Undangan resmi pemerintah Rusia atas Kepala Biro Politik gerakan perlawanan Islam Palestina, Hamas ke Moskow, membangkitkan kemarahan rezim Zionis Israel.

Kantor Berita Qods (Qodsna) melaporkan, Kanal 10 televisi Israel mengabarkan, Kementerian Luar Negeri Israel melayangkan surat protes kepada duta besar Rusia di Tel Aviv dan mendesak agar Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh tidak diberi izin berkunjung ke Moskow.

Menurut keterangan televisi Israel itu, Kemenlu Rusia menolak nota protes rezim Zionis Israel tersebut.

Baru-baru ini, Ismail Haniyeh menerima surat undangan resmi dari Kemenlu Rusia untuk berkunjung ke Moskow. 

Pemimpin rezim Zionis Israel, Selasa (18/12/2018) dalam pertemuan dengan Presiden Moldova, Igor Dodon di Baitul Maqdis kembali mengulang tuduhan dan klaim tak berdasar terkait Iran.

Kantor Berita Qods (Qodsna) melaporkan, Pemimpin Israel, Reuven Rivlin dalam pertemuan itu mengklaim, Iran bukan hanya berbahaya bagi kawasan Asia Barat, bahkan bagi seluruh dunia termasuk Moldova.

Menurut Rivlin, Iran dengan pengaruhnya yang terus meluas di kawasan, adalah bahaya potensial bagi Israel. Iran, imbuhnya, tidak boleh dibiarkan melanjutkan aksinya menciptakan instabilitas di kawasan.

Iran selama ini memainkan peran penting dalam melawan konspirasi-konspirasi Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Iran termasuk negara terdepan dalam memerangi teroris dukungan Amerika dan Israel di Irak dan Suriah. 

Kantor Berita Qods (Qodsna) melaporkan, Koordinator khusus PBB untuk perdamaian Asia Barat, Nickolay Mladenov, Selasa (18/12) menganggap Gaza sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina dan mendesak Otorita Ramallah untuk lebih meningkatkan koordinasinya dengan Gaza.
Nickolay Mladenov dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas Asia Barat dan Palestina menuturkan, pembangunan pemukiman Zionis di Tepi Barat melanggar aturan internasional.
DK PBB pada 23 Desember 2016 mengeluarkan resolusi 2334 yang meminta Israel segera menghentikan total seluruh aktivitas pembangunan distrik Zionis di wilayah Palestina pendudukan.
Namun Israel selalu melanggar resolusi itu dan tanpa memperhatikan desakan masyarakat internasional, terus melanjutkan pembangunan distrik Zionis di tanah Palestina. 

Perusahaan Airbnb distatemennya menepis klaim Menteri Pariwisata Israel Yariv Levin terkait pencabutan boikot dan sanksi terhadap distrik Zionis di Tepi Barat Sungai Jordan.

Menurut laporan Qudsna, menteri pariwisata Israel Senin (17/12) mengklaim perusahaan Airbnb yang bergerak di bidang booking online hotel dan apartemen mundur dari sikap sebelumnya terkait sanksi terhadap distrik Zionis di Tepi Barat.

Perusahaan Airbnb sebelumnya seraya menekankan bahwa wilayah Palestina di Tepi Barat selama 50 tahun lalu diduduki Israel, mengumumkan keputusannya menjatuhkan sanksi kepada distrik Zionis.

Sementara itu, gerakan boikot Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) memulai aktivitasnya sejak Juli 2005 atas usulan lebih dari 170 NGO Palestina dan gerakan ini dengan cepat mendapat respon luas dunia. BDS ditujukan untuk mengubah perilaku Zionis guna mengakhiri pembangunan distrik Zionis di wilayah pendudukan dan pengakuan resmi terhadap hak kepulangan pengungsi Palestina.

Gerakan BDS menuntut pemutusan hubungan dengan Israel, penolakan investasi di bumi pendudukan Palestina dan penerapan sanksi kepada perusahaan serta yayasan Zionis.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif seraya mengkritik sikap Barat mengiringi Israel mengatakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu senantiasa mengancam akan menghancurkan Iran dan Barat seperti burung beo yang mengulang kekhawatiran Netanyahu.

Zarif di akun twitternya menulis, Netanyahu berdiri disamping pabrik bom nuklir dan mengancam akan menghancurkan Iran dan kini ia secara terang-terangan berbicara mengenai rudal ofensifnya dan mengeluhkan rudal defensif Iran.

Menlu Iran menambahkan, AS yang keluar dari JCPOA secara sepihak pada 8 Mei lalu, juga mendorong pihak lain melakukan hal serupa. Washington juga berusaha mencitrakan program rudal Iran sebagai ancaman untuk mensukseskan rencana Iranphobianya. Sementara itu, sejumlah negara Barat yang sampai saat ini dan setelah keluarnya AS dari JCPOA tidak mampu melakukan langkah praktis dan serius untuk menunaikan komitmennya di kesepakatan nuklir dengan Iran, juga terkadang mengeluhkan program rudal Tehran.

Zarif mengingatkan, Republik Islam Iran berulang kali menjelaskan bahwa program rudalnya legal dan bersifat defensif serta tidak dapat dinegosiasikan. 

Militer Lebanon dilaporkan berhasil memaksa pasukan rezim Zionis israel mundur dari garis biru (blue line) di wilayah Neiss Ej Jabal di selatan Lebanon.

Menurut laporan laman al-Ahed, militer Lebanon mencegah perubahan posisi dan jalur kawat berduri perbatasan bersama bumi Palestina pendudukan oleh Israel.

Dalam hal ini, militer Israel menghentikan operasi penggalian dan perusakan wilayah Meiss Ej Jabal dan memindahkan peralatan beratnya ke belakan garis biru.

Garis biru menentukan perbatasan Lebanon dan Palestina pendudukan. Garis ini ditetapkan PBB setelah mundurnya Israel dari Lebanon selatan tahun 2000 dan setelah berakhirnya perang 22 hari.

Israel sejak 4 Desember memulai operasi perusakan tunel-tunel yang mereka klaim dibangun oleh Hizbullah Lebanon. Bersamaan dengan itu, komando militer Lebanon mengkonfirmasikan kesiapan penuh militer negara ini menghadapi pergerakan Israel di perbatasan Lebanon selatan. 

Sidang darurat Liga Arab membahas langkah kekerasan rezim Zionis Israel terhadap warga Palestina digelar di markas besar organisasi ini di Kairo, Mesir.

Seperti dilaporkan Kantor Berita Anadolu dari Kairo, Saeed Abu Ali, Deputi sekjen Liga Arab disambutannya hari Selasa (18/12), memperingatkan wakil tetap organisasi ini terkait pengakuan resmi Quds sebagai ibukota Israel.

Abu Ali seraya mengisyaratkan bahwa cita-cita bangsa Palestina masih menjadi isu utama negara-negara anggota Liga Arab, menekankan peran organisasi ini dalam memperkokoh muqawama bangsa Palestina.

Liga Arab seraya menggelar sidang darurat ini juga memperingatkan Brazil dan Australia terkait relokasi kedubes mereka dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis.

Menteri luar negeri Otorita Ramallah, Riyad al-Maliki yang mengusulkan pertemuan darurat Liga Arab hari ini membahas eskalasi kekerasan Israel terhadap warga Palestina.

Riyad al-Maliki sebelumnya mengatakan akan menyodorkan draf resolusi ke Dewan Liga Arab di pertemuan hari ini.

Resolusi ini mencakup rekomendasi khususnya usulan terkait serangan militer Israel dan mengkaji sikap Brazil terkait pengakuan resmi Quds timur sebagai ibukota Israel.

Liga Arab sebelumnya memperingatkan Brazil dan Australia terkait sikap mengekor kebijakan Presiden AS Donald Trump.

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyebut pertemuan kepala urusan sipil Otorita Ramallah Palestina dengan ektua Dinas Intelijen dan Keamanan Nasional Israel (Shin Bet) sebagai indikasi tidak validnya sikap petinggi Otorita Ramallah.

Seperti dilaporkan Kantor Berita Qods (Qodsna) Jubir Hamas Sami Abu Zuhri di akun twitternya menulis, pertemuan Hussein al-Sheikh  dengan Nadav Argaman menunjukkan berlanjutnya kerja sama keamanan Otorita Ramallah dan Israel.

Hussein al-Sheikh hari Senin mengkonfirmasikan pertemuan darurat dengan petinggi Israel terkait insiden Tepi Barat. Seraya mengisyaratkan peristiwa terbaru di Tepi Barat, Hussein al-Sheikh menambahkan, kepala Otorita Ramallah dalam beberapa hari mendatang akan menggelar pertemuan membahas insiden di Tepi Barat.

Berbagai kubu muqawama Palestina sampai saat ini berulang kali memperingatkan Otorita Ramallah untuk menghentikan koordinasi keamanan dengan rezim penjajah Zionis dan berusaha keras di bidang persatuan serta solidaritas bangsa Palestina. 

Indonesia dituntut kreatif dalam melakukan diplomasi ekonomi. Kreativitas ini sangat penting dalam menjalin hubungan internasional yang sangat dinamis.

Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Muhammad Anshor mengatakan kreativitas tersebut yang memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dengan Eropa dan Amerika.

Dia membahas mengenai kreativitas dalam berdiplomasi untuk masalah masuknya produk kelapa sawit ke Uni Eropa.

"Isu sertifikasi adalah kunci karena standar Uni Eropa yang sangat tinggi, tidak sembarang produk bisa masuk," kata Anshor di hadapan 400 mahasiswa Universitas Langlangbuana Bandung, Selasa 18 Desember 2018.

Menurut Anshor, produk kayu dan kelapa sawit merupakan ujung tombak diplomasi ekonomi Indonesia. Untuk kayu, saat ini Indonesia telah memiliki Forest Law Enforcement and Trade (FLEGT).

"Indonesia menjadi satu-satunya yang mengantongi sertifikat ini," imbuh dia.

Dengan sertifikat FLEGT ini, artinya produk kayu Indonesia berkualitas tinggi dan diproduksi mengikuti ketentuan, bukan hasil pembalakan liar.

Anshor menambahkan Indonesia juga aktif dalam melawan kampanye negatif kelapa sawit. Itu terjadi karena Uni Eropa ingin melindungi produk lokal mereka.

Kegiatan ini merupakan rangkaian acara DiploFest 2018, yang dilakukan selama tiga bulan berturut-turut di tiga kota berbeda. Pada Oktober lalu dilakukan di Yogyakarta dan November kemarin di Surabaya. Sebelum akhir tahun, kegiatan ini dilakukan di Bandung pada 18 hingga 19 Desember 2018.

Tujuan kegiatan ini untuk memperkenalkan diplomasi kepada anak-anak muda. Selain itu, acara ini mengajak agar masyarakat dapat aktif melakukan diplomasi, baik dalam hal kecil dì kehidupan sehari-hari.

Kedekatan Negara Islam Dinilai Belum Secara Ekonomi

Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya mengatakan bahwa kedekatan politis dan budaya Indonesia dengan negara-negara Islam di Asia belum tercermin dalam kerja sama ekonomi.

"Semestinya refleksinya adalah adanya kaitan sangat kuat antara Indonesia dengan negara-negara di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah," kata Desra saat menyampaikan kuliah umum di UIN Sunan Gunung Djati, sebagai rangkaian kegiatan Diplomacy Festival (DiploFest) di Bandung, Selasa (18/12).

Ia mengatakan Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah merupakan pasar yang besar dengan 35 negara dan total hingga tiga miliar penduduk. Namun, agregat angka total perdagangan RI dengan 35 negara di ketiga kawasan tersebut hanya 48 persen lebih besar dari perdagangan bilateral RI dengan Amerika Serikat yang hanya berpenduduk sekitar 400 juta jiwa.

Total perdagangan bilateral RI dengan 35 negara di ketiga kawasan tersebut tercatat 37,2 miliar dolar AS. Sementara total perdagangan bilateral RI dengan AS sebesar 25,96 miliar dolar AS. "Ketiga kawasan ini seharusnya menjadi pasar potensial bagi Indonesia tetapi agregatnya tidak menunjukkan demikian," tutur Desra.

Mengacu pada fakta tersebut, pemerintah RI menjadikan diplomasi ekonomi sebagai salah satu fokus kebijakan luar negeri di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Sejumlah langkah yang telah dan akan dilakukan Indonesia antara lain memaksimalkan potensi pasar yang belum tergarap (untapped market), mengoptimalkan kerja sama bilateral melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) maupun perjanjian perdagangan istimewa (PTA), serta melindungi investasi RI di negara-negara tersebut.

Menurut Desra, pemerintah kini menyasar pasar non-tradisional seperti India, Pakistan, juga negara-negara di Afrika dan Timur Tengah. "Selama ini mungkin kita puas bermain-main di pasar lama. Sekarang tidak lagi. Kita sudah jenuh melihat pasar-pasar tradisional yang ada, sekarang kita bisa lihat kesempatan yang lain," tutur dia.

Salah satu pasar non-tradisional yang coba dipenetrasi Indonesia adalah Bangladesh, dengan penduduk di atas 100 juta jiwa, dianggap sebagai pasar yang sangat potensial.

Indonesia juga akan terus mendorong investasi asing (FDI) pada sektor prioritas khususnya infrastruktur, ketahanan pangan, energi, pertambangan, pertahanan, IPTEK, industri, dan pariwisata. 

Nota kesepahaman terkait penyelenggaraan ibadah haji ditandatangani oleh Kepala Badan Haji dan Ziarah Republik Islam Iran dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

Kantor Berita Qods (Qodsna) melaporkan, berdasarkan nota kesepahaman itu, disepakati Badan Haji dan Ziarah Iran akan membuka kantor di Saudi.

Beberapa pasal yang disepakati kedua belah pihak selain pembukaan kantor Badan Haji dan Ziarah Iran di Saudi juga kemudahan proses penerbitan visa, pemondokkan anggota komite pelaksana dan upaya mengatasi berbagai permasalahan di sejumlah bidang.

Ka'bah
Perundingan seputar pelaksanaan ibadah haji tahun 2019, Iran dan Saudi dilakukan pada Ahad, 16 Desember 2018 oleh Kepala Badan Haji dan Ziarah Iran, Alireza Rashidian dan beberapa pejabat Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Sementara itu, masalah-masalah teknis pelaksanaan ibadah haji dibicarakan oleh tim ahli kedua negara.

Pada pertemuan itu, Kepala Badan Haji dan Ziarah Iran menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada pelaksaan haji tahun sebelumnya dan memberikan sejumlah usulan untuk tahun depan.

Menteri Haji dan Umrah Saudi, Muhammad Salih bin Taher Bentin dalam kesempatan itu menekankan upaya untuk mengatasi segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji dan perbaikan kondisi yang ada.