Perdana Menteri rezim ZIonis Israel mengakui larinya enam tahanan Palestina dari penjara Gilboa, memberi pengaruh pada banyak front perlawanan anti-Israel yang lain.

Situs Palestine Today, Kamis (9/9/2021) melaporkan, Naftali Bennett dalam sebuah pertemuan yang dihadiri Menteri Perang, Menteri Keamanan Internal, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel serta Direktur Shin Bet menanggapi larinya enam tahanan Palestina dari penjara Gilboa.

Bennett mengatakan, "Militer Israel harus siap menghadapi segala skenario yang mungkin muncul sebagai dampak dari kejadian ini, di salah satu front musuh."

Sebelumnya kelompok perlawanan Palestina memperingatkan Israel untuk tidak menyerang enam tahanan Palestina yang lari, dan tidak menekan keluarga mereka.

"Kelompok perlawanan Palestina sampai kapan pun tidak akan pernah meninggalkan tahanan mereka sendirian, dan Israel bertanggung jawab atas dampak kebijakan berbahaya yang diterapkannya, dan nyawa seluruh tahanan," tegasnya. 

embalas aksi kekerasan yang dilakukan militer rezim Zionis Israel terhadap mereka, para tahanan Palestina membakar sel-sel penjara di Negev.

Dikutip situs Arab48, Rabu (8/9/2021), para tahanan Palestina di Bangsal 6, Penjara Ktzi'ot atau yang lebih dikenal di kalangan tahanan sebagai Ansar III yang terletak di Gurun Negev, membakar sel-sel penjara untuk membalas perlakuan tidak manusiawi militer Israel.
 
Pada saat insiden pembakaran terjadi, situasi di bangsal-bangsal lain di penjara ini juga ikut memanas. Sedikitnya lima sel penjara dibakar, dan para sipir penjara Israel langsung disiagakan.
 
Situs Palestina, Shehab mengabarkan, para tahanan Palestina di seluruh penjara Israel sudah memutuskan untuk menolak dipindahkan atau dipecah, apa pun akibatnya mereka akan melawan kekerasan aparat keamanan Israel.
 
Sebelumnya para tahanan Jihad Islam di penjara-penjara Israel memperingatkan, jika petugas penjara memaksa mereka pindah, maka sel-sel penjara akan dibakar. 

embalas aksi kekerasan yang dilakukan militer rezim Zionis Israel terhadap mereka, para tahanan Palestina membakar sel-sel penjara di Negev.

Dikutip situs Arab48, Rabu (8/9/2021), para tahanan Palestina di Bangsal 6, Penjara Ktzi'ot atau yang lebih dikenal di kalangan tahanan sebagai Ansar III yang terletak di Gurun Negev, membakar sel-sel penjara untuk membalas perlakuan tidak manusiawi militer Israel.
 
Pada saat insiden pembakaran terjadi, situasi di bangsal-bangsal lain di penjara ini juga ikut memanas. Sedikitnya lima sel penjara dibakar, dan para sipir penjara Israel langsung disiagakan.
 
Situs Palestina, Shehab mengabarkan, para tahanan Palestina di seluruh penjara Israel sudah memutuskan untuk menolak dipindahkan atau dipecah, apa pun akibatnya mereka akan melawan kekerasan aparat keamanan Israel.
 
Sebelumnya para tahanan Jihad Islam di penjara-penjara Israel memperingatkan, jika petugas penjara memaksa mereka pindah, maka sel-sel penjara akan dibakar. 

Juru bicara Kataib Hizbullah Irak mengatakan, jika tidak ada bantuan Iran, Irak tidak akan pernah bisa mengusir pasukan Amerika Serikat.

Dikutip ISNA, Kamis (9/9/2021), Mohammad Muhyi menuturkan, "Meski rakyat Irak adalah rakyat pejuang, dan tidak bisa menerima berlanjutnya kehadiran pasukan AS di negaranya, namun harus diterima bahwa seluruh upaya kami dalam melawan kehadiran pasukan AS di Irak, tidak berhasil, oleh karena itu jika tidak ada bantuan Iran, maka Irak pasti gagal mengusir pasukan AS."

Jubir Kataib Hizbullah Irak berterimakasih atas bantuan Republik Islam Iran dalam memerangi kelompok teroris Daesh.

"Saat ini pasukan AS tidak punya pilihan lain selain keluar dari Irak, karena poros perlawanan di Irak sangat luas, oleh karena itu jika sampai pecah perang, kelompok perlawanan Irak akan mengerahkan seluruh upayanya untuk mengalahkan, menghentikan dan mengusir pasukan AS sehingga lokasi terjauh di Irak sekali pun akan bersih dari sisa pasukan AS," pungkasnya.

Pemerintah Irak memulai pembicaraan dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tentang penyediaan bahan bakar nuklir sebagai bagian dari rencananya untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.

Sebuah sumber mengatakan kepada kantor berita Shafaq, Kamis (9/9/2021) bahwa pemerintah Irak menghubungi IAEA mengenai kemungkinan melanjutkan aktivitas nuklirnya dan menyediakan bahan bakar nuklir untuk mengoperasikan pembangkit nuklir Irak pada tahun 2030.

"Pemerintah melampirkan perintah eksekutif dan administratif yang relevan, beberapa berasal dari tahun 1980-an ke dokumen yang diserahkan," tambahnya.

Kekurangan listrik telah melanda Irak selama beberapa dekade, karena penghancuran infrastruktur selama bertahun-tahun konflik.

Irak sebelumnya mengumumkan bahwa pihaknya berencana membangun delapan reaktor nuklir pada 2030 untuk menghasilkan 8.000 megawatt listrik atau 25 persen dari total kebutuhan nasional.

Kepala Komisi Irak untuk Pengendalian Sumber Radioaktif, Kamal Hussein Latif mengatakan pembicaraan dengan perusahaan Rusia berjalan dengan baik dan pihaknya juga sedang berdiskusi dengan negara lain.

Badan Pengendalian Sumber Radioaktif Irak mengumumkan pada 3 November 2020 bahwa lima negara; Amerika Serikat, Rusia, Argentina, Korea Selatan, dan Prancis berpotensi bekerja sama dengan Irak untuk pembangunan reaktor. 

Pasukan Hashd al-Shaabi menemukan empat gudang penuh senjata milik teroris Daesh selama penyisiran distrik al-Tarmiyah di Baghdad Utara.

Seperti dilaporkan situs Ain al-Irak, Kamis (9/9/2021), pasukan Brigade-12 Hashd al-Shaabi dalam operasi penyisiran bersama satuan penjinak bom, menemukan empat gudang senjata bawah tanah milik Daesh di al-Tarmiyah.

Penemuan itu terjadi ketika Daesh meningkatkan serangannya terhadap pasukan keamanan dan militer Irak pekan lalu. Sebanyak 13 personel keamanan Irak tewas dalam satu serangan Daesh di Provinsi Kirkuk.

Operasi pembersihan distrik al-Tarmiyah dilakukan sejak 14 Agustus lalu untuk melacak dan menghancurkan sisa-sisa teroris Daesh.

Sementara itu, Badan Keamanan Nasional Irak telah menyiagakan pasukan menjelang peringatan acara Arbain, yang diperkirakan dihadiri oleh jutaan orang untuk berziarah ke Karbala.

Komando Operasi Gabungan Militer Irak mengumumkan batas waktu bagi kehadiran pasukan Amerika Serikat di negara Arab itu.

"Komite Bersama Irak-AS mengumumkan batas waktu untuk kehadiran pasukan Amerika di Irak pada 31 Januari 2022, dan hal ini berdasarkan hasil dialog strategis antara kedua negara," kata juru bicara Komando Operasi Gabungan Militer Irak Tahsin al-Khafaji seperti dilansir Rusiya al-Yaum (RT Arabic) pada Jumat (10/9/2021).

Dia menambahkan, sebagai hasil dari perjanjian ini, sejumlah besar pasukan Amerika mulai ditarik dari Irak.

"AS tidak memiliki barak atau pangkalan militer di Irak, kecuali sebagian kecil di pangkalan Ain al-Assad, yang saat ini berada di bawah komando tentara Irak, dan pangkalan al-Hariri, yang sebagian besarnya dikuasai oleh pasukan Peshmerga wilayah Kurdistan Irak," pungkasnya.

Selama kunjungannya baru-baru ini ke AS, Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi bertemu dengan Presiden Joe Biden untuk membahas berbagai masalah penting.

Dalam pertemuan tersebut, al-Kadhimi menekankan perlunya penarikan pasukan AS dari Irak pada 31 Desember 2021.

Pasukan pendudukan AS telah ditempatkan di Irak sejak tahun 2003. Rakyat dan kelompok-kelompok di Irak telah berulang kali menyerukan penarikan pasukan AS dari negara mereka. Parlemen Irak juga telah menyetujui rencana penarikan pasukan AS dari negara Arab itu.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan, Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Afghanistan.

"AS bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Afghanistan, dan dalam situasi saat ini, keadaan yang stabil hanya dapat dicapai melalui pembentukan pemerintahan yang inklusif dengan partisipasi semua kelompok di Afghanistan," kata Amir Abdollahian dalam pertemuan dengan Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani di Tehran, Kamis (9/9/2021) seperti dikutip Farsnews.

Dalam pertemuan tersebut, selain membahas isu-isu regional dan menyampaikan pandangan Iran tentang perlunya memperkuat dialog di kawasan, mereka juga membahas isu-isu penting hubungan bilateral antara Tehran dan Doha.

Dibahas pula mengenai peningkatan hubungan perdagangan kedua negara, percepatan penerbitan visa perdagangan, fasilitasi pergerakan pedagang dan sektor swasta, pengadaan komisi bersama untuk kerjasama kedua negara dalam waktu dekat dan kerjasama Republik Islam Iran dengan Qatar pada Piala Dunia FIFA 2022.

Menlu Qatar menyapaikan salam dari para pejabat tinggi Doha kepada Presiden baru Iran Sayid Ebrahim Raisi dan anggota kabinet baru pemerintahannya. Sheikh Mohammed juga berharap kesuksesan untuk mereka. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran Saeed Khatibzadeh mengecam tuduhan tak berdasar dan konyol yang dikeluarkan oleh komite yang memproklamirkan diri sebagai Komite Kuartet Liga Arab terhadap negaranya.

Khatibzadeh dalam pernyataannya pada hari Jumat (10/9/2021) mengutuk tuduhan tak berdasar Komite Kuartet Liga Arab terhadap Iran dan menyebut tuduhan itu sebagai tanda minimnya pemahaman negara-negara anggota komite tersebut tentang arah perkembangan regional dan kondisi umum yang mengatur hubungan antara Republik Islam Iran dengan negara-negara Arab.

Dia mengatakan, tuduhan yang berulang tentang intervensi Iran dalam urusan internal negara lain oleh negara-negara yang memiliki sejarah campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain, menciptakan ketegangan, mengembangbiakkan teroris, melatih tentara bayaran dan mengobarkan perang, khususnya di Yaman dan kawasan Asia Barat dan Afrika Utara, adalah tertolak.

"Menempatkan komponen-komponen ini untuk menuduh Iran tidak akan menyelesaikan masalah negara-negara yang melakukan intervensi dan mengabaikan rakyat," ujarnya.

Jubir Kemlu Iran lebih lanjut menyebut perhatian utama para penyusun pernyataan seperti itu sebagai pelayanan terbuka dan terselubung kepada rezim Zionis Israel.

Khatibzadeh menyarankan kepada empat negara anggota Komite Kuartet Liga Arab untuk fokus pada kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina yang tertindas ketimbang mengeluarkan pernyataan tidak berharga seperti itu.

Sebelumnya, anggota yang hadir dalam pertemuan Liga Arab mengulangi tuduhan tak berdasar mereka terhadap Republik Islam Iran. Mereka menuding Tehran melakukan apa yang disebut sebagai intervensi subversif, pembiayaan terhadap Gerakan al-Houthi dan kelompok-kelompok teroris ekstrem di kawasan.

Perkembangan yang paling penting dalam program nuklir Iran juga dibahas pada pertemuan Liga Arab. Para anggota yang hadir juga mencampuri urusan internal Iran dengan menyatakan bahwa mekanisme yang diperlukan untuk pemeriksaan segera dan komprehensif terhadap semua situs nuklir Iran harus dibuat.

Selain itu, mereka juga menuntut penghentian apa yang mereka sebut sebagai sabotase Iran terhadap hukum dan protokol internasional.

Kementerian Luar Negeri Pakistan merilis pernyataan bersama hasil dari pertemuan virtual menteri luar negeri dari enam negara tetangga Afghanistan.

"Sekarang rakyat Afghanistan harus menentukan masa depan mereka sendiri dan setiap rencana perdamaian dan rekonsiliasi harus sejalan dengan aspirasi mereka," kata Kemlu Pakistan dalam pernyataannya pada Kamis (9/9/2021) malam seperti dilansir kantor berita IRNA.

Sebelumnya, Kemlu Pakistan telah menggelar pertemuan virtual para menlu dari Republik Islam Iran, Cina, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan untuk membahas perkembangan di Aghanistan.

Kemlu Pakistan dalam pernyataannya menyebutkan bahwa enam menlu dari enam negara tetangga Afghanistan dalam suasana saling pengertian dan pendekatan konstruktif.

Mereka menyinggung penarikan penuh pasukan asing dari Afghanistan dan menekankan bahwa rakyat Afghanistan harus menentukan masa depan mereka sendiri dan langkah ini harus berkontribusi pada perdamaian di Afghanistan serta proses tersebut harus dipimpin oleh rakyat negara ini untuk perdamaian dan rekonsiliasi nasional.

Disebutkan pula bahwa perubahan di Afghanistan membuktikan sekali lagi bahwa tidak ada solusi militer untuk krisis ini. Selain itu, ditegaskan pula mengenai pentingnya struktur politik yang inklusif di Afghanistan dengan partisipasi semua kelompok etnis di negara ini.

Enam menteri dari negara-negara tetangga Afghanistan juga menekankan bahwa Dewan Keamanan PBB harus mengudukung Afghanistan dalam pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi serta bertanggung jawab atas perdamaian dan rekonstruksi Afghanistan dengan memberikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan yang vital kepada rakyat negara ini. Selain itu, Komunitas internasional tidak boleh meninggalkan rakyat Afghanistan.