Anggota parlemen Republik Islam Iran menilai perundingan komprehensif terbaru Iran dan Kelompok 5+1 bermanfaat dan efektif.
"Untuk melihat hasil dari perundingan tersebut, tidak ada pilihan lain kecuali mencabut sanksi sadis dan ilegal yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat," kata Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi, Ahad (7/4).
Ditambahkannya, "Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB—Rusia, Cina, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat—ditambah Jerman atau Kelompok 5+1 telah mengambil langkah yang melanggar Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dengan menjatuhkan sanksi dan mereka sekarang harus mencabut sanksi-sanksi tersebut untuk melihat hasil (perundingan)."
Boroujerdi menegaskan bahwa pengayaan uranium tidak akan berhenti di Iran seraya menyinggung bahwa pasal keempat dalam NPT menyebutkan hak sah seluruh penandatangan traktat tersebut dan bahwa Tehran dapat memperkaya uranium bahkan melebihi tingkat 20 persen.
"Pada perundingan di Almaty, kami menuntut agar hak nuklir kami diakui berdasarkan pasal keempat dalam NPT dan sanksi harus dicabut, akan tetapi mereka tidak menerima atau menolak," tutur Boroujerdi.
Pejabat parlemen Iran ini di bagian lain pernyataannya menyinggung kontak telepon antara Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran Said Jalili dan Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton, membicarakan tanggal dan lokasi perundingan mendatang antara Iran dan Kelompok 5+1.
Iran dan Kelompok 5+1 menggelar perundingan komprehensif empat putaran selama dua hari di ibukota Kazakhstan, Almaty pada tanggal 5-6 April, membahas program nuklir sipil Tehran.
Pada perundingan itu, delegasi Iran menyerahkan proposal secara terperinci kepada Kelompok 5+1 dan Republik Islam menyatakan sedang menanti respon dari Barat.
