Majalah Foreign Policy menulis bahwa bantuan Amerika Serikat kepada pemerintah Otorita Ramallah perlu ditinjau ulang. Sadar atau tidak, bantuan tersebut turut memfasilitasi pendudukan Zionis Israel.

Sebagaimana dilaporkan ISNA pada Ahad (5/8), rakyat Palestina membutuhkan program-program untuk mencegah perluasan pembangunan permukiman Zionis dan diskriminasi terhadap mereka.

Israel telah menghancurkan pasukan keamanan Palestina di tahun 2002 pada puncak Intifada Kedua. Tapi sejak tahun 2005, AS dan Uni Eropa melalui dukungan finansial dan teknis, tidak hanya membangun kembali mereka, tetapi juga mempromosikan koordinasi erat antara dinas keamanan Israel dan Palestina.

Tidak mengherankan jika banyak kritikus Palestina menyebut pasukan pemerintah Otorita Ramallah sebagai polisi Israel.

Menurut Foreign Policy, bantuan asing akan mengurangi kewajiban Israel untuk menjamin kesejahteraan penduduk di bawah pendudukannya berdasarkan hukum internasional.

Tahun lalu, ketika anggota Kongres AS pro-Israel menghentikan bantuan kepada Otorita Ramallah sebagai hukuman karena memperjuangkan keanggotaan penuh di PBB, rezim Israel berbicara keras dalam membela bantuan tersebut.

Foreign Policy menambahkan, bantuan internasional tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Palestina, tapi dana itu sering digunakan untuk keperluan proyek-proyek yang disetujui oleh pasukan pendudukan Israel dan aktif mempromosikan rencana kolonisasi Zionis.

Bantuan juga memiliki dampak negatif terhadap masyarakat sipil Palestina. Sejak tahun 1993 dan Perjanjian Oslo, organisasi non-pemerintah harus menyesuaikan program-program mereka dengan agenda donor daripada memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Tidak ada yang berpendapat bahwa semua bantuan harus dihentikan. Rakyat Palestina butuh untuk bertahan hidup di tanah air mereka dan memenuhi hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Namun, dengan tidak adanya kerangka kerja politik, bantuan ke Palestina jauh lebih merugikan mereka daripada memberi manfaat.

Menurut Foreign Policy, ada cara untuk membantu rakyat Palestina tinggal di tanah air mereka tanpa merugikan yang perlu dipertimbangkan secara serius. Tetapi intinya, apa yang dibutuhkan rakyat Palestina adalah tekad politik Eropa dan Amerika untuk menghentikan penjajahan Israel. Tanpa itu, rakyat Palestina menghadapi penjajahan dan pengucilan, dan jumlah donor tidak akan membantu mereka. (IRIB Indonesia/RM/MF)

1: Telah dekat saat (kiamat) dan telah terbelah bulan.

2: Dan jika mereka melihat sesuatu tanda, mereka berpaling dan berkata: "Sihir yang terus menerus.”

3: Dan mereka mendustakan, dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang setiap urusan telah ada ketetapannya.

4: Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka daripada berita-berita yang di dalamnya ada ancaman.

Ancaman Israel akan menyerang Iran setiap saat ternyata hanya sebuah trik taktikal, setelah sumber dari dalam pemerintahan rezim Zionis menyatakan bahwa tidak ada pembahasan tentang rencana militer anti-Tehran yang dibicarakan oleh para menteri dalam beberapa bulan terakhir.

Informasi tersebut diterima oleh Reuters dan dibocorkan oleh seorang pejabat tinggi Israel yang selalu menghadiri seluruh rapat penting kabinet Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Sumber yang berbicara secara anonim itu mengatakan bahwa kabinet tidak membahas Iran dengan terperinci sejak Oktober lalu. Jika ada pembahasan tentang Iran, maka pembahasannya tentu tidak serius. Masalah serangan ke Iran bukan topik yang enteng untuk dibahas di sela-sela agenda sidang.

Sumber dari dalam pemerintahan Tel aviv ini menegaskan pula bahwa seluruh pejabat militer dan keamanan menentang keras koar Netanyahu soal serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Israel dinilai tidak memiliki sumber-sumber cukup untuk menggelar perang dengan musuh sekaliber Iran.

Di sisi lain, Netanyahu bersikeras menekankan serangan ke Iran dan menyatakan akan bertanggung jawab atas segala bentuk serangan ke Iran yang menurutnya sedang berusaha memproduksi senjata destruksi massal.

Ada beberapa kemungkinan mengapa Netanyahu gencar mempropagandakan serangan ke Iran. Pertama, retorika konfrontatif tersebut adalah dalam rangka mengirim pesan kepada para pemimpin Iran untuk mengesankan adanya "ancaman serius" yang akan memaksa Iran berunding di meja yang di atasnya telah disediakan berbagai insentif dari Barat. Namun dengan syarat Iran bersedia menghentikan program nuklirnya.

Teori kedua yang beredar di antara media-media Israel adalah bahwa Netanyahu berusaha menutupi perpecahan di kabinet dan militer dalam berbagai isu di Israel. Namun sebagian pihak berpendapat bahwa Israel sedang berusaha memaksa sekutu terdekatnya, Amerika Serikat. Dengan mengatakan bahwa Israel akan menyerang Iran tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Amerika Serikat, maka Washington akan terpaksa mengintervensi mencegah konflik berdarah karena dipastikan Iran akan membalas Israel.

Adapun di pihak lain, terlepas dari haknya mendayagunakan teknologi nuklir untuk untuk tujuan damai, Republik Islam Iran tidak pernah melunakkan literaturnya di hadapan rezim Zionis Israel. Israel dinilai terlalu lemah untuk negara sekokoh Republik Islam Iran. Rezim Zionis bahkan terbukti tidak mampu melawan gerakan muqawama di Lebanon dan Palestina. Apa yang dalam benak para pejabat Zionis sangat menggelikan mengingat kekuatan Iran tidak dapat dibandingkan dengan muqawama Hizbullah dan Hamas. Selain itu, dengan kondisi perekonomian buruk, krisis sosial di dalam negeri, dan juga sensitifnya situasi di kawasan, terlalu beresiko bagi Israel menyerang fasilitas nuklir Iran.(IRIB Indonesia/MZ)

Suriah dan Lebanon menjadi pokok pembahasan Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Saeed Jalili, di Beirut.

Fars News (5/8) mengutip laporan koran al-Sharq Alawsath menyebutkan, Jalili bertemu dengan Sekjen Hizbullah, Sayid Hasan Nasrullah yang akan merundingkan masalah Suriah.

Koran trans-regional al-Sharq Alawsath mengutip sejumlah sumber dari rombongan dalam kunjungan Jalili menyebutkan bahwa dalam pertemuan dengan Sayid Nasrullah, transformasi terbaru Lebanon akan dibahas.

Kunjungan Jalili dan rombongannya ke Lebanon berlangsung singkat.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Lebanon menyinggung kunjungan tersebut dan menyatakan akan menggelar acara buka puasa bersama.(IRIB Indonesia/MZ)

Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi telah memperingatkan bahwa setiap petualangan militer oleh rezim Israel terhadap Tehran akan berarti bunuh diri bagi Tel Aviv.

"Rezim Zionis (Israel) tahu bahwa menyerang Iran adalah sebuah keinginan yang tidak akan pernah tercapai, kecuali jika rezim berusaha untuk bunuh diri," kata Vahidi Ahad (5/8).

Menteri Pertahanan Iran mengecam ancaman militer Israel terhadap Iran dan plot anti Suriah serta menilainya sebagai upaya Tel Aviv keluar dari keterkucilannya di kawasan. Meskipun demikian, Vahidi menegaskan bahwa Israel tidak dapat membebaskan diri dari realitas sejarah dan akan selalu mewarisi kebohohan dalam dirinya.

"Angkatan bersenjata Iran sepenuhnya siap untuk memberikan respon yang tegas untuk niat sakit," tambahnya.

Washington dan Tel Aviv telah berulang kali mengancam Tehran dengan serangan militer guna memaksa Republik Islam menghentikan program energi nuklirnya, yang diklaim AS dan Israel mengacu pada produksi senjata destruksi massal.

Namun Iran membantah tuduhan tersebut seraya bersumpah akan melancarkan balasan yang destruktif terhadap segala bentuk serangan.(IRIB Indonesia/MZ)

Menteri Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi mengkonfirmasikan ujicoba generasi keempat rudal terakurat produksi dalam negeri.

Sebagaimana dilansir Fars News (4/8), Ahmad Vahidi (4/8) dalam wawancaranya dengan para wartawan mengatakan, "Generasi keempat rudal Fateh 110 memiliki daya tempuh lebih dari 300 kilometer dan diproduksi oleh Lembaga Industri Penerbangan Kementerian Pertahanan Iran dan sukses diujicoba."

Menurut Vahidi berkat kerja keras para ahli dalam negeri, lembaga terkait dan dengan mengandalkan teknologi dalam negeri, keakuratan rudal Fateh 110 berhasil ditingkatkan. Keakuratannya tersebut telah dibuktikan setelah rudal tersebut menggunakan sistem kontrol dan penguncian target baru.

Kelebihan lain rudal Fateh 110 adalah kecepatan pengoperasian dan daya destruksi yang tinggi. Rudal tersebut sangat berarti dalam meningkatkan kemampuan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, karena mampu mengunci target konvensional di darat dan di laut. Namun Vahidi menegaskan pula bahwa dalam program berikutnya, seluruh rudal Iran akan dilengkapi dengan sistem dan kemampuan yang sama dengan Fateh 110.

Terkait kemampuan rudal Iran, sebelumnya Panglima Pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC/Pasdaran), Amir Ali Haji Zadeh mengatakan, "Pangkalan [AS] dalam jangkauan rudal-rudal kami begitu juga dengan wilayah pendudukan [Israel]."

Setelah menggelar sebuah manuver rudal dan menembakkan ratusan rudalnya, para pejabat pertahanan Republik Islam Iran menekankan kemampuan Tehran menghancurkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan "hanya dalam hitungan menit."

Hajizadeh mengatakan bahwa 35 pangkalan Amerika Serikat berada di dalam jangkauan rudal-rudal Iran yang mampu mencapai jarak 2.000 kilometer.

Ancaman Iran ini dikemukakan setelah dalam beberapa waktu terakhir, para pejabat Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel kembali gencar menebar retorika perang terhadap Republik Islam. Opsi serangan militer ke Tehran kembali digulirkan oleh Washington dan Tel Aviv jika sanksi anti-Iran gagal memaksa Republik Islam menghentikan program nuklirnya.

Pasca sanksi baru oleh Amerika Serikat yang diklaim akan "melumpuhkan persendian" Republik Islam Iran, kemudian disusul dengan sanksi dari Uni Eropa, Barat dan Israel menyadari ketidakefektifan sanksi. Iran selalu menemukan jalan keluar menyiasati sanksi. Melihat fakta itu, Amerika Serikat kembali menetapkan sanksi baru untuk menutup setiap celah yang digunakan Iran dalam menyiasati sanksi.

Beberapa waktu lalu Wall Street Journal menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu menandingi keuletan Iran dalam melawan sanksi. Iran dengan sangat mudah membentuk perusahaan-perusahaan baru menggantikan perusahaan yang telah disanksi. Selain itu Iran juga terbukti lihai dalam membuka kanal-kanal finansial untuk mengakali sanksi. Penjualan minyak dengan menggunakan emas dan menggunakan perusahaan-perusahaan bayangan asing termasuk di antara upaya Iran dalam hal ini.

Operasi pengamanan dalam negeri yang dilakukan militer Suriah dengan menggelar operasi pembersihan teroris di berbagai kota mulai menampakkan hasil signifikan. Tapi tiba-tiba kondisi relatif aman yang berhasil dipulihkan militer Suriah itu dirusak kembali oleh intervensi asing. Pasalnya sejumlah negara Arab yang didukung blok Barat melancarkan aksi sepihak di Majelis Umum PBB.

Pada hari Jumat (3/8) Majelis Umum PBB di bawah tekanan sejumlah negara Barat dan rezim-rezim Arab meloloskan draf resolusi yang diusulkan Riyadh. Resolusi tidak mengikat yang disetujui oleh 133 suara itu mendapat penentangan keras dari Rusia dan Cina serta 10 negara lainnya. Tidak hanya itu, 31 negara juga absen sebagai bentuk penolakan atas resolusi sepihak itu.

Rusia menilai resolusi Majelis Umum PBB anti-Suriah itu merusak upaya perdamaian di negara Arab itu. Utusan Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin mengatakan resolusi tersebut berpihak dan mendukung oposisi bersenjata. Rusia dan Cina sebelumnya memblokir tiga upaya di Dewan Keamanan PBB yang berupaya menjatuhkan sanksi terhadap Damaskus.

Resolusi anti-Suriah itu menuntut Presiden Bashar al-Assad segera mentransfer kekuasaan kepada pemerintah transisi. Tidak hanya itu, resolusi tersebut juga mendesak agar Assad segera menghentikan serangan dengan menggunakan kendaraan lapis baja dan helikopter terhadap oposisi Suriah.

Namun keganjilan dalam resolusi itu. Pertama, resolusi tidak mengikat itu sama sekali tidak menyinggung aksi kekerasan yang dilakukan oposisi bersenjata. Padahal selama ini merekalah yang menjadi penyulut kerusuhan berdarah di Suriah. Resolusi itu sengaja menutup mata atas berbagai aksi teror yang dilakukan milisi pemberontak terhadap pejabat dan rakyat Suriah.

Kedua, resolusi itu dijatuhkan di saat rezim Damaskus menunjukkan keseriusannya menjalankan reformasi yang dituntut rakyat Suriah. Salah satu dibuktikan dengan menggelar pemilu parlemen yang diikuti secara antusias oleh rakyat. Selain itu pemerintah Assad juga menyetujui penerapan prakarsa damai Kofi Annan.

Ketiga, usulan itu digulirkan oleh Arab Saudi yang didukung Bahrain dan sejumlah negara Arab lainnya dengan dalih penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Suriah. Padahal negara-negara itu termasuk rezim Arab yang getol melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyatnya sendiri. Riyadh sendiri saat ini dikecam publik internasional karena menjalankan kebijakan diskriminatif terhadap rakyat wilayah timur yang kaya minyak. Aksi protes damai rakyat Saudi justru dibalas dengan cara-cara kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.

Keempat, resolusi sepihak itu menunjukkan semakin jelasnya ambisi segelintir rezim Arab bersama negara-negara Barat untuk menumbangkan rezim Assad dengan memanfaatkan kelemahan PBB. Tujuan utama resolusi tidak mengikat ini adalah menggagalkan prakarsa perdamaian Kofi Annan hingga akhirnya utusan khusus PBB dan Liga Arab itu mengundurkan diri. Resolusi ini digulirkan setelah koalisi Arab-Barat gagal menggulingkan pemerintahan Damaskus meskipun sudah menggelontorkan dukungan finansial dan militer terhadap pemberontak Suriah.

Jika memang resolusi itu bertujuan untuk mewujudkan keamanan Suriah demi rakyat yang tidak berdosa sebagaimana diklaim Gedung Putih, mengapa mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap pemberontak Suriah ? Seperti biasa mereka menyodorkan wortel untuk pemberontak Suriah, sambil mengayunkan tongkat memukul rezim Assad. Meski resolusi itu tidak mengikat, tapi koalisi Arab-Barat menjadikannya sebagai justifikasi untuk membenarkan aksinya sebagai pemadam kebakaran yang menyulut api lebih berkobar di Suriah.(IRIB Indonesia/PH)

Bersamaan dengan semakin besarnya dukungan sejumlah negara terhadap kelompok teroris anti Suriah yang berujung pada kegagalan prakarsa damai Kofi Annan. Akhirnya utusan khusus PBB dan Liga Arab ini memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Annan akan mengakhiri masa tugasnya akhir Agustus ini.

Anan hari Kamis lalu di Jenewa setelah menyatakan pengunduran dirinya menekankan bahwa sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB tidak mendukung misinya di Suriah. Ia mengatakan, prakarsa enam butir tetap merupakan solusi tunggal untuk menyelesaikan krisis Suriah dan prakarsa ini harus dijalankan secara penuh.

Sementara itu, Sekjen PBB, Ban Ki-moon hari Kamis lalu membenarkan pengunduran diri Annan dan misinya akan berakhir hingga bulan Agustus ini. Ia pun menyebut prakarsa enam butir Annan masih merupakan solusi tepat guna menyelesaikan krisis di Suriah.

Annan, sosok yang diterima oleh banyak pihak. Ia pun memiliki pengalaman 10 sebagai sekjen PBB. Seiring dengan meingkatnya krisis di Suriah, ia pun ditunjuk sebagai utusan PBB dan Liga Arab guna menyelesaikan krisis di Damaskus pada Februari lalu.

Di awal tugasnya, Annan dengan serius berusaha menyelesaikan krisis di Suriah. Pertama-tama ia melawat Damaskus dan melakukan pembicaraan dengan sejumlah petinggi Suriah termasuk Presiden Bashar al-Assad terkait mekanisme penyelesaian krisis.

Annan pun kemudian menyetuskan enam prakarsa damai untuk mensukseskan misinya di Suriah. Annan dua kali melawat Iran dan petinggi Tehran pun berulang kali menegaskan dukungan mereka terhadap prakarsa Annan serta menyebutnya sebagai solusi terbaik untuk mengatasi krisis di Suriah tanpa intervensi asing.

Iran dan Rusia sejak awal mendukung prakarsa damai Annan. Kedua negara ini pun menuntut dijalankannya reformasi politik di Damaskus. Pelaksanaan gencatan senjata antara pasukan pemerintah dan kelompok teroris dan pembebasan para tahanan politk termasuk di antara enam butir prakarsa damai Annan.

Sementara itu, pemerintah Suriah setelah menyatakan penyesalannya atas pengunduran diri Annan menekankan bahwa Damaskus tetap komitmen untuk melaksanakan secara penuh prakarasa damai mantan utusan khusus PBB ini. Di sisi lain, kelompok teroris anti Suriah dengan dukungan sejumlah negara sejak diberlakukannya prakarsa damai Annan telah melakukan pelanggaran sebanyak 5000 kali dan terus melanjutkan aksi brutalnya di negara ini.

Kelompok teroris dengan dukungan sejumlah negara Barat dan Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Amerika Serikat, Turki dan Rezim Zionis Israel dengan berani terus melanjutkan aksinya dan menganggu stabilitas keamanan di Suriah. Tindakan brutal mereka ini tentu saja membuat prakarsa Annan tak ampuh lagi.

Dukungan luas finansial dan persenjataan Arab Saudi dan Qatar kepada kelompok bersenjata anti Suriah, dukungan logistik Amerika dan Perancis serta kesiapan Turki memberikan bandara udara dan wilayah perbatasan untuk aktivitas milisi bersenjata ini kian membuat Kofi Annan pesimis.

Ketika Barack Obama, presiden Amerika Serikat memberikan instruksi kepada Dinas Intelijen negara ini (CIA) untuk membantu milisi bersenjata anti Suriah guna menghadapi Damaskus maka tak heran jika prakarsa Annan terhambat.

Penekanan Kofi Annan terkait prakarsanya sebagai solusi tunggal untuk menyelesaikan krisis di Suriah menunjukkan bahwa krisis tersebut dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik. Namun Qatar, Arab Saudi dan Turki dengan Amerika serta Israel hanya mengejar kepentingan mereka dan mengamankan Israel dengan menghapus Suriah dari front terdepan muqawama di kawasan. (IRIB Indonesia/M

Ratifikasi undang-undang pelarangan normalisasi hubungan Tunisia dan Rezim Zionis Israel oleh Komisi Hukum dan Kebebasan parlemen Tunisia mengindikasikan perubahan besar di Tumur Tengah.

Ketika Muhammad Bouazizi, 27 tahun pemuda penjual sayur Tunisa nekad bunuh diri sebagai protes atas kondisi di negaranya, ia tidak menyadari bahwa ulahnya tersebut bukan hanya mengubah struktur politik di negaranya, bahkan Timur Tengan secara umum juga terpengaruh. Bukan hanya itu, konstelasi kekuatan di Tumur Tengah dan sistem keamanan di wilayah ini pun mengalami perubahan drastis.

Hubungan Tunisia dan Israel di Masa Lalu

Tunisia sepanjang sejarah memiliki hubungan pasang surut dengan Israel. Di tahun 1982 setelah PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) diusir dari Lebanon, Habib Bourguiba presiden Tunisia saat itu, mengizinkan Yaser Arafat, pemimpin PLO membuka kantor di Tunisia.

Rezim Zionis Israel rupanya tak tahan dengan kehadiran PLO di Tunisia, karena Tel Aviv menuding pasukan PLO membunuh warganya di kota Gabes. Tudingan ini kemudian ditindak lanjuti Israel dengan melakukan serangan udara ke kantor PLO di Tunisia, akibatnya hubungan Israel dan Tunisia menjadi dingin. Oleh karena itu, di era tersebut Tunisa kemudian menjalankan potitik ganda dengan menjalin hubungan dengan Palestina serta Israel. Tunisia pun memilih jalan tengah (moderat) menyikapi Tel Aviv.

Namun pada tahun 1994, hubungan negara ini dengan Israel mulai pulih, karena Arafat setahun sebelumnya telah menandatangani perjanjian Oslo (perjanjian damai dengan Israel). Hal ini membuka peluang peningkatan hubungan Tunisia daengan Israel.

Menyusul ditandatanganinya perjanjian Oslo, hubungan Tunisia dan Israel yang didukung Amerika Serikat semakin luas. Israel di tahun 1996 membuka kantor penjaga kepentingannya di Tunisia. Satu bulan kemudian Tunisa juga melakukan langkah serupa dengan membuka kantor penjaga kepentingannya di Tel Aviv.

Pulihnya hubugan Tunisia dan Israel tak lebih hanya bertahan enam tahun, karena setelah meletusnya intifadah kedua di Palestina tahun 2000, presiden terguling Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali memutus hubungan diplomatik engan Tel Aviv sebagai protes atas kejahatan Israel terhadap warga Palestina. Ia pun menutup kantor penjaga kepentingan negaranya di Palestina pendudukan.

Meski demikian, hubungan tak resmi antara kedua pihak di berbagai sektor termasuk pariwisata dan perdagangan masih tetap berlanjut. Di tahun-tahun terakhir sebelum kemenangan revolusi rakyat di Tunisia, tercatat 10 ribu turis Israel setiap tahunnya berkunjung ke negara ini.

Hubungan Israel dan Tunisia Sebelum Kemenangan Revolusi Rakyat

Rezim Zionis secara aktif memperluas hubungan ekonominya dengan Tunisia dalam beberapa tahun terakhir dan sebelum kemenangan revolusi rakyat Tunisia, khususnya di sektor pariwisata, perdagangan dan investasi.

Meski tidak ada data resmi terkait hal ini, namun berbagai prediksi banyak dikemukakan. Seperti yang dilakukan oleh Koran Globes cetakan Israel di edisi 10 Oktober 2008 di sebuah artikelnya menulis tajuk, Tunisia: Kesempatan Emas Bagi Kita yang mengisayaratkan perdagangan dan investasi Israel. Hal ini juga menunjukkan minat besarTel Aviv meningkatkan hubungan ekonominya dengan Tunisia khususnya di bidang investasi dan perdagangan, karena Tunisia mengajukan tawaran kepada Israel untuk membangun pabrik semen senilai 200 juta dolar di negara ini.

Dari sisi budaya, Israel juga berusaha melakukan normalisasi dengan Tunisia. Terkait hal ini Koran Haaretz di sebuah artikelnya yang dimuat Desember 2010 membongkar upaya Israel untuk menjalin hubungan dengan para penerbit Tunisia. Meski Haaretz tidak menyebut nama penerbit Tunisia, namun menekankan bahwa Tel Aviv berusaha menerjemahkan novel berbahasa Ibrani ke bahasa Arab dan diserahkan kepada penerbit Tunisia.

Tel Aviv sejak meletusnya revolusi di Tunisia sangat khawatir. Media massa Israel secara luas meliput setiap peristiwa dan perkembangan di Tunisia. Mereka sangat khawatir ketika revolusi menang dan rezim Zine El Abidine Ben Ali tumbang. Kekhawatiran mendalam Tel Aviv mendorong mereka memanfaatkan para pemimpin Yahudi di Tunisia untuk mengumpulkan laporan terkait transformasi di negara yang tengah mengalami revolusi ini.

Tak terkecuali, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu juga kelabakan menghadapi fenomena di Tunisia. Pada 12 Oktober 2011, ia menyampaikan pidato di depan kabinetnya dan menyatakan kekhawatirannya bahwa revolusi Tunisia akan menggoncang keamanan di kawasan. Maksud dari keamanan regional Netanyahu adalah keamanan yang terbentuk akibat kerjasama rezim Arab dengan Israel serta Amerika Serikat yang ditujukan untuk menjamin stabilitas rezim ilegal ini.

Perubahan Hubungan Tunisia dan Israel Pasca Kemenangan Revolusi

Tak lama setelah kemenangan revolusi Tunisia, para petinggi Israel dipusingkan dengan kemungkinan pemutusan hubungan Tunisia dengan Israel. Hal ini tercermin nyata dari pernyataan juru bicara perdana menteri Israel yang menyatakan,"Kekhawatiran kami setelah kemenangan revolusi Tunisia adalah kemungkinan bergabungnya negara ini dengan kekuatan ekstrim dunia Arab."

Mayoritas pengamat terkait urusan Arab aktif mengkaji faktor terbentuknya revolusi, penyebaran dan keberhasilan revolusi Tunisia. Bahkan di awal meletusnya revolusi, Israel tak sanggup menyembunyikan ketakutannya bahwa tergulingnya rezim Zine El Abidine Ben Ali akan menjadi awal dari tergulingnya rezim Arab yang lain.

Masa Depan Suram Hubungan Tel Aviv-Tunisia

Seiring dengan berlalunya waktu, apa yang ditakutkan Israel ternyata menjadi kenyataan.

Pemilu pertama di Tunisia pasca tergulingnya Zine El Abidine Ben Ali membuktikan kekuatan besar kubu Islam, karena kemenangan kubu Ennahda memastikan bahwa pemerintahan baru di Tunisia dikuasai kubu Islam.

Di persaingan pemilu kali ini, kubu sosialis, liberal dan independen meraih suara di bawah Partai Ennahda. Rashid al-Ghannushi, pimpinan Partai Ennahda menyatakan bahwa pemerintahan mendatang Tunisia adalah Islam yang akan menjalankan syariat dan hukum Islam.

Rashid al-Ghannushi berulang kali menyatakan pemaksaan Israel terhadap umat muslim tidak mungkin lagi terjadi dan kebebasan Palestina bukan hanya tidak boleh dirundingkan, bahkan normalisasi hubungan Tunisia dengan Israel adalah kejahatan.

Statemen ini dan ratifikasi pelarangan normalisasi hubungan Tunisia dengan Israel serta dicantumkannya hal tersebut di butir UUD baru negara ini menunjukkan perubahan besar dalam hubungan Tel Aviv-Tunisia. (IRIB Indonesia/MF)

Seorang utusan HAM PBB menyerukan pembentukan sebuah komisi kebenaran untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Rakhine di Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Demikian dilaporkan IRNA.

Setelah mengakhiri kunjungan selama sepekan ke Myanmar pada Sabtu (4/8), pelapor khusus HAM PBB, Tomas Ojea Quintana mengatakan ia telah mencatat dugaan pelanggaran serius oleh negara, termasuk pembunuhan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang dan penggunaan kekuatan yang berlebihan.

Dia juga mendesak pemerintah untuk menyelidiki kekerasan pada bulan Juni antara Budha Rakhine dan etnis Muslim Rohingya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan komunitas Muslim Rohingya sebagai Palestina Asia.

Junta Myanmar menerapkan program sistematis pembersihan agama dari Muslim Rohingya, dengan mengabaikan hak-hak dasar mereka, yaitu hak untuk bebas bergerak, pernikahan, keimanan, identitas, kepemilikan bahasa, warisan dan budaya, kewarganegaraan, pendidikan dan lain-lain.

Menurut laporan terakhir, Muslim Rohingya di Myanmar berada dalam penderitaan tragis. Sebanyak 650 dari hampir satu juta Muslim Rohingya tewas pada tanggal 28 Juni dalam bentrokan di wilayah barat Rakhine. Sementara 1.200 lainnya hilang dan 80.000 lebih terlantar.

Dalam laporan yang diterbitkan pekan lalu oleh Human Rights Watch mengatakan ada bukti yang menunjukkan penganiayaan dan diskriminasi oleh negara terhadap Muslim Rohingya.

Presiden Myanmar Thein Sein bahkan mengatakan kepada PBB bahwa kamp pengungsi atau deportasi adalah solusi terhadap Muslim Rohingya. Dia mengusulkan untuk mendeportasi etnis Rohingya jika ada negara ketiga yang siap menerima mereka. (IRIB Indonesia/RM/MF)