Ancaman Israel akan menyerang Iran setiap saat ternyata hanya sebuah trik taktikal, setelah sumber dari dalam pemerintahan rezim Zionis menyatakan bahwa tidak ada pembahasan tentang rencana militer anti-Tehran yang dibicarakan oleh para menteri dalam beberapa bulan terakhir.

Informasi tersebut diterima oleh Reuters dan dibocorkan oleh seorang pejabat tinggi Israel yang selalu menghadiri seluruh rapat penting kabinet Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Sumber yang berbicara secara anonim itu mengatakan bahwa kabinet tidak membahas Iran dengan terperinci sejak Oktober lalu. Jika ada pembahasan tentang Iran, maka pembahasannya tentu tidak serius. Masalah serangan ke Iran bukan topik yang enteng untuk dibahas di sela-sela agenda sidang.

Sumber dari dalam pemerintahan Tel aviv ini menegaskan pula bahwa seluruh pejabat militer dan keamanan menentang keras koar Netanyahu soal serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Israel dinilai tidak memiliki sumber-sumber cukup untuk menggelar perang dengan musuh sekaliber Iran.

Di sisi lain, Netanyahu bersikeras menekankan serangan ke Iran dan menyatakan akan bertanggung jawab atas segala bentuk serangan ke Iran yang menurutnya sedang berusaha memproduksi senjata destruksi massal.

Ada beberapa kemungkinan mengapa Netanyahu gencar mempropagandakan serangan ke Iran. Pertama, retorika konfrontatif tersebut adalah dalam rangka mengirim pesan kepada para pemimpin Iran untuk mengesankan adanya "ancaman serius" yang akan memaksa Iran berunding di meja yang di atasnya telah disediakan berbagai insentif dari Barat. Namun dengan syarat Iran bersedia menghentikan program nuklirnya.

Teori kedua yang beredar di antara media-media Israel adalah bahwa Netanyahu berusaha menutupi perpecahan di kabinet dan militer dalam berbagai isu di Israel. Namun sebagian pihak berpendapat bahwa Israel sedang berusaha memaksa sekutu terdekatnya, Amerika Serikat. Dengan mengatakan bahwa Israel akan menyerang Iran tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Amerika Serikat, maka Washington akan terpaksa mengintervensi mencegah konflik berdarah karena dipastikan Iran akan membalas Israel.

Adapun di pihak lain, terlepas dari haknya mendayagunakan teknologi nuklir untuk untuk tujuan damai, Republik Islam Iran tidak pernah melunakkan literaturnya di hadapan rezim Zionis Israel. Israel dinilai terlalu lemah untuk negara sekokoh Republik Islam Iran. Rezim Zionis bahkan terbukti tidak mampu melawan gerakan muqawama di Lebanon dan Palestina. Apa yang dalam benak para pejabat Zionis sangat menggelikan mengingat kekuatan Iran tidak dapat dibandingkan dengan muqawama Hizbullah dan Hamas. Selain itu, dengan kondisi perekonomian buruk, krisis sosial di dalam negeri, dan juga sensitifnya situasi di kawasan, terlalu beresiko bagi Israel menyerang fasilitas nuklir Iran.(IRIB Indonesia/MZ)

Suriah dan Lebanon menjadi pokok pembahasan Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Saeed Jalili, di Beirut.

Fars News (5/8) mengutip laporan koran al-Sharq Alawsath menyebutkan, Jalili bertemu dengan Sekjen Hizbullah, Sayid Hasan Nasrullah yang akan merundingkan masalah Suriah.

Koran trans-regional al-Sharq Alawsath mengutip sejumlah sumber dari rombongan dalam kunjungan Jalili menyebutkan bahwa dalam pertemuan dengan Sayid Nasrullah, transformasi terbaru Lebanon akan dibahas.

Kunjungan Jalili dan rombongannya ke Lebanon berlangsung singkat.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Lebanon menyinggung kunjungan tersebut dan menyatakan akan menggelar acara buka puasa bersama.(IRIB Indonesia/MZ)

Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi telah memperingatkan bahwa setiap petualangan militer oleh rezim Israel terhadap Tehran akan berarti bunuh diri bagi Tel Aviv.

"Rezim Zionis (Israel) tahu bahwa menyerang Iran adalah sebuah keinginan yang tidak akan pernah tercapai, kecuali jika rezim berusaha untuk bunuh diri," kata Vahidi Ahad (5/8).

Menteri Pertahanan Iran mengecam ancaman militer Israel terhadap Iran dan plot anti Suriah serta menilainya sebagai upaya Tel Aviv keluar dari keterkucilannya di kawasan. Meskipun demikian, Vahidi menegaskan bahwa Israel tidak dapat membebaskan diri dari realitas sejarah dan akan selalu mewarisi kebohohan dalam dirinya.

"Angkatan bersenjata Iran sepenuhnya siap untuk memberikan respon yang tegas untuk niat sakit," tambahnya.

Washington dan Tel Aviv telah berulang kali mengancam Tehran dengan serangan militer guna memaksa Republik Islam menghentikan program energi nuklirnya, yang diklaim AS dan Israel mengacu pada produksi senjata destruksi massal.

Namun Iran membantah tuduhan tersebut seraya bersumpah akan melancarkan balasan yang destruktif terhadap segala bentuk serangan.(IRIB Indonesia/MZ)

Menteri Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi mengkonfirmasikan ujicoba generasi keempat rudal terakurat produksi dalam negeri.

Sebagaimana dilansir Fars News (4/8), Ahmad Vahidi (4/8) dalam wawancaranya dengan para wartawan mengatakan, "Generasi keempat rudal Fateh 110 memiliki daya tempuh lebih dari 300 kilometer dan diproduksi oleh Lembaga Industri Penerbangan Kementerian Pertahanan Iran dan sukses diujicoba."

Menurut Vahidi berkat kerja keras para ahli dalam negeri, lembaga terkait dan dengan mengandalkan teknologi dalam negeri, keakuratan rudal Fateh 110 berhasil ditingkatkan. Keakuratannya tersebut telah dibuktikan setelah rudal tersebut menggunakan sistem kontrol dan penguncian target baru.

Kelebihan lain rudal Fateh 110 adalah kecepatan pengoperasian dan daya destruksi yang tinggi. Rudal tersebut sangat berarti dalam meningkatkan kemampuan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, karena mampu mengunci target konvensional di darat dan di laut. Namun Vahidi menegaskan pula bahwa dalam program berikutnya, seluruh rudal Iran akan dilengkapi dengan sistem dan kemampuan yang sama dengan Fateh 110.

Terkait kemampuan rudal Iran, sebelumnya Panglima Pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC/Pasdaran), Amir Ali Haji Zadeh mengatakan, "Pangkalan [AS] dalam jangkauan rudal-rudal kami begitu juga dengan wilayah pendudukan [Israel]."

Setelah menggelar sebuah manuver rudal dan menembakkan ratusan rudalnya, para pejabat pertahanan Republik Islam Iran menekankan kemampuan Tehran menghancurkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan "hanya dalam hitungan menit."

Hajizadeh mengatakan bahwa 35 pangkalan Amerika Serikat berada di dalam jangkauan rudal-rudal Iran yang mampu mencapai jarak 2.000 kilometer.

Ancaman Iran ini dikemukakan setelah dalam beberapa waktu terakhir, para pejabat Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel kembali gencar menebar retorika perang terhadap Republik Islam. Opsi serangan militer ke Tehran kembali digulirkan oleh Washington dan Tel Aviv jika sanksi anti-Iran gagal memaksa Republik Islam menghentikan program nuklirnya.

Pasca sanksi baru oleh Amerika Serikat yang diklaim akan "melumpuhkan persendian" Republik Islam Iran, kemudian disusul dengan sanksi dari Uni Eropa, Barat dan Israel menyadari ketidakefektifan sanksi. Iran selalu menemukan jalan keluar menyiasati sanksi. Melihat fakta itu, Amerika Serikat kembali menetapkan sanksi baru untuk menutup setiap celah yang digunakan Iran dalam menyiasati sanksi.

Beberapa waktu lalu Wall Street Journal menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu menandingi keuletan Iran dalam melawan sanksi. Iran dengan sangat mudah membentuk perusahaan-perusahaan baru menggantikan perusahaan yang telah disanksi. Selain itu Iran juga terbukti lihai dalam membuka kanal-kanal finansial untuk mengakali sanksi. Penjualan minyak dengan menggunakan emas dan menggunakan perusahaan-perusahaan bayangan asing termasuk di antara upaya Iran dalam hal ini.

Operasi pengamanan dalam negeri yang dilakukan militer Suriah dengan menggelar operasi pembersihan teroris di berbagai kota mulai menampakkan hasil signifikan. Tapi tiba-tiba kondisi relatif aman yang berhasil dipulihkan militer Suriah itu dirusak kembali oleh intervensi asing. Pasalnya sejumlah negara Arab yang didukung blok Barat melancarkan aksi sepihak di Majelis Umum PBB.

Pada hari Jumat (3/8) Majelis Umum PBB di bawah tekanan sejumlah negara Barat dan rezim-rezim Arab meloloskan draf resolusi yang diusulkan Riyadh. Resolusi tidak mengikat yang disetujui oleh 133 suara itu mendapat penentangan keras dari Rusia dan Cina serta 10 negara lainnya. Tidak hanya itu, 31 negara juga absen sebagai bentuk penolakan atas resolusi sepihak itu.

Rusia menilai resolusi Majelis Umum PBB anti-Suriah itu merusak upaya perdamaian di negara Arab itu. Utusan Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin mengatakan resolusi tersebut berpihak dan mendukung oposisi bersenjata. Rusia dan Cina sebelumnya memblokir tiga upaya di Dewan Keamanan PBB yang berupaya menjatuhkan sanksi terhadap Damaskus.

Resolusi anti-Suriah itu menuntut Presiden Bashar al-Assad segera mentransfer kekuasaan kepada pemerintah transisi. Tidak hanya itu, resolusi tersebut juga mendesak agar Assad segera menghentikan serangan dengan menggunakan kendaraan lapis baja dan helikopter terhadap oposisi Suriah.

Namun keganjilan dalam resolusi itu. Pertama, resolusi tidak mengikat itu sama sekali tidak menyinggung aksi kekerasan yang dilakukan oposisi bersenjata. Padahal selama ini merekalah yang menjadi penyulut kerusuhan berdarah di Suriah. Resolusi itu sengaja menutup mata atas berbagai aksi teror yang dilakukan milisi pemberontak terhadap pejabat dan rakyat Suriah.

Kedua, resolusi itu dijatuhkan di saat rezim Damaskus menunjukkan keseriusannya menjalankan reformasi yang dituntut rakyat Suriah. Salah satu dibuktikan dengan menggelar pemilu parlemen yang diikuti secara antusias oleh rakyat. Selain itu pemerintah Assad juga menyetujui penerapan prakarsa damai Kofi Annan.

Ketiga, usulan itu digulirkan oleh Arab Saudi yang didukung Bahrain dan sejumlah negara Arab lainnya dengan dalih penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Suriah. Padahal negara-negara itu termasuk rezim Arab yang getol melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyatnya sendiri. Riyadh sendiri saat ini dikecam publik internasional karena menjalankan kebijakan diskriminatif terhadap rakyat wilayah timur yang kaya minyak. Aksi protes damai rakyat Saudi justru dibalas dengan cara-cara kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.

Keempat, resolusi sepihak itu menunjukkan semakin jelasnya ambisi segelintir rezim Arab bersama negara-negara Barat untuk menumbangkan rezim Assad dengan memanfaatkan kelemahan PBB. Tujuan utama resolusi tidak mengikat ini adalah menggagalkan prakarsa perdamaian Kofi Annan hingga akhirnya utusan khusus PBB dan Liga Arab itu mengundurkan diri. Resolusi ini digulirkan setelah koalisi Arab-Barat gagal menggulingkan pemerintahan Damaskus meskipun sudah menggelontorkan dukungan finansial dan militer terhadap pemberontak Suriah.

Jika memang resolusi itu bertujuan untuk mewujudkan keamanan Suriah demi rakyat yang tidak berdosa sebagaimana diklaim Gedung Putih, mengapa mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap pemberontak Suriah ? Seperti biasa mereka menyodorkan wortel untuk pemberontak Suriah, sambil mengayunkan tongkat memukul rezim Assad. Meski resolusi itu tidak mengikat, tapi koalisi Arab-Barat menjadikannya sebagai justifikasi untuk membenarkan aksinya sebagai pemadam kebakaran yang menyulut api lebih berkobar di Suriah.(IRIB Indonesia/PH)

Bersamaan dengan semakin besarnya dukungan sejumlah negara terhadap kelompok teroris anti Suriah yang berujung pada kegagalan prakarsa damai Kofi Annan. Akhirnya utusan khusus PBB dan Liga Arab ini memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Annan akan mengakhiri masa tugasnya akhir Agustus ini.

Anan hari Kamis lalu di Jenewa setelah menyatakan pengunduran dirinya menekankan bahwa sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB tidak mendukung misinya di Suriah. Ia mengatakan, prakarsa enam butir tetap merupakan solusi tunggal untuk menyelesaikan krisis Suriah dan prakarsa ini harus dijalankan secara penuh.

Sementara itu, Sekjen PBB, Ban Ki-moon hari Kamis lalu membenarkan pengunduran diri Annan dan misinya akan berakhir hingga bulan Agustus ini. Ia pun menyebut prakarsa enam butir Annan masih merupakan solusi tepat guna menyelesaikan krisis di Suriah.

Annan, sosok yang diterima oleh banyak pihak. Ia pun memiliki pengalaman 10 sebagai sekjen PBB. Seiring dengan meingkatnya krisis di Suriah, ia pun ditunjuk sebagai utusan PBB dan Liga Arab guna menyelesaikan krisis di Damaskus pada Februari lalu.

Di awal tugasnya, Annan dengan serius berusaha menyelesaikan krisis di Suriah. Pertama-tama ia melawat Damaskus dan melakukan pembicaraan dengan sejumlah petinggi Suriah termasuk Presiden Bashar al-Assad terkait mekanisme penyelesaian krisis.

Annan pun kemudian menyetuskan enam prakarsa damai untuk mensukseskan misinya di Suriah. Annan dua kali melawat Iran dan petinggi Tehran pun berulang kali menegaskan dukungan mereka terhadap prakarsa Annan serta menyebutnya sebagai solusi terbaik untuk mengatasi krisis di Suriah tanpa intervensi asing.

Iran dan Rusia sejak awal mendukung prakarsa damai Annan. Kedua negara ini pun menuntut dijalankannya reformasi politik di Damaskus. Pelaksanaan gencatan senjata antara pasukan pemerintah dan kelompok teroris dan pembebasan para tahanan politk termasuk di antara enam butir prakarsa damai Annan.

Sementara itu, pemerintah Suriah setelah menyatakan penyesalannya atas pengunduran diri Annan menekankan bahwa Damaskus tetap komitmen untuk melaksanakan secara penuh prakarasa damai mantan utusan khusus PBB ini. Di sisi lain, kelompok teroris anti Suriah dengan dukungan sejumlah negara sejak diberlakukannya prakarsa damai Annan telah melakukan pelanggaran sebanyak 5000 kali dan terus melanjutkan aksi brutalnya di negara ini.

Kelompok teroris dengan dukungan sejumlah negara Barat dan Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Amerika Serikat, Turki dan Rezim Zionis Israel dengan berani terus melanjutkan aksinya dan menganggu stabilitas keamanan di Suriah. Tindakan brutal mereka ini tentu saja membuat prakarsa Annan tak ampuh lagi.

Dukungan luas finansial dan persenjataan Arab Saudi dan Qatar kepada kelompok bersenjata anti Suriah, dukungan logistik Amerika dan Perancis serta kesiapan Turki memberikan bandara udara dan wilayah perbatasan untuk aktivitas milisi bersenjata ini kian membuat Kofi Annan pesimis.

Ketika Barack Obama, presiden Amerika Serikat memberikan instruksi kepada Dinas Intelijen negara ini (CIA) untuk membantu milisi bersenjata anti Suriah guna menghadapi Damaskus maka tak heran jika prakarsa Annan terhambat.

Penekanan Kofi Annan terkait prakarsanya sebagai solusi tunggal untuk menyelesaikan krisis di Suriah menunjukkan bahwa krisis tersebut dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik. Namun Qatar, Arab Saudi dan Turki dengan Amerika serta Israel hanya mengejar kepentingan mereka dan mengamankan Israel dengan menghapus Suriah dari front terdepan muqawama di kawasan. (IRIB Indonesia/M

Ratifikasi undang-undang pelarangan normalisasi hubungan Tunisia dan Rezim Zionis Israel oleh Komisi Hukum dan Kebebasan parlemen Tunisia mengindikasikan perubahan besar di Tumur Tengah.

Ketika Muhammad Bouazizi, 27 tahun pemuda penjual sayur Tunisa nekad bunuh diri sebagai protes atas kondisi di negaranya, ia tidak menyadari bahwa ulahnya tersebut bukan hanya mengubah struktur politik di negaranya, bahkan Timur Tengan secara umum juga terpengaruh. Bukan hanya itu, konstelasi kekuatan di Tumur Tengah dan sistem keamanan di wilayah ini pun mengalami perubahan drastis.

Hubungan Tunisia dan Israel di Masa Lalu

Tunisia sepanjang sejarah memiliki hubungan pasang surut dengan Israel. Di tahun 1982 setelah PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) diusir dari Lebanon, Habib Bourguiba presiden Tunisia saat itu, mengizinkan Yaser Arafat, pemimpin PLO membuka kantor di Tunisia.

Rezim Zionis Israel rupanya tak tahan dengan kehadiran PLO di Tunisia, karena Tel Aviv menuding pasukan PLO membunuh warganya di kota Gabes. Tudingan ini kemudian ditindak lanjuti Israel dengan melakukan serangan udara ke kantor PLO di Tunisia, akibatnya hubungan Israel dan Tunisia menjadi dingin. Oleh karena itu, di era tersebut Tunisa kemudian menjalankan potitik ganda dengan menjalin hubungan dengan Palestina serta Israel. Tunisia pun memilih jalan tengah (moderat) menyikapi Tel Aviv.

Namun pada tahun 1994, hubungan negara ini dengan Israel mulai pulih, karena Arafat setahun sebelumnya telah menandatangani perjanjian Oslo (perjanjian damai dengan Israel). Hal ini membuka peluang peningkatan hubungan Tunisia daengan Israel.

Menyusul ditandatanganinya perjanjian Oslo, hubungan Tunisia dan Israel yang didukung Amerika Serikat semakin luas. Israel di tahun 1996 membuka kantor penjaga kepentingannya di Tunisia. Satu bulan kemudian Tunisa juga melakukan langkah serupa dengan membuka kantor penjaga kepentingannya di Tel Aviv.

Pulihnya hubugan Tunisia dan Israel tak lebih hanya bertahan enam tahun, karena setelah meletusnya intifadah kedua di Palestina tahun 2000, presiden terguling Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali memutus hubungan diplomatik engan Tel Aviv sebagai protes atas kejahatan Israel terhadap warga Palestina. Ia pun menutup kantor penjaga kepentingan negaranya di Palestina pendudukan.

Meski demikian, hubungan tak resmi antara kedua pihak di berbagai sektor termasuk pariwisata dan perdagangan masih tetap berlanjut. Di tahun-tahun terakhir sebelum kemenangan revolusi rakyat di Tunisia, tercatat 10 ribu turis Israel setiap tahunnya berkunjung ke negara ini.

Hubungan Israel dan Tunisia Sebelum Kemenangan Revolusi Rakyat

Rezim Zionis secara aktif memperluas hubungan ekonominya dengan Tunisia dalam beberapa tahun terakhir dan sebelum kemenangan revolusi rakyat Tunisia, khususnya di sektor pariwisata, perdagangan dan investasi.

Meski tidak ada data resmi terkait hal ini, namun berbagai prediksi banyak dikemukakan. Seperti yang dilakukan oleh Koran Globes cetakan Israel di edisi 10 Oktober 2008 di sebuah artikelnya menulis tajuk, Tunisia: Kesempatan Emas Bagi Kita yang mengisayaratkan perdagangan dan investasi Israel. Hal ini juga menunjukkan minat besarTel Aviv meningkatkan hubungan ekonominya dengan Tunisia khususnya di bidang investasi dan perdagangan, karena Tunisia mengajukan tawaran kepada Israel untuk membangun pabrik semen senilai 200 juta dolar di negara ini.

Dari sisi budaya, Israel juga berusaha melakukan normalisasi dengan Tunisia. Terkait hal ini Koran Haaretz di sebuah artikelnya yang dimuat Desember 2010 membongkar upaya Israel untuk menjalin hubungan dengan para penerbit Tunisia. Meski Haaretz tidak menyebut nama penerbit Tunisia, namun menekankan bahwa Tel Aviv berusaha menerjemahkan novel berbahasa Ibrani ke bahasa Arab dan diserahkan kepada penerbit Tunisia.

Tel Aviv sejak meletusnya revolusi di Tunisia sangat khawatir. Media massa Israel secara luas meliput setiap peristiwa dan perkembangan di Tunisia. Mereka sangat khawatir ketika revolusi menang dan rezim Zine El Abidine Ben Ali tumbang. Kekhawatiran mendalam Tel Aviv mendorong mereka memanfaatkan para pemimpin Yahudi di Tunisia untuk mengumpulkan laporan terkait transformasi di negara yang tengah mengalami revolusi ini.

Tak terkecuali, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu juga kelabakan menghadapi fenomena di Tunisia. Pada 12 Oktober 2011, ia menyampaikan pidato di depan kabinetnya dan menyatakan kekhawatirannya bahwa revolusi Tunisia akan menggoncang keamanan di kawasan. Maksud dari keamanan regional Netanyahu adalah keamanan yang terbentuk akibat kerjasama rezim Arab dengan Israel serta Amerika Serikat yang ditujukan untuk menjamin stabilitas rezim ilegal ini.

Perubahan Hubungan Tunisia dan Israel Pasca Kemenangan Revolusi

Tak lama setelah kemenangan revolusi Tunisia, para petinggi Israel dipusingkan dengan kemungkinan pemutusan hubungan Tunisia dengan Israel. Hal ini tercermin nyata dari pernyataan juru bicara perdana menteri Israel yang menyatakan,"Kekhawatiran kami setelah kemenangan revolusi Tunisia adalah kemungkinan bergabungnya negara ini dengan kekuatan ekstrim dunia Arab."

Mayoritas pengamat terkait urusan Arab aktif mengkaji faktor terbentuknya revolusi, penyebaran dan keberhasilan revolusi Tunisia. Bahkan di awal meletusnya revolusi, Israel tak sanggup menyembunyikan ketakutannya bahwa tergulingnya rezim Zine El Abidine Ben Ali akan menjadi awal dari tergulingnya rezim Arab yang lain.

Masa Depan Suram Hubungan Tel Aviv-Tunisia

Seiring dengan berlalunya waktu, apa yang ditakutkan Israel ternyata menjadi kenyataan.

Pemilu pertama di Tunisia pasca tergulingnya Zine El Abidine Ben Ali membuktikan kekuatan besar kubu Islam, karena kemenangan kubu Ennahda memastikan bahwa pemerintahan baru di Tunisia dikuasai kubu Islam.

Di persaingan pemilu kali ini, kubu sosialis, liberal dan independen meraih suara di bawah Partai Ennahda. Rashid al-Ghannushi, pimpinan Partai Ennahda menyatakan bahwa pemerintahan mendatang Tunisia adalah Islam yang akan menjalankan syariat dan hukum Islam.

Rashid al-Ghannushi berulang kali menyatakan pemaksaan Israel terhadap umat muslim tidak mungkin lagi terjadi dan kebebasan Palestina bukan hanya tidak boleh dirundingkan, bahkan normalisasi hubungan Tunisia dengan Israel adalah kejahatan.

Statemen ini dan ratifikasi pelarangan normalisasi hubungan Tunisia dengan Israel serta dicantumkannya hal tersebut di butir UUD baru negara ini menunjukkan perubahan besar dalam hubungan Tel Aviv-Tunisia. (IRIB Indonesia/MF)

Seorang utusan HAM PBB menyerukan pembentukan sebuah komisi kebenaran untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Rakhine di Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Demikian dilaporkan IRNA.

Setelah mengakhiri kunjungan selama sepekan ke Myanmar pada Sabtu (4/8), pelapor khusus HAM PBB, Tomas Ojea Quintana mengatakan ia telah mencatat dugaan pelanggaran serius oleh negara, termasuk pembunuhan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang dan penggunaan kekuatan yang berlebihan.

Dia juga mendesak pemerintah untuk menyelidiki kekerasan pada bulan Juni antara Budha Rakhine dan etnis Muslim Rohingya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan komunitas Muslim Rohingya sebagai Palestina Asia.

Junta Myanmar menerapkan program sistematis pembersihan agama dari Muslim Rohingya, dengan mengabaikan hak-hak dasar mereka, yaitu hak untuk bebas bergerak, pernikahan, keimanan, identitas, kepemilikan bahasa, warisan dan budaya, kewarganegaraan, pendidikan dan lain-lain.

Menurut laporan terakhir, Muslim Rohingya di Myanmar berada dalam penderitaan tragis. Sebanyak 650 dari hampir satu juta Muslim Rohingya tewas pada tanggal 28 Juni dalam bentrokan di wilayah barat Rakhine. Sementara 1.200 lainnya hilang dan 80.000 lebih terlantar.

Dalam laporan yang diterbitkan pekan lalu oleh Human Rights Watch mengatakan ada bukti yang menunjukkan penganiayaan dan diskriminasi oleh negara terhadap Muslim Rohingya.

Presiden Myanmar Thein Sein bahkan mengatakan kepada PBB bahwa kamp pengungsi atau deportasi adalah solusi terhadap Muslim Rohingya. Dia mengusulkan untuk mendeportasi etnis Rohingya jika ada negara ketiga yang siap menerima mereka. (IRIB Indonesia/RM/MF)

Deputi Direktur Institut Analisis Politik dan Militer Rusia, Alexander Khramchikhin seraya menyinggung masalah serius ekonomi AS, mengatakan Amerika akan dipaksa untuk meninggalkan wilayah Timur Tengah.

Dia membuat pernyataan dalam wawancara dengan Voice of Russia pada hari Sabtu (4/8).

Khramchikhin mengatakan AS akan dipaksa untuk secara besar-besaran mengurangi kehadiran militernya di kawasan. Oleh karena itu, AS berusaha menciptakan kondisi sehingga masalah besar tidak muncul ketika mereka pergi.

Analis Rusia ini menambahkan, AS tidak dapat mempertahankan kekuatan militer di kawasan dan penarikan mereka dari Irak, tanpa membangun satu basis militer pun di sana dengan jelas menunjukkan realita tersebut.

"AS tidak memiliki anggaran untuk melanjutkan kehadiran militer di Timur Tengah dan defisit yang besar pada tahun ini, tidak mengizinkan Washington untuk melakukan itu," jelasnya.

Mengenai keputusan AS untuk pergi dari Timur Tengah, Khramchikhin menambahkan salah satu indikasinya adalah mengurangi ketergantungan pada minyak Timur Tengah. Dalam 10 tahun terakhir, tingkat impor minyak AS dari kawasan ini menurun tajam dan dari 25 persen menjadi 15 persen.

Berbicara tentang kemungkinan intervensi militer asing di Suriah, Khramchikhin menandaskan, sehubungan dengan dukungan kuat rakyat Suriah kepada pemerintah dan kemampuan militer negara itu, maka kecil kemungkinan akan terjadi serangan.

Khramchikhin juga mengatakan bahwa mempertimbangkan masalah ekonomi dan militer AS, negara ini tidak ingin terlibat dalam operasi militer di Suriah. (IRIB Indonesia/RM/MF)

Iran (atau Persia) (bahasa Persia: ایران) adalah sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski di dalam negeri negara ini telah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran masih dipanggil Persia di dunia Barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Shah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah sebuah kognat perkataan "Arya" yang berarti "Tanah Bangsa Arya".

Iran berbatasan dengan Azerbaijan (500 km) dan Armenia (35 km) di barat laut dan Laut Kaspia di utara, Turkmenistan (1000 km) di timur laut, Pakistan (909 km) dan Afganistan (936 km) di timur, Turki (500 km) dan Irak (1.458 km) di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan.

Pada tahun 1979, sebuah Revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini mendirikan sebuah Republik Islam teokratis sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran (جمهوری اسلامی ایران).

Sejarah awal, Kekaisaran Media dan Kekaisaran Achaemenid (3200 SM – 330 SM) :

Dari tulisan-tulisan sejarah, peradaban Iran yang pertama ialah Proto-Iran, diikuti dengan peradaban Elam. Pada milenium kedua dan ketiga, Bangsa Arya hijrah ke Iran dan mendirikan kekaisaran pertama Iran, Kekaisaran Media (728-550 SM). Kekaisaran ini telah menjadi simbol pendiri bangsa dan juga kekaisaran Iran, yang disusul dengan Kekaisaran Achaemenid (648–330 SM) yang didirikan oleh Cyrus Agung.

Cyrus Agung juga terkenal sebagai pemerintah pertama yang mewujudkan undang-undang mengenai hak-hak kemanusiaan, tertulis di atas artefak yang dikenal sebagai Silinder Cyrus. Ia juga merupakan pemerintah pertama yang memakai gelar Agung dan juga Shah Iran. Di zamannya, perbudakan dilarang di kawasan-kawasan taklukannya (juga dikenal sebagai Kekaisaran Persia.) Gagasan ini kemudian memberi dampak yang besar pada peradaban-peradaban manusia setelah zamannya.

Kekaisaran Persia kemudian diperintah oleh Cambyses selama tujuh tahun (531-522 M) dan kemangkatannya disusul dengan perebutan kuasa di mana akhirnya Darius Agung (522-486 M) dinyatakan sebagai raja.

Ibu kota Persia pada zaman Darius I dipindahkan ke Susa dan ia mulai membangun Persepolis. Sebuah terusan di antara Sungai Nil dan Laut Merah turut dibangun dan menjadikannya pelopor untuk pembangunan Terusan Suez. Sistem jalan juga turut diperbaharui dan sebuah jalan raya dibangun menghubungkan Susa dan Sardis. Jalan raya ini dikenal sebagai Jalan Kerajaan.

Selain itu, pen-syiling-an dalam bentuk daric (syiling emas) dan juga Shekel (syiling perak) diperkenalkan ke seluruh dunia. Bahasa Persia Kuno turut diperkenalkan dan diterbitkan di dalam prasasti-prasasti kerajaan.

Di bawah pemerintahan Cyrus Agung dan Darius yang Agung, Kekaisaran Persia menjadi sebuah kekaisaran yang terbesar dan terkuat di dunia zaman itu. Pencapaian utamanya ialah sebuah kekaisaran besar pertama yang mengamalkan sikap toleransi dan menghormati budaya-budaya dan agama-agama lain di kawasan jajahannya.

Kekaisaran Iran Ketiga:

Kekaisaran Parthia (248 SM – 224 M)Parthia bermula dengan Dinasti Arsacida yang menyatukan dan memerintah dataran tinggi Iran, yang juga turut menaklukkan wilayah timur Yunani pada awal abad ketiga Masehi dan juga Mesopotamia antara tahun 150 SM dan 224 M. Parthia juga merupakan musuh bebuyutan Romawi di sebelah timur, dan membatasi bahaya Romawi di Anatolia. Tentara-tentara Parthia terhagi atas dua kelompok berkuda, tentara berkuda yang berperisai dan membawa senjata berat, dan tentara berkuda yang bersenjata ringan dan kudanya lincah bergerak. Sementara itu, tentara Romawi terlalu bergantung kepada infantri, menyebabkan Romawi sukar untuk mengalahkan Parthia. Tetapi, Parthia kekurangan teknik dalam perang tawan, menyebabkan mereka sukar mengawal kawasan taklukan. Ini menyebabkan kedua belah pihak gagal mengalahkan satu sama lain.

Kekaisaran Parthia tegak selama lima abad (Berakhir pada tahun 224 M,) dan raja terakhirnya kalah di tangan kekaisaran lindungannya, yaitu Sassania.

Kekaisaran Iran Keempat:

Kekaisaran Sassania (226–651)Ardashir I, shah pertama Kekaisaran Sassania, mula membangun kembali ekonomi dan militer Persia. Wilayahnya meliputi kawasan Iran modern, Irak, Suriah, Pakistan, Asia Tengah dan wilayah Arab. Pada zaman Khosrau II (590-628) pula, kekaisaran ini diperluas hingga Mesir, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Orang-orang Sassanid menamakan kekaisaran mereka Erānshahr (atau Iranshæhr, "Penguasaan Orang Arya".)

Kekaisaran Sassania pada zaman kegemilangannya.Sejarah Iran seterusnya diikuti dengan konflik selama enam ratus tahun dengan Kekaisaran Romawi. Menurut sejarawan, Persia kalah dalam Perang al-Qādisiyyah (632 M) di Hilla, Iraq. Rostam Farrokhzād, seorang jenderal Persia, dikritik kerana keputusannya untuk berperang kengan orang Arab di bumi Arab sendiri. Kekalahan Sassania di Irak menyebabkan tentara mereka tidak keruan dan akhirnya ini memberi jalan kepada futuhat Islam atas Persia.

Era Sassania menyaksikan memuncaknya peradaban Persia, dan merupakan kekaisaran Persia terakhir sebelum kedatangan Islam. Pengaruh dan kebudayaan Sassania kemudian diteruskan setelah pemelukan Islam oleh bangsa Persia.

Islam Persia dan Zaman Kegemilangan Islam Persia (700–1400) :

Setelah pemelukan Islam, orang-orang Persia mulai membentuk gambaran Islam Persia, di mana mereka melestarikan gambaran sebagai orang Persia tetapi pada masa yang sama juga sebagai muslim. Pada tahun 8 M, Parsi memberi bantuan kepada Abbassiyah memerangi tentara Umayyah, karena Bani Umayyah hanya mementingkan bangsa Arab dan memandang rendah kepada orang Persia. Pada zaman Abbassiyah, orang-orang Persia mula melibatkan diri dalam administrasi kerajaan. Sebagian mendirikan dinasti sendiri.

Pada abad kesembilan dan kesepuluh, terdapat beberapa kebangkitan ashshobiyyah Persia yang menentang gagasan Arab sebagai Islam dan Muslim. Tetapi kebangkitan ini tidak menentang identitas seorang Islam. Salah satu dampak kebangkitan ini ialah penggunaan bahasa Persia sebagai bahasa resmi Iran (hingga hari ini.)

Pada zaman ini juga, para ilmuwan Persia menciptakan Zaman Kegemilangan Islam. Sementara itu Persia menjadi tumpuan penyebaran ilmu sains, filsafat dan teknik. Ini kemudian memengaruhi sains di Eropa dan juga kebangkitan Renaissance.

Bermula pada tahun 1220, Parsi dimasuki oleh tentera Mongolia di bawah pimpinan Genghis Khan, diikuti dengan Tamerlane, dimana kedua penjelajah ini menyebabkan kemusnahan yang parah di Persia.

Islam Syi'ah, Kekaisaran Safawi, Dinasti Qajar/Pahlavi dan Iran Modern (1501 – 1979) :

Parsi mulai berganti menjadi Islam Syiah pada zaman Safawi, pada tahun 1501. Dinasti Safawi kemudian menjadi salah satu penguasa dunia yang utama dan mulai mempromosikan industri pariwisata di Iran. Di bawah pemerintahannya, arsitektur Persia berkembang kembali dan menyaksikan pembangunan monumen-monumen yang indah. Kejatuhan Safawi disusuli dengan Persia yang menjadi sebuah medan persaingan antara kekuasaan Kekaisaran Rusia dan Kekaisaran Britania (yang menggunakan pengaruh Dinasti Qajar). Namun begitu, Iran tetap melestarikan kemerdekaan dan wilayah-wilayahnya, menjadikannya unik di rantau itu. Modernisasi Iran yang bermula pada lewat abad ke-19, membangkitkan keinginan untuk berubah dari orang-orang Persia. Ini menyebabkan terjadinya Revolusi Konstitusi Persia pada tahun 1905 hingga 1911. Pada tahun 1921, Reza Khan (juga dikenal sebagai Reza Shah) mengambil alih tahta melalui perebutan kekuasaan dari Qajar yang semakin lemah. Sebagai penyokong modernisasi, Shah Reza memulai pembangunan industri modern, jalan kereta api, dan pendirian sistem pendidikan tinggi di Iran. Malangnya, sikap aristokratik dan ketidakseimbangan pemulihan kemasyarakatan menyebabkan banyak rakyat Iran tidak puas.

Pada Perang Dunia II, tentara Inggris dan Uni Soviet menyerang Iran dari 25 Agustus hingga 17 September 1941, untuk membatasi Blok Poros dan menggagas infrastruktur penggalian minyak Iran. Blok Sekutu memaksa Shah untuk melantik anaknya, Mohammad Reza Pahlavi menggantikannya, dengan harapan Mohammad Reza menyokong mereka.

Malangnya, pemerintahan Shah Mohammad Reza bersifat otokratis. Dengan bantuan dari Amerika dan Inggris, Shah meneruskan modernisasi Industri Iran, tetapi pada masa yang sama menghancurkan partai-partai oposisi melalui badan intelijennya, SAVAK. Ayatollah Ruhollah Khomeini menjadi oposisi dan pengkritik aktif terhadap pemerintahan Shah Mohammad Reza dan kemudian ia dipenjarakan selama delapan belas bulan. Melalui nasihat jenderal Hassan Pakravan, Khomeini dibuang ke luar negeri dan diantar ke Turki dan selepas itu ke Irak.

Revolusi Islam dan Perang Iran-Irak (1979-88) :

Protes menentang Shah semakin meningkat dan akhirnya terjadilah Revolusi Iran. Shah Iran terpaksa melarikan diri ke negara lain setelah kembalinya Khomeini dari pembuangan pada 1 Februari 1979. Khomeini kemudianvmengambil alih kekuasaan dan membentuk pemerintahan sementara, pada 11 Februari yang dikepalai Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri. Setelah itu, Khomeini mengadakan pungutan suara untuk membentuk sebuah Republik Islam. Keputusan undian menunjukkan lebih dari 98% rakyat Iran setuju dengan pembentukan itu. Sistem pemerintahan baru yang dibentuk berasaskan undang-undang Islam, sayangnya hanya diterapkan sebagian.

Tetapi, hubungan Iran dengan Amerika menjadi keruh setelah revolusi ini, terutama saat mahasiswa-mahasiswa Iran menawan kedutaan Amerika pada 4 November 1979, atas alasan kedutaan itu menjadi pusat intelijen Amerika. Khomeini tidak mengambil tindakan apapun mengenai tidakan ini sebaliknya memuji mahasiswa-mahasiswa itu. Sebagai balasan, Iran menginginkan Shah Mohammad Reza Pahlavi dikembalikan ke Iran, tetapi ini tidak mereka setujui. Setelah 444 hari di dalam tawanan, akhirnya para tawanan itu dibebaskan sebagai tindak lanjut Deklarasi Aljir.

Pada saat yang sama, Saddam Hussein, presiden Irak saat itu, mengambil kesempatan di atas kesempitan setelah revolusi Iran dan juga kekurangan popularitas Iran di negara-negara barat, untuk melancarkan perang atas Iran. Tujuan utama peperangan ini ialah menaklukkan beberapa wilayah yang dituntut Irak, terutamanya wilayah Khuzestan yang kaya dengan sumber minyak. Saddam pula ketika itu mendapat sokongan dari Amerika, Uni Soviet dan beberapa negara Arab lain. Tentara Iran pula yang suatu masa dahulu merupakan sebuah tentara yang kuat, telah dibubarkan saat itu. Walau bagaimanapun, mereka berhasil mencegah bahaya tentara Irak seterusnya menaklukkan kembali wilayah Iran yang ditaklukkan Irak. Dalam peperangan ini puluhan ribu nyawa, baik penduduk awam maupun laskar Iran, menjadi korban. Jumlah korban diperkirakan antara 500.000 hingga 1.000.000.

Pemerintahan dan politik Iran

Iran adalah salah satu di antara anggota pendiri PBB dan juga kepada OKI dan juga GNB. Sistem politik di Iran berasaskan konstitusi yang dinamakan "Qanun-e Asasi" (Undang-undang Dasar)

Pemimpin Agung

Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Agung IranPemimpin Agung Iran bertanggung jawab terhadap "kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran". Ia juga merupakan ketua pasukan bersenjata dan badan intelijen Iran dan mempunyai kuasa mutlak untuk menyatakan perang. Ketua kehakiman, stasiun radio dan rangkaian televisi, ketua polisi dan tentara dan enam dari dua belas anggota Majelis Wali Iran juga dilantik oleh Pemimpin Agung. Majelis Ahli bertanggung jawab memilih dan juga memecat Pemimpin Agung atas justifikasi kelayakan dan popularitas individu itu. Majelis ini juga bertanggung jawab memantau tugasan Pemimpin Agung.

Eksekutif :

Orang kedua terpenting dalam Republik Islam Iran adalah presiden. Setiap presiden dipilih melalui pemilihan umum dan akan memerintah Iran selama empat tahun. Setiap calon presiden mesti mendapat persetujuan dari Majelis Wali Iran sebelum pemilu dilaksanakan agar mereka 'serasi' dengan gagasan negara Islam. Tanggung jawab presiden adalah memastikan konstitusi negara diikuti dan juga mempraktikkan kekuasaan eksekutif. Tetapi presiden tidak berkuasa atas perkara-perkara yang di bawah kekuasaan Pemimpin Agung.

Presiden melantik dan mengepalai Kabinet Iran, dan berkuasa membuat keputusan mengenai administrasi negara. Terdapat delapan wakil presiden dan dua puluh satu menteri yang ikut serta membantu presiden dalam administrasi, dan mereka semua mesti mendapat persetujuan badan perundangan. Tidak seperti negara-negara lain, cabang eksekutif tidak memiliki kekuasaan dalam pasukan bersenjata, tetapi presiden Iran berkuasa melantik Menteri Pertahanan dan Intelijen dan harus mendapat persetujuan Pemimpin Agung dan badan perundangan.

Majelis Wali :

Majlis Wali Iran mempunyai dua belas ahli undang-undang, dan enam dari mereka dilantik oleh Pemimpin Agung. Ketua Kehakiman akan mencadangkan enam aanggota selebihnya dan mereka akan dilantik secara resmi oleh parlemen Iran atau Majles. Majelis ini akan menafsirkan konstitusi dan mempunyai hak veto untuk keputusan dan keanggotaan parlemen Iran. Jikalau terdapat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum syariah, maka akan dirujuk kembali oleh parlemen.

Majelis Kebijaksanaan :

Majelis Kebijaksanaan berkuasa untuk menyelesaikan konflik antara parlemen dengan Majelis Wali Iran. Badan ini juga turut menjadi penasihat Pemimpin Agung.

Parlemen :

Majles-e Shura-ye Eslami (Majlis Perundingan Islam) mempunyai 290 anggota yang dilantik dan akan bertugas selama empat tahun. Semua calon Majles dan ahli undang-undang dari parlemen haruslah mendapat persetujuan Majelis Wali.

Kehakiman :

Pemimpin Agung akan melantik ketua kehakiman Iran, dan ia pula akan melantik Mahkamah Agung dan juga ketua penuntut umum. Terdapat beberapa jenis mahkamah di Iran termasuk mahkamah umum yang bertanggung jawab atas kasus-kasus umum dan kejahatan. Terdapat juga "Mahkamah Revolusi" yang mengadili beberapa kasus tertentu termasuk isu mengenai keselamatan negara.

Majelis Ahli :

Majelis Ahli yang bermusyawarah selama seminggu setiap tahun mempunyai 86 anggota yang ahli dalam ilmu-ilmu agama. Mereka diundi secara umum dan akan bertugas selama delapan tahun. Majelis ini akan menentukan kelayakan calon-calon presiden dan anggota parlemen. Majelis ini juga akan mengundi untuk jabatan Pemimpin Agung dan juga berkuasa untuk memecatnya.

Dewan Kota Setempat :

Majelis setempat akan dipilih secara umum untuk bertugas selama empat tahun di semua kota dan desa. Kekuasaan majelis ini luas, dari melantik pimpinan kota hinggal menjaga kepercayaan rakyat.

Geografi Iran

Iran berbatasan dengan Azerbaijan (panjang perbatasan: 432 km) dan Armenia (35 km) di barat laut, Laut Kaspia di utara, Turkmenistan (992 km) di timur laut, Pakistan (909 km) dan Afganistan (936 km) di timur, Turki (499 km) dan Irak (1.458 km) di barat, dan akhirnya Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan. Luas tanah total adalah 1.648.000 km² (daratan: 1.636.000 km², perairan: 12.000 km²).

Lansekap Iran didominasi oleh barisan gunung yang kasar yang memisahkan basin drainage atau dataran tinggi yang beragam. Bagian barat yang memiliki populasi terbanyak adalah bagian yang paling bergunung, dengan barisan seperti Pegunungan Kaukasus, Pegunungan Zagros dan Alborz, yang terakhir merupakan tempat titik tertinggi Iran, Gunung Damavand pada 5.604 m. Sebelah timur terdiri dari gurun di dataran rendah yang tak dihuni seperti Dasht-e Kavir yang asin, dengan danau garam yang kadang muncul.

Ladang lapang luas ditemukan di sepanjang pesisir Laut Kaspia dan di ujung utara Teluk Persia, di mana Iran berbatasan dengan sungai Arvand. Plain yang lebih kecil dan terputus ditemukan di sepanjang pesisir Teluk Persia, Selat Hormuz, dan Laut Oman. Iklim Iran kebanyakan kering atau setengah kering, meskipun ada yang subtropis sepanjang pesisir Kaspia. Iran dianggap sebagai salah satu dari 15 negara yang membentuk apa yang disebut sebagai tempat lahirnya kebudayaan manusia.

Iklim Lanskap Iran memiliki beberapa iklim yang berbeda. Di sisi utara negeri itu (dataran pesisir Kaspia) suhu amat rendah membekukan dan tetap lembap selama beberapa tahun terakhir. Suhu musim panas jarang mencapai 29 °C. Penguapan tahunan adalah 680 mm di bagian timur dataran dan lebih dari 1700 mm di sisi barat dataran. Di barat, permukiman-permukiman di lereng Pegunungan Zagros mengalami rendahnya suhu. Daerah-daerah itu memiliki musim dingin yang hebat, dengan rerata suhu harian membekukan dan curah saljunya keras. Lembah timur dan tengahnya kering, yang curah hujannya kurang dari 200 mm dan bergurun. Suhu musim panas rata-rata melebihi 38 °C. Dataran pesisir Teluk Persia dan Teluk Oman di Iran selatan memiliki musim dingin yang sejuk dan mengalami musim panas yang lembap dan panas. Penguapan tahunan berkisar dari 135 mm hingga 355 mm.

Ekonomi Iran

Ekonomi Iran adalah campuran Ekonomi Perencanaan Sentral dengan sumber minyak dan perusahaan-perusahaan utamanya dimiliki pemerintahan, dan juga terdapat beberapa perusahaan swasta. Pertumbuhan ekonomi Iran stabil semenjak dua abad yang lalu.

Pada awal abad ke-21, persenan sektor jasa dalam pengeluaran negara kasarnya, PNK, adalah yang tertinggi, diikuti dengan pertambangan dan pertanian. 45% belanja negara adalah hasil pertambangan minyak dan gas alam, dan 31% dari cukai. Pada 2004, PNK Iran diperkirakan sebanyak $163 milyar atau $2.440 per kapita.

Rekan dagang Iran adalah Cina, Rusia, Jerman, Perancis, Italia, Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu, semenjak lewat 90-an, Iran mulai meningkatkan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara berkembang termasuk Suriah, India dan Afrika Selatan.

Komunikasi dan pengangkutan Iran

Peta menunjukkan jalan raya dan jalan kereta api utama di Iran.Jaringan jalan raya di Iran adalah salah satu yang terbaik di dunia, dan menghubungkan kota-kota utama dan kawasan-kawasan luar kota. Pada 2002, Iran mempunyai 178.152 km jalan raya dan 66% beraspal. Sementara itu terdapat 30 pengguna kereta bagi setiap 1000 penduduknya. Jalan KA di Iran sepanjang 6.405 km (3.980 mil). Pelabuhan utama Iran ialah pelabuhan Bandar Abbas yang terletak di Selat Hormuz. Pelabuhan ini dihubungkan dengan sistem jalan raya dan jalan kereta api untuk pengangkutan kargo. Jaringan kereta api Tehran-Bandar Abbas dibangun pada 1995 yang menghubungkan Bandar Abbas dengan seluruh Iran dan Asia Tengah melewati Tehran dan Mashad. Pelabuhan-pelabuhan lain ialah pelabuhan Bandar Anzali di Laut Kaspia, pelabuhan Bandar Turkmen juga berhadapan dengan Laut Kaspia, dan pelabuhan korramshahr dan pelabuhan Bandar Khomeyni di Teluk Parsi. Kota-kota utama di Iran juga dihubungkan dengan Pengangkutan Udara. Iran Air adalah maskapai penerbangan kebangsaan Iran yang bertanggung jawab dalam pengangkutan udara di Iran dan luar Iran. Sistem transit pula terdapat di semua bandar-bandar utama sedangkan Tehran, Mashad, Shiraz, Tabriz, Ahwaz dan Isfahan sedang dalam proses membangun jalan kereta api bawah tanah.

Pembagian administrasiIran terbagi atas tiga puluh provinsi yang diperintah seorang gubernur (استاندار, ostāndār). Peta di sebelah tidak menunjukkan provinsi Hormozgan, (#20 di dalam daftar) yang merupakan sebuah pulau:

1. Tehran

2. Qom

3. Markazi

4. Qazvin

5. Gīlān

6. Ardabil

7. Zanjan

8. Azarbaijan Timur

9. Azarbaijan Barat

10. Kurdistan

11. Hamadān

12. Kermanshah

13. Īlām

14. Lorestān

15. Khūzestān

16. Chaharmahal dan Bakhtiari

17. Kohgiluyeh dan Boyer-Ahmad

18. Bushehr

19. Fārs

20. Hormozgān

21. Sistan dan Baluchestan

22. Kermān

23. Yazd

24. Isfahan

25. Semnān

26. Māzandarān

27. Golestān

28. Khorasan Utara

29. Razavi Khorasan

30. Khorasan Selatan

Demografi Iran

Persebaran agama di Iran.Iran adalah sebuah negara yang berbilang suku dan agama. Etnik mayoritas ialah etnik Persia (51% dari rakyatnya,) dan 70% rakyatnya adalah bangsa Iran, keturunan orang Arya. Kebanyakan penduduk Iran bertutur dalam bahasa yang tergolong dalam keluarga Bahasa Iran, termasuk bahasa Persia. Kumpulan minoritas Iran ialah Azeri (24%), Gilaki dan Mazandarani (8%), Kurdi (7%), Arab (3%), Baluchi (2%) Lur (2%) Turkmen (2%), dan juga suku-suku lain (1%). Penutur ibu Bahasa Iran diperkirakan sebanyak 40 juta di Iran, dan jumlah keseluruhannya (merangkumi negara-negara lain) adalah 150-200 juta.

Penduduk Iran pada tahun 2006 ialah 70 juta. Sebanyak dua pertiga jumlah penduduknya di bawah umur 30 tahun dan persenan penduduk yang melek huruf 86%. Tingkat pertambahan penduduknya semenjak setengah abad yang lalu tinggi dan diperkirakan akan menurun di masa depan.

Kebanyakan penduduk Iran adalah muslim, di mana 90% Syiah dan 8% Sunnah Wal Jamaah. 2% lagi adalah penganut agama Zoroastrianisme, Yahudi dan Kristen. Zoroastrianisme, Yahudi dan Kristian diakui oleh pemerintah Iran dan turut mempunyai perwakilan di parlemen. Agama Baha'i tidak diakui oleh Republik Islam Iran.

Kota-kota utamaIran mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk di kawasan kota tertinggi di dunia. Dari tahun 1950 hingga tahun 2002, persenan penduduk kota meningkat dari 27% hingga 60%. PBB memperkirakan pada tahun 2030, populasi di kota akan mencapai 80% dari jumlah keseluruhan penduduk Iran[2]. Tumpuan migrasi dalam negeri pula ialah Teheran yang merupakan kota terbesar di Iran. Teheran mempunyai penduduk sebanyak 7.160.094 dan kawasan metropolisnya pula sebanyak 14 juta. Kebanyakan industri Iran bertumpu di kota ini. Di antaranya ialah industri otomobil, elektronik dan listrik, pembuatan senjata api, tekstil, dan industri kimia. Berikut adalah 8 kota terbesar Iran beserta jumlah penduduknya.

Militer Iran

Militer Iran terbagi atas dua pasukan yaitu pasukan militer negara dan pasukan militer revolusi. Pasukan militer revolusi berjumlah 545.000 jiwa. Kedua-dua pasukan bersenjata ini dibawah kendali Menteri Pertahanan dan Logistik Pasukan Bersenjata Iran.

Tentara nasional Iran mempunyai 420.000 prajurit yang terbagi atas tiga angkatan utama yaitu Angkatan Darat Iran sebanyak 350.000 pasukan, Angkatan Laut Iran sebanyak 18.000 pasukan dan Angkatan Udara Iran sebanyak 52.000 pasukan.Angkatan revolusi mempunyai 125.000 pegawai yang terbagi atas lima cabang yaitu Pasukan Qods (pasukan khusus), Basij (paramiliter), Angkatan Laut Revolusi, Angkatan Udara Revolusi dan Angkatan Darat Revolusi.

Angkatan Basij adalah tentara paramiliter yang mempunyai anggota penuh 90.000 prajurit dan juga 30.000 prajurit cadangan ditambah dengan 11 juta pria dan wanita yang dapat dimobilisasi.

Kekuatan tentara Iran dirahasiakan dari pengetahuan umum. Namun, pada beberapa tahun terakhir, Iran mengumumkan pembangunan beberapa senjata seperti peluru kendali Fajr-3, peluru kendali Kowsar, peluru kendali Fateh-110, peluru kendali Shahab-3 dan beberapa pembangunan jentera militer.

Peluru kendali Fajr-3 berada di antara pembangunan militer Iran yang paling canggih saat ini, yang dibuat di Iran sendiri dan menggunakan bendalir minyak untuk pembakaran bahan api. Julat peluru kendali ini dirahasiakan.

Budaya Iran

Iran mempunyai sejarah yang panjang dalam kesenian, musik, puisi, filsafat dan ideologi.

Kebudayaan Iran telah lama memengaruhi kebudayaan-kebudayaan lain di Timur Tengah dan Asia Tengah. Malahan, Bahasa Persia merupakan bahasa intelektual selama milenium kedua Masehi. Kebanyakan hasil tulisan Persia diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab semasa kekholifahan Islam. Pada zaman awal Islam di Persia, kebanyakan karya Persia ditulis dalam Bahasa Arab. Tetapi, ketika zaman pemerintahan Umayyah, orang-orang Persia ditindas oleh bangsa Arab. Ini menyebabkan banyak tokoh intelektual Persia mulai menggunakan bahasa Persia dalam tulisan mereka. Salah satu karya ini ialah kitab Shahnameh hasil tulisan Ferdowsi, sebuah karya mengenai sejarah negara Iran.

Kesusasteraan Iran juga tidak kurang hebatnya. Sastrawan Iran yang terkenal ialah Rumi dan Saadi. Mereka merupakan ahli Sufi dan banyak menyumbang dalam puisi-puisi Sufi.