Setelah Trump mengumumkan keluarnya AS dari JCPOA pada Mei 2018, Washington menjatuhkan sanksi terberat dan terluas terhadap Iran sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum.

Pemerintahan Trump mengklaim bahwa dengan cara ini akan memaksa Tehran untuk menyerah atas dua belas tuntutan Amerika Serikat yang dibuat Pompeo pada Mei 2018. 

Pompeo menyerukan penghentian total program nuklir Iran, penghentian dan pembatasan program rudal, dan diakhirinya tindakan regional Iran. Menlu AS berambisi membuat Iran menyerah sepenuhnya kepada Amerika Serikat. Namun, perlawanan rakyat Iran terhadap sanksi ini telah membuat pemerintahan Trump putus asa, dan dalam waktu kurang dari dua bulan pemerintahannya, ia mengumumkan berbagai sanksi terhadap individu dan badan hukum baru Iran dan asing.

Paul Pillar, seorang ahli politik Amerika mengatakan,"Perang ekonomi Trump dan tekanan maksimum terhadap Iran bukan hanya tidak berhasil, tetapi juga gagal di semua bidang,".

Banyak analis Barat percaya bahwa tujuan pemerintahan Trump memperketat sanksi anti-Iran dan mencoba meningkatkan ketegangan dengan Tehran demi menciptakan sejumlah rintangan dan tantangan bagi kemungkinan kembalinya Presiden terpilih AS Joe Biden ke JCPOA.

Salah satu yang terbaru, aksi pengecut rezim Zionis dengan lampu hijau Washington membunuh Mohsen Fakhrizadeh, ilmuwan nuklir Iran terkemuka. Menurut pakar politik Lebanon Charles Abi Nader, pembunuhan itu bertujuan untuk menghalangi kembalinya Biden ke kesepakatan nuklir dengan Iran.

Joe Biden mengusung masalah JCPOA dan Iran selama kampanye pilpresnya. Dalam catatan kepada CNN pada September 2020, Biden mengkritik kebijakan pemerintahan Trump terhadap Iran. Ia menyebut Trump melakukan kesalahan dengan keluar dari JCPOA dan bertindak melawan kepentingan nasional Amerika Serikat. Kebijakan Trump dianggapa telah menyebabkan AS terisolisasi di arena internasional. Alex Vatanka, Direktur program Iran di Middle East Institute yang berbasis di Washington mengungkapkan bahwa Amerika Serikat dibiarkan sendirian dalam pendekatannya terhadap Iran.

Di bagian lain tulisannya, Biden membahas kebijakan pemerintahnya tentang Iran jika memenangkan pemilu November 2020. Dia menekankan akan mengubah kebijakan Washington terhadap Iran dan akan berkomitmen untuk mencegah Iran meraih senjata nuklir.

Dia menambahkan bahwa pemerintahannya akan membuka jalan bagi pendekatan diplomatik yang kredibel ke Iran pada langkah kedua, dan Washington akan kembali ke JCPOA sebagai titik awal untuk pembicaraan baru jika Iran kembali pada kepatuhan ketatnya terhadap perjanjian nuklir internasional tersebut.

Biden juga mengungkapkan langkah ketiga untuk memastikan keamanan rezim Zionis, jika Iran kembali ke penerapan ketat kesepakatan nuklir JCPOA.

Biden telah memperkenalkan tim kebijakan luar negerinya setelah memenangkan lebih dari 270 suara elektoral, sambil menegaskan sikapnya mengenai JCPOA. Biden dalam wawancara baru-baru ini dengan New York Times mengatakan Amerika Serikat akan bergabung dengan JCPOA sebagai titik awal untuk negosiasi lebih lanjut untuk membatasi aktivitas nuklir Iran, jika Tehran kembali menerapkan kesepakatan nuklir secara ketat.

Presiden terpilih itu juga menambahkan bahwa pemerintahannya selalu memiliki opsi untuk secara otomatis mengembalikan sanksi jika diperlukan, dan Iran tahu itu. Pada saat yang sama, Joe Biden mengkritik kebijakan Presiden Donald Trump saat ini terhadap Iran, dan menyebut proses negosiasi dengan Tehran sangat sulit. Biden juga mengklaim, jika Iran kembali pada komitmennya, Washington akan mencabut sanksi yang dijatuhkan terhadap Tehran di era Donald Trump.

Trump meninggalkan JCPOA secara sepihak pada 2018, yang dibalas dengan Iran mengurangi kewajibannya terhadap perjanjian nuklir internasional ini. Pernyataan Biden datang hanya beberapa hari setelah Iran mengumumkan akan mempercepat program nuklirnya di bawah resolusi yang disahkan oleh parlemen Iran berbentuk "Aksi Strategis untuk Mencabut Sanksi."

Menyikapi masalah ini, Thomas Friedman, analis politik AS mengatakan, "Biden dan tim keamanan nasionalnya ingin bernegosiasi untuk memperpanjang pembatasan nuklir, yang dapat mengarah pada pembangunan bom (atom), tak lama setelah kedua belah pihak telah sepenuhnya melaksanakan kesepakatan nuklir."

Sikap Biden telah memicu reaksi ganda di kalangan politisi Amerika. Beberapa dari mereka, terutama Demokrat, ingin mengikuti kebijakan pemerintahan Obama untuk kembali ke JCPOA. Ketua baru Komite Urusan Luar Negeri DPR telah meminta Washington kembali ke kesepakatan nuklir.

Sebaliknya, politisi Republik, terutama mantan anggota pemerintahan Trump yang terkenal dengan pandangan anti-Irannya menyatakan keprihatinannya terhadap posisi Biden.  Presiden terpilih AS ini tidak hanya berbicara tentang perlunya menerapkan kembali komitmen Iran terhadap JCPOA sebelum AS kembali ke perjanjian tersebut, tetapi juga menyerukan pembicaraan baru dengan Iran mengenai masalah-masalah di luar isu nuklir, termasuk kemampuan rudal dan kebijakan regional Iran.

Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton menulis dalam sebuah artikel di Wall Street Journal dengan mengatakan, "Joe Biden telah menyatakan bahwa dia ingin bergabung dengan kesepakatan nuklir Iran, tetapi dia juga harus mempertimbangkan kepentingan sekutu Washington di Asia Barat. Ketahuilah bahwa situasi di kawasan ini telah berubah,".

Selama 40 tahun terakhir, semua presiden AS, baik Partai Republik maupun Demokrat telah mengambil pendekatan konfrontatif dan berbasis tekanan terhadap Iran, terutama sanksi. Pemerintahan Obama, meskipun berpartisipasi dalam kesepakatan nuklir JCPOA dalam bentuk kelompok 5 + 1, dalam banyak kesempatan telah menjatuhkan atau melanjutkan sanksi terhadap Tehran dan menolak untuk memenuhi komitmennya.

Biden saat ini mengklaim akan mengembalikan AS ke JCPOA, tetapi juga menyatakan bahwa dalam pemerintahannya akan bekerja untuk memperketat pembatasan terhadap Iran. Selian nuklir, ia juga mengusung isu-isu hak asasi manusia dan masalah lainnya terhadap Iran. Sebagaimana pendahulunya, Obama, Biden berniat menyikapi isu lain seperti kapabilitas rudal, dan pengaruh politik Iran di kawasan.

Jake Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih untuk pemerintahan Biden menyatakan kembalinya Amerika Serikat ke pemerintahan berikutnya dan pencabutan sanksi akan membuka jalan untuk pembicaraan lebih lanjut dengan Iran tentang masalah yang lebih luas. Tapi di sisi lain, Iran telah berulangkali menyatakan bahwa mereka hanya akan mematuhi kesepakatan nuklir JCPOA dan sama sekali tidak akan tunduk pada tuntutan Washington tentang rudal, regional, hak asasi manusia, dan sejenisnya.

Sementara itu, ketetapan baru parlemen Iran tentang pengembangan program nuklir dan pencabutan sanksi merupakan peringatan serius bagi Barat, khususnya troika Eropa dan Uni Eropa, supaya memenuhi kewajibannya. Mengenai masalah ini, Menlu Iran, Mohamamd Javad Zarif mengatakan, "Jika (Eropa) dan Amerika Serikat kembali ke JCPOA, keputusan parlemen tidak akan dijalankan, Tindakan sebelumnya dibatalkan dan JCPOA diterapkan sepenuhnya. Tetapi jika Eropa tidak memenuhi kewajibannya, maka kami harus menerapkan undang-undang ini setelah melewati proses ratifikasi.

Pelaksana tugas Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Christopher Miller mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Jakarta pada Selasa (8/12).

"Menteri (Miller) dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi mendiskusikan Laut Cina Selatan dan peluang-peluang memperkuat latihan bersama militer kedua negara," tulis pernyataan Kedutaan Besar AS di Jakarta dilansir CNN Indonesia hari ini. 

Selain bertemu Hadi, Miller juga menemui Menhan RI Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dan mengunjungi Masjid Istiqlal.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, Miller membahas sejumlah isu mulai dari keamanan maritim, pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), berbagi informasi, dan pendidikan militer.

Sementara itu, Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan keinginan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan AS di bidang industri pertahanan dan pendidikan militer.

Menhan Indonesia mengungkapkan keinginan untuk bisa mengirim personel tentaranya untuk belajar di akademi militer AS.

Pada pertemuan dengan Menlu Retno dibahas masalah penanganan pandemi Covid-19 dan keamanan regional.

Miller ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menhan AS oleh Presiden Donald Trump pada 9 November lalu setelah pendahulunya, Mark Esper dipecat.

Israel berencana membangun 9.000 unit pemukiman Zionis di utara kota Quds yang akan menghapus sisa-sisa dari Bandara Internasional Quds, Palestina.

“Israel berusaha membangun pemukiman baru di tanah Bandara Quds,” kata Khalil Tafakji, Direktur Departemen Kartografi di Lembaga Studi Masyarakat Arab kepada kantor berita Anadolu, Rabu (9/12/2020).

Hingga tahun 1967, Bandara Quds yang juga dikenal sebagai Bandara Qalandia, adalah satu-satunya bandara di Tepi Barat, Palestina. Ketika rezim Zionis menduduki wilayah itu, mereka membatasi penggunaan bandara hanya untuk penerbangan domestik sebelum menutup total pada tahun 2000.

Media-media Israel sebelumnya melaporkan bahwa pihak berwenang rezim Zionis Israel telah menyetujui pembangunan 9.000 unit pemukiman baru di daerah Qalandia, utara Quds.

Tafakji menjelaskan bahwa rezim Zionis tanpa lelah bekerja untuk melaksanakan Proyek Quds Raya dengan tujuan mengisolasi wilayah Quds dari lingkungan warga Palestina.

Dibangun pada 1920, Bandara Internasional Quds diresmikan pada 1924 oleh otoritas penguasa Inggris. Pada tahun 1936, bandara tersebut mulai digunakan untuk penerbangan reguler.

“Pembongkaran Bandara Quds berarti bahwa Israel akan menghilangkan peluang untuk mendirikan negara Palestina dengan Ibukota Quds,” ungkap Tafakji. 

Kelompok perlawanan Palestina di Jalur Gaza, mendesak Uni Eropa untuk mengambil tindakan guna melindungi hak-hak dan keselamatan warga Palestina di penjara rezim Zionis.

Hal itu disampaikan dalam sebuah rilis yang diserahkan kepada delegasi Uni Eropa yang mengunjungi Gaza pekan ini. Demikian dilansir kantor berita Anadolu, Rabu (9/12/2020).

Komite Tahanan Islam dan Pasukan Nasional Palestina meminta Uni Eropa untuk membentuk komite internasional guna memeriksa kejahatan Israel terhadap tahanan dan memaksa Palang Merah untuk mempertahankan “netralitas.”

Mereka mencatat bahwa ada sekitar 5.000 warga Palestina mendekam di penjara rezim Zionis, termasuk 38 wanita dan 170 anak-anak. Sebanyak 1.300 dari tahanan sakit, termasuk 80 orang yang membutuhkan perawatan medis segera.

“Sejak 1967, sekitar 226 tahanan Palestina gugur di penjara Israel, dan rezim Zionis menolak untuk menyerahkan delapan jasad tahanan kepada keluarga mereka,” kata pernyataan Komite Tahanan Islam dan Pasukan Nasional Palestina.

Delegasi Uni Eropa tiba di Gaza pada Selasa lalu untuk menilai situasi kesehatan di wilayah Palestina di tengah wabah virus Corona.

Deputi Menteri Luar Negeri Suriah, Bashar al-Jaafari mengatakan Damaskus bertekad untuk merebut kembali Dataran Tinggi Golan yang diduduki oleh rezim Zionis.

Al-Jaafari dalam wawancara dengan televisi al-Mayadeen, Rabu (9/12/2020) malam, menuturkan Suriah dalam surat terpisah telah menyampaikan pengaduan kepada PBB dan Dewan Keamanan tentang pendudukan Golan oleh Israel.

Menurutnya, Amerika Serikat dan rezim Zionis bekerjasama dalam menduduki Golan, Suriah. Setelah pemerintahan Trump membuat keputusan tentang Golan, pendudukan ini adalah sebuah pendudukan bersama antara Washington dan Tel Aviv.

"Kebijakan pemerintah AS tentang Golan pendudukan, tidak berbeda dengan kebijakan kolonial Inggris," ujar al-Jaafari.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo belum lama ini melakukan kunjungan ilegal ke wilayah Golan, Suriah. Dia mengatakan Washington mendukung keputusannya di wilayah ini dan menekankan kedaulatan Tel Aviv atas Golan.

Media-media Suriah pada Rabu kemarin, melaporkan bahwa warga Suriah yang tinggal di Golan menggelar demonstrasi untuk menentang pendudukan Israel. Para demonstran menekankan bahwa mereka akan mengubah Golan menjadi kuburan bagi penjajah Zionis dan tidak akan membiarkan Israel merampas tanah mereka.

Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Provinsi Quneitra, Suriah yang diduduki oleh rezim Zionis selama Perang Enam Hari 1967 dan dianeksasi pada tahun 1982. Komunitas internasional tidak pernah mengakui langkah tersebut. (RM)
Tags

Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri menyatakan, "Saya telah menyerahkan nama 18 orang yang bakal duduk di kabinet baru kepada presiden."

Menurut laporan Reuters, Saad Hariri mengkonfirmasi atmosfer positif di pertemuan kedua pihak tersebut.

Susunan kabinet baru yang diajukan akan dikaji oleh Presiden Michel Aoun.

Saad Hariri ditunjuk membentuk kabinet baru pada 22 Oktober.

Saad Hariri, ketua Partai al-Mustaqbal sampai saat ini tiga kali menjabat sebagai perdana menteri Lebanon.

Pengalaman terakhir sebagai perdana menteri Labanon pada 9 Oktober 2019 dengan mengundurkan diri karena represi gelombang protes. 

Juru bicara militer rezim Zionis Israel mengkonfirmasi pemberian medali penghargaan kepada mereka yang terlibat dalam berbagai operasi rahasia termasuk teror komandan tinggi Jihad Islam Palestina.

Menurut FNA, Avichay Adraee di akun Twitternya menulis, Kepala Staf Gabungan Militer  Aviv Kochavi menginstruksikan pemberian medali penghargaan kepada unit dan komando militer yang terlibat dalam operasi militer penting.

Adraee menyatakan, unit komando dan yang terlibat di operasi Sabuk Hitam untuk meneror Baha Abu al-Ata, komandan senior Jihad Islam Palestina juga termasuk yang mendapat medali ini.

Baha Abu al-Ata gugur syahid pada November 2019 dan dalam sebuah serangan jet tempur Israel ke Jalur Gaza.

Rezim Zionis Israel selama 71 tahun lalu melakukan lebih dari 2.700 aksi teror dan rata-rata setiap tahun 38 operasi teror di dalam dan luar wilayah pendudukan Palestina.

Asisten Senior Menteri Luar Negeri Iran Urusan Politik, Ali Asghar Khaji bertemu dengan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Urusan Suriah, Geir Pedersen untuk membahas perkembangan terbaru di Suriah.

Ali Asghar Khaji menjalin kontak telpon dengan Geir Pedersen hari Rabu (9/12/2020) untuk membahas hasil putaran keempat pertemuan Komite Konstitusi Suriah di Jenewa pekan lalu.

Kedua belah pihak juga mendukung kelanjutan pertemuan Komite Konstitusi Suriah di masa mendatang.

Ali Asghar Khaji menyampaikan hasil pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad di Tehran tentang perkembangan terkini di Suriah kepada utusan khusus PBB urusan Suriah.

Berdasarkan kesepakatan pihak Suriah, pertemuan putaran kelima Komite Konstitusi Suriah dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Januari tahun depan di Jenewa.

Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) menerbitkan laporan baru tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Inggris di Irak, dan mempertanyakan pengawasan komandannya untuk mencegah kejahatan itu.

Seperti dilansir IRNA, ICC dalam laporannya yang diterbitkan hari Rabu, (9/12/2020) menyatakan bahwa pihaknya membatalkan penyelidikan awal atas kejahatan perang yang dilakukan pasukan Inggris di Irak, meskipun menemukan dasar yang masuk akal bahwa mereka melakukan kekejaman.

ICC menemukan dasar yang masuk akal bahwa pada tahun 2003, tentara Inggris di Irak melakukan kejahatan perang dengan pembunuhan yang disengaja terhadap setidaknya tujuh tahanan sipil Irak.

Jaksa Penuntut ICC, Fatou Bensouda mengatakan ICC sebelumnya telah memahami dan kembali menegaskan bahwa ada alasan logis untuk percaya bahwa pasukan Inggris melakukan kejahatan perang, seperti pembunuhan berencana, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan pemerkosaan, atau bentuk kekerasan seksual lainnya.

Fatou Bensouda.
"Dari 20 Maret 2003 hingga 28 Juli 2009, tentara Inggris melakukan kejahatan perang dalam bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap setidaknya 54 tahanan," kata laporan ICC.

ICC mencatat bahwa pengadilan Inggris tidak melakukan proses hukum terhadap kejahatan tersebut.

Tim penyelidik independen Inggris yang mengusut tuduhan kejahatan perang di Irak, mengatakan bahwa dari ribuan pengaduan yang telah mereka selidiki, semuanya ditolak kecuali satu kasus.

Menurut Bensouda, ini merampas keadilan para korban, dan ia menyimpulkan bahwa pihak berwenang Inggris tidak mau melakukan penyelidikan atau penuntutan dan menutup penyelidikan ICC.

ICC ditekan oleh Washington karena membuka penyelidikan penuh atas kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan AS di Afghanistan. 

Militer Pakistan bersamaan dengan eskalasi konfrontasi di garis kontrol Kashmir dilaporkan dalam kondisi siaga penuh.

Seperti dilaporkan IRNA Kamis (10/12/2020), tewasnya dua tentara Pakistan dalam sebuah bentrokan hari Rabu malam dengan pasukan penjaga perbatasan India di garis kontrol Kashmi di bawah Pakistan membuat kawasan ini semakin tegang.

Militer Pakistan mengumumkan, aksi penembakan dan serangan mortir India ke wilayah Pakistan menewaskan dua penjaga perbatasan negara ini.

Menlu Pakistan kemarin mengaku khawatir atas apa yang diklaim sebagai ancaman India melancarkan serangan militer terhadap Pakistan dan meminta masyarakat internasional mencegah segala bentuk aksi yang mengancam perdamaian dan stabilitas di anak benua ini.

Shah Mahmood Qureshi mengatakan, Pakistan siap melawan segala bentuk petualangan militer India dan dampaknya akan berimbas kepada New Delhi.

India dan Pakistan terlibat friksi terkait Kashmir dan saling menuduh melanggar gancatan senjata dan terorisme.