Menteri Informasi Pakistan mengabarkan terciptanya perdamian dan rekonstruksi di kota Karachi serta dimulainya pengembangan usaha dan bisnis di kota ini.

Pervez Rashid mengungkapkan hal itu dalam wawancara dengan wartawan, Jumat (31/7) seperti dilansir situs berita Dawn.

Ia mengatakan, semua partai setuju bahwa tidak ada kejahatan yang berhubungan dengan salah satu kelompok yang akan luput dari operasi tertaget di kota Karachi.

Sejak dimulainya operasi pasukan khusus Pakistan di Sind pada September 2013, 364 pelaku kejahatan tewas dan lebih dari 200 lainnya ditangkap.

Sejak saat itu pula, militer Pakistan telah menjalankan 5.795 operasi di Sind dan menyita 7.312 pucuk senjata.

Kota Karachi sebagai pusat ekonomi Pakistan, telah menjadi ajang bentrokan di antara kelompok-kelompok bersenjata yang bersaing.

Presiden Turki mengatakan bahwa negaranya berminat untuk bergabung dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara, ASEAN.

Seperti dilansir kantor berita Trend, Recep Tayyip Erdogan dalam kunjungannya ke Republik Indonesia pada Jumat (31/7) menegaskan pentingnya ASEAN dan mengabarkan keinginan Ankara untuk bergabung dalam perhimpunan ini.

Presiden Turki dalam kunjungannya ke Cina pada tanggal 30 Juli, juga mengungkapkan minat Ankara untuk menjadi anggota penuh Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO).

Erdogan mengatakan, SCO memiliki arti khusus bagi Turki, dan setelah India dan Pakistan memutuskan untuk bergabung dengan SCO, maka Turki juga akan bergabung dalam organisasi ini.

ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Organisai ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand.

Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN memulai pertemuan mereka di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (1/8) untuk membahas beberapa isu penting.
Pertemuan yang berlangsung selama 1-6 Agustus 2015 ini, akan membahas isu krusial seperti sengketa Laut China Selatan, isu radikalisme dan rencana Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN.

Selain itu, para menteri luar negeri ASEAN turut mendiskusikan perkembangan dari pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Mereka juga akan bertukar pendapat dan pandangan tentang kawasan regional ASEAN.

Tidak lupa, hubungan ASEAN dengan negara-negara lain juga turut menjadi perhatian.

Secara khusus, para Menlu ASEAN ini akan melakukan pertemuan secara khusus dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Pertemuan akan berlangsung pada 4 Agustus 2015 mendatang.

Di sela-sela pertemuan tingkat Menteri ASEAN, Menlu Retno Marsudi akan melakukan pertemuan bilateral  dengan 12 negara sahabat. Pertemuan di antaranya dilakukan bersama Amerika Serikat (AS), Rusia, Tiongkok, Jepang dan Uni Eropa.

Seorang warga Palestina gugur syahid setelah ditembak pasukan rezim Zionis Israel di Jalur Gaza.

Menurut laporan jaringan televisi al-Quds, Sabtu (1/8), Mohammed al-Masri gugur syahid setelah ditembak oleh aparat keamanan Israel di utara distrik Beit Lahia, Gaza.

Sementara itu, puluhan warga Palestina di desa Beit Amr, utara kota al-Khalil di Tepi Barat, juga terluka setelah pasukan rezim Zionis menembaki mereka dengan peluru tajam dan peluru karet.

Di sisi lain, para pemukim distrik Zionis menyerbu berbagai lahan Palestina di selatan Nablus, Tepi Barat dan membakar tanaman di lahan-lahan itu.

Kelompok-kelompok nasional dan Islam Palestina di Jenin mengungkapkan solidaritas dan empati mereka kepada keluarga Ali Saad Dawabsha, balita Palestina yang gugur syahid akibat rumahnya dibakar oleh para pemukim Zionis.

Mereka menyerukan unjuk rasa luas atas kekejian mengerikan Zionis.

Sebelumnya, warga Zionis ekstrim pada Jumat subuh, menyerang desa Duma di dekat Nablus dan membakar rumah-rumah penduduk Palestina.

Menurut keterangan Ghassan Daghlas, seorang pejabat lokal di Duma, Ali Saad gugur syahid karena luka bakar parah di sekujur tubuhnya.

Selain Ali Saad, empat orang lainnya termasuk kakaknya, juga menderita luka bakar serius akibat insiden pembakaran itu.

Boikot sidang parlemen Kamboja oleh partai oposisi negara ini ternyata juga tidak mampu mencegah peratifikasian draf usulan pemerintah di lembaha legislatif ini.

Akhirnya meski banyak penentangan di dalam negeri dan internasional, pemerintah Kamboja sepakat, dengan bersandar pada suara mayoritas di parlemen yang mereka miliki, menggolkan undang-undang terkait organisasi dan lembaga non pemerintah (NGO) di parlemen negara ini.

Draf undang-undang terkait aktivitas lembaga kemasyarakatan di Kamboja awal Juli diratifikasi pemerintah, namun draf ini membutuhkan persetujuan parlemen untuk dilaksakanan.

68 anggota partai berkuasa termausk Hun Sen, pemimpin partai in sekaligus perdana menteri Kamboja, ketika memberikan suara setuju atas draf tersebut, sekitar 55 anggota partai oposisi Partai Penyelamat Nasional memboikot sidang parlemen hari Senin sebagai bentuk protes atas langkah pemerintah.

Partai oposisi di statemennya yang dirilis hari Senin meminta parlemen mencegah diratifikasinya draf undang-undang usulan pemerintah yang membatasi aktivitas lembaga masyarakat dan organisasi non pemerintah (NGO). Namun ternyata seruan mereka tidak diperhatikan dan akhirnya draf usulan pemerintah diratifikasi parlemen.

Hun Sen, perdana menteri Kamboja menyebut draf terbaru pemerintah terkait organisasi non pemerintah sebagai jaminan atas kepentingan rakyat dan hak anggota organisasi itu sendiri. Ia meyakini bahwa transparansi aktivitas organisasi non pemerintah akan menjamin hak-hak anggotanya, namun kubu anti undang-undang baru menyebutnya membatasi aktivitas organisasi ini dan mereka memprotes undang-undang tersebut.

Kubu anti draf tersebut, menilai sejumlah butirnya bertentangan dengan kebebasan aktivitas organisasi non pemerintah. Berdasarkan draf undang-undang terbaru usulan pemerintah, organisasi non pemerintah untuk selanjutnya harus mendaftarkan kewarganegarannya di Kamboja dan setiap tahun harus memberikan laporan terkait aktivitas serta kondisi finansialnya kepada pemerintah.

Di Kamboja, negara di era pemerintahan Khmer Merah terjadi beragam kejahatan terhadap warga dan hampir dua juta warga negara ini dibantai karena menentang pemerintah, terdapat ribuan organisasi non pemerintah dan organisasi swadaya masyarakat. Organisasi tersebut selain membela hak-hak warga negara ini, juga membela hak seluruh rakyat di negara Asia Tenggara.

Oleh karena itu, ada sensitivitas tersendiri atas aktivitas organisasi non pemerintah yang menurut data statistik pemerintah mencapai 5000-an. Bahkan sebagian negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkritik langkah pemerintah Kamboja dan memperingatakan pembatasan aktivitas organisasi non pemerintah di negara ini.

Perdana Menteri Hun Sen, mengingat penentangan luas di dalam negeri dan internasional, tidak mampu mengontrol aktivitas organisasi non pemerintah sesuai yang diinginkannya melalui peratifikasian undang-undang baru. Karena perilisan undang-undang ini di parlemen Kamboja, mengingat absennya kubu oposisi terbesar, dapat memicu tensi politik di negara ini.

Partai Rakyat Kamboja yang diketuai oleh Hun Sen pada pemilu parlemen 28 Juli 2013 untuk keempat kalinya berhasil meraih kursi mayoritas di parlemen. Sebelumnya partai berkuasa ini juga sempat dituding kubu oposisi melakukan kecurangan di hasil pemilu. Hal ini ditandai dengan protes luas partai oposisi pimpinan Sam Rainsy yang membuat kondisi dalam negeri kacau.

Meski aksi demo ini sedikit redam setelah dicapai kesepakatan antara dua partai berkuasa dan oposisi terkait pemilu mendatang, namun protes terhadap pemerintah terkait peratifikasian sejumlah undang-undang di parlemen masih terus berlanjut. Padahal negara miskin di Asia Tenggara ini membutuhkan ketenangan dan stabilitas untuk mencapai kemajuan dan pembangunan.

Wakil Menteri Pertahanan Rusia Anatoly Antonov menyebut uji coba bom nuklir B61-12 oleh Amerika Serikat sebagai aksi provokatif dan tindakan tidak bertanggung jawab.

Antonov pada Senin (13/7/2015) mengatakan, bom nuklir B61-12 telah diuji di Gurun Nevada pada 1 Juli 2015. Bom ini memiliki tujuan ganda, di mana dapat menjadi unsur senjata ofensif strategis ketika dibawa oleh pesawat pembom berat dan menjadi elemen senjata nuklir non-strategis ketika diangkut oleh pesawat taktis.

“Bom nuklir baru ditembakkan oleh jet tempur pembom F-15 dan dengan memperhatikan fenomena itu, maka ada kemungkinan bahwa tes tersebut dilakukan untuk menguji penggunaan bom nuklir B61-12 oleh pesawat pembom NATO yang ditempatkan di negara-negara Eropa,” ucap Antonov.

Menurutnya, uji coba bom nuklir baru oleh AS merupakan sebuah tindakan tidak bertanggung jawab dan membawa pesan yang berbahaya. Dia menegaskan bahwa langkah itu bertentangan dengan klaim Washington terkait perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Rusia sebelum ini juga mengkritik keras berlanjutnya penempatan senjata nuklir AS di wilayah Eropa. Menurut para pejabat Moskow, meski adanya langkah-langkah internasional untuk memangkas arsenal nuklir khususnya NPT – yang diratifikasi untuk mengurangi dan pada akhirnya memusnahkan persenjataan nuklir – AS tetap bertekad untuk mempertahankan senjata nuklirnya.

Sejalan dengan itu, AS sebagian dari senjata nuklir taktisnya yang mencakup 200 bom nuklir B61 disebarkan di lima negara Eropa anggota NATO yakni, Belgia, Belanda, Jerman, Italia, dan Turki. Washington juga terus mempertahankan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya di Eropa. Bom-bom tersebut akan dirubah menjadi bom nuklir pintar dengan anggaran 11 miliar dolar.

Keberadaan bom nuklir taktis AS dalam jumlah besar di Eropa sampai sekarang masih mengundang perdebatan di tengah negara-negara yang menjadi tuan rumah senjata pemusnah massal itu. Selama dua dekade lalu, banyak pihak di Eropa mengira bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin, AS akan mengeluarkan persenjataan nuklirnya dari benua itu. Namun, Washington justru memilih mempertahankan arsenal nuklir taktisnya di Eropa dan mengalokasikan dana besar untuk program peremajaan.

Dalam KTT NATO di Chicago pada Mei 2012, para pemimpin aliansi militer Barat menyetujui program AS untuk memodernisasi dan menjaga keberadaan bom nuklir di Eropa. Negara-negara anggota NATO dalam pertemuan itu menegaskan, senjata nuklir harus menjadi bagian penting dari kebijakan pertahanan NATO dan fungsi semua senjata itu harus dipertahankan.

Program Misi Nuklir Bersama NATO memungkinkan negara-negara yang tidak memiliki persenjataan jenis ini untuk menampung senjata nuklir dari mereka.

AS dengan dalih menjaga keamanan Eropa sebenarnya ingin memantau dan mengancam Rusia dan rival-rival lainnya. Oleh karena itu, AS bersikeras untuk mempertahankan arsenal bom nuklir B61 di benua Eropa. Jelas bahwa berlanjutnya kebijakan seperti ini secara alamiah mengundang reaksi dari Rusia.

Rusia dalam beberapa tahun ini mengambil tindakan balasan dengan menempatkan rudal balistik nuklirnya di wilayah Kaliningrad, yang berbatasan dengan Polandia.

Menteri Luar Negeri Austria mengatakan, jelas bahwa aktivitas ekonomi dan perdagangan antara Austria dan Republik Islam Iran akan diperluas setelah kesepakatan nuklir.

Sebastian Kurz mengatakan hal itu dalam wawancara dengan wartawan Mehr di Wina, Selasa (14/7).

Ia menambahkan, Austria sangat tertarik untuk memperluas hubungan bilateral dengan Iran di semua bidang, dan sebagaimana sebelumnya telah diumumkan kesiapannya, negara ini sangat berminat untuk memperkuat hubungan tersebut.

Berdasarkan isi kesimpulan perundingan antara Tehran dan Kelompok 5+1, kata Kurz, sanksi-sanksi ekonomi dan keuangan terhadap Iran akan dicabut, dan secara khusus akan memberikan kondisi yang lebih baik untuk pengembangan hubungan ekonomi, di mana Wina akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkannya.

Sementara dalam wawancara dengan kantor berita Austria, Kurz mengucapkan selamat kepada delegasi-delegasi perunding atas berakhirnya negosiasi nuklir di Wina.

Menlu Austria menilai kesimpulan perundingan nuklir Iran di Wina pada Selasa, 14 Juli sebagai sebuah peluang besar untuk perdamaian, stabilitas dan keamanan di Timur Tengah dan dunia.

Pasukan India dan Pakistan kembali terlibat kontak senjata dan serangan mortir di wilayah perbatasan kedua negara.

Seperti dilansir situs berita Dawn, juru bicara pasukan keamanan negara bagian Punjab Pakistan menuding pasukan India melanggar gencatan senjata di wilayah Sialkot, Punjab, Rabu (15/7) pagi.

Menurutnya, pasukan Pakistan juga membalas serangan mortir dari pasukan India.

Bentrokan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran di antara penduduk setempat, namun belum ada laporan mengenai kemungkinan kerugian atau jatuhnya korban dalam insiden tersebut.

Bentrokan antara pasukan perbatasan Pakistan dan India meningkat dalam beberapa hari terakhir. Padahal kedua negara telah komitmen kepada gencatan senjata yang disepakati pada Desember 2014.

Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan, kesepakatan nuklir dengan Iran akan dapat membantu perang melawan kelompok teroris Takfiri ISIS.

Sergei Lavrov mengungkapkan hal itu dalam pernyataannya, Selasa (14/7) petang yang dimuat di situs Kemlu Rusia, seperti dilansir AFP.

Lavrov menambahkan, kesepakatan nuklir dengan Iran membuka jalan untuk menciptakan koalisi internasional guna memerangi teroris ISIS dan kelompok-kelompok teroris lainnya.

Menurutnya, kesepakatan nuklir Iran juga akan berdampak positif dalam menyelesaikan berbagai krisis regional.

"Sekarang terbuka banyak peluang untuk kerjasama antara Rusia dan Iran di sektor teknologi pertahanan, "pungkasnya.

Iran dan Kelompok 5+1 (Rusia, Cina, Inggris, Perancis, Amerika Serikat ditambah Jerman) telah mencapai kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) untuk menyelesaikan isu nuklir damai Tehran dan pencabutan sanksi terkait agenda nuklir ini pada Selasa, 14 Juli 2015.

Koran Jerusalem Post mengancam Amerika Serikat akan menguak dukungan negara itu terhadap kelompok teroris Takfiri ISIS. 

Koran terbitan Israel itu menulis, “Jika Amerika Serikat menyetujui kesepakatan nuklir dengan Iran, maka dokumen-dokumen terkait dukungan AS terhadap ISIS akan dikuak.”

Menyinggung rekaman video yang bocor dari laptop Senator Amerika Serikat, John McCain, soal pembuatan video penyembelihan korban ISIS dalam studio indoor, Jerusalem Post menulis, “Jika keotentikan video itu terbukti, maka dunia akan mengecam Amerika Serikat dan sistem yang berkuasa atasnya.”

Para analis politik menyatakan bahwa dengan menggunakan ancaman pengungkapan dukungan Amerika Serikat dan anggota Senat negara itu terhadap kelompok teroris Takfiri ISIS di Timur Tengah dan dunia, Israel berusaha mendesak pemerintah dan Kongres AS untuk mengurungkan persetujuan atas kesepakatan nuklir dengan Iran.