Meningkatnya ketegangan politik dan keamanan, kegagalan dalam mencapai tujuan perang Gaza, peringatan tentang meledaknya situasi di Tepi Barat, serta meningkatnya ketidakpuasan sosial menjadi indikasi bahwa rezim Israel memasuki tahap krisis struktural dan multidimensional. Menurut para analis, hal ini telah menantang kohesi pengambilan keputusan dan legitimasi internal rezim tersebut.
Perkembangan beberapa bulan terakhir di wilayah pendudukan menunjukkan terjadinya beberapa krisis secara bersamaan; krisis ini menyebar dari medan perang ke ranah politik, keamanan, dan sosial, menciptakan kesenjangan mendalam dalam struktur kekuasaan. Evaluasi dari lingkaran keamanan Israel menunjukkan bahwa situasi di Tepi Barat menjelang bulan suci Ramadan sangat tegang.
Pembatasan ekonomi, larangan pekerjaan bagi warga Palestina di wilayah pendudukan, dan keterlambatan pembayaran gaji pegawai Otoritas Palestina menjadi faktor utama meningkatnya ketegangan. Bersamaan dengan itu, peningkatan tindakan militer di kota-kota dan kamp-kamp pengungsi, serta ketegangan terkait Masjid Al-Aqsa, meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik berskala luas.
Di front Gaza, lebih dari dua tahun setelah dimulainya perang pada 7 Oktober 2023, pejabat Israel mengakui bahwa tujuan yang diumumkan, termasuk menghancurkan Hamas, belum tercapai. Korban yang terus berlanjut, kerusakan infrastruktur, dan tekanan internasional meningkatkan biaya perang ini serta menjadi sumber perbedaan internal, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap kabinet.
Surat kritis dari lima mantan kepala Shin Bet dan puluhan pejabat keamanan terhadap Benjamin Netanyahu
Di tingkat lembaga keamanan, surat kritis dari lima mantan kepala Shin Bet dan puluhan pejabat keamanan terhadap Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, menunjukkan kesenjangan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara level politik dan keamanan. Publikasi laporan terkait kejadian sebelum operasi 7 Oktober juga memperburuk ketegangan antara pemerintah dan militer, dan membuat sidang parlemen kacau.
Perselisihan politik antara Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, mantan Menteri Perang, serta pertanyaan oposisi tentang ketidaktahuan pemerintah terhadap peringatan sebelumnya, memperburuk krisis legitimasi menjelang pemilihan. Bersamaan dengan itu, tekanan ekonomi dan protes domestik terhadap kelanjutan perang membuat situasi sosial di wilayah pendudukan semakin rapuh.
Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa rezim Israel menghadapi krisis yang melampaui medan perang; krisis ini telah menyebar ke struktur kekuasaan, kepercayaan publik, dan efektivitas lembaganya, yang berpotensi menimbulkan dampak strategis terhadap stabilitas internal dan posisi regional rezim tersebut.
