Tekanan politik dari partai-partai besar Islamis Pakistan terhadap pemerintah negara itu untuk menarik diri dari "Dewan Perdamaian" (Board of Peace) yang digagas mantan Presiden AS Donald Trump terus meningkat.
Maulana Fazlur Rehman, pemimpin Jamiat Ulema-e-Islam (Fazl), dan Hafiz Naeemur Rehman, pemimpin Jamaat-e-Islami, sebagai dua partai Islamis utama Pakistan, dalam pertemuan bersama membahas perkembangan di Asia Barat, termasuk partisipasi Islamabad dalam dewan perdamaian tersebut.
Para pemimpin kedua partai besar Pakistan ini memperingatkan pemerintah akan konsekuensi terlibat dalam inisiatif yang mereka sebut sebagai "Dewan Perdamaian Trump". Mereka menilai inisiatif ini sebagai langkah menipu yang bertujuan untuk mengamankan kepentingan rezim Zionis (Israel) dan menindas bangsa Palestina. Mereka menegaskan tidak akan membiarkan Islamabad menjadi alat proksi kekuatan besar.
Dalam konferensi pers bersama di Islamabad, Fazlur Rehman dan Hafiz Naeemur Rehman menyatakan, "Kami memperingatkan pemerintah Pakistan untuk tidak terlibat dalam proses apa pun yang dikelola Trump. Jika tidak, kami akan terus menyatakan penolakan dalam bentuk pertemuan besar dan menggelar demonstrasi nasional."
Mereka menyoroti rencana pertemuan perdana dewan tersebut di Washington pekan ini yang dijadwalkan dihadiri Perdana Menteri Pakistan. "Pertanyaan kami adalah, apakah Pakistan berniat bergabung dengan Israel untuk menindas rakyat Palestina?" tegas mereka.
Penolakan ini terjadi di tengah meningkatnya kecaman dari berbagai partai dan anggota parlemen terkemuka Pakistan yang menyatakan keprihatinan serius atas agenda tersembunyi Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka menentang segala bentuk keterlibatan Islamabad dalam proses ini.
Penentangan partai-partai besar Pakistan terhadap keterlibatan negara itu dalam dewan perdamaian yang diusulkan Trump untuk Gaza terutama terkait dengan kombinasi kekhawatiran strategis, tekanan opini publik, dan pertimbangan politik domestik. Intensitas penolakan ini meningkat seiring rencana Perdana Menteri Pakistan menghadiri pertemuan di Washington pada 19 Februari.
Faktor pertama adalah ketidakpercayaan historis sebagian besar elite politik Pakistan terhadap peran Amerika Serikat dalam konflik Asia Barat. Banyak partai Pakistan meyakini bahwa rencana yang berpusat pada AS tidak netral dan tidak akan mencerminkan tuntutan Palestina secara adil menurut pandangan Islamabad. Dari sudut pandang ini, bergabungnya Pakistan secara resmi ke dalam mekanisme yang dirancang Trump dianggap sebagai pengakuan implisit terhadap kerangka yang, menurut para pengkritik, mengubah keseimbangan demi kepentingan satu pihak.
Partai-partai penting seperti Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) berpandangan bahwa masalah Gaza harus ditangani dalam kerangka lembaga multilateral dan dengan konsensus luas dunia Islam, bukan dalam kerangka rencana yang dipimpin oleh kekuatan tertentu. Mereka khawatir partisipasi aktif Pakistan dalam rencana Trump untuk Gaza akan melemahkan posisi tradisional negara itu dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menciptakan jarak antara pemerintah dan opini publik.
Faktor kedua adalah tekanan sosial dan tingginya sensitivitas masyarakat Pakistan terhadap isu Palestina. Iklim politik negara itu sedemikian rupa sehingga setiap tindakan pemerintah di bidang kebijakan luar negeri segera menjadi sorotan publik. Dalam kondisi seperti ini, bergabung dengan rencana Amerika tentang Gaza dapat ditafsirkan oleh pihak oposisi domestik sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Pakistan yang telah dicanangkan.
Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintahan yang dipimpin Shehbaz Sharif, karena harus menyeimbangkan antara interaksi diplomatik dengan kekuatan global dan mempertahankan legitimasi internal. Survei Gallup Pakistan menunjukkan sekitar 74 persen masyarakat mendukung pengiriman pasukan ke Gaza, namun dukungan ini bersyarat pada mandat yang jelas dari PBB dan permintaan resmi dari kepemimpinan Palestina. Sikap terhadap keanggotaan Pakistan di Dewan Perdamaian justru lebih terpolarisasi, dengan 34 persen mendukung, 23 persen menolak, dan 39 persen tidak yakin, yang mencerminkan terbatasnya pemahaman publik tentang peran badan tersebut.
Faktor ketiga adalah persaingan politik domestik. Partai-partai oposisi menggunakan isu kebijakan luar negeri untuk mengkritik pemerintah Pakistan, dan penentangan terhadap partisipasi dalam dewan perdamaian dianggap sebagai alat untuk menunjukkan kemandirian politik dan membela kepentingan nasional. Mereka menekankan bahwa Pakistan harus mempertahankan perannya sebagai pendukung hak-hak Palestina dan menghindari keterlibatan dalam mekanisme seperti rencana perdamaian Trump untuk Gaza yang secara praktis dapat menjadi alat di tangan Trump dan mengambil tindakan yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri Pakistan terkait isu Palestina.
Kritik juga datang dari partai berkuasa sebelumnya, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan Imran Khan, yang mengecam keputusan pemerintah bergabung dengan dewan tersebut tanpa konsultasi parlementer. PTI menegaskan bahwa partisipasi dalam inisiatif perdamaian internasional harus melengkapi sistem multilateral PBB, bukan menciptakan struktur paralel yang dapat memperumit tata kelola global.
Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat justru menyatakan bahwa Israel tidak akan menerima negara-negara yang dianggap mendukung terorisme, termasuk Pakistan, untuk berperan dalam transisi Gaza atau pasukan penjaga perdamaian. Pernyataan ini semakin memperumit posisi Pakistan dan memicu pertanyaan tentang efektivitas partisipasi Islamabad dalam dewan yang juga melibatkan Israel.
