Petinggi wilayah otonomi Kurdistan Irak kembali menunjukkan kelemahan mereka dalam mengenali posisi dan kondisi dengan sikapnya terkait friksi minyak dengan pemerintah Baghdad.
Irak tengah mencicipi kondisi paling buruk selama 15 tahun terakhir. Kondisi Irak saat ini bahkan lebih parah dari agresi Amerika Serikat terhadap negara ini di tahun 2003. Sementara itu, serangan terorganisir kelompok teroris Takfiri ISIS ke negara ini telah mengancam secara serius keutuhan wilayah Irak. Warga tak berdosa Irak khususnya perempuan dan anak-anak menjadi sasaran kekejaman ISIS dan setiap harinya berbagai berita kejahatan baru kelompok Takfiri terhadap perempuan, gadis dan anak-anak Irak santer terdengar.
Perempuan dan anak gadis Irak secara kejam menjadi sasaran perkosaan massal kelompok teroris ISIS dan mereka juga dinikahi secara paksa. Anak-anak, gadis dan perempuan Irak dari beragam usia diklasifikasi oleh ISIS dan kemudian dijual. Setiap harinya puluhan orang tewas atau terluka di tangan ISIS dan setiap bulannya angka kematian mencapai lebih dari seribu orang. Ribuan warga lainnya mengungsi ke gunung dan wilayah lain di negara ini karena dilanda ketakutan akan kekejaman ISIS. Dan kini mereka bergelut dengan kematian. Di antara mereka ini terdapat juga warga Kurdi Irak.
Dalam kondisi seperti ini, petinggi Kurdistan Irak kembali terlibat dalam senketa minyak dengan pemerintah pusat. Ashti Hawrami, ketua departemen sumber daya alam Kurdistan baru-baru ini mengkonfirmasikan ekspor minyak sebesar 300 ribu barel perhari melalui pelabuhan Ceyhan di Turki. Ia mengatakan, dengan peningkatan produksi di tiga ladang minyak lain, ekspor minyak mentah wilayah Kurdistan di bulan Januari dan Februari mendatang akan bertambah menjadi 500 ribu barel perhari.
Langkah ini ditemput petinggi Kurdistan ketika Baghdad menilai penjualan minyak kawasan ini ilegal dan mengancam akan mengadukan negara atau perusahaan yang membeli minyak dari wilayah Kurdistan. Wilayah otonomi Kurdistan di saat terus menabuh genderang pertikaian dengan pemerintah pusat terkait minyak, padahal Kurdi baru saja mendapat penghormatan besar dalam pemerintahan baru Irak dan mereka diberi posisi penting dalam kabinet.
Sejatinya, wilayah Kurdistan kini terbuka kedoknya bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan Nouri al-Maliki, mantan perdana menteri Irak, namun mereka pada dasarnya tidak setuju berada di bawah naungan negara ini. Kurdistan lebih condong untuk lepas dari Baghdad ketimbang kesamaan visi dalam negeri.
Masoud Barzani, pemimpin Kurdistan ketika serangan ISIS ke Irak meletus di bulan Juni 2014 lalu dengan berani melakukan transaksi kemerdekaan wilayahnya dari Baghdad dan diberlakukannya referendum. Namun upayanya tersebut terhenti seiring dengan lemahnya pasukan Peshmerga dalam membela wilayahnya dari serangan ISIS.
 
Menilik perilaku petinggi Kurdistan dapat dipahami bahwa mayoritas mereka khususnya pemimpin wilayah ini menderita kelemahan dalam memprediksi kondisi dan posisi. Angan-angan untuk berpisah dari Irak yang berada di benak mereka telah membuat mata mereka tertutup atas realita pahit yang saat ini melanda Irak.
