Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar menegaskan, rakyat Iran tidak akan mengulurkan tangan persahabatan kepada Amerika Serikat yang menggunakan segala senjata untuk menghancurkan Republik Islam Iran.

Ayatullah Khamenei, Selasa (3/11) menjelang tibanya tanggal 13 Aban, atau Hari Pendudukan Kedubes AS, 4 November 1979 dalam pertemuannya dengan ribuan mahasiswa dan pelajar Iran, menyebut perlawanan rakyat Iran atas imperialis sebagai perang rasional, beralasan dan bersandar pada pengalaman sejarah.

Ia menjelaskan, “Perlawanan Iran dan rakyatnya atas kubu imperialis, berbeda dengan statemen sebagian pihak, bukanlah gerakan irrasional dan emosional, tapi perlawanan yang bersumber dari akal, pengalaman dan didukung basis keilmuan.”

Ayatullah Khamenei juga mengatakan bahwa permusuhan Amerika dan rakyat Iran dimulai sejak bulan-bulan pertama kemenangan Revolusi Islam.

“Pasca revolusi, Amerika selama beberapa waktu memiliki Kedubes di Tehran, namun tidak pernah seharipun berhenti berkonspirasi dan ini adalah pengalaman sejarah yang menunjukkan hubungan Amerika dengan permusuhan dan konspirasi yang tak pernah berakhir,” paparnya.

Rahbar menyebut pendudukan Kedubes Amerika oleh sekelompok mahasiswa adalah reaksi dari berlanjutnya konspirasi Washington.

Ia menambahkan, “Dokumen-dokumen yang dikumpulkan Kedubes Amerika menunjukkan bahwa tempat ini adalah sarang mata-mata dan pusat konspirasi kontinu anti rakyat Iran dan Revolusi Islam.”

Rahbar menegaskan, “Amerika dengan ketidakpahaman dan ketidakmampuannya menganalisa realitas Iran, dalam 37 tahun terakhir berusaha menggulingkan revolusi, akan tetapi gagal dan akan selalu gagal.”

Ayatullah Khamenei menuturkan, “Amerika, jika mampu, pasti akan menjatuhkan Iran, namun kesadaran rakyat Iran menghalangi mereka mencapai tujuan ini.”

Menurut Rahbar, kemajuan dan kekuatan rakyat Iran adalah sebab musuh duduk di meja perundingan.

“Mereka dalam perundingan ini menggunakan cara-cara permusuhan dengan maksud, mungkin saja rakyat Iran bisa dilumpuhkan,” ujarnya.

Rahbar juga menegaskan bahwa Amerika secara perlahan karena perlawanan rakyat, keyakinan dan kepercayaan agama, hari ini menggunakan senjata-senjata baru, menyerang keyakinan ini, akan tetapi para pelajar, mahasiswa dan pemuda Iran, akan menggagalkan serangan ini.

Barack Obama, Presiden Amerika Serikat tiba di Manila, ibukota Filipina pada Selasa, 17 November 2015. Kunjungan Obama bertujuan untuk berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi  Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC/Asia-Pacific Economy Cooperation) yang digelar di Manila.

KTT APEC ke-27 dimulai pada Senin, 16 November 2015 dan dihadiri oleh para menteri luar negari dari negara-negara anggota. Sementara pertemuan para pemimpin dan pejabat senior dari 21 negara anggota APEC dan pemantau lembaga ini, akan digelar selama dua hari; pada hari Rabu dan Kamis.

Pertemuan para pemimpin negara-negara anggota APEC diselenggarakan sekali dalam setahun. Tema pertemuan tahun ini adalah "masa depan yang lebih baik dan persatuan yang lebih kuat."

Poros pembicaraan dalam KTT APEC terkait dengan ekonomi regional, kerjasama, perdagangan dan investasi. Namun, kemungkinan besar isu terorisme dan konflik wilayah termasuk konflik Laut Cina Selatan akan mendominasi pertemuan tersebut.

KTT APEC selama dua hari dimulai di bawah bayang-bayang kelam yang ditimbulkan serangan teror di Paris yang menewaskan sedikitnya 129 orang. Meski KTT APEC bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan, namun para pemimpin bisa dipastikan akan membicarakan peristiwa tragis di ibu kota Perancis dan upaya untuk memerangi ISIS yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Obama mengunjungi Filipina setelah menghadiri KTT G-20 yang digelar di Turki. G-20 adalah kelompok negara-negara yang menguasai perdagangan dunia. Pembahasan KTT G-20 juga berfokus pada terorisme dan bagaimana menghancurkan jaringan kelompok teroris.

Di akhir KTT G-20 pada Senin malam, para pemimpin negara-negara kelompok ini mengeluarkan sebuah pernyataan yang menegaskan kerjasama di antara para anggota untuk memberantas terorisme dan memutus sumber finansialnya. Mereka juga menyerukan pertukaran informasi, penguatan kontrol perbatasan dan keamanan transportasi udara.

Ditegaskan pula bahwa langkah-langkah yang diambil setiap negara untuk memerangi terorisme harus didasarkan pada Resolusi 2178 Dewan Keamanan PBB terkait perang anti-ekstremisme dan kelompok-kelompok ekstrem serta pembatasan fasilitas dan aktivitas mereka di internet.

Presiden AS diperkirakan akan menggelar pertemuan dengan para pemimpin dari negara-negara lain di sela-sela KTT APEC untuk membicarakan serangan teror di Paris dan ketegangan di Laut Cina Selatan.

Para pakar meyakini bahwa Obama berupaya untuk mengirim pasukan tambahan ke Filipina. Ia juga dijadwalkan untuk mengunjungi pangkalan militer Angkatan Laut AS di pantai Filipina. Sebelumnya, sebuah kapal perusak AL Amerika merapat di pantai Manila untuk meningkatkan keamanan KTT APEC. AS juga mengirim pesawat-pesawat pengebom B-52. 

Pada bulan Januari 2012, Obama mengumumkan strategi baru militer AS dengan sebutan "peninjauan strategi petahanan." Strategi ini banyak berfokus pada dua isu; yaitu kehadiran pasukan tambahan AS di  Asia Pasifik dan pengerahan pasukan ke Timur Tengah.

Isu-isu tersebut telah memperkuat spekulasi bahwa kunjungan tiga hari Obama ke Manila akan lebih berfokus pada ketegangan regional terkait konflik Laut Cina Selatan dan peningkatan kerjasama militer AS-Filipina ketimbang mengenai isu-isu ekonomi dan perdagangan.

Sementara itu, Filipina sebagai salah satu pengkritik paling keras Cina dalam konflik Laut Cina Selatan, telah berjanji akan menjadi "tuan rumah yang baik" bagi Presiden Xi Jinping. Namun Benigno Aquino, Presiden Filipina tampaknya akan memanfaatkan KTT APEC untuk memperkuat aliansi dengan tujuan menghadapi Cina meski konflik Laut Cina Selatan tidak ada dalam agenda resmi dalam KTT tersebut.

Sekretaris Dewan Tinggi  Keamanan Nasional Iran membantah sejumlah tudingan yang dilemparkan pejabat AS mengenai dimensi militer program nuklir Iran, PMD yang dihubungkan dengan penerapan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA). Ali Shamkhani menyatakan, sesuai intruksi surat yang disampaikan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran kepada Dewan Tinggi Keamanan Nasional dan Parlemen Iran telah dijelaskan beberapa poin yang harus diperhatikan. Menurut Shamkhani, masalah sebelumnya mengenai program nuklir Iran berdasarkan laporan dinas intelejen yang bertujuan untuk merusak Iran.

Sementara itu, wakil Iran di Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan bahwa syarat penerapan JCPOA adalah penutupan kasus nuklir Iran. Sejumlah laporan baru-baru ini menyinggung penerapan JCPOA bergantung kepada laporan IAEA mengenai PMD atau potensi militer dimensi nuklir Iran. Reza Najafi di Wina mengatakan, sesuai butir 14 JCPOA, negara anggota kelompok 5+1 harus menjalankan komitmennya untuk menyerahkan resolusi kepada Dewan Gubernur mengenai penutupan berkas kasus nuklir Iran di IAEA.

Kini media massa mainstream menjadikan masalah keterkaitan PMD dengan investigasi IAEA ke instalasi militer Iran dan wawancara dengan ilmuwan Iran sebagai syarat penerapan JCPOA sebagai headlinenya. Padahal, salah point yang disepakati Iran dan kelompok 5+1 sejak awal berunding adalah kesepakatan bahwa Iran menjalankan protokol tambahan secara sukarela dan sementara.

Menyikapi masalah ini Parlemen Iran pun akan mengambil sikap mengenai komitmen pihak lawan terhadap penerapan JCPOA, termasuk masalah ratifikasi protokol tambahan.

Tudingan adanya aktivitas nuklir militer di kawasan militer Parchin dilemparkan untuk pertama kalinya pada tahun 2006. Tapi klaim yang dilancarkan IAEA itu tidak didukung argumentasi yang memadai, bahkan cenderung fiktif dan rekayasa belaka.

Selanjutnya, IAEA sebanyak dua kali melakukan investigasi ke situs militer Parchin dan tidak bisa membuktikan tudingan fiktifnya itu. IAEA dalam laporannya menyatakan tidak ada aktivitas nuklir di kawasan militer itu.

Tapi ironisnya saat ini ketika Rencana Aksi Bersama Komprehensif akan dijalankan, berkas lama itu kembali dibuka. Padahal Iran telah menyampaikan penjelasan terperinci mengenai penyelesaian yang masih tersisa sesuai peta jalan yang telah dicapai.

Agitasi mengenai ancaman nuklir Iran kepada dunia yang dilancarkan Barat hingga kini tetap menjadi bagian dari strategi politik mereka terhadap Tehran. Oleh karena itu, Iran mendesak IAEA untuk menerapkan peta jalan yang telah disepakati bersama dari pada mendengarkan propaganda tersebut.

Pemerintah Mesir melanjutkan kebijakan represifnya terhadap oposisi, bahkan tidak ada tempat yang aman dari kekerasan dan serangan aparat keamanan negara ini. Hal ini mencerminkan bahwa para pejabat Mesir masih mengedepankan kebijakan tangan besi terhadap oposisi terutama para mahasiswa.

Pusat  Hak Asasi Manusia Mesir telah mengumumkan data terkait kekerasan aparat keamanan negara ini terhadap para mahasiswa. Data tersebut diumumkan pada Selasa, (17/11/2015) dalam sebuah pernyataan yang bertepatan dengan Hari Mahasiswa, 17 November.

Disebutkan bahwa 245 mahasiswa Mesir tewas dan 487 lainnya hilang selama dua tahun pasca tergulingnya Muhammad Mursi, Presiden Mesir pada tahun 2013.

Menurut Pusat HAM Mesir, 5.032 mahasiswa juga ditangkap dalam jangka waktu dua tahun tersebut. Namun 2.004 orang dari mereka telah dibebaskan dan sisanya hingga sekarang masih mendekam di penjara-spenjara Mesir.

Sementara itu, 487 mahasiswa Mesir hingga sekarang tidak diketahui nasibnya setelah berpartisipasi dalam protes anti-pemerintah. 300 mahasiswa Mesir juga dilaporkan diadili di pengadilan militer, di mana 60 orang dari mereka dipersidangkan secara in Absentia.

Sejak tergulingnya Mursi, Mesir tak henti-hentinya dilanda demonstrasi dari berbagai kalangan masyarakat termasuk para mahasiswa. Mereka menggelar protes di kampus-kampus dan jalan-jalan kota.

Aksi tersebut sering direspon keras oleh aparat keamanan Mesir. Banyak mahasiswa yang ditangkap dan kemudian tidak diketahui nasib mereka.

Sejak dimulainya tahun ajaran baru di perguruan-perguruan tinggi Mesir dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah mulai meningkatkan tekanannya terhadap oposisi terutama dari kalangan mahasiswa.

Menurut pandangan para pemimpin Mesir, perguruan tinggi merupakan salah satu pusat utama gerakan dan provokasi opini publik di negara ini. Oleh karena itu mereka mengambil langkah ketat di seluruh pusat pendidikan.

Untuk mengontrol situasi di perguruan tinggi, pemerintah Mesir menyerahkan tanggung jawab pengawasan terhadap seluruh perguruan tinggi pemerintah kepada sebuah perusahaan keamanan swasta. Pengawasan ini dilakukan secara berkelanjutan.

Langkah-langkah tersebut diambil ketika selama beberapa pekan terakhir, aparat keamanan Mesir melakukan patroli di sekitar perguruan tinggi di berbagai kota besar negara ini.

Namun faktanya, setiap kebijakan keamanan di internal Mesir diperketat dan tindakan represif ditingkatkan, situasi dan krisis di negara ini justru semakin rumit.

Saat ini, tidak hanya gerakan Ikhwanul Muslimin yang mendukung para mahasiswa, namun Koalisi Pendukung Legitimasi juga memberikan dukungan untuk melawan kebijakan represif para pejabat Mesir.

Rakyat Mesir berharap situasi HAM di negara mereka membaik setelah tumbangnya rezim Hosni Mubarak, namun harapan ini alih-alih terealisasi, pelanggaran nyata terhadap HAM justru meningkat di periode pemerintahan Abdel Fattah El Sisi.

Hak untuk berkumpul dan berbicara telah dibatasi, bahkan tidak sampai di sini saja, pemerintah Mesir juga mengesahkan undang-undang terorisme pada tahun lalu yang menganggap pemrotes sebagai teroris dan harus diadili di pengadilan militer dengan ancaman vonis hukuman mati dan penjara dalam jangka waktu lama.

Sebenarnya, pengesahan UU anti-terorisme dalam rangka untuk meningkatkan pengekangan terhadap gerak oposisi dan juga sebagai langkah untuk memperkuat kebijakan tangan besi pemerintah.  

Berdasarkan UU tersebut, pemerintah Mesir memiliki wewenang untuk menumpas segala bentuk protes dan menangkap oposisi dengan dalih mendukung terorisme. Pemerintah El Sisi juga bisa membubarkan atau membekukan setiap kelompok oposisi dengan dalih mendukung terorisme.

Kelanjutan protes anti-pemerintah khususnya para mahasiswa menunjukan bahwa para pejabat Mesir telah gagal untuk meyakinkan rakyat negara ini untuk menerima penggulingan Mursi dan melegitimasi pemerintahan sekarang.

Angkatan Bersenjata Malaysia akan mengerahkan 4.500 personelnya untuk membantu polisi dalam meningkatkan keamanan KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Malaysia, Tan Sri Zulkifeli Mohd Zin mengatakan, 2.000 personel akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis di dalam ibukota.

"Sisanya 2.500 akan disiagakan di sekitar ibukota,” tambahnya.

"Kami akan membantu polisi dalam mengamankan kota untuk KTT terutama setelah serangan teror Paris," katanya dalam konferensi pers Rabu (18/11/2015).

Dia menegaskan bahwa militer siap untuk memberikan bantuan tambahan yang diperlukan.

KTT ASEAN akan diselenggarakan mulai Sabtu dan Minggu depan di Kuala Lumpur.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan, gencatan senjata antara pemerintah Suriah dan oposisi kemungkinan akan terwujud dalam beberapa minggu mendatang.
 

Seperti dilansir Associated Press, Kerry menyampaikan hal itu kepada wartawan di Paris, Selasa (17/11/2015).

Dia menambahkan, gencatan senjata yang diprediksi dalam proses politik yang telah disepakati di Wina, secara eksponensial akan membantu upaya untuk memerangi kelompok teroris ISIS dan mengakhiri konflik berkepanjangan di Suriah.

"Ini adalah sebuah langkah besar," kata Kerry. "Jika kita bisa merealisasikannya, maka akan terbuka mukaddimah untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih besar.”

Menurutnya, hanya tersisa beberapa minggu bagi kemungkinan terwujudnya sebuah transisi besar di Suriah.

"Kita tidak berbicara tentang bulan, tapi kita berbicara tentang minggu,” tegas Kerry.

Para peserta pertemuan Sabtu lalu di Wina untuk membahas masa depan Suriah, menyetujui gencatan senjata, pembentukan pemerintahan transisi nasional dan penyelenggaraan pemilu di Suriah dalam sebuah proses yang jelas.

Darul Ifta Mesir mengutuk fatwa-fatwa Mufti terkemuka Arab Saudi.

Stasiun televisi Nabaa (18/11) melaporkan, lembaga pengawas fatwa-fatwa Takfiri, Darul Ifta Mesir dalam pernyataannya memprotes Syeikh Salih bin Uthaymeen, Mufti terkemuka Saudi dan menuding syeikh Wahabi Takfiri itu telah menyimpang.

Menurut Darul Ifta Mesir, fatwa-fatwa Uthaymeen keluar dari kerangka syariat dan aturan agama.

Media-media Barat memanfaatkan fatwa-fatwa Uthaymeen untuk merusak citra Islam dan memprovokasi masyarakat internasional agar melawan Muslimin.

Lembaga pengawas Darul Ifta Mesir menjelaskan, “Salih bin Uthaymeen, membolehkan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak sipil untuk menciutkan musuh. Hal ini bertentangan dengan risalah dan sunnah Nabi Muhammad Saw.”

200 tentara bayaran koalisi Arab Saudi tewas dalam operasi penyergapan yang dilakukan militer Yaman.

Situs stasiun televisi Nabaa (18/11) melaporkan, puluhan tentara koalisi Arab tewas di tangan militer dan komite rakyat Yaman ketika menyerang markas Ansarullah di Bab El Mandeb.

Sebelum pasukan bayaran Saudi menyerang pangkalan militer Bab El Mandeb, militer Yaman sudah mengosongkan tempat itu dan memasang perangkap bagi mereka.

Begitu pasukan bayaran Saudi dan para teroris masuk ke pangkalan tersebut, bom dan ranjau-ranjau darat meledak, menewaskan serta melukai puluhan tentara bayaran Saudi.

Dalam operasi itu, Hashem Al Sayid, salah seorang Syeikh Wahabi, sekaligus wakil pasukan koalisi dan dekat dengan Uni Emirat Arab, terluka parah dan salah satu orang dekatnya tewas.

Di sisi lain, stasiun televisi Al Masirah, Yaman, mengabarkan, seiring dengan meningkatnya kemarahan suku-suku Yaman atas kejahatan Saudi, sekutu dan pasukan bayarannya terhadap rakyat negara itu, sebagian dari mereka di Zumar menandatangani perjanjian “Manshour Sharaf”.

Perjanjian tersebut yang digunakan oleh suku-suku Yaman untuk mempersiapkan diri guna menghadapi para agresor.

Suku-suku Yaman menganggap Manshour Sharaf sebagai penjamin persatuan dan solidaritas front internal dan memperkuat stabilitas di seluruh penjuru negara.

Mereka menegaskan dukungannya atas seluruh strategi yang ada untuk menghadapi para agresor.

Beberapa kelompok suku bersenjata Yaman menggelar demonstrasi, mengumumkan kesiapan untuk melawan para agresor.

Manshour Sharif yang dibuat dalam enam bab, menekankan urgensi persatuan seluruh kelompok Yaman dalam beberapa front media dan politik untuk menghentikan agresi militer ke negara itu.

PBB mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk mengirim sekitar 300 pasukan penjaga perdamaian ke Republik Afrika Tengah (CAR) dalam upaya untuk meningkatkan keamanan menjelang pemilu Desember dan kunjungan Paus Fransiskus.

Menurut laporan media Libya, juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Selasa (17/11/2015) mengatakan, PBB akan meningkatkan keamanan sebelum kunjungan Paus Fransiskus ke CAR pada November ini dan juga pelaksanaan pemilu presiden pada Desember.

“Sekitar 300 pasukan penjaga perdamaian PBB akan ditempatkan di CAR,” tambahnya.

Dia mengatakan, pasukan tersebut sekarang bertugas di Pantai Gading dan mereka segera akan dipindahkan ke CAR dan tinggal di negara itu selama delapan bulan.