Presiden Perancis, Francois Hollande melawat Riyadh, Arab Saudi dengan membawa segudang harapan. Lawatan tersebut dimulai sejak Ahad (29/12). Presiden Perancis dari kubu Sosialis ini berusaha menyelamatkan perekonomian negaranya dan mengurangi angka pengangguran dengan menjalin berbagai kontrak dengan negara kaya minyak dunia ini.

Arab Saudi tercatat sebagai mitra dagang pertama Perancis di Timur Tengah. Volume perdagangan kedua negara di tahun ini mencapai delapan miliar euro. Tahun ini Perancis berhasil menjual produk dan jasa ke Arab Saudi senilai tiga miliar euro, namun Paris membeli minyak dan olahannya dari Riyadh sebesar lima miliar euro.

Hollande optimis dengan menjalin sejumlah kontrak, khususnya penjualan senjata ke Riyadh, berusaha mengubah neraca perdangangan kedua negara yang saat ini lebih menguntungkan Arab Saudi menjadi keuntungan Paris. Arab Saudi dari 15 negara dunia tercatat sebagai negara yang paling besar membelanjakan anggaran negaranya untuk sektor militer. Dalam hal ini Riyadh menempati posisi ketujuh dunia. Perbandingan antara anggaran militer dan produk bruto Arab Saudi sebesar sembilan persen. Jika dilihat dalam anggaran seluruh negara dunia, maka angka ini mencakup 2,3 persen dari anggaran total militer di dunia.

Salah satu kinerja Perancis untuk menyelamatkan perekonomiannya adalah mengekspor secara besar-besaran senjata. Oleh karena itu, Riyadh dalam hal ini menjadi sasaran pasar terbesar Paris. Berbagai lobi Perancis dengan petinggi Arab Saudi berujung pada kesepakatan Riyadh untuk membeli roket dari darat ke udara Crotale dari Paris. Diharapkan kesepakatan tersebut menjadi final dalam lawatan Hollande kali ini.

Transaksi rudal jarak pendek Crotale dan memiliki fungsi sebagai sistem pertahanan udara serta darat, ditaksir senilai 2,7 miliar dolar. Selain itu, petinggi Paris mengharuskan mitra Arabnya ini untuk menandatangani kontrak teknis dan jasa perawatan dengan perusahaan Perancis senilai 2,4 miliar euro.

Jika Hollande berhasil meraih ambisinya dalam lawatan ke Riyadh kali ini dan menjadikan kontrak tersebut final, maka salah satu perusahaan senjata Perancis yang tengah dilanda krisis akan terselamatkan. Perusahaan Thales, merupakan salah satu dari 500 perusahaan besar dunia dan memiliki 65 ribu pekerja yang tersebar di 56 negara dunia.

Pemasukan Thales di tahun 2011 mencapai lebih dari 13 miliar euro. 60 persen penjualan perusahaan ini dari senjata. Di dunia, Thales menempati peringkat ke 11 dari kontraktor militer. Sementara itu, Paris termasuk salah satu pemilik saham di Thales yang tengah dilanda krisis serta menunggu berita baik dari lawatan Hollande ke Riyadh.

Di sisi lain, Hollande berusaha mencantumkan pembelian kapal destroyer jenis Sawari dan kapal selam dalam kontrak senjata dengan Arab Saudi. Namun petinggi Riyadh ternyata mengalokasikan dana besar militernya untuk memajukan kebijakan luar negerinya. Salah satunya adalah memberi konsesi dalam pembelian senjata yang besar, sehingga mampu menggalang koordinasi lebih besar dengan pemerintah Paris dalam kebijakan Riyadh di Suriah, khususnya terhadap Iran serta menekan Tehran.

Konsesi ekonomi merupakan salah satu harapan Paris dari Riyadh. Arab Saudi untuk menjatuhkan pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah juga sangat membutuhkan kerjasama lebih besar dengan Paris. Riyadh meminta Paris menjegal rencana internasional terkait rekonsiliasi nasional di Suriah. Sejatinya syarat Riyadh kepada Paris adalah untuk menyukseskan rencana Arab Saudi di Timur Tengah. Di Timur Tengah Arab Saudi berusaha memperlemah front muqawama anti Israel dan meningkatkan saham Riyadh dalam konstelasi di kawasan.

Pembahasan-pembahasan terkait masalah krisis Suriah dengan tema sentral Konferensi Jenewa 2 dalam beberapa hari terakhir semakin marak dilakukan. Bersamaan dengan itu, sejumlah langkah final juga dilakukan untuk merampungkan proses pemusnahan senjata kimia Suriah baik di dalam wilayah negara itu maupun dengan mengeluarkan sisa-sisa senjata tersebut.

Secara umum dapat dikatakan, dalam waktu kurang dari satu bulan sebelum digelarnya Konferensi Jenewa 2, yaitu pada 22 Januari 2014, langkah dan negosiasi-negosiasi yang dilakukan memasuki tahap yang lebih sensitif. Penekanan atas keikutsertaan Iran dalam Konferensi Jenewa 2 dengan maksud untuk membantu penyelesaian krisis Suriah merupakan salah satu tema utama upaya-upaya politik tersebut.

Pandangan Iran soal Suriah dari beberapa sisi, sangat penting untuk dicermati. Dari sisi politik Iran menentang segala bentuk aksi militer di Suriah dan menegaskan bahwa satu-satunya solusi krisis di negara Arab itu adalah dialog Suriah-Suriah dengan dukungan internasional. Oleh karena itu Iran menilai Konferensi Jenewa 2 sebagai peluang untuk mendekatkan ke sebuah strategi politik guna menyelesaikan krisis Suriah. Berkenaan dengan hal itu Iran menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam konferensi tersebut.

Pembahasan kedua terkait upaya untuk membantu penyelesaian krisis Suriah adalah masalah pemusnahan senjata kimia di negara itu. Iran termasuk salah satu negara pertama yang menekankan pemusnahan senjata kimia Suriah di dalam mapun di luar negara tersebut di bawah pengawasan lembaga internasional. Terkait hal ini Iran telah melakukan sejumlah langkah praktis.

Dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman teknis dan profesional dalam melaksanakan konvensi pelarangan senjata kimia, Iran mengumumkan kesiapannya untuk memberikan bantuan dan konsultasinya kepada Suriah dengan maksud untuk melaksanakan perjanjian konvensi dan pemusnahanan senjata kimia negara itu. Di sidang Lembaga Pelarangan Senjata Kimia ke-4, dewan eksekutif lembaga itu mengesahkan draf rincian pemusnahan senjata kimia Suriah yang diprakarsai sendiri oleh negara itu.

Berdasarkan draf tersebut, pemusnahan instalasi produksi senjata kimia di dalam wilayah Suriah harus dilakukan paling lambat sampai Maret 2014 dan pemindahan seluruh senjata itu untuk dimusnahkan di luar Suriah juga sampai pada waktu yang sama. Ini dilakukan berdasarkan sebuah program yang dibagi dalam beberapa tahap dan dilakukan di bawah pengawasan lembaga pelarangan senjata kimia.

Sehubungan dengan ini Iran menggelar pelatihan untuk melaksanakan isi perjanjian lembaga pelarangan luas senjata kimia di bawah pengawasan pakar Iran di Suriah. Faisal Meqdad, Deputi Menteri Luar Negeri Suriah, Sabtu lalu dalam konferensi persnya melaporkan, pelatihan ini dilakukan setelah Suriah bergabung dengan traktat pelarangan perluasan senjata kimia usulan Iran.

Bagaimanapun juga, tujuan utamanya adalah pemusnahan total senjata kimia, baik di dalam wilayah Suriah atau di luar negara itu. Tujuan ini akan segera tercapai sekalipun menghadapi masalah dan penundaan-penundaan sementara. Pemusnahan senjata kimia Suriah adalah salah satu sisi masalah.

Musuh-musuh Suriah sekarang sedang mencari dalih lain karena dalih mereka sebelumnya gagal dan berakhirnya skenario-skenario terkait penggunaan senjata kimia oleh militer Suriah. Tampaknya negara-negara yang melakukan intervensi di Suriah dan pendukung kelompok teroris di negara itu tidak menghendaki perdamaian serta stabilitas di Suriah.

Perang di Suriah hanya akan berakhir dengan dicabutnya akar terorisme, jika tidak perundingan tidak akan terlalu membantu penyelesaian masalah di negara Arab itu.

Publikasi berita menyedihkan terkait kondisi wanita Muslim Myanmar oleh sejumlah media telah mengungkap berlanjutnya kejahatan terhadap umat Islam di negara itu. Kali ini pelaku kejahatan adalah aparat keamanan Myanmar.

Stasiun televisi Press TV melaporkan, aparat keamanan Myanmar menculik wanita dan gadis-gadis Muslim Rohingya kemudian memukulinya, setelah itu mereka dipaksa untuk mengkonsumsi narkotika dan dibawa ke beberapa markas militer untuk diperkosa.

Sebelumnya media-media melaporkan, aparat keamanan Myanmar membantu warga Buddha dalam melakukan penyerangan terhadap Muslimin Rohingya, namun dibantah pemerintah Myanmar. Sementara itu Press TV dalam laporan beritanya pada tanggal 29 Desember 2013 mengatakan, wanita-wanita Muslim Rohingya diperlakukan sebagai budak pemuas nafsu di markas-markas militer Myanmar.

Berita ini menunjukkan bahwa proyek genosida di Myanmar terus berlanjut dalam berbagai bentuknya yang berbeda, menyusul reaksi negatif dunia internasional untuk menangangi kondisi Muslimin Rohingya. Perlakuan aparat keamanan Myanmar yang menjadikan wanita-wanita Muslim Rohingya sebagai alat pemuas nafsu binatangnya pada kenyataannya adalah salah satu dimensi kekerasan yang menimpa Muslimin di negara itu.

Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam kunjungan terbarunya ke Myanmar mengaku sangat terpukul dan menangis menyaksikan kondisi tidak manusiawi Muslimin yang tinggal di kamp-kamp kotor, penuh dengan sampah di luar kota Sittwe, pusat negara bagian pemukiman warga Muslim Rakhine. Pasalnya sebagian besar korban kekerasan adalah anak-anak kecil minoritas Rohingya yang kakek buyutnya sudah tinggal di Myanmar sejak ratusan tahun lalu, namun pemerintah Myanmar masih tidak menganggap mereka sebagai warga negara.

Di kamp-kamp pengungsian lebih dari setahun anak-anak Rohingya tidak pergi ke sekolah. Banyak orang sakit yang tidak diperbolehkan keluar kamp untuk berobat dan terpaksa menyuap penjaga kamp dengan uang dalam jumlah yang sangat besar.

Minoritas Muslim di Myanmar diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah dan tidak dapat memperoleh hak-hak sipilnya. Sejak dua tahun terakhir kekerasan terhadap Muslim Myanmar terus meningkat. Lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia internasional berulangkali menegur pemerintah Myanmar karena menutup mata atas kekerasan yang menimpa Muslimin negara itu. Lembaga HAM internasional menilai aparat keamanan Myanmar terlibat dalam kelanjutan aksi kekerasan terhadap warga Muslim, bahkan menyebutnya sebagai pelaku utama.

Sebagian pejabat negara berpenduduk 60 juta jiwa dan mayoritasnya adalah warga Buddha itu, sejak tahun 2011 bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan junta militer, berjanji untuk menjalankan reformasi. Akan tetapi rakyat Myanmar tidak menyaksikan reformasi, mereka justru menjadi saksi terjadinya kekerasan terbesar dan genosida yang dilakukan terhadap Muslimin. Kekerasan yang setiap hari menemukan dimensi barunya yang lebih mengerikan. Hal ini dapat menjadi peringatan bagi masyarakat internasional untuk memberi penanganan serius terhadap masalah Muslimin di Myanmar.

Kendati pejabat departemen kehakiman Myanmar kerap berjanji kepada lembaga-lembaga internasional untuk berlaku adil dan menyeret para pelaku kekerasan ke meja hijau, namun terungkapnya aksi kekerasan baru yang dilakukan aparat keamanan Myanmar terhadap wanita-wanita Muslim negara itu menunjukkan bahwa mereka tidak serius menangani kondisi mengenaskan dan tragedi kemanusiaan di Myanmar.

Warga Iran hari Senin 30 Desember turun ke jalan menggelar pawai memperingati peristiwa penting 9 Dey yang terjadi empat tahun lalu. Ketika itu jutaan orang Iran turun ke jalan menyatakan dukungannya terhadap Revolusi Islam yang saat itu sedang menghadapi ancaman fitnah dari antek-antek asing di dalam negeri.

Pawai damai rakyat Iran tanggal 9 Dey 1388 Hs, yang bertepatan dengan 30 Desember 2009, berhasil meredam percikan kerusuhan selama delapan bulan yang terjadi di sejumlah kota, terutama Tehran yang dilakukan untuk melemahkan fondasi Republik Islam. Ketika itu segelintir perusuh yang termakan hasutan dan skenario musuh mulai memicu kerusuhan hingga puncaknya pada hari Asyura. Menghadapi situasi dan kondisi demikian, rakyat Iran mulai hilang kesabarannya karena nilai-nilai sakral Islam dinodai oleh para perusuh. Akhirnya rakyat Iran dengan kesadarannya sendiri turun ke jalan melumpuhkan skenario musuh yang sedang dilancarkan oleh kompradornya.

Pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatullah Udzma Sayid Ali Khamenei menyebut peristiwa 9 dey sebagai hari bersejarah. Dan setiap tahun hingga kini diperingati di berbagai kota. Para analisis politik Iran memandang peristiwa fitnah yang melanda Iran pasca pemilu presiden tahun 2009, menunjukkan adanya jejak-jejak asing yang berupaya mengail ikan di air keruh. Analis Iran, Manouchehr Mohammadi menjelaskan keterlibatan pihak asing terutama agen-agen Israel dan AS dalam kerusuhan yang meletus di tahun 1388 Hs (2009).

Selain Tehran, peringatan 9 Dey dilakukan di berbagai kota di seluruh Iran. Ayatullah Mujtahid Shabistari dalam pidatonya memperingati peristiwa Dey di provinsi Azerbaijan Timur mengatakan bahwa tudingan kecurangan dalam pemilu sebagai alasan yang dibuat-buat oleh musuh dalam dan luar negeri. Imam Jumat Tabriz ini menegaskan bahwa bangsa Iran dengan kesadaran dan kewaspadaannya berhasil mematahkan konspirasi musuh.

Di provinsi Golestan, Ayatullah Allavi Gorgani dalam pidatonya menyinggung mengenai peran partisipatif rakyat dalam peristiwa 9 Dey yang mampu menggagalkan skenario musuh yang telah dirancang jauh hari sebelumnya.

Di Qom, Hujatul Islam wal Muslimin Saidi mengungkapkan bahwa peran rakyat dari berbagai lapisan masyarakat mampu menumbangkan konspirasi fitnah 1388 Hs. Imam Jumat Qom menilai kerusuhan yang terjadi empat tahum lalu sebagai ujian ilahi bagi orang-orang yang selama ini mengklaim sebagai pengikut jalan Imam Khomeini dan nilai-nilai Revolusi Islam. Ditegaskannya, protes terhadap hasil pemilu presiden tahun 2009 tidak lebih hanya sekedar alasan belaka.

Ali Larijani dalam pidatonya yang sampaikan di sidang parlemen menyebut peristiwa 9 Dey sebagai kemenangan bagi Revolusi Islam menghadapi konspirasi musuh yang melancarkan berbagai skenario untuk melumpuhkan Republik Islam.

Penulis dan wartawan terkemuka Inggris di surat kabar The Independent menulis, pemerintah berkuasa Arab di negara-negara Teluk Persia adalah pihak-pihak yang pertama kali memulai perang mazhab di seluruh penjuru dunia Islam.

Stasiun televisi Alalam (30/12) melaporkan, Patrick Cockburn, analis Timur tengah di surat kabar The Independent mengatakan, "Para penguasa Arab di negara-negara Teluk Persia mendukung penuh, para penyebar kebencian di Youtube."

Ia menambahkan, "Arab Saudi dan sekutu-sekutunya mendukung propaganda yang membuka peluang bagi terciptanya perang mazhab antara Ahlu Sunnah dengan Syiah."

Menurutnya propaganda-propaganda yang dilancarkan ulama-ulama dukungan Saudi terhadap Muslim Syiah merupakan alasan terjadinya perang mazhab di seluruh penjuru dunia.

Cockburn menyinggung kekerasan yang terjadi di Irak dan Suriah. Ia mengatakan, "Kedua negara itu dilanda aksi kekerasan terbesar dan sebagian besar dari 766 korban tewas selama bulan ini di Irak adalah para peziarah Syiah. Para peziarah ini tewas akibat serangan dan aksi teror kelompok teroris Daulah Islamiyah fi Iraq wa Syam (DIIS) yang berafiliasi ke Al Qaeda."

Menurut The Independent, jaringan teroris Al Qaeda di Semenanjung Arab, sejak awal bulan Desember 2013 membunuh 53 dokter dan perawat serta melukai 162 lainnya dalam sebuah serangan ke rumah sakit di kota Sanaa, Yaman. Rumah sakit ini sebelumnya mendapat ancaman dari seorang ulama Salafi di televisi, pasalnya rumah sakit tersebut tidak memperhatikan pemberontak bersenjata yang terluka.

Ulama ekstrem itu sebelum serangan ke rumah sakit Sanaa mengatakan, kelompok etnis Yaman harus menyerang rumah sakit tersebut untuk membalas tumpahnya darah saudara-saudara kami. "Penggunaan internet dan jaringan satelit dengan dukungan negara-negara Arab atau markas-markas mereka di sejumlah negara, berpengaruh besar terhadap bangkitnya kembali jaringan Al Qaeda di Timur Tengah," ungkap Cockburn.

Jaringan satelit, situs-situs internet, Youtube dan Twitter yang ada di negara-negara Arab Teluk Persia adalah faktor utama tersebar luasnya kebencian dan pertentangan mazhab di seluruh penjuru dunia Islam termasuk Libya, Tunisia, Mesir dan Malaysia, negara-negara dimana warga Muslim Syiah adalah minoritas.

Cockburn memberi contoh, eksekusi mati salah seorang guru Irak hanya karena ia Muslim Syiah. "Sebuah kelompok ekstrem di kota Benghazi, salah satu kota penting di Timur Libya, menayangkan video eksekusi mati seorang guru Irak karena ia bermazhab Syiah," katanya.

Sumber-sumber terpercaya mengabarkan, pemerintah India sepakat untuk membeli 15 pesawat tanpa awak dari rezim Zionis Israel untuk digunakan dalam operasi pengintaian di perbatasan Cina dan Pakistan.

Situs berita Felestin Al Youm seperti dikutip Tasnim News (30/12) melaporkan, pemerintah India menyepakati penandatangan kontrak pembelian 15 pesawat tanpa awak Israel untuk digunakan dalam operasi pengintaian di perbatasan Cina dan Pakistan.

Ditambahkannya, "Saat ini Angkatan Laut dan Udara India menggunakan puluhan pesawat tanpa awak Israel untuk melakukan operasi pengintaian."

Kementerian Informasi Lebanon mengabarkan dilakukannya pertemuan antara delegasi Gerakan Amal pimpinan salah seorang anggota parlemen Lebanon dengan Marji Agung Muslim Syiah Irak.

Situs resmi Kementerian Informasi Lebanon seperti dikutip Tasnim News (30/12) melaporkan, beberapa hari terakhir sebuah delegasi dari Gerakan Amal, Lebanon pimpinan Abdel Majid Saleh, anggota Front Kebebasan dan Pembangunan, sekaligus anggota parlemen negara itu bertemu dengan Ayatullah Sayid Ali Sistani, Marji Syiah Irak.

Dalam pertemuannya dengan Ayatullah Sistani, Saleh menjelaskan sejumlah masalah terkait Lebanon termasuk krisis etnis dan mazhab yang terjadi di negara itu.

Setelah mendengar penjelasan Saleh, Ayatullah Sistani memanjatkan doa untuk stabilitas dan ketenangan rakyat Lebanon serta seluruh Muslimin dunia.

Rincian isi pertemuan kedua belah pihak tidak dipublikasikan.

Uskup Agung Kristen Armenia di Isfahan dan wilayah Selatan Iran mengatakan, hak untuk memiliki wakil di Majlis Syura Islam adalah bukti adanya kebebasan berpendapat bagi setiap warga minoritas agama di Iran.

IRNA (30/12) melaporkan, Uskup Agung Kristen Armenia Isfahan dan Selatan Iran hari ini, Senin (30/12) mengabarkan, warga Kristen Armenia memiliki dua wakil di Majlis Syura Islam yang bertugas menyampaikan suara mereka.

Ia menambahkan, warga Kristen Armenia Isfahan dan Selatan Iran bebas melakukan aktivitas-aktivitas budaya, sosial, keagamaan dan pendidikannya. Tidak ada satupun kasus terkait pelanggaran kebebasan berpendapat yang menimpa warga Kristen Armenia Iran.

Pemimpin umat Kristen Armenia Isfahan itu menilai Iran sebagai sebuah negara teladan yang indah bagi dunia dalam masalah kerukunan hidup bersama di antara pengikut agama berbeda.

Kekeliruan fatal Menteri Penerangan Bahrain dalam menggunakan beberapa ayat Al-Quran sebagai pepatah Arab kuno, mengundang kritikan masyarakat dan berbagai pihak.

Alalam (29/12) melaporkan, Samirah Rajab memposting ayat 17 surat Raad, ayat 120 surat Al-Nisa dan dua ayat dari surat Al-Anam dan Fatir dalam laman Twitternya, serta menilainya sebagai pepatah kuno Arab.

Menteri Penerangan Bahrain dalam menjustifikasi kekeliruan fatalnya itu mengatakan, "Sejumlah ayat Al-Quran telah tercantum dalam bentuk pepatah dalam kitab-kitab kuno Arab."

Dengan kata lain, Al-Quran menyerap dari kitab-kitab pepatah kuno Arab. Akan tetapi justifikais tersebut tidak mampu membendung kecaman terhadap menteri Bahrain itu.

Media-media rezim Zionis Israel melaporkan, puluhan Zionis menggelar demonstrasi di depan rumah Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel dan meneriakkan kecaman atasnya.

Surat kabar Israel, Yediot Aharonot seperti dikutip Tasnim News (29/12) mengabarkan, puluhan warga Israel memprotes pemerintahan Netanyahu yang membebaskan 26 tahanan Palestina.

Para demonstran juga membawa spanduk-spanduk bertuliskan kata-kata menghina Netanyahu dan mereka menegaskan bahwa PM Israel itu pembohong serta bukan pemimpinnya.

Pengunjuk rasa mencoret foto Netanyahu dan menuntut pembubaran pemerintahan berkuasa Israel. Terkait hal ini seorang petugas kantor PM Israel mengumumkan, Senin (30/12) Israel akan membebaskan 26 tahanan Palestina.

Ia menegaskan, pembebasan para tahanan Palestina ini akan dilakukan besok malam setelah batas waktu bagi 48 keluarga korban untuk menyampaikan protes mereka kepada pengadilan tinggi.

Tel Aviv, Sabtu lalu sepakat untuk membebaskan 26 tahanan Palestina yang merupakan kelompok tahanan Palestina ketiga yang paling lama mendekam di penjara-penjara Israel.