Pasukan relawan rakyat Irak, Hashd Al Shaabi di Provinsi Diyala menggagalkan upaya kelompok teroris Daesh untuk merebut sumur-sumur minyak di provinsi ini.

IRNA (4/4/2020) melaporkan, Hashd Al Shaabi, Sabtu (4/4) mengumumkan, sekelompok anasir teroris Daesh di malam hari berusaha menduduki fasilitas minyak Naft Khana di Provinsi Diyala, namun kami berhasil memukul mundur mereka.

Hashd Al Shaabi juga mengabarkan dimulainya operasi pengejaran teroris Daesh di wilayah Naft Khana, timur Diyala.

Komandan Operasi Hashd Al Shaabi di Provinsi Diyala, Talib Al Mousawi menuturkan, operasi penjagaan dan pemeriksaan di utara Al Miqdadiya, Provinsi Diyala oleh pasukan Hashd Al Shaabi bersama militer dan polisi Irak untuk membersihkan wilayah ini serta pemulangan pengungsi, sudah dimulai beberapa hari lalu. 

Anggota Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Irak mengatakan, norma diplomatik tidak mengizinkan Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya dari Baghdad.

Fars News (4/4/2020) melaporkan, Amer Al Fayez mereaksi keras rencana pemindahan kedubes Amerika dari Baghdad ke pangkalan militer Ain Al Assad.

Kepada situs berita Al Malooma, Amer Al Fayez menuturkan, salah satu prinsip dalam aturan internasional, dan bagian dari norma diplomatik, kedubes negara asing tidak boleh berada di luar ibukota.

Ia menegaskan, menurut aturan tersebut, hanya konsulat jernderal milik kedutaan, dan perwakilan PBB dengan misi kemanusiaan yang bisa bermarkas di luar ibukota.

Menurut Al Fayez, informasi soal rencana Amerika untuk meyakinkan negara lain agar memindahkan kedubesnya ke pangkalan udara Ain Al Assad di Provinsi Al Anbar, tidak akurat, bahkan jika benar sekalipun, pemerintah Irak, berdasarkan hukum internasional, tidak akan mengizinkannya. (

Pasukan pemerintah Suriah bersama warga desa Hamou, Provinsi Hasakah, timur laut negara ini, berhasil memaksa konvoi militer Amerika Serikat mundur.

Mehr News (26/3/2020) melaporkan, militer dan warga Suriah di desa Hamou berhasil menghentikan laju konvoi militer Amerika yang terdiri dari enam kendaraan lapis baja.
 
Ini adalah kali keempat dalam sebulan, pergerakan konvoi militer Amerika di timur laut Suriah dihentikan oleh militer dan warga negara ini, dan terpaksa mundur.
 
Di sisi lain, milisi bersenjata dukungan Turki kembali menutup aliran air minum yang dikonsumsi setengah juta warga kota Hasakah.
 
Menurut keterangan direktur perusahaan air minum Hasakah, pasukan Turki dan bayarannya mengusir para pekerja perusahaan air minum Hasakah, dan melarang mereka bekerja. 

Brigade Hizbullah Irak yang merupakan bagian dari Hashd Al Shaabi, Rabu (25/3/2020) malam memperingatkan kemungkinan skenario baru berbahaya Amerika Serikat di Irak, dan meminta seluruh pejuang kubu perlawanan Irak untuk bersiap menghadapi serangan Amerika.

Brigade Hizbullah Irak menyinggung skenario baru Amerika untuk menyerang markas militer dan kelompok perlawanan Irak di tengah merebaknya virus Corona di negara ini.
 
"Skenario ini mencakup operasi udara di pangkalan militer Irak, dan Hashd Al Shaabi dengan dukungan angkatan darat dan udara," imbuhnya.
 
Menurut Brigade Hizbullah Irak, rencana Amerika itu mengancam fondasi dan stabilitas Irak, dan seluruh kelompok perlawanan Irak tidak mengenal garis merah lagi jika sampai Amerika menyerang, dan semua fasilitas militer, keamanan dan ekonomi Amerika tanpa kecuali akan menjadi sasaran serangan. 

Ketua Dewan Ekskutif Hizbullah Lebanon mengabarkan pengerahan 25.000 dokter dan perawat Hizbullah untuk membantu pemerintah Beirut memerangi penyebaran virus Corona di negara ini.

Sayid Hashem Safieddine dalam wawancara dengan televisi Al Manar (26/3/2020) mengatakan, tujuan dari langkah Hizbullah ini adalah untuk membantu pemerintah dan kementerian kesehatan Lebanon dalam mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 dan memberantasnya.

Menurut Sayid Hashem, 1500 dokter, 3000 perawat, 5000 petugas kesehatan, dan 15.000 petugas lapangan dikerahkan Hizbullah ke sejumlah kota Lebanon untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kata Safieddine, Hizbullah juga menyerahkan fasilitas dan rumah sakitnya kepada kemenkes Lebanon untuk membantu memerangi Corona.

"Bantuan dana Hizbullah juga akan segera dibagikan kepada warga miskin Lebanon," imbuhnya.

Kemenkes Lebanon hari Rabu (25/3) mengumumkan, 333 warga negara ini diketahui terinfeksi virus Corona. 

Perwakilan Iran, Rusia, Cina, Kuba, Korea Utara, Irak, Venezuela, dan Nikaragua melayangkan surat untuk Sekjen PBB dan menegaskan bahwa virus Corona adalah musuh bersama. Mereka juga memperingatkan bahwa sanksi memberikan dampak negatif pada upaya penanganan wabah Covid-19.

IRNA (26/3/2020) melaporkan, perwakilan delapan negara PBB menyurati Antonio Guterres dan mengatakan, negara-negara yang saat ini tengah menghadapi perilaku ilegal, sepihak dan melanggar aturan internasional, serta Piagam PBB, kesulitan melawan penyebaran virus Corona.

Surat itu juga mengutip laporan sejumlah pakar independen PBB terkait dampak aksi permusuhan sepihak terhadap lebih dari sepertiga umat manusia.

"Jangan biarkan kalkulasi politik menjadi penghalang bagi upaya penyelamatan jiwa manusia," imbuhnya. 

8 negara PBB dalam suratnya menekankan bahwa untuk menghadapi penyebaran Covid-19 dibutuhkan solidaritas, kerja sama dan saling bantu yang lebih besar.

"Sanksi-sanksi telah melemahkan upaya berkesinambungan setiap negara untuk melawan virus Corona, terutama dalam penyediaan segera peralatan medis termasuk kit tes, dan obat yang sangat diperlukan untuk menyembuhkan pasien," ujarnya.

Perwakilan Iran, Rusia, Cina, Kuba, Korea Utara, Irak, Venezuela, dan Nikaragua juga menuntut Sekjen PBB membantu mencabut total dan segera seluruh langkah ilegal, pemaksaan dan tekanan ekonomi sepihak yang dilakukan sejumlah negara adidaya dunia. 

Menteri Luar Negeri Iran, Rabu (25/3/2020) malam mereaksi statemen Menlu Amerika Serikat terkait berlanjutnya tekanan maksimum Washington atas Tehran dan mengatakan, orang heran apakah Mike Pompeo ini menteri luar negeri atau menteri kebencian.

IRNA (26/3) melaporkan, Mohammad Javad Zarif di akun Twitternya menulis, bahkan sebuah pandemi global sekalipun tidak mampu membendung publikasi kebohongan yang dilakukan Pompeo.

Ia menambahkan, apapun yang dilakukan Pompeo tidak akan bisa menutupi terorisme ekonomi, pembunuhan orang tak bersalah, sabotase dalam upaya global memerangi virus Corona, dan sikap haus perangnya.

Di saat organisasi internasional dan negara dunia menekankan pentingnya kerja sama dengan Iran untuk memerangi Covid-19, Menlu Amerika, Rabu (25/3) mengatakan, tekanan maksimum Amerika terhadap Iran akan dilanjutkan.

Beberapa organisasi internasional dan negara dunia semacam Turki, Rusia, Pakistan dan Cina menuntut pencabutan sanksi sepihak dan ilegal Amerika terhadap Iran di tengah upaya keras negara ini melawan penyebaran virus Corona. 

Sikap Amerika Serikat terhadap bangsa Iran, mulai dari terorisme ekonomi hingga terorisme kesehatan dan pengobatan di hari-hari menghadapi virus Corona yang mematikan, adalah contoh utama kejahatan terhadap kemanusiaan.

Semua sanksi AS yang diterapkan terhadap negara Iran selama 22 bulan terakhir setelah penarikan Washington dari perjanjian Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) telah melanggar kewajiban internasional dan melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang bahkan mencegah Iran mengakses makanan, obat-obatan dan peralatan medis.

Lembaga HAM Mahkamah Agung Republik Islam Iran
Dalam hal ini, lembaga hak asasi manusia Iran dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (25/03/2020) pada kesempatan Hari Dunia "Hak untuk Tahu Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran Kotor" mengatakan, "Sanksi ilegal AS yang melanggar hukum pemanfaatan semua prinsip hak asasi manusia, bahkan di bawah keadaan virus Corona telah berstatus pandemi, sanksi ini terus berlanjut, terutama di sektor obat-obatan yang anti-Iran.

Saat ini, dengan menyebarnya virus Covid-19 sebagai tantangan global paling sulit bagi semua negara, bangsa Iran adalah korban terbesar pelanggaran hak asasi manusia Amerika karena dampak sanksi ilegal AS terhadap kehidupan dan kesehatan mereka.

Langkah AS dan beberapa negara Eropa untuk memberikan sanksi terhadap peralatan medis dan farmasi telah mengurangi kualitas dan kecepatan proses penyediaan layanan kesehatan bagi pasien Corona di Iran, yang bertentangan dengan butir 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Menurut Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Medis Iran, setiap 10 menit seorang warga Iran meninggal karena penyakit Corona, dimana sanksi AS juga terlibat dalam proses ini.

Dalam konteks ini, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif baru-baru ini menulis di Twitter, "Presiden AS Donald Trump dengan kejam berusaha menguras sumber daya Iran yang diperlukan untuk memerangi Coronavirus dan menjatuhkan sanksi ilegal yang lebih berat pada warga negara Iran, sementara mereka banyak yang meninggal akibat penyakit Corona.

Sanksi terhadap obat-obatan dan fasilitas medis lainnya merupakan ancaman langsung terhadap kehidupan manusia dan melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar yang merupakan landasan hak asasi manusia lainnya.

Dalam keadaan ini, dimana hak dasar untuk hidup bangsa Iran dan negara-negara lain terancam dengan ancaman coronavirus. Karenanya, solidaritas dan kerja sama adalah prioritas utama untuk memerangi virus Covid-19 yang mematikan. Dalam hal ini, sudah merupakan tanggung jawab langsung dari negara-negara dunia untuk bekerja sama dengan Republik Islam Iran dan untuk tidak mematuhi sanksi AS.

Semakin banyak upaya memerangi virus Corona di Iran mendapat dukungan yang lebih besar dari negara-negara dan organisasi internasional, sedemikian besar pula kesehatan dan hak hidup bangsa-bangsa lain yang juga sedang menghadapi virus Corona terjamin.

Iran bekerja siang dan malam untuk memobilisasi sumber dayanya untuk mengalahkan virus Corona, tetapi menurut Majid Takht-Ravanchi, Wakil Tetap Iran di PBB, kemampuan Iran untuk mengelola penyakit akibat sanksi yang dijatuhkan AS terhadap rakyat Iran terbatas.

Majid Takht-Ravanchi, Wakil Tetap Iran untuk PBB
Sementara saat ini tidak ada prospek yang jelas untuk pengendalian penyakit Corona di seluruh dunia, akses langsung dan mudah ke kebutuhan medis adalah hak semua negara, termasuk bangsa Iran. Peran independen yang dimainkan oleh negara-negara, terutama negara-negara Eropa, dalam menggagalkan sanksi AS terhadap Iran sekarang secara signifikan terkait dengan keberhasilan perjuangan global melawan virus Corona.

Wabah virus Corona telah menjadi sebuah pandemi global dengan jumlah korban terus meningkat. Menyikapi hal ini, Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan gencatan senjata global kepada semua pihak yang bertikai di dunia sehingga dapat fokus melawan wabah ini, khususnya di daerah konflik.

"Warga sipil di daerah konflik di seluruh dunia menjadi kelompok yang paling rentan dan mereka juga berisiko paling tinggi akibat serangan virus ini di wilayah tersebut," ujar Guterres dalam sebuah pernyataan.

Penyebaran virus Corona telah memicu kekhawatiran secara global. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan saat ini lebih dari 300 ribu orang terinfeksi virus Corona di dunia dan wabah ini hampir menyebar ke seluruh dunia.

Berbagai negara dunia mengambil langkah-langkah khusus untuk mencegah penyebaran virus ini di tengah warganya. Mereka membatasi pergerakan warga, mengumumkan situasi darurat, mengalokasikan paket stimulus, dan sejenisnya.

Meski demikian, kekhawatiran global semakin meningkat karena penyebaran virus ini yang sangat cepat dan kekurangan peralatan kesehatan untuk pencegahan seperti cairan disinfektan, masker, dan sarung tangan medis.

Saat ini perang dan konflik bersenjata masih berlanjut di beberapa negara dunia seperti Yaman dan Libya. Berlanjutnya serangan koalisi Arab Saudi ke Yaman telah menyebabkan kekhawatiran mengenai penyebaran dan kematian akibat wabah Corona di Yaman.

Mohammed Ali al-Houthi di akun Twitter-nya menulis, "Kami menyambut seruan sekjen PBB dan mendukung penghentian serangan Amerika, Inggris, Saudi, Uni Emirat Arab, dan sekutunya terhadap Yaman. Kami juga mendukung penghapusan blokade udara, laut, dan darat sehingga kami dapat mengambil langkah-langkah untuk memerangi wabah Corona."

Antonio Guterres.
Di Libya, kekhawatiran meningkat setelah ditemukan beberapa kasus infeksi virus Corona di tengah masyarakat. Pekan lalu, sembilan kedutaan asing di Libya dalam sebuah statemen bersama, mendesak penghentian segera pertempuran di negara itu sehingga para pejabat daerah dapat menangani penyebaran wabah Corona.

Di tengah keprihatinan serius ini, beberapa negara dunia seperti Iran dan Venezuela tetap menjadi sasaran sanksi Amerika Serikat. Padahal, sanksi kejam ini menghambat negara tersebut untuk mengakses peralatan medis dan upaya pencegahan wabah Corona.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, dalam sebuah surat kepada sekjen PBB, menekankan pentingnya menghapus sanksi sepihak AS terhadap Iran di tengah penyebaran wabah Corona.

Namun, para pejabat Washington tetap memilih mempertahankan sanksi yang menjadi hambatan besar dalam upaya memerangi wabah ini. Mengenai dampak sanksi AS terhadap Iran, surat kabar Financial Times menulis, "Sanksi AS telah mempersulit mata rantai pemenuhan peralatan yang diperlukan untuk memerangi Corona di Iran. Persoalan yang dihadapi dokter dan perawat Iran bertambah akibat kekurangan peralatan ini."

Sekarang sekjen PBB kembali mengingatkan tentang pentingnya solidaritas dan kerja sama dunia untuk melawan Corona dengan melakukan gencatan senjata global. Jika ini tidak dilakukan, kehidupan jutaan orang terancam akibat wabah COVID-19 ini.

Mantan duta besar Amerika Serikat untuk Yaman dalam salah satu artikelnya mengakui kemenangan Ansarullah Yaman, dan kekalahan Arab Saudi dalam perang di negara itu yang memasuki tahun keenam.

Fars News (26/3/2020) melaporkan, Sekjen PBB minggu ini menyerukan penghentian perang di seluruh dunia termasuk di Yaman, dan hal ini disambut Sanaa, koalisi Saudi dan pemerintah terguling Yaman.
 
Stephen A. Seche, mantan dubes Amerika untuk Yaman dalam catatannya di sebuah lembaga riset yang khusus mengkaji Teluk Persia, mengakui kekalahan Saudi dalam perang Yaman, dari Ansarullah.
 
Seche menulis, Saudi sejak lima tahun lalu melancarkan perang di Yaman tanpa memikirkan akibatnya, dan hari ini sepertinya Riyadh ingin menghentikan perang tersebut.
 
Menurut mantan dubes Amerika itu, sejak musim gugur tahun lalu, perundingan langsung dengan Ansarullah sudah dilakukan, dan perundingan ini menghasilkan penurunan kekerasan pada akhir 2019, namun dalam beberapa minggu terakhir kemajuan Ansarullah di wilayah utara Yaman, menyulut kembali perang.
 
Di tengah semua ini, katanya, koalisi Saudi terbelah dari dalam, dan Ansarullah adalah pemenang perang Yaman, dan hal ini semakin mempersulit upaya Riyadh untuk keluar dari Yaman secara terhormat.