Menteri Luar Negeri Iran merespon ancaman Presiden Amerika Serikat terhadap Tehran dan mengatakan, ancaman untuk menyerang tempat-tempat budaya adalah kejahatan perang, dan menjadi awal berakhirnya kehadiran Amerika di Asia Barat (Timur Tengah).

Fars News (5/1/2020) Mohammad Javad Zarif membalas pesan Twitter berbau ancaman Presiden Amerika, Donald Trump hari ini.

Menlu Iran mengatakan, Donald Trump dengan serangan teror pengecut yang dilakukannya hari Jumat (3/1) telah melakukan pelanggaran tegas terhadap aturan internasional, dan kembali mengancam untuk menginjak "norma asasi".

Ia menambahkan, menyerang tempat-tempat budaya adalah kejahatan perang. Baik dengan teriakan ataupun tendangan, akhir kehadiran Amerika di Timur Tengah sudah dimulai. 

Komandan pasukan Quds IRGC, Letjen. Qasem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil keuta Hashd al-Shaabi bersama delapan orang lainnya gugur syahid Jumat (03/01/20) dini hari akibat serangan udara militer Amerika di dekat bandara udara Baghdad Irak.

Aksi teror dan dampaknya ini sebuah masalah yang mengharuskan pemerintah Amerika memberi jawaban.

Presiden Iran, Hassan Rouhani Sabtu (04/01) sore dalam kontak telepon dengan sejawatnya dari Turki, Recep Tayyip Erdogan seraya menekankan bahwa Republik Islam bukan pengobar tensi di kawasan mengatakan, "Jika Iran diam menyaksikan kejahatan Amerika ini, maka Washington akan melakukan kejahatan serupa di negara lain di kawasan."

Rouhani saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammad bin Abdulrahman Al Thani di Tehran menandaskan, seluruh negara kawasan dengan suara bulat harus mengutuk terorisme negara.

Menengok masa lalu menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya Amerika melakukan kejahatan terorisme negara.

Pada Juli 1988, Amerika dalam sebuah kejahatan mengerikan, menembak jatuh sebuah pesawat komersial Iran untuk meraih ambisi busuknya di kawasan. Pesawat penumpang ini yang terbang dari Bandar Abbas menuju Dubai ditembak kapal USS Vincennes (CG-49) dengan dua rudal cruise dan seluruh penumpang pesawat naas ini tewas.

Pemerintah Amerika tak lama setelah insiden ini, dengan klaim palsu, menyatakan bahwa serangan tersebut dalam koridor membela diri. Kebohongan Amerika pada akhirnya terkuak. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) pada Desember 1988 di laporannya mengumumkan, kapal USS Vincennes ketika menembakkan rudal ini seraya melanggar hukum internasional sepenuhnya di wilayah perairan Iran.

Majalah Vice cetakan Amerika seraya mengungkapkan sebuah dokumen pada 22 Juli 2014 menulis, "Dokumen ini menunjukkan bahwa Presiden AS saat itu, Ronald Reagen dan Perdana Menteri Inggris Margaret Teacher dalam sebuah surat meminta masing-masing untuk mengarahkan tanggung jawab serangan ke pesawat sipil ini kepada

Iran dengan cara apapun. Mereka dalam suratnya tersebut menekankan statemen resmi harus dirilis sedemikan rupa sehingga menunjukkan bahwa AS melakukan serangan ini untuk membela diri."

Kini Presiden AS, Donald Trump untuk menjustifikasi instruksi langsungnya meneror seorang petinggimiliter Iran di Irak, juga melakukan kebohongan serupa dan dengan dalih usang berusaha menjustifikasi aksi teror dan pelanggaran kedaulatan nasional Irak ini dalam bentuk skenario aksi preemptive dari perang di kawasan.

Namun sejauh mana kejahatan ini dan sampai kapan akan berlanjut? Apakahan kejahatan tanpa balasan dan hukuman, bukannya malah membuat AS semakin congkak dan agresif?

Republik Islam Iran tidak dapat menutup mata atas apa yang terjadi. Pastinya Tehran akan menuntut balas atas aksi teror Amerika serta balasan tersebut pasti sangat keras.

Poin lain adalah seluruh negara kawasan harus sampai pada kesimpulan bahwa selama Amerika bercokol di kawasan, berbagai negara regional tidak akan pernah aman dan tenang.

Brigjen. Hossein Salami, Komandan IRGC tekait hal ini menekankan, teror Letjen Soleimnai sebuah titik awal bagi berakhirnya kehadiran AS di kawasan dan front muqawama sejak sebelumnya selain mengejar cita-citanya juga akan membalas darah yang tertumpah secara zalim para komandan mereka yang gugur.

Iran demi menjaga keamanan kawasan berjuang sekuat tenaga dan gugurnya Letjen Qasem Soleimani yang memainkan peran besar dalam melawan teroris di kawasan, sebuah simbol resistensi dan tekad kuat Iran untuk melanjutkan jalan penuh kebanggaan ini.

Oleh karena itu, berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh sebagian pengamat, jalan Syahid Soleimani akan dilanjutkan dengan gigih dan tidak ada keraguan di dalamnya.

Komandan baru pasukan Quds IRGC, Ismail Qaani
Seperti yang terjadi beberapa jam setelah gugurnya Syahid Soleimani, Pemimpin Besar Revolusi Islam, Ayatullah Sayid Ali Khamenei langsung menunjuk Mayjen. Ismail Qaani sebagai pengganti Syahid Soleimani. Ismail Qaani termasuk komandan senior di Sepah Pasdaran selama era perang pertahanan suci dan selama bertahun-tahun menjadi anggota pasukan Quds di samping Syahid Soleimani.

Di pelantikan ini ditekankan, program pasukan Quds saat ini sama seperti era Syahid Soleimani.

Jutaan warga Mashhad di Provinsi Khorasan Razavi, timur laut Republik Islam Iran turun ke jalan-jalan menghadiri tasyi' jenazah Komandan Pasukan al-Quds Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan beberapa syuhada lainnya pada Minggu sore, 5 Januari 2019.

Jenazah para syuhada tiba di Mashhad setelah tasyi' jenazah di Ahvaz dan langsung dibawa oleh dua mobil ke Bundaran Panzdah Khordad Mashhad.

Jalan dari bundaran Panzdah Khordad menuju Kompleks Makam Imam Ridha as, cicit Rasulullah Saw dipadati oleh masyarakat. Mereka membawa foto-foto Syahid Soleimani dan meneriakkan slogan-slogan anti-arogansi dunia.

Letjen Soleimani dan Wakil Komandan Pasukan Relawan Irak Hashd al-Shaabi Abu Mahdi al-Muhandis gugur syahid dalam serangan udara Amerika Serikat di Bandara Internasional Baghdad, Jumat dini hari, 3 Januari 2020.

Jenazah Haj Qassem Soleimani dan beberapa jenazah shuhada lainnya akan dibawa ke Tehran setelah tasyi' jenazah di Mashhad. Setelah tasyi' jenazah di Tehran dan Qom, jenazah Komandan Pasukan al-Quds ini akan dimakamkan di Kerman, kota kelahirannya pada hari Selasa.

Menurut pengakuan Kementerian Pertahanan AS (Pentagon), teror terhadap  Soleimani dilakukan atas perintah langsung Presiden Donald Trump. Tindakan ini merupakan contoh nyata dari kejahatan perang pemerintah AS dan puncak dari permusuhan terhadap Republik Islam Iran.

Selama 40 tahun terakhir, pemerintah AS telah melakukan berbagai kejahatan terhadap Republik Islam Iran, di mana di antara kejahatan-kejahatan itu adalah tekanan ekonomi dan sanksi, operasi militer dan kudeta, perang secara tidak langsung, penciptaan kelompok-kelompok teroris, Iranphobia, perang proksi, dan teror terhadap para ilmuwan dan para pejabat Republik Islam.

Teror terhadap Soleimani kembali menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara pemerintah Amerika dan kelompok-kelompok teroris di kawasan. Sebab, pejabat senior militer Iran ini memiliki peran besar dalam menumpas kelompok-kelompok teroris terutama teroris takfiri Daesh (ISIS).

Soleimani tidak hanya memiliki peran besar dalam menumpas kelompok-kelompok teroris di Irak, namun juga di Suriah, di mana surat kabar The Guardian beberapa hari lalu menyebutkan bahwa  Soleimani masuk ke dalam daftar 10 tokoh di balik layar yang paling berpengaruh di dunia. Surat kabar itu menulis, Amerika dan Israel telah berulang kali berusaha untuk melenyapkannya.

Majalah Amerika Foreign Policy tahun lalu juga memasukkan Soleimani dalam daftar 10 pemikir terbaik di bidang pertahanan dan keamanan. Tak diragukan lagi bahwa hal itu dikarenakan peran khusus Komandan Pasukan al-Quds IRGC (Pasdaran) dalam menumpas terorisme, terutama di Irak dan Suriah.

Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei menganugerahi Letjen Soleimani dengan Lencana Zulfaqar atas pengabdiaan besarnya kepada Islam dan Iran. 

Letnan Jenderal Qassem Soleimani adalah Komandan Pasukan al-Quds Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang ditugaskan dalam misi-misi tertentu di luar perbatasan Republik Islam Iran.

Soleimani gugur syahid dalam serangan udara Amerika Serikat di  di Bandara Internasional Baghdad, Jumat dini hari, 3 Januari 2020.

Dia diteror ketika tiba di Baghdad bersama empat pengawalnya. Serangan udara Amerika juga menyebabkan Wakil Komandan Pasukan Relawan Irak Hashd al-Shaabi Abu Mahdi al-Muhandis gugur syahid. Al-Muhandis dan empat anggota Hashd al-Shaabi gugur ketika menjemput Soleimani dan bersama dalam dua mobil.

Menurut pengakuan Kementerian Pertahanan AS (Pentagon), teror terhadap  Soleimani dilakukan atas perintah langsung Presiden Donald Trump. Trump mengklaim bahwa dia memerintahkan pembunuhan terhadap Soleimani untuk menghentikan perang, bukan untuk memulai perang baru.

Teror terhadap Komandan Pasukan al-Quds merupakan contoh nyata dari kejahatan perang pemerintah AS dan puncak dari permusuhannya terhadap Republik Islam Iran.

Selama 40 tahun terakhir, pemerintah AS telah melakukan berbagai kejahatan terhadap Republik Islam Iran, di mana di antara kejahatan-kejahatan itu adalah tekanan ekonomi dan sanksi, operasi militer dan kudeta, perang secara tidak langsung, penciptaan kelompok-kelompok teroris, Iranphobia, perang proksi, dan teror terhadap para ilmuwan dan para pejabat Republik Islam.

Teror terhadap Soleimani kembali menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara pemerintah Amerika dan kelompok-kelompok teroris di kawasan. Sebab, pejabat senior militer Iran ini memiliki peran besar dalam menumpas kelompok-kelompok teroris terutama teroris takfiri Daesh (ISIS).

Soleimani tidak hanya memiliki peran besar dalam menumpas kelompok-kelompok teroris di Irak, namun juga di Suriah, di mana surat kabar The Guardian beberapa hari lalu menyebutkan bahwa Soleimani masuk ke dalam daftar 10 tokoh di balik layar yang paling berpengaruh di dunia. Surat kabar itu menulis, Amerika dan Israel telah berulang kali berusaha untuk melenyapkannya.

Majalah Amerika Foreign Policy tahun lalu juga memasukkan Soleimani dalam daftar 10 pemikir terbaik di bidang pertahanan dan keamanan. Tak diragukan lagi bahwa hal itu dikarenakan peran khusus Komandan Pasukan al-Quds IRGC (Pasdaran) dalam menumpas terorisme, terutama di Irak dan Suriah.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Mohammad Javad Zarif  menyebut Soleimani sebagai orang yang paling efektif dalam menumpas Daesh, Front al-Nusra, al-Qaeda dan keompok-kelompok teroris lainnya, sehingga dia menjadi incaran terorisme internasional Amerika.

Menurut pengakuan Pentagon, Trump yang memerintahkan secara langsung untuk meneror Soleimani dan Abu al-Muhandis. Langkah Trump ini merupakan bantuan besar Amerika kepada Daesh di Irak.

Soleimani memiliki peran penting dalam membentuk dan memperkuat Poros Muqawama di Asia Barat (Timur Tengah), di mana Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei menyebutnya sebagai "Wajah Internasional Perlawanan".

Poros Muqawama hari ini merupakan pemain yang tidak dapat diingkari di kawasan Asia Barat. Oleh karena itu, Amerika, Arab Saudi, dan Israel tentunya tidak bisa mentolerirnya, sebab, poros ini menentang segala bentuk intervensi asing dan kompromi di kawasan.

Sebagai musuh AS sejak lama, Iran diketahui memiliki banyak opsi untuk menyerang balik AS, baik secara militer maupun dengan cara lain. Puluhan ribu tentara AS di kawasan Teluk Persia masuk dalam jangkauan rudal-rudal Iran. Tidak hanya itu, Iran juga punya kemampuan melancarkan serangan siber secara diam-diam atau melancarkan serangan militer proxy terhadap target-target AS di berbagai negara.

Terkait hal itu, Trump dalam pernyataanya, memperingatkan Iran soal pembalasan dendam. Dia menegaskan bahwa militer AS telah "mengidentifikasi secara penuh" target-target Iran untuk menangkal serangan balasan. (RA)

Pemerintah Iran mengumumkan langkah kelima penurunan komitmen Iran dalam kesepakatan nuklir JCPOA. Dalam langkah kelima ini, Iran tidak lagi memperhatikan pembatasan-pembatasan di bidang operasional yang mencakup kapasitas pengayaan uranium, level bahan yang dikayakan dan penelitian serta pengembangan.

Fars News (5/1/2020) melaporkan, pemerintah Iran mengumumkan, Republik Isam Iran dalam langkah kelima penurunan komitmennya mengesampingkan poin kunci terakhir dari pembatasan-pembatasan operasionalnya di JCPOA yaitu pembatasan dalam jumlah sentrifugal.

Ditambahkannya, dengan demikian program nuklir Iran tidak lagi menghadapi pembatasan apapun di bidang operasional, dan seterusnya program nuklir Iran hanya berjalan berlandaskan kebutuhan-kebutuhan teknisnya saja.

 “Kerja sama Iran dengan Badan Energi Atom Internasional, IAEA akan dilanjutkan sebagaimana sebelumnya,” imbuh Tehran.

Jika sanksi dicabut dan kepentingan Iran dalam JCPOA dijamin, katanya, maka Republik Islam Iran siap kembali pada komitmen JCPOA.

IAEA berkewajiban untuk mengambil kangkah dan pendahuluan yang diperlukan dalam kerangka ini dengan koordinasi Presiden Iran.

Juru bicara pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO mengabarkan penangguhan misi pelatihan militernya di Irak.

Fars News (4/1/2020) melaporkan, Jubir NATO di Irak mengumumkan, menyikapi serangan udara Amerika Serikat yang menewaskan Komandan Pasukan Qods, Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, NATO memutuskan untuk menangguhkan misi pelatihan militernya di Irak.

Beberapa jam sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Denmark juga mengumumkan penangguhan seluruh misi pelatihan militernya di wilayah Irak.

Sebagaimana dilansir kantor berita Anadolu, Jubir NATO, Dylan White, Jumat (3/1) mengatakan, NATO mengamati dari dekat perkembangan situasi kawasan, dan dengan memperhatikan transformasi saat ini, NATO melakukan sejumlah kontak dengan pejabat Amerika.

Ia menegaskan, keamanan pasukan NATO di Irak yang tengah menjalankan misi pelatihan di negara ini, sangat penting. Semua langkah yang diperlukan akan kami lakukan. 

Setelah sehari dari kejahatan dan langkah ilegal Amerika meneror Komandan Brigade Quds IRGC Iran, Letjen Qasem Soleimani dan Wakil komandan Hashd al-Shaabi, Irak Abu Mahdi al-Muhandis beserta rombongan, para petingg AS dalam sikap kontradiktifnya seraya berusaha menjustifikasi aksi ini, mengklaim bahwa mereka tidak menghendaki perang dengan Iran.

Sekaitan dengan ini, Presiden AS Donald Trump Jumat (03/01) sore di pidatonya mengklaim bahwa Soleimani tengah berencana menyerang para diplomat dan militer Amerika. Trump menyatakan bahwa tugas sucinya adalah membela Amerika dan ia menginstruksikan peneroran Soleimani.

Trump menyebut keputusannya ini untuk menghentikan perang, bukan mengobarkan perang serta menekakan bahwa langkah Iran memanfaatkan pejuang untuk mengobarkan instabilitas di negara-negara tetangga sejak saat ini harus dihentikan.

Wakil presiden Amerika Mike Pence mengklaim bahwa Syahid Soleimani mengawasi upaya untuk melancarkan aksi teror di wilayah Amerika. Menurtu klaim Pence, Syahid Soleimani merencanakan serangan dalam waktu dekat terhadap diplomat dan militer Amerika.

Pence seperti petinggi Gedung Puti lainnya menjustifikasi aksi kejahatan militer Amerika dan mengatakan, Amerika memutuskan untuk meneror Soleimani karena Iran memiliki peran dalam mendukung teroris 11 September.

Sementara itu, Penasihat Dewan Keamanan Nasional AS, Robert O'Brien hari Jumat mengklaim bahwa langkah ini sebauh operasi preemptive yang ditujukan untuk melindungi staf dan militer Amerika.

Omong kosong petinggi senior Gedung Putih sejatinya diungkapkan sebagai justifikasi aksi ilegal Amerika. Khususnya wakil presiden Amerika untuk menjustifiksi peneroran Soleimani berusaha menyodorkan aksi-aksi syahid ini anti Amerika mulai dari Afghanistan hingga Suriah, Lebanon dan Irak. Pence bahkan menuding Syahid Soleimani berada di balik serangan teror 11 September 2001 di Amerika.

Meski demikian langkah Amerika meneror Syahid Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandisi, petinggi militer Irak beserta rombongan adalah ilegal dan melanggar prinsip hukum internasional serta melanggar norma-norma internasional. Langkah yang tidak biasa ini sangat jarang terjadi di sejarah hubungan internasional.

Sejatinya seorang elit politik tertinggi sebuah negara secara resmi menginstruksikan teror terhadap petinggi militer negara lain di jalan terbuka dan tanoa melalui sebuah operasi militer. Letjen Soleimani memasuki Irak secara legal dengan visa dan atas undangan penasihat pemerintah Irak, serta bukan dalam kondisi perang sehingga militer Amerika berhak melakukan operasi anti militer terhadapnya.

Selain itu, Abu Mahdi al-Muhandisi, wakil Hashd al-Shaabi juga salah satu petinggi senior angkatan bersenjata Irak dan Amerika dengan meneror dirinya bukan saja melanggar kedaulatan Irak, bahkan melakukan aksi permusuhan di dalam wilayah Irak dan aksi ini sepenuhnya melanggar hukum dan ketentuan internasional.

Selain itu, klaim palsu petinggi Amerika bahwa Soleimani berencana menyerang pangkalan dan instalasi AS di Irak serta sejatinya Washington yang terburu-buru meneror komandan Brigade Quds ini dengan klaim langkah preemptive bukan justifikasi untuk aksi ilegal ini serta aksi tersebut tidak memiliki argumenstasi dan legalitas.

Tak hanya itu, Trump juga melanggar undang-undang dalam negeri Amerika dan tanpa memperhatikan konstitusi dan meminta ijin dari DPR menginstruksikan operasi teror ini. Menurut undang-undang dalam negeri Amerika, Trump dalam hal ini telah melakukan sebuah kejahatan.

Petinggi Washington yang saat ini ketakutan atas respon tegas dan balasan keras Iran selain berusaha menjustifikasi aksi terornya, juga aktif mengancam Republik Islam Iran. Trump mengatakan bahwa Washington memiliki list dari tujuannya dan siap menjalankannya kapan saja.

Meski demikian Amerika harus menyadari bahwa Iran tidak pernah takut atas ancaman Washington dan di waktu yang tepat dan dibutuhkan, Tehran akan memberi balasan setimpal atas aksi kejahatan pemerintah Donald Trump. 

Tindakan AS di kawasan Asia Barat, terutama kehadiran militernya yang meningkat secara signifikan, eskalasi tekanan terhadap Iran, dan aksi teroris terhadap Syahid Qasem Solaemani dan beberapa orang lainnya menimbulkan ancaman keamanan regional dan internasional.

Langkah destruktif AS ini menyulut kecaman dari berbagai negara, termasuk Rusia. Kementerian luar negeri Rusia mengutuk pembunuhan Letjen Solaemani, dan menilai Washington sedang berusaha untuk mengubah perimbangan kekuatan di kawasan Asia Barat yang dilakukan sebagai sebagai puncak keputusasaan AS.

Moskow memandang AS berupaya menjustifikasi aksi destruktifnya dengan mengeksploitasi masalah demonstrasi di depan kedutaan besarnya di Baghdad sebagai dalih. Juru Bicara Kemenlu Rusia, Maria Zakharova mengatakan, Pemerintah AS seharusnya mengadukan aksi unjuk rasa terhadap kedutaannya di Baghdad kepada Dewan Keamanan PBB, tapi  Washington tidak melakukannya. Bahkan mengambil lamngkah ilegal yang bertujuan untuk memancing reaksi publik dunia dan berusaha mengubah perimbangan kekuatan di kawasan.

Aksi demontrasi warga Irak di kedutaan AS di Baghdad dilancarkan sebagai bentuk protes terhadap kejahatan Washington membombardir basis Al-Hashd al-Shaabi di provinsi Al-Anbar yang menewaskan puluhan orang.

Padahal pemerintahan Trump tahu bahwa pasukan relawan rakyat Al-Hashd Al-Shaabi termasuk bagian dari angkatan bersenjata Irak. Serangan tersebut dilancarkan dengan dalih fiktif yang menuduh mereka menyerang pangkalan AS di Kirkuk dan tewasnya seorang kontraktor AS.

Kemudian, Trump mengeluarkan instruksi langsung aksi teror terhadap Syahid Qasem Solaemani yang memicu reaksi dari para pejabat tinggi negara-negara dunia. Menlu Rusia, Sergei Lavrov dalam percakapan telepon dengan sejawatnya dari AS, Mike Pompeo menegaskan bahwa pembunuhan Qasem Solaemani jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Selain itu, Rusia juga menilai aksi teror terhadap Solaemani berdampak negatif terhadap struktur keamanan global.

Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan hari Jumat (3/1/2020) menyinggung peran Syahid Solaemani, dalam perang melawan kelompok-kelompok teroris, termasuk Daesh di Irak dan Suriah, dan menilai pembunuhannya dalam situasi politik dan militer yang rawan di kawasan Asia Barat akan berdampak negatif terhadap struktur keamanan internasional.

Rusia telah berulangkali mengkritik kebijakan destruktif AS di Asia Barat, yang memperburuk instabilitas dan konflik di kawasan Asia Barat. Langkah Trump menarik AS keluar dari JCPOA pada Mei 2018 yang disusul kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran meningkatkan suhu konflik di kawasan, terutama eskalasi ketegangan di Selat Hormuz dan Teluk Persia.

Kini, Amerika Serikat sekarang dengan sengaja menyerang pangkalan Al-Hashd Al-Shaabi di Irak dan meneror Syahid Solaemani dan wakil kepala Al-Hashd Al-Shaabi secara pengecut untuk menyeret kawasan menuju fase konflik baru dengan langkah-langkah provokatifnya. Sejak Trump berkuasa keamanan Asia Barat dan internasional semakin terancam melebihi sebelumnya.

Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan, dua kapal perang negaranya telah dikirim ke Teluk Persia.

"Pemerintah Inggris telah memerintahkan pengiriman kapal perang ke kawasan," ujarnya dalam sebuah pernyataan hari Sabtu (4/01/2020) seperti dikutip IRNA.

Dia menyebut Iran sebagai pemicu ketegangan di Irak, tanpa menyinggung kejahatan-kejahatan AS yang dilakukan di wilayah Asia Barat.

Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa pihaknya telah mengirim kapal perang HMS Montrose dan kapal perusak HMS Defender ke Teluk Persia.

Inggris mengerahkan dua kapal perang ke kawasan dengan alasan melindungi warganya. Keputusan ini diambil setelah militer AS dalam sebuah aksis teror membunuh Komandan Pasukan Quds Iran, Letnan Jenderal Qasem Soleimani di Baghdad, Irak. 

Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi, menganggap laporan Presiden Donald Trump mengenai tindakan teror terhadap komandan pasukan Quds Iran, tidak jelas.

"Kita tidak bisa menempatkan nyawa prajurit Amerika, diplomat dan lainnya lebih berisiko dengan terlibat dalam tindakan provokatif dan tidak proporsional. Serangan ini berisiko memicu meningkatnya kekerasan yang berbahaya," tulis Pelosi di akun Twitter-nya seperti dikutip IRNA, Minggu (5/01/2020).

Dia menegaskan bahwa Trump telah melakukan serangan di Irak yang menargetkan para pejabat tinggi militer Iran dan membunuh Komandan Pasukan Quds, Letnan Jenderal Qasem Soleimani, tanpa Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer, dan tindakan ini diambil tanpa berkonsultasi dengan Kongres.

"Kongres harus segera diberitahu tentang situasi serius ini dan langkah-langkah lain yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah, termasuk pengiriman pasukan tambahan ke kawasan," tandas Pelosi.

Berdasarkan Undang-Undang Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer yang disahkan Kongres AS pada tahun 1973, presiden harus memberitahu Kongres dalam waktu 48 jam sebelum melakukan intervensi militer atau pengerahan pasukan.

Komandan Pasukan Quds Iran, Letjen Qasem Soleimani dan Wakil Komandan Hashd al-Shaabi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, gugur syahid dalam serangan udara yang dilancarkan oleh pasukan teroris AS di Bandara Internasional Baghdad, Irak pada Jumat lalu.