Seorang perwira militer Amerika Serikat dan dua tentara mereka tewas dalam serangan roket di Pangkalan Ain al-Assad di Provinsi Anbar, Irak pada Rabu lalu (3 Maret 2021). Pemerintah AS berjanji akan menanggapi serangan itu dengan tegas tanpa tergesa-gesa.
Ini bukan pertama kalinya pangkalan AS di Irak menjadi sasaran serangan rudal. Kedutaan Besar AS dan pangkalan militernya berulang kali menjadi target serangan dalam setahun terakhir.
Aksi ini kemungkinan dipicu oleh beberapa hal, tetapi ada empat faktor utama yang melatari serangan tersebut.
Faktor pertama berkaitan dengan model pendekatan AS terhadap Irak. Militer AS berulang kali melanggar kedaulatan Irak dan membunuh sejumlah tentara Irak dan komandan pasukan perlawanan, puncaknya terjadi pada 3 Januari 2020.
Presiden AS waktu itu, Donald Trump secara langsung memerintahkan pembunuhan Komandan Pasukan Quds Iran Jenderal Qasem Soleimani dan Wakil Komandan Pasukan Hashd al-Shaabi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis pada 3 Januari 2020.
Setelah insiden tersebut, banyak analis dan bahkan para pejabat resmi dan politisi Amerika secara eksplisit menyatakan bahwa Irak tidak akan lagi aman bagi pasukan AS.
Selain itu, AS menggunakan wilayah Irak untuk menyerang pasukan perlawanan Irak atau Suriah. Sebagai contoh, jet-jet tempur AS menyerang posisi pasukan perlawanan di daerah Abu Kamal dan al-Qaem di perbatasan Suriah-Irak pada 26 Februari lalu. Serangan itu menyebabkan satu orang gugur dan empat lainnya terluka.
Faktor kedua berhubungan dengan model perilaku pemerintahan Mustafa al-Kadhimi di Irak. Ada dua kritikan terhadap pemerintah al-Kadhimi. Kritik pertama, resolusi parlemen Irak tentang pengusiran pasukan AS tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah al-Kadhimi.
Dampak serangan roket ke Ain al-Assad.
Al-Kadhimi mengkritik serangan terhadap pangkalan Ain al-Assad dan mengatakan, "Pasukan AS datang ke sini atas permintaan pemerintah Irak, tetapi pemerintahan ini melakukan dialog strategis dengan Washington yang menyebabkan penarikan 60 persen pasukan koalisi dari Irak. Ini terjadi dengan bahasa dialog, bukan dengan senjata."
Namun, pernyataan al-Kadhimi benar-benar membuat kelompok-kelompok yang menentang kehadiran pasukan AS di Irak terkejut.
Kritik lainnya adalah pemerintah al-Kadhimi gagal mengidentifikasi para pelaku penyerangan terhadap Kedutaan Besar AS dan pangkalan militer mereka di Irak. Pemerintah al-Kadhimi memandang serangan itu dari segi politik ketimbang aspek keamanan atau hukum. Dia hanya sebatas menuduh beberapa kelompok perlawanan atau menekankan kembali posisi pemerintah bahwa Baghdad tidak akan membiarkan Irak menjadi zona konflik bagi aktor asing.
"Tanggung jawab nasional dan moral kami kepada rakyat adalah bahwa tidak membiarkan logika senjata mendahului logika pemerintah," tegas al-Kadhimi pada Sabtu (5/3/2021).
Faktor ketiga, keberadaan berbagai kelompok bersenjata di Irak. Dalam dua dekade terakhir dan sebenarnya sejak invasi Amerika ke Irak tahun 2003, kebanyakan warga Irak telah mengangkat senjata. Mayoritas penduduk yang memiliki senjata tidak menggunakannya, tetapi sebagian besar menggunakannya dalam berbagai bentuk, termasuk membentuk kelompok bersenjata.
Ilustrasi pasukan Hashd al-Shaabi.
Dengan begitu, terbentuklah kelompok-kelompok bersenjata yang berada di luar kendali pemerintah, Organisasi Mobilisasi Rakyat (Hashd al-Shaabi), dan kelompok-kelompok identitas di Irak. Mereka punya kesamaan sikap dalam menentang AS dan melakukan serangan terhadap kedutaan atau pangkalan militer AS di Irak.
Faktor keempat, keberadaan kelompok bersenjata yang tidak mempedulikan isu kehadiran atau penarikan pasukan AS. Mereka berafiliasi dengan sebagian kelompok lokal atau negara asing yang berusaha memperkenalkan kubu perlawanan Irak atau Republik Islam Iran sebagai ancaman bagi keamanan Irak.
Dalam pandangan kelompok ini atau negara asing tadi, jalan terbaik untuk mencapai tujuan mereka adalah dengan menyerang kedutaan atau pangkalan militer AS di Irak, karena mengingat konflik nyata antara Iran dan AS atau antara kubu perlawanan Irak dan AS, maka sangat mudah untuk mengaitkan serangan tersebut atas nama Iran dan kubu perlawanan Irak.
Poin terakhir, terlepas dari siapa aktor dan pelaku serangan terhadap kedutaan atau pangkalan militer AS di Irak, dampak utama dari serangan tersebut adalah memperlemah posisi pemerintah di Irak, sebuah pemerintah yang masih goyah.
