Hubungan Rusia dan Amerika Serikat khususnya pasca krisis Ukraina tahun 2014 senantiasa diwarnai dengan peningkatan friksi dan tensi. Pendekatan Washington terhadap Moskow sekedar bertumpu pada permusuhan yang terus meningkat dan penerapan represi total. Langkah anti Rusia Amerika selama beberapa bulan terakhir menemukan dimensi baru.
Washington bukan saja terlibat konfrontasi langsung dengan Moskow dalam bentuk penerapan beragam sanksi, bahkan dengan dalih tak langsung seperti hubungan Rusia dengan negara-negara anti hegemoni AS, juga aktif menerapkan tekanan terhadap Moskow.
Contoh terbaru perilaku pemerintah Trump adalah sanksi terhadap perusahaan minyak raksasa Rusia, Rosneft dengan dalih memiliki hubungan dengan Venezuela. Amerika sebagai rival utama Rusia di suplai energi Eropa sebelumnya juga telah menjatuhkan sanksi kepada Rosneft terkait isu Ukraina dan menekan negara-negara Eropa untuk menghentikan impor minyak serta gas dari Rusia.
Amerika dengan beragam alasan termasuk krisis Ukraina sejak lama menjatuhkan berbagai sanksi dan masih tetap menekankan dilanjutkannya proses ini. Langkah terbaru Amerika di bidang ini adalah kebijakan Departemen Keuangan AS akhir Januari 2020 yang menyatakan, Amerika Serikat bersiap menerapkan sanksi baru kepada Rusia terkait aneksasi Crimea dan mensanksi delapan individu serta sebuah perusahaan kereta api di Moskow.
Amerika menjatuhkan beragam sanksi kepada Rusia di di tahun 2014 sebagai respon atas aneksasi Crimea. Departemen Keuangan Amerika di statemennya menyatakan, pejabat yang sanksi mencakup Perdana Menteri Crimea, Yury Gotsanyuk pasca pemilu 2019 dan enam orang lainnya.
Berdasarkan pernyataan Departemen Keuangan AS, nama-nama individu ini juga dimasukkan ke list hitam oleh Kanada. Sanksi ini diambil menyusul langkah Uni Eropa yang mensanksi individu ini termasuk Gostanyuk. Selain itu, perusahaan kereta api Grand Service Express yang berpusat di Moskow dan juga aktif di Crimea serta Alexander Ganov, CEO Grand Service Express juga dikenai sanksi.
Berdasarkan sanksi AS, aset individu-individu ini dan perusahaan tersebut dibekukan serta warga Amerika dan perusahaan negara ini tidak diijinkan berhubungan dengan individu serta perusahaan yang disanksi ini.
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, menteri keuangan AS di statemennya menyatakan, "Langkah Kemenkeu diambil melalui koordinasi penuh dengan sekutu dan mitra internasional kami serta serta refleksi kembali dukungan kami untuk menghidupkan proses politik, demokratis, bebas dan adil di Crimea."
Meski demikian pemerintah Trump saat ini tetap melapaui batasan ini dan tengah aktif mensanksi lembaga atau perusahaan Rusia dengan dalih memiliki hubungan dengan negara-negara ketiga yang menentang hegemoni Washington. Contoh terbaru kasus ini adalah sanksi salah satu anak perusahaan minyak pemerintah Rusia, yakni Rosneft oleh Kemenkeu Amerika dengan alasan melewati sanksi AS terhadap Venezuela.
Kemenkeu AS pada 18 Februari 2020 menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Rosneft Trading S.A. dan Deputi perusahaan Rosneft, Didier Casimiro. Menurut pengumuman Kemenkeu AS, untuk selanjutnya setiap individu dan perusahaan yang melakukan transaksi keuangan dan finansial dengan perusahaan ini akan diancam dengan sanksi.
Pemerintah Amerika mengklaim bahwa perusahaan Rosneft sebagai pelaku utama yang melewati represi Amerika terhadap pemerintah Venezuela. Seorang petinggi Amerika saat menjustifikasi sanksi perusahaan Rosneft mengatakan, "Ini sebuah respon atas peran sentral yang terus meningkat perusahaan Rosneft terkait hubungan dengan Venezuela." Menurut klaimnya perusahaan Rusia ini masih melanjutkan impor minyak dari Venezuela dan secara aktif menjauhkan sanksi Amerika.
Sanksi terhadap perusahaan Rosneft dilakukan atas permintaan Presiden AS Donald Trump. Pemerintah Amerika sejak lama menjatuhkan sanksi untuk menggulingkan Presiden resmi Venezuela, Nicolas Maduro, serta menekan negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Caracas seperti Rusia dan Kuba.
Pada saat yang sama, Amerika Serikat mengintimidasi negara-negara yang berencana menggalang hubungan serta perdagangan dan kesepakatan senjata dengan Rusia dengan dalih undang-undang CATSA. Amerika Serikat bahkan mendorong Meksiko, yang juga merupakan salah satu mitra terdekatnya. Wakil Menteri Luar Negeri AS Hugo Rodriguez mengatakan pada pertengahan Februari 2020 bahwa negara itu akan diboikot jika tentara Meksiko dilengkapi dengan helikopter Rusia. Tentara Meksiko sekarang dilengkapi dengan armada helikopter MI-7 buatan Rusia, dan mengingat Meksiko puas dengan helikopter ini, negara tetangga Amerika ini berencana untuk membeli lebih banyak dari mereka.
Berlanjutnya aksi-aksi penjatuhan sanksi Amerika menuai respon keras dari Moskow. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyatakan bahwa seluruh negara dunia tidak boleh acuh tak acuh atau netral terhadap sanksi Amerika, tapi mereka harus menolaknya dan melawan pendekatan sanksi Washington.
Rusia meyakini bahwa berbagai negara harus mengambil sikap satu untuk melawan aksi sanksi Amerika. Menurut perspektif Moskow, Washington tidak memiilki sarana lain kecuali represi sanksi kepada negara-negara independen dan ini anggapan salah bahwa Amerika hanya memanfaatkan sanksi kepada sejumlah negara.
Zakharova meyakini bahwa ini sebuah pendekatan keliru ketika elit politik negara lain berpikir jika masalah sanksi ini tidak akan melilit mereka, karena di sejarah contoh beragam dari kasus ini tidak sedikit. Sepertinya penyikapan seluruh negara sangat penting terhadap Amerika karena menggunakan sanksi sepihak dan penerapannya termasuk terhadap Rusia dan puluhan negara lain tanpa ijin Dewan Keamanan PBB sehingga Washington terpaksa akan merevisi masalah ini.
Salah satu dimensi penting represi terbaru Washington kepada Moskow adalah upaya berkesinambungan AS untuk melemahkan ekonomi Rusia dengan membatasi ekspor gas negara ini ke Eropa. Rusia tercatat sebagai eksportir terpenting gas ke negara-negara Uni Eropa. Meski ada penurunan ekspor gas Rusia sejak tahun 2014, negara ini masih menjadi penyuplai terbesar gas Uni Eropa di paruh pertama tahun 2019.
Jerman sangat bergantung kepada Rusia untuk impor gas alam dan sekitar seperempat dari gas alam yang dibutuhkannya dari Rusai disuplai melalui pipa gas Nord Stream-1. Rusia meski ada sanksi Amerika terhadap kontrak gasnya, berencana menyelesaikan proyak pipa gas baru bawah air Nord Stream-2 yang mengirim gas Rusia melalui laut Baltik ke Jerman yang kini tinggal 150 km di tahun 2020.
Proyek pipa gas Nord Stream-2 menjadi pusat tensi geopolitik AS dan Rusia. Meski ada dukungan sejumlah negara Eropa seperti Ukraina dan Polandia terhadap kebijakan anti Rusia Washington, namun negara-negara penting Uni Eropa seperti Jerman dan Austria menghendaki peningkatan ekspor gas Rusia ke Eropa.
Simbol friksi ini yang menjadi konflik Rusia dan Eropa dengan Amerika adalah isu penyelesaian dan pengoperasian jalur pipa Nord Stream-2 yang dijadwalkan setiap tahun 55 miliar meter kubik gas Rusia diekspor ke Jerman melalui Laut Baltik. Perusahaan Gazprom Rusia bersama konsorsium yang terdiri dari perusahaan Perancis, Austria, Belanda, Inggris dan Jerman, yakni perusahaan-perusahaan energi Engie, OMV, Shell, Uniper dan Wintershall bertanggung jawab atas pembangunan proyek pipa gas ini. Perusahaan diproyek Nord Stream-2 hingga Mei 2019 telah menginvestasikan lebih dari 6,3 miliar dolar di proyek ini.
Kian meluasnya hubungan energi Rusia dan Eropa menuai respon negatif dari Amerika Serikat. Washington memperingatkan bahwa pengoperasian pipa gas ini akan membuat Eropa semakin tergantung kepada energi Rusia. Oleh karena itu, baru-baru ini, dengan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Eropa yang terlibat dengan proyek ini, secara praktis Amerika memulai langkahnyauntuk mencegah penyelesaian proyek Nord Stream-2.
Amerika Serikat dengan mensabotase masalah ini dan menurunkan ekspor gas Rusia ke Eropa berencana meningkatkan penjualan gas cairnya di pasar energi Eropa. Padahal harga gas alam Rusia lebih murah bagi Eropa membuat rencana Washington semakin sulit.
Meski demikian Washington untuk mencegah penyelesaian pipa gas Nord Stream-2 memanfaatkan beragam sarana dan metode. Dalam koridor ini, pemerintah Donald Trump di undang-undang bujet pertahanan 2020 mencantumkan sanksi terhadap pipa gas yang tengah dibangun Rusia di Eropa termasuk pipa gas Nord Stream-2.
Trump mengkritik Jerman karena memberi miliaran dolar kepada Rusia untuk gas dan juga memanfaatkan dukungan Amerika. Ia pada 20 Desember menandatangani bujet pertahanan Amerika tahun 2020 di mana di dalamnya dicantumkan sanksi kepada perusahaan yang berpartisipasi di proyek Nord Stream-2.
Deplu Amerika Serikat pada 27 Desember 2019 memperingatkan perusahaan dan kontraktor yang aktif di proyek pipa gas Nord Stream-2 jika tidak segera menghentikan aktivitasnya di proyek ini, maka mereka akan menjadi target sanksi Washington.
Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov saat merespon masalah ini menyatakan, sanksi Amerika terhadap proyek pipa gas Nord Stream-2 melanggar hukum internasional dan contoh dari persaingan tak sehat. Amerika memanfaatkan sanksi untuk meningkatkan represi kepada Eropa dan mencegah tuntasnya proyek ini. Sejatinya Washington sejak lama memanfaatkan sanksi sebagai sarana tekanan langsung dan tidak langsung terhadap berbagai negara.
Kini sanksi tersebut mulai melilit Eropa. Sementara itu, pemerintah Jerman menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan suplai gas dari Amerika Serikat dan memperingatkan jika Washington tidak mengakhiri ulahnya untuk mencegah penyelesaian proyek gas Nord Stream-2, maka Berlin akan memberlakukan sanksi balasan.
Sikap terakhir Amerika di kasus ini adalah Menteri Energi AS, Dan Brouillette dalam sebuah statemennya mengungkapkan, "Saya yakin Rusia tidak akan mampu merampungkan proyek pipa gas Nord Stream-2 dan Washington akan melanjutkan penentangannya terhadap proyek ini."
Terkait upaya Rusia untuk menerobos sanksi AS terhadap proyek pipa gas Nord Stream-2 dan menyelesaikannya sendiri, Brouillette mengatakan, "Mereka tidak mampu dan klaim ini tertolak bahwa proyek ini akan diselesaikan oleh Gazprom dengan sedikit keterlambatan."
Menteri energi AS dalam wawancaranya di sela-sela Konferensi Keamanan Munich mengatakan, "Ini akan menjadi keterlambatan yang sangat panjang, karena Rusia tidak memiliki teknologi untuk menyelesaikan proyek ini dan jika Moskow menyelesaikan sendiri proyek ini, kita tunggu saja apa yang akan mereka lakukan. Namun Saya tidak berpikir jika ini sangat sederhana di mana mereka mengatakan kami menyelesaikan sendiri proyek ini."
Bagaimanapun Amerika memutuskan untuk mengalokasikan dana besar-besaran untuk menggagalkan proyek Nord Stream-2. Washington berencana menyuntikkan dana satu miliar Euro kepada negara-negara Eropa timur dan tengah yang menurut anggapannya sebagai dukungan atas independensi energi Eropa terhadap Rusia dan melawan proyek Nord Stream-2.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat berbicara di Konferensi Keamanan Munich seraya mengumumkan bantuan finansial di sektor energi Eropa Timur menekankan bahwa tujuan AS adalah menyebarkan investasi sektor swasta di bidang energi. Menurutnya inisiatif Amerika ini termasuk hal-hal yang harus didukung di kerja sama ekonomi.
