Akhirnya kabinet Lebanon baru dibentuk dan pemerintah Lebanon memulai pekerjaannya yang menghadapi sejumlah tantangan.

Saad al-Hariri secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada 15 Juli, setelah membuat Lebanon dalam keadaan tidak pasti selama sekitar sembilan bulan. Sekitar 10 hari setelah pengunduran diri al-Hariri, mantan Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati secara resmi ditunjuk oleh Michel Aoun untuk membentuk pemerintahan.

Mikati terpilih sebagai Perdana Menteri Lebanon pada April 2005 dan menjabat untuk waktu yang singkat. Mikati menjadi Perdana Menteri Lebanon untuk kedua kalinya dari Juni 2011 hingga Februari 2014.

Selain itu, Najib Mikati terpilih menjadi anggota parlemen Lebanon pada 2009 sebagai wakil wilayah Tripoli. Sebelumnya, Mikati menjabat sebagai Menteri Transportasi dan Pekerjaan Umum dari tahun 1998 hingga 2004. Oleh karena itu, Najib Mikati tidak asing dengan masalah yang dihadapi negaranya saat ini, karena rekam jejaknya yang panjang di kancah politik Lebanon. Mengingat latar belakang ini, parlemen Lebanon memberikan suara mendukung kabinetnya dan menjadi Perdana Menteri Lebanon untuk ketiga kalinya dalam 16 tahun terakhir. 

Kabinet baru Mikati menghadapi sejumlah masalah antara lain: situasi ekonomi yang terpuruk, reformasi struktur keuangan dan perang melawan korupsi, menghadapi epidemi Corona, penyelenggaraan pemilihan parlemen, dan meluasnya protes dan ketidakpuasan terhadap ketidakefektifan layanan pemerintah.

Bank Dunia mengumumkan bahwa Lebanon berada dalam situasi ekonomi terburuk dalam 100 tahun. Selama 13 bulan terakhir, Lebanon menghadapi masalah serius seperti devaluasi tajam mata uang nasional, penghapusan subsidi untuk beberapa barang, meningkatnya kemiskinan, inflasi dan kekurangan bahan bakar.

Perdana Menteri Pemerintah Lebanon yang dijabat sementara oleh Hassan Diab, sebelumnya telah memperingatkan konsekuensi dari situasi ekonomi saat ini di Lebanon, dengan mengatakan bahwa negara itu berada di ambang kehancuran ekonomi.

"Tidak ada bahan bakar, tidak ada obat-obatan dan bank sentral tidak memiliki cadangan devisa, tetapi kami berharap proses keruntuhan akan berhenti dan Lebanon akan kembali makmur," kata Najib Mikati kepada parlemen Lebanon. 

Kabinet Mikati memulai kegiatannya dalam situasi ketika kapal bahan bakar dari Iran masuk ke Lebanon untuk mengurangi krisis bahan bakar di negaranya, bahkan menyebabkan nilai mata uang Lira mengalami penguatan sampai batas tertentu.

Mikati menempatkan reformasi struktur keuangan Lebanon sebagai salah satu tujuan pemerintahannya, yang menghadapi tantangan serius.

Di satu sisi, lembaga keuangan Lebanon berada di tangan mereka yang memiliki pengaruh signifikan pada struktur kekuasaan Lebanon dan tidak melihat reformasi keuangan sebagai kepentingan mereka. Di sisi lain, lembaga internasional, termasuk Dana Moneter Internasional, sedang mereformasi struktur ekonomi Lebanon. Mereka menekankan dan mengharapkan amandemen diubah sesuai versinya. Selain itu, negara ini menghadapi sanksi AS, yang berdampak signifikan terhadap memburuknya situasi ekonomi di Lebanon, bahkan dapat dimanfaatkan oleh oposan pemerintah Lebanon untuk menekan Mikati dan kabinetnya.

Tantangan besar lain yang dihadapi kabinet Mikati mengenai penanganan epidemi Corona yang berkembang di Lebanon. Korban tewas akibat virus Corona dengan jenis barunya, Delta di Lebanon mendekati 100 orang pada pertengahan Juli, tetapi kemudian meningkat 25 kali lipat dalam waktu kurang dari sebulan.

Penyebaran luas varian Delta Corona di Lebanon telah menyebabkan banyak pasien baru dirawat di rumah sakit. Kelanjutan dari tren ini, diperparah dengan kurangnya fasilitas rumah sakit dan obat-obatan, serta masalah pemadaman listrik, yang menyebabkan bencana kemanusiaan di negeri ini. Oleh karena itu, bagaimana menghadapi Corona menjadi salah satu tantangan utama kabinet baru Lebanon.

Tantangan keempat yang dihadapi kabinet baru Lebanon mengenai penyelenggaraan pemilu parlemen. Pemilu parlemen Lebanon terakhir diadakan pada Mei 2018, dan pemilihan berikutnya akan diadakan pada Mei 2022, yaitu sekitar 8 bulan lagi. Oleh karena itu, di satu sisi, Najib Mikati menjadi Perdana Menteri sementara, dan kabinetnya juga adalah kabinet sementara, Di sisi lain, masalah penyelenggaraan pemilihan parlemen akan menjadi tantangan serius, karena pada tahun 2018 pemilu parlemen Lebanon berlangsung diadakan setelah 5 tahun penundaan.

Perbedaan politik antara kelompok Lebanon dan masyarakat yang terpolarisasi menjadi penyebab keterlambatan penanganan masalah nasional Lebanon hingga saat ini. Oleh karena itu, Mikati mengemban tugas yang tidak mudah untuk menyelenggarakan pemilu parlemen berikutnya. Jika ia gagal menyelenggarakan pemilu, maka langkah ini akan mempengaruhi kegiatan pemerintahannya, karena kemungkinan penundaan pemilihan umum dapat menyebabkan peningkatan perbedaan politik, yang akan berdampak  besar terhadap pembentukan kabinet mendatang.

Intervensi asing juga merupakan salah satu tantangan utama kabinet baru Lebanon. Meskipun Lebanon negara kecil, tapi berpengaruh di kawasan Asia Barat, dan campur tangan aktor regional dan trans-regional dalam urusan internal negara itu tinggi dan jelas, terutama karena keberadaan Hizbullah dan perbatasan bersamanya dengan rezim Zionis. 

Analisis politik Lebanon, Johny Munir mengatakan, "Intervensi besar Amerika Serikat menjatuhkan sanksi untuk menekan Hizbullah, dan Caesar Act terhadap Suriah juga mempengaruhi ekonomi Lebanon. Faktor yang membuka jalan bagi pembentukan pemerintah Lebanon adalah kekalahan aturan Caesar dan kunjungan delegasi Lebanon ke Suriah yang berlangsung ketika Amerika tidak menyetujui kelanjutan hubungan antara Beirut dan Damaskus."

Selama periode perdana menteri Saad al-Hariri, pihak asing seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Arab Saudi menggunakan semua potensi mereka untuk membentuk pemerintahan tanpa Hizbullah, dan ini menjadi salah satu alasan utama kegagalan al-Hariri untuk membentuk pemerintahan.

Diharapkan pihak asing pada periode Mikati juga akan berusaha mencapai tujuannya melawan Hizbullah dan memberikan tekanan pada Mikati.

Berlanjutnya protes yang meluas dan ketidakpuasan terhadap inefisiensi sistem eksekutif Lebanon juga merupakan tantangan keenam yang dihadapi kabinet Najib Mikati. Tantangan tersebut  membuka jalan bagi pembentukan protes rakyat di Lebanon. Jika Mikati gagal menemukan solusi untuk menghadapi tantangan tersebut dan pengelolaannya, ada kemungkinan kebangkitan protes rakyat, yang mempengaruhi kinerja kabinet bisa berujung pada jatuhnya kabinet, seperti yang terjadi pada Hassan Diab dan kabinetnya.