کمالوندی

کمالوندی

Juru Bicara Badan Energi Atom Iran membantah pemberitaan terkait rencana pembukaan kantor sementara Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Iran.


Behrouz Kamalvandi, Jubir Badan Energi Atom Iran dalam wawancaranya dengan Fars News (12/1) membantah berita pembukaan kantor IAEA di Iran dan mengatakan, "Masalah ini sama sekali tidak pernah muncul dalam perundingan-perundingan."

 

"Masalah ini tidak memililki rujukan berita yang benar, pasalnya IAEA tidak pernah menyampaikan permintaan semacam ini kepada kami dan kamipun tidak pernah melakukan perundingan terkait masalah tersebut dengan IAEA," imbuhnya.


Bahkan dalam perundingan Iran dan Kelompok 5+1 masalah semacam ini tidak pernah dibahas. Kami, kata Kamalvandi, tidak tahu kenapa dan dengan maksud apa sumber berita ini (Reuters) mempubliksikannya.

 

Ia menilai berita ini tidak berdasar dan mengatakan bahwa tidak jelas situs berita itu mengutip dari siapa.

Sumber-sumber keamanan di Pakistan mengatakan, upaya seorang penyelundup negara itu untuk memasukkan senjata ke Iran berhasil digagalkan aparat keamanan.

Situs berita Al Ahed seperti dikutip Tasnim News (12/1) melaporkan, aparat keamanan Pakistan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan senjata ke Iran.

Sumber keamanan Pakistan mengklaim, seseorang bernama Shukat ditangkap aparat keamanan dan ia mengaku bermaksud menyelundupkan senjata ke Iran.

Menurut sumber itu aparat keamanan Pakistan juga menemukan berbagai jenis senjata yang akan diselundupkan oleh orang tersebut.

Situs berita Al Ahed tidak menjelaskan rincian berita penggagalan upaya penyelundupan senjata dari Pakistan ke Iran itu.

Sabtu, 04 Januari 2014 19:28

Kutub Utara, Arena Persaingan Baru

Masalah pemanfaatan sumber daya alam di Kutub Utara telah menjadi perhatian negara-negara di sekitar kawasan itu sejak beberapa tahun lalu.

 

Isu itu telah meningkatkan gesekan antara Rusia dan negara-negara Barat anggota NATO, seperti Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, dan Denmark. AS telah mempelopori eksplorasi di Kutub Utara, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir dan seiring dengan mencairnya es di sana, negara-negara lain juga tertarik untuk hadir di kawasan itu dan membuka arena persaingan baru.

 

AS, Kanada, Norwegia, Denmark, dan Rusia masing-masing mengklaim atas kepemilikan Kutub Utara dan sekitar perairan Arktik. Cina bahkan ikut melirik wilayah yang kaya energi itu.

 

Cina telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Islandia dan ini dapat menjadi sinyal atas ketertarikan kekuatan ekonomi Asia itu terhadap cadangan sumber energi di Kutub Utara.

 

Kutub Utara yang diketahui kaya minyak ini memang belum dimiliki negara mana pun sampai sekarang. Namun, kekayaan kandungan minyak yang mencapai 90 miliar barel ini membuat banyak negara mengajukan klaim kepemilikan.

 

Menurut Lembaga Survei Geologi AS, Kutub Utara dan Samudra Arktik mengandung 13 persen cadangan minyak mentah yang belum ditemukan dan 30 persen cadangan gas alam dunia.

 

Kegiatan perikanan juga mulai meningkat di wilayah itu dan jenis-jenis bahan tambang langka sudah ditemukan di sana.

 

Kandungan berlimpah itu mendorong persaingan ketat untuk menguasai wilayah Kutub Utara dan diprediksikan bahwa di tahun-tahun mendatang, perseteruan untuk mengeruk cadangan energi di wilayah itu akan menjadi tantangan besar antara Rusia dan NATO.

 

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Desember 2013, memerintahkan militer Rusia untuk meningkatkan kehadirannya di kawasan Arktik setelah Kanada mengisyaratkan niatnya untuk mengklaim kepemilikan Kutub Utara dan perairan di sekitarnya.

 

"Saya ingin Anda mencurahkan perhatian khusus untuk mengembangkan infrastruktur dan unit militer di Arktik," kata Putin dalam sambutannya di pertemuan Kementerian Pertahanan Rusia.

 

Rusia telah menghidupkan pangkalan-pangkalan militer bekas Uni Soviet di Kepulauan Siberia Baru. Moskow mengumumkan bahwa sejumlah pangkalan militer yang ditinggalkan oleh Uni Soviet di wilayah Kutub Utara akan dihidupkan kembali.

 

Sementara itu, negara-negara Barat yang dipimpin oleh AS menentang keras pendekatan Rusia. Dengan menggelar manuver militer gabungan dan juga meningkatkan jumlah pasukan, Barat berupaya mendeklarasikan kehadirannya di wilayah strategis itu.

 

Pemerintahan Barack Obama sedang berunding dengan para pejabat perdagangan, industri, dan lingkungan hidup AS untuk menyusun strategi Washington di Kutub Utara.

 

Meski demikian, beberapa politisi AS menuding pemerintah tidak mencurahkan perhatian yang cukup di Kutub Utara. Senator Lisa Murkowski percaya bahwa AS tidak berbuat banyak di Kutub Utara dibanding negara-negara lain yang melakukan aktivitas di wilayah itu.

 

Jelas bahwa persaingan tersebut akan mendorong negara-negara di sekitar Kutub Utara untuk meningkatkan jumlah pasukannya di kawasan. Akan tetapi, kebijakan itu berpotensi melahirkan perang dan menciptakan krisis baru di dunia.

Seorang pekerja konstruksi Jerman tewas dan 13 lainnya terluka setelah sebuah bom era Perang Dunia II meledak selama penggalian tanah.

Insiden tersebut terjadi pada Jumat (3/1) di barat kota Euskirchen dekat bekas ibu kota Bonn ketika penggali mekanik memicu ledakan.

"Operator penggali membentur bom dari Perang Dunia selama aktivitaspenggalian di kawasan industri di sini. Bom meledak dan operator penggali tewas. Beberapa orang lainnya di dekat penggali juga terluka," kata juru bicara polisi, Norbert Hardt.

 

Menurut polisi dan warga, gelombang ledakan dari bom tersebut dapat dirasakan selama beberapa kilometer dan merusak jendela-jendela bangunan sekitar lokasi ledakan.

"Ada kerusakan cukup besar dari ledakan, juga di jalan-jalan di dekatnya. Jendela-jendela rusak, pintu garasi terdorong dan atap rusak…,imbuh Hardt.

Bom-bom yang belum meledak di era Perang Dunia II sering ditemukan di banyak kota di Jerman, namun sebagian besar yang ditemukan telah dijinakkan.


Sebagian besar pemerintah daerah di Jerman memiliki tim yang bekerja full-time untuk mendeteksi dan menjinakkan bom-bom yang tersisa di Perang Dunia.

The Wall Street Journal baru-baru ini melaporkan, rezim Zionis Israel mengklaim bahwa banyak senjata termasuk rudal telah dipindahkan dari Suriah ke Lebanon oleh Gerakan Muqawama Islam Lebanon (Hizbullah), sementara Hizbullah sendiri juga menyimpan berbagai rudal di Suriah.

 

Klaim tersebut sebagai upaya Israel untuk mengobarkan perang propaganda terhadap Hizbullah. Tel Aviv ingin mengatakan bahwa ancaman Hizbullah dan arsenal rudalnya tidak hanya terbatas di Lebanon tetapi sebagian besar arsenal senjata Hizbullah ada di Suriah. Demikian dilaporkan Alalam, Sabtu (4/1).

 

Menurut media Amerika Serikat, Hizbullah telah berhasil memindahkan sebagian komponen sistem rudal canggih anti-kapal,Yakhont dari Suriah ke Lebanon tanpa menarik perhatian dan kecurigaan dari pasukan Angkatan Udara dan Dinas Intelijen Israel.

 

Surat kabar Zionis, Haaretz menulis, Hizbullah dalam proses pemindahan tersebut berusaha menonaktifkan jaringan komunikasi dan listrik di wilayah perbatasan antara Suriah dan Lebanon untuk menghalangi misi dinas rahasia Israel untuk mengontrol situasi di wilayah tersebut.

 

Sementara itu, para pejabat AS mengatakan, Hizbullah hingga kini belum berhasil memindahkan bagian lain dari komponen sistem rudal canggih itu sehingga tanpa komponen tersebut rudal itu tidak dapat digunakan.

 

Mereka menambahkan, arsenal rudal Hizbullah bertambah dan dipenuhi dengan berbagai jenis senjata termasuk rudal-rudal anti-pesawat dan sistem rudal canggih anti-kapal.

Pemerintah Kanselir Jerman Angela Merkel akhirnya menyetujuipenyelidikan umum terkait spionase Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) setelah sebelumnya iaberusaha mencegah penyelidikan parlemen karena khawatir akan menimbulkan ketegangan dengan Washington sebagai sekutu dekat Berlin.

Pemerintah Merkel pada Jumat (3/1)akhirnya menyerah kepada tekanan oposisi untuk menunjuk sebuah komisi. Namun tidak jelas apakah panel tersebut akan mendengarkan kesaksian dari Edward Snowden, mantan kontraktor NSA yang membocorkan spionase AS.

Tekanan untuk penyelidikan itu muncul dari anggota parlemen Hans-Christian Stroebele yang duduk di komite kontrol parlemen Jerman dan bertugas memantau kerja badan-badan intelijen. Pada bulan Oktober 2013, Stroebele berkunjung ke Rusia untuk bertemu dengan Snowden di Moskow.

Setelah pertemuan tersebut, Stroebele mengatakan bahwa Snowden bersedia membantu penyelidikan Jerman terkait laporan penyadapan terhadap pembicaraan telepon Merkel oleh NSA.

 

Menurut data yang dibocorkan Snowden, NSA telah menyadap percakapan telepon dari puluhan pemimpin dunia, termasuk Merkel.

Mingguan Jerman, Der Spiegel dalam sebuah laporan pada tanggal 26 Oktober 2013 menyebutkan, dokumen rahasia dari NSA menunjukkan bahwa ponsel Merkel telah terdaftar oleh badan Layanan Koleksi Khusus (SCS) sejak tahun 2002.

 

Laporan itu menambahkan, nomor ponsel kanselir Jerman itu masih pada daftar pengawasan pada bulan Juni 2013.Sementara pada tanggal 24 Oktober 2013, The Guardian dalam sebuah laporan menyebutkan bahwa NSA telah memantau percakapan telepon dari 35 pemimpin dunia.

Badan pengungsi PBB mendesak negara-negara Uni Eropa untuk berhenti mengembalikan para pencari suaka ke Bulgaria karena mereka menghadapi kondisi yang tidak manusiawi di negara timur Eropa itu.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) pada Jumat (3/1) mengatakan, negara-negara Uni Eropa harus menghentikan pengembalian para pengungsi ke Bulgaria di bawah apa yang disebut sebagai RegulasiDublin.

Di bawah peraturan Dublin, negara-negara anggota Uni Eropa mengembalikan para pencari suaka ke negara Uni Eropa di mana mereka pertama kali memasuki blok tersebut.

Badan PBB tersebut menyatakan bahwa pihak berwenang Bulgaria tidak menyediakan layanan penting seperti makanan dan kesehatan. Selain itu, para pejabat Bulgaria sewenang-wenang menahan para imigran dan menunda pendaftaran mereka.

Juru bicara UNHCR Babar Baloch mengatakan, "Badan ini telah menyimpulkan bahwa para pencari suaka di Bulgaria menghadapi risiko murni tidak manusiawi atau perlakuan merendahkan….."

 

UNHCR pada November 2013 mendesak Uni Eropa untuk mendukung Bulgaria dalam menangani situasi memburuk dari pengungsi Suriah di negara itu.

Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah imigran yang datang ke Bulgaria meningkatmenyusul masuknya imigran dari Suriah. Tahun lalu, lebih dari 9.000 orang mengungsi ke Bulgaria, naik dari rata-rata 1.000 dalam enam tahun sebelumnya.

Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatollah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei Selasa (10/12) dalam pertemuan dengan Ketua dan para anggota Dewan Tinggi Revolusi Kebudayaan mengingatkan kembali signifikansi masalah kebudayaan dan posisi penting Dewan Tinggi Revolusi Kebudayaan seraya menjelaskan beberapa hal terkait kebudayaan termasuk tugas pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam penjelasannya, beliau pertama-tama menyinggung pentingnya masalah kebudayaan di tengah masyarakat seraya menerangkan kinerja para pimpinan tiga lembaga tinggi negara dan para anggota Dewan Tinggi Revolusi Kebudayaan yang notabene punya kepedulian besar terhadap masalah kebudayaan. "Karenanya, Dewan ini diharap untuk peduli dan berusaha lebih keras dalam upaya menonjolkan masalah kebudayaan di tengah masyarakat dan membawanya ke posisi yang sebenarnya," kata beliau.

Ayatollah al-Udzma Khamenei menandaskan, "Kebudayaan bukan bagian atau ekoran dari masalah ekonomi atau politik. Tapi ekonomi dan politiknya yang mengikuti kebudayaan."

Seraya mengingatkan kembali penekanan yang sering disampaikannya tentang keharusan adanya hubungan budaya dengan seluruh permasalahan yang penting, beliau menambahkan, "Terkadang keputusan ekonomi, politik, sosial bahkan keilmuan menimbulkan dampak yang negatif bagi kebudayaan di tengah masyarakat. Penyebabnya adalah ketiadaan jalinan hubungan dengan kebudayaan."

Pemimpin Besar Revolusi Islam menekankan, "Aktivitas kebudayaan memerlukan perencanaan. Jangan pernah berharap masalah kebudayaan di negara, termasuk kebudayaan umum, kebudayaan elit, dan kebudayaan perguruan tinggi bisa berjalan dengan sendirinya."

Beliau juga menegaskan bahwa masalah kebudayaan memerlukan pengawasan dan pengarahan dari pemerintah. Meski demikian, lembaga-lembaga lain juga memikul tanggung jawab dalam masalah budaya umum masyarakat.

Salah satu tugas penting pengawasan negara atas masalah kebudayaan adalah dengan menunjukkan kepedulian dan bertindak melawan masalah-masalah budaya yang destruktif. "Kita semua punya kewajiban hukum dan syar'i dalam masalah kebudayaan," kata beliau.

Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam semua hal termasuk dalam masalah kebudayaan, Ayatollah al-Udzma Khamenei mengungkapkan, "Menyerahkan masalah kebudayaan kepada masyarakat bukan berarti menegasikan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mengawasi dan mengarahkan. Sebaliknya, keterlibatan pemerintahan dalam masalah budaya juga tidak menafikan peran rakyat."

Menyinggung pandangan miring sebagian kalangan tentang kebebasan, beliau mengatakan, "Ketika orang-orang Barat bersikeras mempertahankan budaya mereka yang tidak masuk akal dan menyimpang, seperti dalam masalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan menyebutnya sebagai persamaan gender atau sikap mereka yang bersikukuh menyebut budaya mereka sebagai budaya modern dan maju, mengapa kita tidak lantas bersikeras mempertahankan nilai-nilai budaya kita yang luhur?"

Dalam kesempatan itu, Rahbar menegaskan kembali posisi Dewan Tinggi Revolusi Kebudayaan yang dibentuk atas prakarsa Imam Khomeini (ra). Dewan ini mesti memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan infrastruktur kebudayaan dan menghindari campur tangan dalam masalah-masalah parsial. Menurut beliau, seluruh keputusan yang diambil oleh Dewan Tinggi Revolusi Kebudayaan harus dilaksanakan.

Pemimpin Besar Revolusi Islam menyinggung serangan budaya Barat, khususnya Amerika Serikat (AS) seraya mengatakan, "Realitas ini sudah saya ingatkan sejak beberapa tahun yang lalu dan sekarang sudah terlihat secara nyata dan tak terbantahkan."

Beliau menambahkan, "Saat ini ada ratusan media audio, visual, cetak dan internet di dunia yang mempunyai misi tertentu untuk mempengaruhi pemikiran dan perilaku rakyat Iran."

Salah satu contoh yang disinggung adalah game atau permainan komputer import yang menyuguhkan perilaku dan gaya hidup Barat di benak anak-anak, remaja dan para pemuda. Untuk itu, beliau mengimbau Departemen Bimbingan supaya melakukan langkah-langkah yang positif untuk melawan serangan budaya. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam menghadapi serangan budaya tindakan yang dilakukan harus bijaksana. "Terkadang ada fenomena budaya yang harus dicegah supaya tidak masuk, tapi terkadang bisa diterima atau diperbaiki," imbuh beliau.

Ayatollah al-Udzma Khamenei menambahkan, "Reaksi paling buruk dan merugikan dalam menghadapi serangan budaya adalah sikap reaktif dan bertahan murni. Sebab, terkadang perlu dilakukan langkah-langkah ofensif. Tapi dalam semua kondisi, langkah yang dilakukan harus bijaksana dan terpikirkan. "

Lebih lanjut beliau menekankan keharusan untuk melakukan patologi atas kondisi kebudayaan dan mencari solusi penyelesaikan masalah-masalah seperti perceraian, korupsi dan kriminalitas.

Di awal pertemuan, Presiden Hassan Rouhani sebagai Ketua Dewan Tinggi Revolusi Kebudayaan menjelaskan peran dewan ini dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka merealisasikan revolusi kebudayaan.
Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatollah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei Kamis (5/12) dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Nouri Maliki menekankan pentingnya hubungan bilateral kedua negara Iran dan Irak, khususnya di bidang politik dan ekonomi, seraya mengatakan, "Medan untuk semakin meningkatkan kerjasama di berbagai bidang masih sangat luas, dan tidak ada yang menghalangi peningkatan kerjasama dengan Irak dan kerjasama di tingkat regional."

Menyinggung perkataan PM Irak tentang perundingannya dengan pemerintah Iran mengenai kerjasama di bidang ekonomi, politik dan keilmuan, Rahbar menandaskan, "Dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah mengukir keberhasilan yang mengagumkan di bidang keilmuan. Transfer pengalaman keilmuan ke Irak dapat menjadi salah satu program kerjasama yang penting."

Pemimpin Besar Revolusi Islam menilai positif kinerja pemerintah Irak seraya mengatakan, "Apa yang Anda lakukan untuk negara Anda saat ini sangat berharga, tentunya yang diperlukan oleh Irak lebih dari itu."

Dalam kesempatan itu, Ayatollah al-Udzma Khamenei menyebut Presiden Irak Jalal Talabani sebagai sahabat yang baik dan hangat bagi Republik Islam, seraya mendoakan kesembuhan untuknya.

Sementara itu, PM Irak Nouri Maliki menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah Republik Islam seraya menyatakan bahwa perundingan dan kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan ke Iran saat ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara di berbagai bidang.