Ketua komisi keamanan nasional parlemen Iran, Heshmatollah Falahatpisheh mengatakan, Republik Islam menggunakan potensi JCPOA, dan mekanisme dalam negeri untuk memproduksi bahan bakar nuklir yang dibutuhkannya.

"Iran  akan mengambil langkah balasan dan pejabat Republik Islam juga mendukungnya," ujar Falahatpisheh.

"Tidak ada rencana Iran keluar dari JCPOA dan traktat NPT. JCPOA teks yang dibuat bersama. Tapi, jika pihak lain tidak menjalankan komitmennya, Iran akan mengambil langkah lain," tegasnya.

Menurut ketua komisi keamanan nasional parlemen Iran, AS setelah keluar dari JCPOA berupaya untuk melemahkan industri nuklir Iran dengan mengambil manfaat sebesar-besarnya.

"Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan, Republik Islam adalah menjalankan mekanisme internal untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar yang dibutuhkan, di sisi lain melanjutkan perundingan teknis secara serius dengan IAEA dan anggota lainnya yang masih tersisa," papar Falahatpisheh.

Pada 8 Mei 2018, Presiden AS, Donald Trump mengumumkan keluarnya AS dari JCPOA yang dilanjutkan dengan implementasi sanksi nuklir terhadap Iran.

Sementara itu, Uni Eropa dan trioka Eropa selama setahun hanya memberikan janji yang tidak dipenuhi berkaitan implementasi hasil kesepakatan JCPOA.