Presiden Republik Islam Iran mengatakan, isu terorisme di dunia modern sudah menjadi instrumen baru untuk beragam ambisi dan dari masalah sekunder telah menjadi sebuah persoalan terorganisir.

Hassan Rouhani, menyampaikan hal itu pada acara pembukaan Konferensi Internasional 17 Ribu Syuhada Korban Terorisme di Tehran, Senin (31/8/2015).

Dia menuturkan bahwa teror termasuk dari perilaku buruk dan sayangnya ia sudah ada sejak masa kuno dalam kehidupan manusia. Namun, teror dan terorisme di dunia modern telah menemukan dimensi baru.

“Dalam sejarah masa lampau, teror umumnya didasarkan pada aksi balas dendam individu atau suku, tapi isu terorisme di dunia modern telah menjadi alat baru untuk beragam ambisi dan dari masalah sekunder telah menjadi sebuah persoalan terorganisir,” terang Rouhani.

Organisasi teror, ujarnya, kadang merupakan sebuah lembaga yang mengincar tujuan-tujuan terorisme untuk ambisi politik, mendominasi kekuasaan atau melaksanakan program-program yang didiktekan kepada mereka oleh kekuatan-kekuatan tertentu.

“Salah satu contoh nyata bentuk terorisme seperti ini adalah organisasi munafikin, yang menyebut dirinya Mujahidin Khalk (MKO) dan bangsa Iran menyaksikan kejahatan-kejahatan mereka,” tegasnya.

Rouhani lebih lanjut menjelaskan, terorisme kadang melangkah lebih jauh lagi dari sekedar sebuah organisasi dan beberapa rezim dibangun atas dasar teror. Mereka menemukan eksistensinya lewat aksi teror dan contoh nyatanya adalah rezim ilegal Israel.

“Rezim Zionis Israel memulai kekuasaannya di tanah Palestina dengan menebarkan rasa takut, aksi teror dan pendudukan. Zionis sampai sekarang masih melanjutkan metode anti-kemanusiaan ini,” paparnya.

Dalam pidatonya, Presiden Iran juga mengungkapkan bentuk lain teror yang bisa disebut sebagai teror akidah dan ideologi. Kemasan luarnya dan klaim mereka setidaknya dibangun atas landasan tersebut.

“Mereka adalah kubu fanatik dan dungu dan biasanya melakukan kekerasan atas nama agama dan mereka akan mengkafirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan akidahnya. Orang lain akan dicap kafir dan kemudian dihalalkan darahnya dengan aksi teror,” ujar Rouhani.

Dia menambahkan, ada banyak contoh dari model terorisme seperti ini di era modern dan kawasan menyaksikan kehadiran kelompok-kelompok seperti, ISIS, Al Qaeda, Boko Haram, Taliban dan kubu-kubu lain.

“Semua bentuk teror tersebut baik yang muncul dalam sebuah organisasi maupun dalam sebuah rezim atau mereka yang membantai orang lain atas dasar akidah, mereka semua tidak mendapat sambutan dari masyarakat,” ucap Rouhani.

Presiden Iran menandaskan bahwa di tengah semua bangsa dan masyarakat, opini publik tidak bersama teroris.

“Sebuah rezim seperti Zionis bahkan takut terhadap kotak suara dan mereka menyaksikan maut di sisi kotak suara. Di wilayah Palestina, Israel bahkan tidak siap memuka kotak suara sehingga semua lapisan masyarakat, baik itu Muslim, Kristen dan Yahudi menyalurkan suara mereka dan Tel Aviv harus menerima keputusan masyarakat,” tambahnya.

Menurut Rouhani, jalur terorisme adalah jalan kekerasan dan ekstrim, sementara perdamaian, kesepahaman, perundingan dan rasionalitas adalah sesuatu yang dihindari oleh teroris dan ekstrimis.

Konferensi Internasional 17 Ribu Syuhada Korban Terorisme, dihadiri oleh Presiden Rouhani, sejumlah pejabat tinggi negara, para tamu asing dari Suriah, Lebanon, Irak, Palestina, India, Pakistan dan beberapa duta besar yang bermukim di Tehran. Pertemuan ini diselenggarakan di Tehran's Summit Conference Hall.

Direktur Lembaga Penyiaran Nasional Iran, IRIB, mengatakan, reporter-reporter yang dikirim ke lokasi pertempuran adalah pejuang perang lunak yang mungkin terluka dalam medan tempur berat.

Mohammad Sarafraz, Direktur Lembaga Penyiaran Nasional Iran, Senin (31/8) dalam kunjungannya ke wartawan IRIB yang baru-baru ini terluka di Suriah, menuturkan, "Ia memiliki semangat tinggi dan ini layak mendapat apresiasi."

Sarafraz menambahkan, "Kelompok-kelompok teroris seperti ISIS yang afiliasinya ke beberapa negara adidaya dunia dan rezim Israel sudah terbukti, salah satu tujuannya adalah menciptakan perang internal dan regional. Kami berharap kelompok-kelompok teroris ini segera binasa."

Sayid Mohammad Hassan Hosseini, wartawan IRIB di Damaskus terluka akibat terkena pecahan mortir teroris, ketika tengah meliput berita operasi militer Suriah di dataran tinggi Latakia.

Manuver militer Sarallah akan digelar oleh Markas Besar Imam Ali as, Pasukan Muhammad Rasulullah Saw Tehran, Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Salah satu tujuan digelarnya manuver militer ini adalah menunjukkan kekuatan dan persatuan, meningkatkan level keamanan dan ketenangan masyarakat, serta menangkal ancaman-ancaman musuh.

Selain itu, manuver militer besar ini digelar sebagai bentuk ketaatan atas arahan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar terkait upaya mencegah infiltrasi kubu imperialis dunia.

Manuver militer bersandi "Keamanan yang Kokoh, Kekuatan Nasional, Manifestasi, Solidaritas dan Keselarasan", yang akan digelar Rabu-Kamis (2-3 September 2015) di Bustan Velayat, Tehran itu, juga dimaksudkan untuk menegaskan kelanjutan dukungan atas front perlawanan anti-rezim Israel.

Menteri Pertahanan Iran mengatakan, Republik Islam Iran sama sekali tidak mengenal batasan tertentu terkait pembuatan rudal-rudal lintas benua.

Brigjen Hossein Dehqan, Menhan Iran (31/8) dalam wawancaranya dengan stasiun televisi Al Mayadeen menuturkan, "Pembuatan rudal-rudal lintas benua di Iran disesuaikan dengan ancaman, dan tidak ada satu bangsa pun yang bersedia mentransaksikan keamanannya."

Menhan Iran juga terkait kerja sama Iran dan Rusia di bidang militer mengatakan, "Tehran tidak punya batasan apapun dalam kerja sama dengan Rusia."

Sehubungan dengan masalah sistem rudal S-300, Dehqan menerangkan, "Akhir tahun 2015, Rusia akan mengirim rudal-rudal ini ke Iran."

Menhan Iran juga menjelaskan soal gerakan-gerakan perlawanan di kawasan. "Iran tidak akan pernah menarik dukungan materi ataupun maknawinya atas Hizbullah, Lebanon dan kelompok-kelompok perlawanan terhadap kebijakan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel," tegasnya.

Amerika dan Israel, kata Dehqan, harus tahu bahwa gerakan-gerakan perlawanan seperti Hizbullah, Hamas dan Jihad Islam, mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di lokasi mereka berada.

Deputi Badan Energi Atom Iran urusan hukum dan internasional, mengatakan, akhir Oktober 2015 adalah waktu dimulainya proses realisasi komitmen Iran, pengesahan Badan Energi Atom Internasional, IAEA dan pencabutan sanksi dalam kerangka Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Behrouz Kamalvandi, kepada IRIB News (31/8) mengatakan, "90 hari pasca berakhirnya perundingan dan diterbitkannya resolusi Dewan Keamanan PBB yaitu hingga akhir Oktober 2015, adalah batas akhir proses dimana tahap legal pengkajian kesepakatan di Iran dan negara-negara Kelompok 5+1 dilakukan."

Juru Bicara Badan Energi Atom Iran (AEOI) itu menambahkan, "Akan tetapi mungkin saja dengan beberapa pertimbangan, kerja ini akan terlaksana 10-12 hari lebih cepat."

Kamalvandi juga menilai kemungkinan penolakan JCPOA oleh Kongres Amerika Serikat tetap terbuka.

Ia menuturkan, "Wajar saja jika Presiden Amerika memveto keputusan Kongres, dan bisa saja ia tidak menggunakan waktu yang tersedia untuk veto. Namun ketika semua negara sudah mengumumkan bahwa tahap legal selesai, saat itu waktunya untuk merealisasikan komitmen semua pihak."

Jubir AEOI melanjutkan, "Dapat dipastikan, pihak Barat juga akan mengumumkan pencabutan sanksi Iran, namun tanggal pencabutan sanksi tergantung dari pelaksanaan komitmen Iran. Barat akan mengumumkan waktu pelaksanaan komitmen mereka dan tidak berhak mengubahnya."

Kamalvandi menjelaskan, "Setelah pelaksanaan komitmen dan pengesahan IAEA direalisasikan, persetujuan Kelompok 5+1 tidak dibutuhkan lagi."

Anggota Dewan Keamanan PBB, mengkaji dan mengesahkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang meliputi kesepakatan nuklir Iran dan Kelompok 5+1 pada 14 Juli 2015.

Berdasarkan isi JCPOA, pengesahan resolusi DK PBB merupakan langkah awal dalam pelaksanaan isi JCPOA, termasuk penyelesaian krisis yang direkayasa selama 12 tahun terkait program nuklir Iran dan pencabutan sanksi menindas.

Ketua Parlemen Iran (Majlis), Ali Larijani menyatakan Republik Islam telah membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan senjata dan intimidasi tidak lagi efektif.

Hal itu dikemukakan Larijani dalam pidatonya pada Konferensi Ketua Parlemen Dunia Keempat, yang digelar oleh Uni Parlemen Sedunia (IPU) yang berbasis di Jenewa bekerjasama dengan PBB, di markas PBB di New York pada Senin (31/8/2015).

Sejumlah negara adidaya berusaha memaksa bangsa Iran bertekuk lutut, namun bangsa Iran yang besar berdiri melawan kekuatan dengan memilih jalan perlawanan dan ketabahan dan menang, katanya.

Dengan demikian, bangsa Iran menunjukkan bahwa kekuatan senjata dan intimidasi telah usang dan tidak efektif serta telah kehilangan fungsi dan pengaruhnya.

Hal itu dikemukakan Larijani menyinggung kesepakatan yang dicapai Iran dengan Kelompok 5+1 baru-baru ini, yang mengakhiri friksi Barat dengan Iran atas program nuklir negara itu selama 12 tahun.

Di dunia sekarang, sejumlah kekuatan masih percaya bahwa mereka dapat mencapai tujuan politik mereka dengan menggunakan kekuatan, tekanan, dan sanksi.

Di bagian lain pidatonya, dalam sesi "penempatan demokrasi pada layanan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan", Larijani mengatakan, "Pertanyaan utama yang akan dibahas pada sesi ini seharusnya adalah apakah demokrasi benar-benar memihak perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di dunia saat ini atau tidak?'"

Dikatakannya, sejumlah pemerintah, yang konon memperjuangkan demokrasi bagi rakyat mereka sendiri, [ternyata] mendukung diktator dan rezim despotik serta kekerasan di negara lain dan berusaha membangun demokrasi di tempat lain dengan bom dan senapan mesin.

Iran sedang membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Timur Tengah di kaki puncak gunung berapi aktif di saat negara yang berpacu memenuhi tuntuan listrik menyusul pertumbuhan populasi.

Stasiun percontohan di barat laut Meshguin Shahr di provinsi Ardabil diproyeksikan akan mulai beroperasi dalam dua tahun mendatang, menempatkan Iran dalam klub puluhan negara yang memmiliki pembangkit listrik geothermal.

Proyek 50 megawatt ini sejalan dengan upaya Iran untuk memperluas sumber energi bersih. Listrik panas bumi lebih murah dan lebih dapat diandalkan dibandingkan sumber energi terbarukan lainnya, seperti tenaga panas atau air.

Dalam pembangkit listrik panas bumi, panas dari inti bumi yang digunakan untuk menghasilkan uap dalam air bawah tanah dan uap diterapkan untuk generator yang menghasilkan listrik.

Untuk pembangkit listrik di Meshguin Shahr, 11 sumur dibor, tujuh di antaranya telah mencapai sumber bawah tanah.

Fasilitas ini sedang dibangun di ketinggian 3.000 meter dari permukaan laut di dekat pegunungan Sabalan yang terkenal dengan air mineralnya dan menjadi tujuan wisata.

Republik Islam Iran dan Rusia telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama di sektor sains dan teknologi serta perluasan hubungan khusus di bidang ini.

Menurut IRNA, perjanjian-perjanjian itu ditandatangani usai pembicaraan antara delegasi Iran dan para pejabat Rusia di Moskow pada Kamis (27/8/2015) yang dihadiri oleh Sorena Sattari, Wakil Presiden Iran untuk Urusan Sains dan Teknologi.

Beberapa kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti dan dilaksanakan dalam kerangka strategi komprehensif untuk kerjasama sains dan teknologi antarkedua negara.

Berdasarkan peta jalan yang telah disusun, perjanjian-perjanjian antara Iran dan Rusia meliputi kerjasama luas di berbagai sektor teknologi canggih seperti nanoteknologi, bioteknologi, penerbangan, aerospace dan jasa engineering.

Selama pembicaraan tiga hari dengan delegasi Iran, para pejabat Rusia menekankan pentingnya perluasan kerjasama di sektor sains dan teknologi dan menyatakan kesiapan Moskow di bidang ini.

Dmitry Rogozin, Wakil Perdana Menteri Rusia yang bertanggung jawab atas Industri Pertahanan, menyinggung hasil pembicaraannya dengan Wakil Presiden Iran untuk Urusan Sains dan Teknologi di kota Zhukovsky, tenggara Moskow, ibukota Rusia.

Rogozin kepada wartawan mengatakan, kerjasama nuklir antara Rusia dan Iran mengalami kemajuan.

Sementara dalam pertemuan Sattari dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia, dan Menteri Industri dan Perdagangan negara ini telah ditegaskan tentang perluasan kerjasama bilateral.

Delegasi tingkat tinggi Iran di bidang sains dan teknologi telah kembali dari Rusia pada Kamis sore.

Deputi Menlu Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional mengatakan, tugas semua dunia adalah memfasilitasi pemulangan para pengungsi ke negara-negara mereka sehingga mereka dapat berperan dalam pembangunan tanah airnya.

Sayid Abbas Araqchi, menyampaikan hal itu pada Ahad (30/8/2015) dalam pertemuannya dengan Pedro Comissario Afonso, Kepala Komite Eksekutif UNHCR di Tehran. Demikian dikutip kantor berita IRNA.

Afonso mengunjungi Tehran untuk melihat dari dekat tentang cara pemerintah Iran menangani para pengungsi Afghanistan.

Pada kesempatan itu, Araqchi menandaskan kebijakan prinsip Republik Islam Iran dalam masalah pengungsi adalah pemulangan sukarela mereka ke negara masing-masing.

“Kami percaya bahwa pengungsi Afghanistan dapat membuktikan keefektifan mereka dalam program rekonstruksi tanah airnya berdasarkan pengalaman dan keahlian yang mereka peroleh selama di Iran," tambahnya.

Menurut Araqchi, satu-satunya jalan kesuksesan Afghanistan adalah merekonstruksi negara itu. Pembangunan Afghanistan akan menghapus celah untuk kegiatan-kegiatan teroris seperti yang dilakukan oleh Taliban, Al Qaeda dan ISIS.

Dia menambahkan, Iran telah menampung pengungsi dari negara-negara regional khususnya Afghanistan selama tiga dekade terakhir.

“Meski Republik Islam menghadapi masalah akibat perang dan sanksi yang tidak adil, tapi negara ini tetap menerima kehadiran jutaan pengungsi dari berbagai negara,” tegasnya.

Sementara itu, kepala Komite Eksekutif UNHCR memuji sikap ramah Iran kepada pengungsi Afghanistan selama lebih dari tiga dekade. Menurutnya, langkah Iran dalam membantu dan melindungi pengungsi Afghanistan dapat menjadi sebuah contoh nyata bagi masyarakat internasional.

Afonso mengatakan, UNHCR akan menggelar pertemuan pada bulan Oktober di Jenewa untuk membahas kondisi pengungsi Afghanistan dan mencari solusi berkelanjutan bagi pemulangan mereka ke negaranya.

Dia juga meminta Iran untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan Jenewa.

Presiden Republik Islam Iran, mengatakan sama sekali tidak ada penghalang untuk perluasan hubungan Iran dan Singapura.

Menurut laporan situs Presiden Iran, Hassan Rouhani pada Ahad (30/8/2015) pagi, menerima Duta baru Singapura di Tehran, Ong Keng Yong, dan menekankan pentingnya perluasan hubungan bilateral di semua bidang, termasuk kegiatan perbankan dan kerjasama pariwisata.

Dia menyatakan harapan bahwa kemudahan yang lebih besar di masa mendatang bisa tercipta untuk kunjungan rakyat Iran dan Singapura.

“Iran siap untuk meningkatkan hubungannya dengan Singapura di berbagai bidang, termasuk sektor energi, pertukaran sains dan teknologi serta kerjasama budaya,” tegas Rouhani.

Dia juga menyatakan pentingnya interaksi dan peningkatan kemitraan para pelaku usaha, perusahaan dan sektor swasta kedua negara sejalan dengan perluasan tingkat hubungan bisnis dan ekonomi Iran-Singapura.

Pada kesempatan itu, Ong Keng Yong menyerahkan Surat Kepercayaan Duta Besar kepada Presiden Iran.

Dia mengatakan, Iran sebagai sebuah peradaban besar sudah dikenal luas oleh rakyat Singapura dan pemerintah menyerukan perluasan hubungan serta peningkatan volumen perdagangan dan ekonomi dengan Iran.