Perdana Menteri baru Irak, Mustafa al-Kadhimi mengumumkan, pemerinthannya membentuk sebuat staf penanggulangan krisis demi menjaga perdamaian dan kedaulatan Irak serta mengkaji ulang kesepakatan strategis Washington-Bangdad.

MNA melaporkan, Mustafa al-Kadhimi Sabtu (09/05/2020) sore usai sidang kabinet pertama pemerintahannya mengatakan, staf penanggulangan krisis Irak dibentuk untuk menjaga persatuan dan kedaulatan nasional serta akan berunding dengan pihak Amerika terkait peninjauan ulang kesepakatan strategis antara kedua negara.

Sebelumnya al-Kadhimi di pertemuannya dengan Dubes AS untuk Irak, Mattew Tueller di Baghdad menekankan, negaranya tidak akan menjadi arena untuk balas dendam dan serangan ke negara-negara sahabat serta tetangga.

Parlemen Irak pada 5 Januari lalu pasca teror terhadap Shahid Qassem Soleimani, komandan pasukan Quds IRGC Iran dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil al-Hashd al-Shaabi Irak oleh AS di dekat bandara udara Baghdad, meratifikasi draf pengusiran militer AS dari wilayah Irak.

Sejak tahun 2003 ketika Amerika menyerak Irak hingga tahun 2009, negara ini berada di bawah pendudukan AS dan pasukan sekutunya.

Militer Amerika harus mengakhiri kehadirannya di Irak tahun 2008 berdasarkan resolusi 1790 PBB, namun Washington tidak mengindahkan resolusi tersebut dan tetap ingin bercokol di Irak. Oleh karena itu, melalui penandatanganan kesepakatan keamanan Baghdad-Washington pada 4 Desember 2008, AS melanjutkan pendudukan dan kejahatannya di Irak dengan bentuk lain.