Islam Iran sebagai kekuatan regional yang paling penting di Asia Barat, yang berani  menantang tatanan yang diciptakan oleh kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat.

Rahbar dalam sebuah pernyataan  mengenai langkah kedua Revolusi Islam yang disampaikan pada Februari 2019, menyatakan, "Iran yang berdaulat hari ini, sebagaimana awal Revolusi menjadi tantangan bagi Amerika Serikat, tapi memiliki perbedaan signifikan. Jika tantangan saat itu dengan AS mengenai pemutusan tangan agen asing, atau  penutupan kedutaan Israel di Tehran, maupun terbongkarnya sarang mata-mata [di kedutaan AS], tapi kini tantangan mereka mengenai kehadiran Iran yang kuat di perbatasan rezim Zionis, dan melemahnya pengaruh ilegal AS di Asia Barat. Dukungan Republik Islam terhadap gerakan perjuangan Mujahidin Palestina di jantung wilayah yang diduduki rezim Zionis, dan pembelaan terhadap bendera yang diusung Hizbullah dan gerakan perlawanan di seluruh kawasan."