Departemen Luar Negeri Malaysia memprotes resolusi parlemen Eropa terkait berbagai isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Kuala Lumpur.
Menurut laporan IRNA, Deplu Malaysia Senin (21/12) di statemennya saat mereaksi resolusi parlemen Eropa menyatakan, keputusan dan penilaian sepihak di resolusi terbaru yang rilis parlemen Eropa terkesan tergesa-gesa dan hal ini patut disayangkan.
Pemerintah Malaysia di statemennya menilai komitmen dengan kebebasan beragama, perpendapat dan kebebasan demonstrasi yang telah dijelaskan dalam undang-undang dasar negara ini.
Parlemen Eropa Kamis lalu meratifikasi resolusi terkait beragam isu HAM dan meminta Malaysia menghapus draf undang-undang Dewan Keamanan Nasional (NSC) dari agenda kerjanya serta membatalkan peraturan anti kerusuhan yang diratifikasi tahun 1948.
Sejumlah anggota parlemen Malaysia dan organisasi HAM menyebut undang-undang ini terlalu keras yang hanya dimiliki oleh pemerintahan despotik dan di sisi lain, kekuasaan hanya difokuskan pada perdana menteri.
Berdasarkan undang-undang ini, sosok pribadi perdana menteri menjadi penentu wilayah keamanan negara saat mendapat ancaman nasional. Di wilayah ini, pejabat pemerintah juga memiliki wewenang melakukan penangkapan dan interogasi tanpa harus mengantongi izin atau instruksi.
