Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh membantah klaim yang disampaikan oleh Presiden Azerbaijan dalam KTT Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS).

“Baku tampaknya memiliki niat untuk membuat pernyataan media yang tidak berdasar, yang tentu saja akan ditanggapi dengan tepat,” kata Khatibzadeh pada hari Jumat (15/10/2021).

Menurutnya, klaim Presiden Ilham Aliyev sejalan dengan kepentingan rezim Zionis dan mempengaruhi hubungan persaudaraan Iran-Azerbaijan.

Khatibzadeh menekankan bahwa Iran berada di barisan terdepan dalam memerangi penyelundupan narkotika.

“Mempersembahkan ribuan syahid dan korban luka selama empat dekade terakhir dalam memerangi fenomena jahat ini hanyalah sebuah contoh dari upaya Iran. Lembaga-lembaga internasional juga mengonfirmasi fakta ini,” tambahnya.

Dia menyatakan bahwa bangsa Iran dan Azeri memiliki hubungan persaudaraan yang kuat.

“Sayangnya meskipun sudah diterima pesan pribadi dan (pesan) positif dari Azerbaijan dalam berbagai kontak, namun Baku secara sengaja membuat pernyataan publik yang tidak berdasar, yang tentu saja akan ditanggapi dengan tepat,” pungkasnya.

Dalam pertemuan virtual dengan para pemimpin CIS, Presiden Ilham Aliyev mengklaim dalam komentar yang tidak berdasar bahwa Armenia bekerja sama dengan Iran untuk menyelundupkan narkotika ke Eropa.

Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan juga menolak tuduhan tersebut dan menekankan kerja sama Iran-Armenia bertujuan untuk memerangi narkotika.

Para Menteri Luar Negeri Perserikatan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) hari ini menggelar pertemuan khusus untuk membahas konflik Myanmar, tanpa mengundang junta militer.

Reuters hari Kamis melaporkan, sumber yang berbasis di negara Asia Tenggara mengatakan pertemuan virtual yang sebelumnya tidak terjadwal akan digelar  hari Jumat (15/10/2021). Pertemuan disebut digelar Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN termasuk diplomat dan pejabat lain.

Juru Bicara Junta Militer, Zaw Min Tun, tak merespons ketika dimintai tanggapan soal pertemuan tersebut. Pemerintah Brunei juga tak menjawab pertanyaan.

Utusan ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengonfirmasi beberapa negara anggota, yang terlibat dalam diskusi mendalam mengenai pemimpin kudeta Myanmar, Min Aung Hlaing, yang tak akan diundang pada KTT ASEAN 26-28 Oktober ini.

Dia mempertanyakan komitmen junta dalam proses penerapan lima konsensus seperti mengakhiri kekerasan dan membuka akses bantuan. Junta juga disebut tak mengizinkan Yusof bertemu penasihat negara sekaligus Ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi, yang kini menjadi tahanan rumah oleh militer.

 Sebelumnya, Pemerintah Malaysia mengancam junta militer Myanmar dengan menyampaikan pertimbangan untuk bertemu pemerintah bayangan Myanmar.

Pertimbangan ini dilakukan pemerintah Malaysia sebagai reaksi atas sikap junta militer yang menolak bekerja sama dengan pihak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menyelesaikan konflik di negara itu.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyampaikan negaranya tengah mempertimbangkan pertemuan dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang mana adalah pemerintah tandingan junta.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyampaikan kekecewaannya atas penolakan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap usulan wakil ASEAN untuk bertemuan dengan Aung San Suu Kyi.

Tak hanya itu, Abdullah menyampaikan kegagalan Myanmar bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN akan mempersulit pemimpin junta negara itu menghadiri pertemuan puncak ASEAN.

Republik Indonesia kecewa terhadap sikap junta Myanmar yang menolak pertermuan utusan ASEAN dengan Aung San Suu Kyi sebagai bagian dari upaya ASEAN mewujudkan perdamaian di Myanmar.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam Press Briefing, Senin (4/10) mengatakan, "Tidak ada perkembangan signifikan di Myanmar. Militer tidak memberikan tanggapan positif dari apa yang telah diupayakan oleh special in void,". 

Indonesia menyampaikan, sudah waktunya para menteri luar negeri ASEAN melaporkan situasi itu kepada sembilan pemimpin ASEAN. Retno juga menyebutkan ASEAN menawarkan Myanmar untuk membantu menghentikan situasi yang semakin memburuk di negara itu.

Junta Myanmar tidak mengizinkan utusan khusus Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Erywan Yusof bertemu dengan Penasihat Negara yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, sebagai bagian dari proses dialog.

Erywan yang juga Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam meminta junta Myanmar memberikan akses penuh supaya dia bisa bertemu seluruh pihak yang bertikai, termasuk Suu Kyi demi mencari jalan keluar konflik antara kelompok militer dan sipil. Namun, junta Myanmar menolak permintaan Erywan.

Nasib Myanmar semakin tidak menentu setelah pemimpin Junta, Jenderal Min Aung Hlaing, memperpanjang batas waktu pencabutan status darurat nasional dan menggelar pemilihan umum hingga Agustus 2023.

Hingga kini dilaporkan jumlah korban meninggal akibat aksi kekerasan selepas kudeta di Myanmar mencapai lebih dari 1.100 orang.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, para teroris di Irak dan Suriah sekarang berkumpul di Afghanistan, dan mereka mengancam keamanan negara-negara sahabat Moskow.

Atas alasan ini, Putin menganggap penting pengawasan berlanjut terhadap perbatasan Afghanistan, dan kesiapan menghadapi para teroris. Ia menilai polisi dan aparat keamanan harus saling berkoordinasi sehingga jika diperlukan dapat menggelar operasi khusus bersama.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengumumkan, pemerintah Moskow mencemaskan peningkatan aktivitas kelompok teroris ISIS di Afghanistan.

Kekhawatiran terbaru Presiden Rusia terkait pemindahan para teroris ke Afghanistan menunjukkan bahwa bukan saja perhatian Moskow atas Afghanistan berkurang, bahkan mengalami peningkatan seiring dengan situasi keamanan labil saat ini di Afghanistan, dan berlanjutnya aksi teror ISIS.

Kelompok teroris ISIS setelah berkuasanya Taliban di Afghanistan, nampak terus meningkatkan aksi terornya di negara ini, dan yang terbaru serangan teror bom bunuh diri di masjid kota Kabul dan Kunduz.

Pada saat yang sama, sejumlah laporan mengabarkan tentang pemindahan teroris dari Suriah dan Irak ke Afghanistan untuk bergabung dengan ISIS. 

Semua masalah ini menyebabkan Rusia dan negara-negara Asia Tengah sekarang merasa lebih khawatir dengan situasi keamanan yang terancam oleh aktivitas serta infiltrasi anasir teroris ISIS di Asia Tengah dan Rusia.

 Presiden Rusia menganggap situasi Afghanistan saat ini lebih sulit dan rumit karena adanya peningkatan aktivitas kelompok teroris ISIS.

Setelah pasukan Amerika Serikat dan NATO mengumumkan keluar dari Afghanistan, Washington ingin menduduki sejumlah pangkalan militer yang ada di Asia Tengah untuk dijadikan apa yang disebutnya sebagai pangkalan melawan ancaman teroris di Afghanistan.

Keinginan AS ini ditolak secara tegas oleh Rusia dan negara-negara Asia Tengah. Sebelumnya beberapa pejabat Moskow termasuk Menteri Pertahanan Sergey Shoigu sudah memperingatkan upaya AS mendirikan fasilitas logistik di negara-negara Asia Tengah, dan menganggapnya sebagai ancaman bagi stabilitas regional.

Masalah ini menjadi penting karena Rusia percaya AS sendiri penyebab utama lahir dan munculnya kembali aktivitas teror ISIS di Afghanistan selama menduduki negara itu, dan sampai sekarang Washington juga memfasilitasi pemindahan teroris dari Suriah dan Irak ke Afghanistan.

Brigadir Jenderal Rustam Minnekaev, Deputi Komandan Distrik Militer Pusat Rusia, pada awal Oktober 2021 mengumumkan sudah mengantongi informasi tentang milisi bersenjata afiliasi kelompok-kelompok teroris di sejumlah wilayah Suriah dan Irak yang diduduki AS, tengah dipindahkan ke Afghanistan.

Brigjen Minnekaev menuturkan, "Pasukan elit AS sedang melakukan langkah-langkah aktif dalam hal ini. Kami menyaksikan proses pemindahan teroris ISIS ke provinsi-provinsi utara Afghanistan yang dapat dipastikan akan menciptakan benih-benih baru ketidakamanan di kawasan."

AS selalu menjadikan ISIS sebagai alat untuk menyerang rival-rivalnya semacam Rusia, dan Cina. Dikarenakan Cina dan Afghanistan bertetangga, dan keduanya berbatasan dengan negara-negara Asia Tengah, maka dukungan terhadap ISIS dan pemindahan anasirnya ke Afghanistan, dilakukan AS untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia dan Cina, serta menciptakan gangguan keamanan bagi kedua negara itu.

Kelompok teroris Daesh mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di sebuah masjid Syiah di kota Kandahar, Afghanistan, Jumat (15/10/2021).

Dikutip dari laman Farsnews, Daesh melakukan serangan saat berlangsungnya shalat Jumat di Masjid Bibi Fatimah atau Masjid Bargah di Kandahar. Aksi biadab ini menyebabkan 36 jamaah shalat gugur syahid dan 74 lainnya terluka.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan dalam menanggapi serangan itu bahwa perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk memburu semua pelaku.

Pada 7 Oktober lalu, Mujahid mengatakan kelompok teroris Daesh tidak menjadi ancaman serius bagi Taliban di Afghanistan.

“Daesh tidak memiliki dukungan dari pihak asing dan rakyat. Kelompok takfiri ini akan segera ditumpas dan dihancurkan di Afghanistan,” katanya seperti dikutip kantor berita Shafaqna.

Serangan bom bunuh diri di masjid Syiah di Provinsi Kunduz pada 8 Oktober lalu juga menyebabkan hampir 100 jamaah gugur syahid dan sekitar 200 lainnya terluka. Daesh juga mengaku bertanggung jawab atas serangan berdarah itu. 

Perdana Menteri rezim Zionis Israel menekankan berlanjutnya pembangunan distrik Zionis di Dataran Tinggi Golan yang diduduki, dan pada saat yang sama mengatakan bahwa kehadiran Iran di Suriah harus dikurangi.

Naftali Bennett, Senin (11/10/2021) seperti dikutip surat kabar Yedioth Ahronoth bersikeras melanjutkan pembangunan distrik ilegal di Dataran Tinggi Golan meski mendapat kecaman dunia internasional.
 
Dalam rapat kabinet Israel hari ini, Naftali Bennett mengumumkan program kerja pemerintahannya untuk menambah populasi Zionis di wilayah Golan, Suriah. Ia bahkan menjadwalkan rapat kabinet Israel di wilayah Dataran Tinggi Golan yang didudukinya, bulan depan.
 
Bennett menegaskan, "Kapan pun dan di mana pun diperlukan, kami akan melanjutkan upaya mengurangi kehadiran Iran di Suriah. Petualangan mereka di perbatasan utara kami harus diakhiri. Kami bukan saja akan menjaga ketenteraman warga Golan, bahkan seluruh warga Israel."

Surat kabar rezim Zionis Israel, Haaretz mengatakan upaya wakil Tel Aviv dalam pertemuan dengan pejabat Amerika Serikat minggu lalu di Washington untuk meningkatkan tekanan atas Iran, gagal.

Haaretz, Senin (11/10/2021) menulis, dalam pembicaraan strategis antara pejabat Israel dan AS minggu lalu di Washington, permintaan Tel Aviv untuk meningkatkan sanksi atas Iran, tidak didengar.
 
Eyal Hulata, Penasihat keamanan internal Israel minggu lalu bertemu dengan Jake Sullivan, Penasihat keamanan nasional AS, di Gedung Putih, dan membicarakan sejumlah masalah terutama program nuklir Iran.
 
Menurut Haaretz, perundingan Israel dan AS menemui jalan buntu, dan Tel Aviv bersama dinas keamanannya putus asa dengan strategi AS memulai perundingan Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir JCPOA. 

Seorang komandan militer Prancis mengatakan, dalam dua tahun terakhir level ketegangan di kawasan Asia Barat sudah mengalami penurunan signifikan.

Komandan Pasukan Prancis di Samudra Hindia, dan Uni Emirat Arab, Jenderal Jacques Villard, Minggu (10/10/2021) dalam wawancara dengan situs Alraimedia menuturkan, meski ketegangan di kawasan Asia Barat menurun dalam dua tahun terakhir, namun kawasan masih belum stabil.
 
Ia menambahkan, "Tidak ada langkah provokatif di kawasan, dan perasaan terancam sudah sangat berkurang, akan tetapi kawasan tetap belum stabil, dan jika semua pihak berkepentingan dengan kesepakatan nuklir Iran, JCPOA saling berinteraksi, maka ketegangan di level global akan menurun."
 
Menurut Jenderal Villard, kehadiran pasukan gabungan Eropa, dan partisipasi semua pihak dalam patroli di kawasan, juga keberadaan kanal-kanal diplomasi, memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menurunkan ketegangan.
 
"Jumlah pasukan Prancis di Teluk Persia sekitar 5.000 personel, dan 800 orang di antaranya ditempatkan di UEA," pungkasnya.

Ketua Majelis Syura Islam Iran (parlemen) mengecam kejahatan sadis yang dilakukan para teroris Takfiri di sebuah masjid di kota Kunduz, Afghanistan. Menurutnya, proyek keamanan baru musuh Afghanistan adalah fitnah etnis dan mazhab.

Mohammad Bagher Ghalibaf, Minggu (10/10/2021) menuturkan, "Sungguh disayangkan sejumlah banyak warga tak bersalah dan tertindas Afghanistan gugur di Masjid Syed Abad, kota Kunduz, sehingga membuat hati seluruh pecinta kebebasan dunia terluka."

Ia menambahkan, "Saya mengucapkan belasungkawa kepada saudara dan saudari saya warga Afghanistan, saya memohon kepada Allah Swt agar keluarga para syuhada diberikan kesabaran dan ketabahan."

Ghalibaf menegaskan, pejabat Afghanistan berkewajiban untuk melindungi satu per satu warga negara ini, dan selain menghukum para pelaku, dan dalang teror mengerikan ini, mereka juga harus menerapkan pengawasan keamanan ketat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

"Fitnah etnis dan mazhab merupakan proyek keamanan baru musuh rakyat Afghanistan yang dilakukan melalui tangan kelompok teroris, dan didukung Amerika Serikat," imbuhnya.

Menurut Ketua Parlemen Iran, negara-negara Muslim harus waspada dan dengan bersandar pada persatuan bangsa-bangsa Muslim dunia, mencegah berlanjutnya aksi teror kelompok teroris Takfiri di seluruh kawasan.

Bendera hitam yang melambangkan duka Ahlul Bait as dan penghormatan kepada kesyahidan Imam Husein as dipasang di kubah Haram Suci Imam Ridha as sejak awal bulan Muharam dan bendera ini telah diganti pada hari Minggu, 3 Rabiul Awal 1443 H atau 10 Oktober 2021 dengan bendera warna hijau Astan Quds Razavi.

Bendera hitam tanda duka yang dipasang selama 63 hari diganti tiga hari setelah hari kesyahidan Imam Ridha as. Hari kesyahidan Imam Ridha as terjadi pada tanggal 30 Safar. Penggantian bendera ini dilakukan oleh para pelayan Kompleks Haram Imam Ridha as dan disaksikan oleh peziarah.

Selain itu, kain hitam penutup Zarih makam Imam Ridha as juga diganti dengan penutup baru di atasnya. Haram Suci Imam Ridha as berada di kota Mashhad, Provinsi Khorasan Razavi, Republlik Islam Iran. 

Bendera kubah Makam Imam Ridha as diganti beberapa kali sepanjang tahun pada acara-acara keagamaan dan pada peringatan kesyahidan para Imam Ahlul Bait as. Pemasangan bendera hitam tanda duka berlangsung pada Muharram dan Safar.

Bendera kubah Haram Suci Imam Ridha as diganti dua kali dalam sebuah ritual khusus setiap tahunnya. Bendera diganti hitam pada awal Muharam hingga 63 hari ke selanjutnya, dan diganti hijau pada hari kelahiran Cicit Rasulullah Saw itu.   

Dan pada hari-hari lain, seperti peringatan wafat dan syahidnya para Imam Maksum as, bendera ini diganti tanpa mengadakan ritual khusus.

Imam Ridha as lahir pada tahun 148 Hijriah di kota Madinah. Beliau menjadi pemimpin umat Islam setelah ayahnya, Imam Musa Kadhim as gugur syahid. Beliau dipanggil Ridha karena sikap rela dan gembira menerima apa yang dikaruniakan kepadanya.

Makmun, Khalifah Bani Abbas pada tahun 200 Hijriah memerintahkan Imam Ridha as untuk pergi ke Marv, yang terletak di tenggara Turkmenistan sekarang yang dulunya merupakan bagian dari Khorasan Besar. Meskipun pada lahirnya Makmun melantik Imam Ridha menjadi penggantinya, tetapi sebenarnya dia berniat untuk memperkokohkan pemerintahannya sendiri. Dalam kondisi ini, Imam terpaksa menerimanya.

Kedudukan tinggi ilmu dan spiritual Imam Ridha as dan pengaruhnya yang semakin besar di masyarakat membuat khawatir Makmun dan dia takut kedudukannya terancam. Akhirnya Makmun meracuni Imam Ridha as.

Di antara kata-kata hikmah yang dapat dipetik dari kata-kata Imam Ridha as adalah "Hamba Allah terbaik adalah mereka yang merasa senang setiap kali berbuat baik dan segera meminta ampunan setiap kali berbuat salah. Mereka akan menyukuri setiap nikmat yang dianugerahkan kepadanya dan saat dililit masalah mereka tetap bersabar dan tidak murka."