Presiden AS Donald Trump secara resmi meluncurkan prakarsa rasisnya, "Kesepakatan Abad" pada 28 Januari. Isu ini menjadi sorotan dunia, termasuk dari perspektif hukum internasional.

Para ahli menilai plot baru yang diusung pemerintahan Trump untuk Timur Tengah melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.

Pertama, kesepakatan abad sejak awal peresmiannya tidak melibatkan Palestina. Peresmian kesepakatan abad digelar di hadapan Perdana Menteri rezim Zionis Israel dan duta besar Uni Emirat Arab, Bahrain dan Oman, tapi tidak ada satupun delegasi Palestina yang menghadirinya. Padahal prakarsa ini berkaitan langsung dengan kehidupan orang-orang Palestina. Masalah ini sudah menunjukkan pemihakan Amerika Serikat sebagai pihak ketiga yang mengusulkan prakarsa damai ini. Sejak awal, kesepakatan abad memang dirancang untuk memuluskan kepentingan rezim Zionis. 

Ahmed Aboul Gheit, Sekretaris Jenderal Liga Arab mereaksi peluncuran resmi kesepakatan abad ini dengan menilainya tidak adil. Aboul Gheit mengatakan, "Mencapai perdamaian yang adil dan langgeng antara Israel dan Palestina tergantung pada keinginan kedua pihak, bukan keinginan pihak ketiga,".

Kedua mengenai dimensi geografi kesepakatan abad. Sejak peresmian prakarsa ini, Donald Trump mengakui Qods sebagai ibu kota baru rezim Zionis, dan kedaulatan Israel di atas 30 persen Tepi Barat dan telah menyetujui kedaulatan Israel atas daerah pemukiman Zionis.

Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa "Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel yang tidak bisa dibagi." Dari pernyataan ini, Trump menegaskan bahwa "Peta Yerusalem Timur akan memberikan kedaulatan kepada Palestina dan AS juga membuka kedutaannya di Yerusalem Timur" sebagai bentuk penghinaan belaka. Sebab, wilayah yang dimaksud sebuah daerah kecil, marginal dan berada adi luar Quds yang sebenarnya.

Selain itu, sesuai kesepakatan abad, Aboudis,yang hanya seluas maksimum empat kilometer persegi, ditetapkan sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan. Paragraf ini jelas bertentangan dengan berbagai resolusi PBB, sekaligus pelanggaran terhadap prinsip penting dan mendasar dari hak untuk menentukan nasib sendiri yang ditetapkan dalam Piagam PBB.

Faktanya, plot itu bukan hanya tidak memberi hak kepada Palestina untuk memutuskan geografiny, tetapi juga tidak mengizinkan orang-orang Palestina  untuk menentukan nasibnya sendiri. Pejabat Amnesti International menyatakan, "Kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa prinsip-prinsip pertukaran teritorial yang terkandung dalam perjanjian tersebut mencakup aneksasi lebih lanjut wilayah Palestina (ke Israel), yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional,".

Ketiga, prakarsa tersebut telah memberi jalan bagi rezim Zionis untuk mengontrol secara sepihak daerah pemukiman dan lembah Jordan. Hal ini jelas merupakan contoh pendudukan yang dilakukan rezim Zionis dengan dukungan AS.

Keempat, salah satu klausul kesepakatan abad adalah pemaksaan supaya Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi, yang jelas bertentangan dengan hukum internasional. Sebab, berdasarkan hukum internasional, identifikasi tersebut tidak wajib tetapi opsional dan sebagian besar negara-negara Muslim sejauh ini tidak mengakui rezim Zionis sebagai sebuah negara berdaulat.

Kelima, dalam salah satu kausul kesepakatan abad dinyatakan bahwa Otoritas Palestina tidak dapat mengembangkan kemampuan militer dan paramiliternya di dalam dan di luar perbatasan Palestina, yang juga termasuk pelucutan senjata Hamas di Jalur Gaza.

Klausul ini juga jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional karena memiliki kekuatan militer dan pengembangan kemampuan militer adalah hak legal bagi suatu negara. Pada saat yang sama, negara asing tidak dapat menentukan kelompok mana yang merupakan bagian dari militer negara lain dan memiliki senjata.

Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi merujuk pada hak membela diri dan pelaksanaan hak semacam itu, yang termasuk memiliki kemampuan militer. Apalagi negara-negara di kawasan Asia Barat, termasuk Palestina saat ini menghadapi ancaman serius dari rezim agresor Israel yang berulangkali menyulut perang.

Keenam, isi lain dari prakarsa abad, yang jelas melanggar hukum internasional menyangkut pengungsi Palestina. Plot yang diusung Trump ini mengabaikan hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka. Meskipun para pengungsi Palestina mengungsi ke negara lain, tapi mereka madalah bangsa Palestina, dan sesuai hukum internasional memiliki hak untuk kembali.

Ketujuh, kesepakatan abad secara umum merupakan pelanggaran yang jelas dan terang-terangan terhadap berbagai resolusi PBB. termasuk Dewan Keamanan, yang salah satu utamannya adalah Amerika Serikat, yang telah berulangkali menyatakan bahwa Baitul Maqdis Timur adalah tanah pendudukan sejak tahun 1967.

Mahkamah Internasional, sebagai pilar utama peradilan PBB, telah memutuskan bahwa pembangunan dinding pembatas oleh rezim Zionis di Baitul Maqdiws timur bertentangan dengan hukum internasional. Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB menyerukan Israel untuk menarik diri dari wilayah pendudukannya (termasuk Baitul Maqdis Timur) di tahun pertama.

Sattar Azizi, profesor hukum internasional mengatakan, "Kesepakatan abad ini bertentangan dengan plot kesepakatan abad Donald Trump dalam tiga poros. Pertama Quds tidak seharusnya menjadi ibu kota hanya Israel saja, karena Palestina juga memiliki kedaulatan atas kota tersebut, yang telah disetujui oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Dimensi kedua, Tepi Barat dan Jalur Gaza milik Palestina di bawah hukum internasional dan permukiman Yahudi di daerah-daerah ini ilegal. Aspek ketiga, harus ada solusi yang adil untuk pengembalian pengungsi Palestina. Prakarsa Trump hanya solusi satu arah yang merampas hak warga Palestina untuk pulang ke tanah kelahirannya.

Selain itu, di bawah hukum internasional, seluruh Tepi Barat yang memiliki perbatasan darat dengan Yordania harus berada di bawah kembali Palestina. Tapi prakarsa Trump justru mengabaikannya dengan memberikan kontrol penuh kepada Israel terhadap perbatasan tersebut. Hal ini berarti perbatasan tanah negara Palestina di masa depan akan sepenuhnya diberikan kepada rezim Zionis dan Palestina akan menjadi daerah otonomi semi-negara.

Pelanggaran terang-terangan dari berbagai prinsip hukum internasional dalam plot kesepakatan abad menunjukkan bahwa bahwa mereka menginjak-injak hukum internasional, dan di sisi lain, Presiden Donald Trump, yang mengklaim mengusung norma dalam sistem internasional, menjadi penyebab ketidakabsahan hukum internasional dan norma-norma hukum yang diterima dalam sistem global.

Sejumlah organisasi masyarakat di Malaysia menyuarakan penentangan mereka terhadap rencana memalukan Donald Trump Kesepakatan Abad dan menyebutkan perang langsung terhadap bangsa Palestina.

Seperti dilaporkan IRNA, berbagai ormas Malaysia termasuk Organisasi Islam Dewan Penasihat, Partai Amanah Negara, asosiasi masjid dunia untuk membela al-Aqsa, organisasi urusan tawanan dan al-Quds hari Sabtu (01/02) di statemennya menekankan, rencana memalukan Kesepakatan Abad sebuah konspirasi AS-Zionis  serta indikasi perang terhadap bangsa Palestina.

Di statemen ini dijelaskan, rencana kesepakatan abad pemicu instabilias dan kerusuhan di Palestina. Statemen ini menekankan, rencana memalukan ini tak lebih sebuah konspirasi rezim Zionis Israel dan Amerika terhadap bangsa Palestina.

Ormas Malaysia ini mengumumkan, setiap rencana dampai di Palestina harus sesuai dengan resolusi 242 Dewan Keamanan PBB di mana Israel harus kembali ke perbatasan tahun 1967.

Presiden AS Donald Trump hari Selasa lalu dalam sebuah langkah sepihak dan dengan mengabaikan kegagalan berbulan-bulan upaya untuk membujuk dunia dan kawasan serta Palestina, mengumumkan peresmian rencana kesepakatan abad.

Sampai saat ini berbagai negara dan elit politik merespon rencana ini dan Jalur Gaza serta Tepi Barat dilanda aksi besar-besaran menentang kesepakatan abad.

Keputusan Presiden AS Donald Trump hari Selasa (28/1/2020) meresmikan peluncuran prakarsa damai Timur Tengah, "Kesepakatan Abad" atau "Deal of Century" memicu protes luas dari berbagai kalangan di tingkat dunia.

Pengamat Timur Tengah dari Indonesia, Yusli Effendi menilai prakarsa ini sebagai dagelan politik yang diusung Trump.

"Deal of century bagi saya adalah dagelan yang dibuat oleh Trump. Memang ini salah satu janji politik Trump ketika menjadi calon presiden AS untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina," ujar Yusli kepada Parstoday hari Selasa (4/2/2020).

Dosen hubungan internasional Universitas Brawijaya Malang ini mengungkapkan bahwa usulan tersebut sudah digagas beberapa tahun yang lalu dan menemukan perwujudannya di konferensi Manama beberapa tahun lalu.

Jebolan universitas Exeter, Inggris ini menilai kesepakatan abad tidak memiliki prospek yang cerah, karena tidak menyodorkan solusi yang adil dan cenderung mendahulukan kepentingan Israel.

"Saya tidak melihat adanya prospek yang cerah, karena kesepakatan ini lebih terlihat sebagai dagelan, bahkan bisa dianggap apartheid. Sebab isi Trump Peace plan ini berpretensi bias dan mendahulukan kepentingan Israel," papar intelektual muda NU Malang ini.

Orang-orang Palestina, tutur Yusli, hanya diberikan kebebasan sangat terbatas, tapi Israel memiliki akses untuk menguasai sebagian besar daerah di Palestina.

Menurutnya, berdasarkan kesepakatan abad, Israel memiliki legitimasi untuk menguasai tidak hanya teritorial Palestina saja, tapi juga secara rasial, yang sangat diskriminatif dan rasis.

Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj mempertanyakan wacana pembangunan terowongan Istiqlal-Katedral. Ia tak paham maksud pembangunan terowongan yang menghubungkan kedua rumah ibadah tersebut.

"Apa budaya atau agama atau politik? Saya enggak paham itu. Saya baru tahu setelah diresmikan oleh pak Jokowi di telivisi," kata Said Aqil di Gedung PBNU di di Jalan Kramat, Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2020.

Menurutnya, pembangunan tersebut harus memiliki nilai dan filosofi. Ia tak menangkap ada nilai dan pesan pembangunan tersebut.

"Apakah nilai budaya, agama atau ini cuma bagian strategi politik," ungkap dia seperti dilansir situs Medcom.id.

Saat dijelaskan tujuan Jokowi membangun terowongan tersebut sebagai wadah silaturahmi, Said Aqil sangsi. Menurutnya, silaturahmi tidak harus melalui terowongan tersebut.

"Apakah harus begitu (melalui terowongan) gitu loh pertanyaanya," ujar dia.

Pemerintah akan membangun terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Terowongan ini disebut sebagai 'terowongan silaturahmi'.

Terowongan ini salah satu bagian dari revitalisasi kawasan Masjid Istiqlal. Revitalisasi pertama kali dilakukan sejak Masjid Istiqlal berdiri.

"Tadi, ada usulan dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral. Sudah saya setujui, ini menjadi terowongan silaturahmi," kata Jokowi di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2020.

Presiden Jokowi meninjau progres renovasi Masjid Istiqlal Jakarta.
Di bagian lain, Said Aqil Siradj kembali mengingatkan pentingnya harmonisasi antara agama dengan negara. Benturan keduanya berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Dia pun mencontohkan kondisi negara di Timur Tengah yang selalu dilanda konflik. Sebab, mereka dianggap belum mampu mengharmonisasikan agama dengan negara.

"Mengapa di Timur Tengah selalu pecah karena belum selesai. Belum tuntas hubungan agama dan negara," kata Said Aqil dalam Simposium Nasional Islam Nusantara di Gedung PBNU di Jakarta.

Menurutnya, di Indonesia tak ada lagi perdebatan hubungan antara negara dengan agama. Hal ini sudah disepakati sejumlah ormas Islam di Indonesia.

"Hubungan negara dan agama bagi Hasyim Ashari (pendiri NU) selesai. Diamini pendiri oleh Muhammadiyah, Al Irsyad, Al Wasliyah. Tidak bisa dipisahkan agama yang sakral dari langit, dengan budaya kreativitas manusia, nasionalisme. Selesai, tidak perlu bicara hubungan agama dan negara," ungkap dia.

Said menekankan Islam nusantara seperti ajaran NU mampu membawa perdamaian. Sebab, mengharmoniskan hubungan dengan tuhan dengan manusia.

"Islam nusantara adalah Islam yang harmonis antara akidah dan syariah, antara Ilahiyah dan Insaniyah," ujar dia.

Harmonisasi antara agama dan negara bisa menjadikan Indonesia pusat peradaban Islam baru. Indonesia bisa menjadi contoh negara-negara Islam lainnya.

"Kalau Islam sudah harmonis dengan budaya, itu berarti Islam dengan total dan tidak ada masalah berbeda suku, berbeda aliran, politik, etnik dan sebagainya," ungkap dia. 

Juru bicara Gerakan Jihad Islam Palestina menjelaskan, rencana kesepakatan abad tidak memiliki nilai, karena hak bangsa Palestina tidak dapat dinegosiasikan dan konspirasi ini akan gagal dengan perlawanan bangsa Palestina serta resistensi bangsa Arab dan Islam.

Musab al-Breim Sabtu (08/02) saat diwawancarai Tasnim News menyebut kesepakatan abad rencana Zionis, penjajah dan kolonial. Ia menambahkan, ini adalah hak bangsa Palestina untuk mengusir rezim Zionis dari tanah air mereka karena rezim ini termasuk penghalang jalan kebangkitan Islam dan Arab serta kebebasan wilayah. "Nasib rezim ini adalah kehancuran," papar al-Breim.

Ia menjelaskan, Amerika menganggap dirinya melindungi kepentingannya dan Tel Aviv melalui dukungan terhadap rezim Zionis, namun muqawama Palestina melalui prestasinya telah membuktikan kepada dunia bahwa apa yang diupayakan AS tak lebih sebuah ilusi dan dukungan Washington terhadap terorisme akan menghancurkan dirinya sendiri.

Jubir Jihad Islam Palestina ini mengatakan, bangsa Palestina dengan upaya dan resistensinya akan mengalahkan kesepakatan abad serta membuktikan bahwa Israel sebuah eksistensi yang rapuh dan tidak mampu melindungi dirinya serta pemukim Zionis.

Sekjen Asaib Ahl Al Haq Irak mengatakan, jika pasukan Amerika Serikat menolak keluar dari Irak, maka langkah militer terhadap mereka tidak hanya dilakukan kelompok perlawanan Syiah, tapi juga oleh kelompok Sunni di Provinsi Salahuddin, Al Anbar dan Mosul.

IRNA (9/2/2020) melaporkan, Qais Al Khazali, Sabtu (8/2) malam menuturkan, teror terhadap Abu Mahdi Al Muhandis dan Letjen Qasem Soleimani menandai berakhirnya kehadiran militer Amerika di Irak.

Qais Al Khazali menambahkan, teror para komandan itu menjadi awal dimulainya realisasi perlawanan di Irak, dan program ini akan selesai pada tahun 2022.

Menurutnya, undang-undang penarikan pasukan Amerika dari Irak yang disahkan parlemen, bangkit dari motivasi yang sepenuhnya bersifat nasional.

"Penentangan terhadap pendudukan pasukan Amerika di Irak, tidak terbatas hanya pada warga Syiah," pungkasnya.

Ketua Parlemen Kuwait Marzouq al-Ghanim memasukkan berkas-berkas prakarsa Kesepakatan Abad (Deal of the Century) –yang dirancang oleh Amerika Serikat untuk apa yang diklaim Washington sebagai cara untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan rezim Zionis Israel– ke keranjang sampah.

"Atas nama bangsa-bangsa Arab, Islam dan setiap orang terhormat serta seluruh orang merdeka dunia, saya mengatakan bahwa Kesepakatan Abad ini tempatnya yang tepat adalah dalam sampah sejarah," kata al-Ghanim dengan nada keras sebelum mencampakkan berkas tersebut ke keranjang sampah dalam pertemuan ke-30 Uni Parlemen Arab di Amman, ibu kota Yordania, Sabtu (8/2/2020).

Dia menambahkan, Kesepakatan Abad lahir dalam keadaan gugur, di mana seribu pemerintahan dan seribu lembaga propaganda dan iklanpun percuma untuk mempromosikannya.

"Orang yang ingin mempromosikan penyelesaian damai harus bekerja untuk membuat persyaratan yang benar, seimbang dan adil untuk perundingan sebagai upaya sejati yang berujung pada Negara Palestina yang memenuhi semua hak atas seluruh tanah Palestina dengan al-Quds sebagai ibu kotanya," tegasnya seperti dilansir Liputanislam.

Ketua Parlemen Kuwai itu menilai penjadwalan Kesepakatan Abad yang terdiri dari sekitar 81 halaman itu tidak matang dan menunjukkan kedangkalan yang aneh, serta merupakan dagelan yang gegabah.

Al-Ghanim menuturkan bahwa prakarsa AS tersebut ditolak oleh rakyat Palestina sendiri sebagai pihak yang berperkara, dari yang paling kanan hingga yang paling kiri, ditolak oleh para pemimpin, pemerintah, elit dan rakyat Arab, dan ditolak pula oleh umat Islam dari Rabat hingga Jakarta.

"Orang-orang Eropa yang tidak antusias saja menyadari bahwa itu tidak realistis dan tak mungkin dapat  diimplementasikan. Dan yang menarik kali ini adalah bahwa banyak sekali suara Amerika dan Yahudi yang juga menyatakan penolakan mereka terhadap prakarsa ini. Tak seorang pun mendukung rencana penyelesaian dalam bentuk yang menggelikan itu," tuturunya.

Pajabat tinggi parlemen Kuwait itu mengatakan, setiap suara yang mencoba menggambarkan pertemuan kita ini sebagai forum untuk hanya bertukar pidato bergaung adalah suara yang mencurigakan.

Al-Ghanem menegaskan, Palestina dan  al-Quds cepat atau lambat akan kembali kepada bangsa Palestina.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan Kesepakatan Abad pada hari Selasa, 28 Januari 2020 setelah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan seorang politisi senior rezim ini, Benny Gantz.

Berbicara di samping Trump di Gedung Putih, Netanyahu mengatakan bahwa Israel juga harus memiliki kedaulatan di Lembah Yordania.

Pemimpin Otorita Ramallah Mahmoud Abbas terkait Kesepakatan Abad mengatakan, al-Quds tidak untuk dijual. Dia menyebut Kesepakatan Abad sebagai "tamparan abad ini."

"Saya katakan kepada Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu: al-Quds tidak untuk dijual, semua hak kami tidak untuk dijual dan tidak untuk tawar-menawar. Dan kesepakatan Anda, konspirasi, tidak akan lolos," kata Abbas.

Sami Abu Zuhri, pejabat senior Hamas juga mereaksi Kesepakatan Abad dan mengatakan, pernyataan Trump mengenai apa yang disebut sebagai pakarsa perdamaian (Kesepakatan Abad) adalah permusuhan dan akan menciptakan kemarahan luas.

Berdasarkan Kesepakatan Abad, al-Quds akan diserahkan kepada rezim Zionis, pengungsi Palestina di luar negeri tidak berhak kembali ke tanah airnya, dan Palestina hanya terdiri dari wilayah yang tersisa di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Kesepakatan Abad merupakan prakarsa pemerintah AS untuk menghapus hak-hak rakyat Palestina. Prakarsa ini dibuat melalui kerja sama dengan sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Dalam kerangka Kesepakatan Abad, Trump pada 6 Desember 2017 mengumumkan al-Quds pendudukan sebagai ibu kota rezim Zionis.

AS kemudian memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke al-Quds pada Senin, 14 Mei 2018. Al-Quds diduduki rezim Zionis sejak tahun 1967.

Uni Parlemen Arab menyelenggarakan sidang darurat di Amman dengan tema "Mendukung Saudara Palestina dalam Perkara Adil Mereka" pada hari Sabtu. Sidang ini dihadiri oleh para delegasi dari 20 negara.

Khatib Shalat Jumat Tehran mengatakan, jika bukan karena Revolusi Islam, maka saat ini AS dan Israel akan menguasai Republik Islam Iran dan Dunia Islam.

Ayatullah Mohammad Emami Kashani di khutbah Shalat Jumat Tehran seraya menjelaskan bahwa Revolusi Islam Iran pada 22 Bahman 1357 Hs (11 Februari 1979) mencegah terealisasinya tujuan busuk dan destruktif kubu arogan, mengungkapkan, bersamaan dengan kemenangan Revolusi Islam di Iran, rakyat kawasan dan negara-negara Islam juga bangkit melawan konspirasi Zionis dan Amerika di kawasan.

Revolusi Islam Iran meraih kemenangan pada 22 Bahman 1357 Hs bertepatan dengan 11 Februari 1979.

Khatib shalat Jumat Tehran seraya menekankan bahwa rencana kesepakatan abad sejatinya sebuah skandal dan kehinaan abad bagi Amerika dan Israel mengatakan, rakyat kawasan dan Palestina akan melawan rencana AS-Zionis ini.

Presiden AS Donald Trump baru-baru ini meresmikan rencana kesepakatan abad yang beriji aneksasi penuh Quds dan distrik Zionis di Tepi Barat ke wilayah Palestina pendudukan serta pengabaian hak kepulangan pengungsi Palestina.

Berbagai negara, tokoh, elit politik dan agama di seluruh dunia, khususnya umat Muslim mengecam rencana jahat ini. 

Khatib dan Imam Shalat Jumat di Tehran, ibu kota Republik Islam Iran pada Jumat ini, 7 Februari 2020 adalah Ayatullah Mohammad Emami Kashani.

Dalam khutbahnya, Ayatullah Emami Kashani mengucapkan selamat atas peringatan Dahe Fajr (10 Fajar Kemenangan) kepada seluruh rakyat Iran.

1 Februari yang bertepatan dengan tanggal 12 Bahman merupakan awal dari epik Dahe Fajr di Iran. Imam Khomeini ra kembali ke Iran pada tangggal 1 Februari 1979 atau 12 Bahman 1357 HS setelah 15 tahun berada di pengasingan,  dan disambut meriah oleh rakyat negara ini.

Setelah 10 hari kembalinya Imam Khomeini ra ke Iran, Revolusi Islam Iran meraih kemenangan pada tanggal 22 Bahman 1357 HS atau 11 Februari 1979. Oleh karena itu, sejak tanggal 12-22 Bahman dinamai sebagai Dahe Fajr, di mana setiap tahun, rakyat Iran menggelar acara khusus pada 10 hari itu untuk memperingati kemenangan Revolusi Islam.

Peringatan kemenangan Revolusi Islam mencapai puncaknya pada 22 Bahman, di mana jutaan rakyat Iran akan turun ke jalan-jalan menggelar Pawai 22 Bahman.

Khatib Shalat Jumat di Tehran mengatakan, jika tidak ada Revolusi Islam, maka hari ini Amerika Serikat dan rezim Zionis Israsel akan mendominasi Iran dan dunia Islam.

Ayatullah Emami Kashani menuturkan, 22 Bahman adalah peristiwa penting dalam sejarah dan peristiwa mulia ini memenuhi tujuan Anbiya dan Auliya Allah Swt.

Dia menambahkan, tanpa 22 Bahman, AS dan Zionis akan mendominasi Iran dan dunia Islam, dalam hal itu, di bidang politik, ekonomi dan budaya, bahkan bidang-bidang lainnya.

"22 Bahman adalah peristiwa besar yang berdampak signifikan pada negara-negara lain dan sekarang musuh memiliki rencana untuk mendominasi dan menghambat kemajuannya, tetapi kami menyaksikan program apa pun yang ingin dipenuhi oleh AS akan sia-sia pada akhirnya," tegasnya.

Khatib Shalat Jumat di Tehran lebih lanjut mengatakan bahwa peringatan 22 Bahman (11 Februari 2020) mendatang adalah bertepatan dengan 40 hari kesyahidan Komandan Pasukan al-Quds Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Syahid Letnan Jenderal Qassem Soleimani.

Ayatullah Emami Kashani menjelaskan, Syahid Soleimani mencapai tempat terhormat dan kemuliaan ini melalui iman dan perbuatan baik dan  amal saleh,  di mana dia juga dipuji oleh rakyat Irak.

"Banyak negara di Asia Barat (Timur Tengah) mengatakan bahwa keamanan kami ini berkat kiprah Syahid Letjen Soleimani dan kami berhutang budi kepadanya," ujarnya.

Ayatullah Emami Kashani menjelaskan, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Sistani dalam surat ucapan belasungkawa kepada Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, memuji peran besar Syahid Letjen Soleimani dalam membantu rakyat Irak untuk menghadapi dan menumpas kelompok teroris takfiri Daesh (ISIS).

Khatib Shalat Jumat di Tehan itu menjelaskan, dalam suratnya, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Sistani mengatakan bahwa bantuan Letjen Soleimani kepada rakyat Irak dalam menghadapi teroris Daesh sangat luar biasa, tak tertandingi dan bantuannya itu tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat Irak.

Di bagian lain khutbahnya, Ayatullah Emami Kashani menyinggung Kesepakatan Abad (the Deal of the Century) yang dirancang AS untuk apa yang disebut Gedung Putih sebagai cara untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan rezim Zionis.

Dia menjelaskan, Kesepakatan Abad sejatinya adalah sebuah skandal dan kehinaan abad bagi AS dan Israel, dan rakyat di kawasan dan Palestina akan melawan proyek tersebut, dan Kesepakatan Abad ini pasti akan gagal.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan Kesepakatan Abad pada 28 Januari 2020 setelah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan seorang politisi senior rezim ini, Benny Gantz.

Berbicara di samping Trump di Gedung Putih, Netanyahu mengatakan bahwa Israel juga harus memiliki kedaulatan di Lembah Yordania.

Pemimpin Otorita Ramallah Mahmoud Abbas terkait Kesepakatan Abad mengatakan, al-Quds tidak untuk dijual. Dia menyebut Kesepakatan Abad sebagai "tamparan abad ini."

"Saya katakan kepada Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu: al-Quds tidak untuk dijual, semua hak kami tidak untuk dijual dan tidak untuk tawar-menawar. Dan kesepakatan Anda, konspirasi, tidak akan lolos," kata Abbas.

Sami Abu Zuhri, pejabat senior Hamas juga mereaksi Kesepakatan Abad dan mengatakan, pernyataan Trump mengenai apa yang disebut sebagai pakarsa perdamaian (Kesepakatan Abad) adalah permusuhan dan akan menciptakan kemarahan luas.

Berdasarkan Kesepakatan Abad, al-Quds akan diserahkan kepada rezim Zionis, pengungsi Palestina di luar negeri tidak berhak kembali ke tanah airnya, dan Palestina hanya terdiri dari wilayah yang tersisa di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Kesepakatan Abad merupakan prakarsa pemerintah AS untuk menghapus hak-hak rakyat Palestina. Prakarsa ini dibuat melalui kerja sama dengan sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Dalam kerangka Kesepakatan Abad, Trump pada 6 Desember 2017 mengumumkan al-Quds pendudukan sebagai ibu kota rezim Zionis.

AS kemudian memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke al-Quds pada Senin, 14 Mei 2018. Al-Quds diduduki rezim Zionis sejak tahun 1967. 

Petinggi Republik Islam Iran dan Pakistan menekankan pentingnya perluasan kerja sama pertahanan kedua negara.

Selama pertemuan antara Dubes Iran di Islamabad, Sayid Mohammad Ali Hosseini dan Menteri Industri Pertahanan Pakistan, Zubaida Jalal, kedua pihak seraya membahas kepentingan kolektif bilateral, menilai pengokohan hubungan antara kedua negara khususnya perluasan kerja sama pertahanan menguntungkan kepentingan rakyat Pakistan dan Iran.

Pertukaran lintas batas dan pengembangan kerja sama ekonomi antara Iran dan Pakistan juga isu lain yang dibahas di pertemuan ini.

Zubaida Jalal di pertemuan ini seraya mengisyaratkan kesamaan Iran dan Pakistan mengatakan, Islamabad sangat mementingkan perluasan hubungan dengan Tehran dan menganggap Iran sebagai negara sahabat serta tetangga.

"Hubungan Tehran-Islamabad bersahabat dan Pakistan siap memperluas kerja sama di seluruh sektor dengan Iran," kata Jalali.