Deputi Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengabaikan keberadaan teroris di Suriah.

 

Dia dalam artikelnya, Sabtu (5/4) di harian al-Binaa cetakan Lebanon, menulis, "PBB ÔÇô meskipun meratifikasi sejumlah resolusi dengan tema perang melawan terorisme ÔÇô menutup mata atas kegiatan teroris di Suriah dan mereka telah menjadi alat kepentingan untuk beberapa kekuatan."

 

Mekdad meminta organisasi internasional itu untuk mengadopsi sikap dan kebijakan yang adil dan bukan menerapkan standar ganda terhadap sejumlah negara. Menurutnya, kinerja dan pendekatan PBB perlu diperbaiki.

 

PBB ÔÇô yang lahir setelah Perang Dunia II ÔÇô dibentuk oleh kekuatan-kekuatan utama dunia untuk melindungi perdamaian dan keamanan global. Berdasarkan pasal satu Piagam PBB, misi utama lembaga dunia itu adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sejalan dengan pasal tersebut, PBB harus mengatasi krisis dan ancaman-ancaman terhadap perdamaian dengan cara damai dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional.

 

Sejumlah krisis yang pecah di dunia menunjukkan bahwa PBB tidak berhasil dalam menjalankan mandatnya sebagai lembaga penjaga perdamaian. Sebagai contoh, organisasi internasional itu menjalankan kebijakan standar ganda terhadap krisis di Suriah.

 

Suriah sejak Maret 2011 menghadapi sebuah krisis serius yang diciptakan oleh beberapa negara regional dan internasional. Krisis Suriah telah memasuki tahun ketiga dan pengiriman militan bersenjata dari berbagai penjuru dunia ke Suriah masih terus berlanjut. Menurut para pejabat Damaskus, teroris dari 80 negara dunia hadir di Suriah untuk bertempur.

 

Anasir-anasir teroris melakukan berbagai kejahatan sadis terhadap rakyat Suriah di bawah kebungkaman dan sikap pasif PBB. Standar ganda PBB di Suriah telah membuka jalan bagi pihak asing untuk mendukung kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di negara itu.

 

Padahal, pemerintah Damaskus berulang kali menyeru Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB untuk mengesampingkan standar ganda dan berkomitmen untuk memerangi terorisme. Namun anehnya, sejumlah negara termasuk beberapa anggota PBB justru menghalangi Dewan Keamanan untuk mengecam kekejaman yang dilakukan oleh militan di Suriah.

 

Damaskus juga meminta PBB untuk mengambil langkah-langkah serius dan bertanggung jawab terhadap terorisme di Suriah.

 

Kinerja lemah PBB terhadap krisis di Suriah dijalankan pada saat negara itu membangun kerjasama konstruktif dengan lembaga-lembaga internasional termasuk, Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW). Pemerintah Damaskus sejalan dengan komitmennya untuk menyelesaikan krisis, telah menyerahkan senjata kimianya untuk dimusnahkan.

 

Sikap PBB mengenai rezim Zionis Israel berbeda jauh dengan perlakuan lembaga itu terhadap Suriah. Damaskus senantiasa menghormati keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan, tapi Tel Aviv ÔÇô dengan lampu hijau Barat khususnya Amerika Serikat ÔÇô selalu melanggar hukum internasional.

 

Berdasarkan pengakuan pejabat dari beberapa negara dunia, Israel dengan menyimpan sekitar 300-400 hulu ledak nuklir, merupakan ancaman serius terhadap keamanan kawasan dan dunia.

 

Sikap pasif PBB terhadap kegiatan teroris di Suriah kian menjauhkan organisasi internasional itu dari filosofi pencetusannya yaitu, menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

Perundingan tingkat ahli antara Republik Islam Iran dan enam kekuatan utama dunia di Wina telah berakhir pada Sabtu (5/4) dalam kerangka menyiapkan ruang untuk penyelenggaraan pembicaraan politik ketiga antarkedua belah pihak.

 

Ketua juru runding tingkat ahli Iran, Hamid Baidinezhad setelah pembicaraan tersebut menilai putaran terbaru perundingan tingkat ahli antara Iran dan Kelompok 5+1 (Rusia, Cina, Inggris, Perancis, Amerika Serikat ditambah Jerman) sebagai pembicaraan yang "menguntungkan."

 

Ia menambahkan, perundingan yang berakhir di Wina, ibukota Austria, mencakup serangkaian masalah teknis dan kedua belah pihak akan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton pada hari Senin. Menurut rencana, babak ketiga perundingan nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1 akan digelar pada tanggal 7-9 April di Wina.

 

Pembicaraan tingkat ahli di Wina dilaksanakan dalam kerangka perjanjian Jenewa untuk mencapai kesepakatan komprehensif. Menyusul perkembangan tersebut dan menjelang babak baru perundingan nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1, sejumlah pejabat dan senator Amerika Serikat menuntut peningkatan tekanan terhadap Tehran dalam pembicaraan itu.

 

Sikap tidak konstruktif tersebut langsung direaksi oleh juru bicara Kementerian Luar Iran, Marzieh Afkham. Ia mengatakan, ancaman dan tekanan terhadap bangsa Iran tidak berpengaruh dan hanya perundingan yang berdasarkan sikap saling menghormati dan pengakuan atas hak-hak mutlak bangsa Iran yang akan membuahkan hasil.

 

Afkham lebih lanjut menandaskan, Iran berusaha menikmati hak legalnya dalam mendayagunakan energi nuklir untuk tujuan damai dalam kerangka Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), dan Tehran siap untuk meredakan setiap "keprihatinan yang logis."

 

Babak baru perundingan nuklir Iran dan Kelompok 5+1 memasuki fase baru setelah tercapainya kesepakatan sementara pada tanggal 24 November 2013 sebagai mukhadimah untuk mencapai kesepakatan final, dan negosiasi itu akan berlanjut hingga tercapai kesepakatan komprehensif.

 

Kesepakatan dengan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman tentang agenda nuklir Iran adalah prestasi penting dan merupakan langkah awal untuk mencapai kesepakatan final, di mana perjanjian itu tidak tercapai tanpa menjamin hak-hak bangsa Iran.

 

Sekarang perundingan berjalan seimbang, di mana selama enam bulan, sesuai kesepakatan sementara, yaitu hingga bulan Juli, akan tercapai kesepakatan final. Tujuan dari negosiasi itu adalah menciptakan kepercayaan mengenai agenda nuklir Iran. Namun satu-satunya syarat kesuksesan pembicaraan itu adalah kepercayaan dan penghormatan terhadap hak-hak bangsa Iran.

 

Berdasarkan kesepakatan sementara antara Iran dan Kelompok 5+1, tidak ada aktivitas nuklir Iran yang dihentikan, dan Tehran hanya membatasi kapasitas pengayaan uraniumnya selama enam bulan. Atas dasar itu pula, masalah pengayaan uranium, aktivitas reaktor air berat Arak, dan kerjasama internasional di bidang teknis damai nuklir merupakan tiga poros utama dalam perundingan tingkat ahli di Wina.

 

Yang jelas, tujuan dari perundingan-perundingan tersebut adalah mencapai kesepakatan final di bidang nuklir Iran. Berlanjutnya proses itu menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kemajuan dalam pembicaraan meskipun dibayangi dengan rumor yang beredar. Sebagai contoh, sejumlah pejabat AS melontarkan berbagai pernyataan negatif untuk merusak proses perundingan dan berupaya menekan Iran dengan cara-cara lain seperti melalui isu-isu pelanggaran HAM dan ancaman rudal-rudal balistik Iran.

Fathimah Az-Zahra Gugur Syahid

 

Tanggal 3 Jumadil Tsani tahun 11 Hijriah, Sayidah Fathimah az-Zahra sa, putri Rasulullah Saw, gugur syahid dalam usia 18 tahun. Sayidah fathimah az-Zahra lahir ke dunia lima tahun setelah Muhammad Saw diangkat sebagai Rasul. Ketika ibunda Fahimah sa, yaitu Khadijah wafat, beliau menjadi pendamping setia Rasulullah dalam penyebaran ajaran Islam sampai-sampai dijuluki sebagai ummu abiiha atau ibu dari ayahnya.

 

Di bawah bimbingan ayah beliau, Sayidah Fathimah mencapai keilmuan dan ketakwaan yang sangat tinggi. Sayidah Fathimah dikenal sebagai seorang perempuan yang tekun beribadah, penyabar, serta suka bersedekah.

 

Salah satu di antara wasiat Fathimah az-Zahra sa adalah, "Orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat haruslah berkata-kata yang baik atau diam. Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan bertakwa serta membenci orang-orang yang buruk dalam berkata-kata."

 

Sayid Hasan Modarres Meninggal Dunia

 

Tanggal 3 Jumadil Tsani tahun 1273 Hijriah, Mir Sayid Hasan Modarres Isfahani, seorang ulama dan peneliti muslim Iran, meninggal dunia pada usianya yang ke 63 tahun. Beliau dilahirkan pada tahun 1210 Hijriah di Isfahan, Iran. Beliau kemudian belajar ilmu-ilmu agama kepada ustad-ustad terkenal pada zaman itu dan kemudian mengajar di tanah kelahirannya.

 

Sayid Isfahani kemudian menjadi ulama dan peneliti berilmu tinggi sehingga banyak ulama dan peneliti yang datang ke Isfahan untuk belajar kepada beliau. Salah satu karya beliau adalah Jawami'ul Kalam. Beliau juga menulis mengenai kitab terkenal Ibnu Sina, yaitu as-Syifa'.

Rakyat India mulai memilih pada pemilihan umum negara itu, yang berlangsung dalam sembilan tahap selama lima pekan.

 

Pemungutan suara dimulai Senin (7/4) di enam daerah pemilihan di dua negara bagian timur laut Assam dan Tripura.

 

Sekitar 814 juta pemilih akan memilih 543 anggota Lok Sabha (majelis rendah parlemen) dalam pemilu terbesar di dunia.

 

Setiap partai atau koalisi memerlukan minimal 272 kursi di parlemen untuk dapat membentuk pemerintahan.

 

Pemilu maraton ini menantang Partai Kongres di hadapan partai oposisi utama Bharatiya Janata Party (BJP).

 

Hasil akhir pemilu diperkirakan akan jatuh tempo pada 16 Mei. Sejumlah pendapat menunjukkan bahwa partai Hindu nasionalis BJP memimpin.

 

Jajak pendapat menunjukkan Narendra Modi, kandidat perdana menteri dari BJP, melawan Rahul Gandhi, yang memimpin Partai Kongres Nasional India.

 

Pemerintah koalisi yang dipimpin Partai Kongres mengalami penurunan popularitas menyusul berbagai skandal korupsi dan keputusan ekonomi yang keras.

 

Kongres Partai telah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir di seluruh India untuk menggalang dukungan bagi pemerintah. Para pemimpinnya berusaha meyakinkan masyarakat tentang pentingnya reformasi ekonomi mereka yang kontroversial.

Seorang pejabat senior Iran mengecam resolusi anti-Iran baru oleh Parlemen Eropa (EP), dan menekankan bahwa Republik Islam memandangnya "penilaian tak berdasar."

 

Resolusi EP baru-baru ini hanya ditujukan untuk mengintensifkan tekanan politik terhadap Iran, kata Ali Akbar Velayati, penasihat Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei.

 

"Ini jenis penilaian yang tidak adil dan tidak beralasan dan tidak bernilai bagi bangsa Iran," katanya.

 

Resolusi anti-Iran, yang ditetapkan pada 3 April itu, menyebutkan keprihatinan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Republik Islam.

 

Resolusi itu juga mengklaim bahwa pilpres Iran pada Juni 2013, yang ditandai dengan partisipasi pemilih yang tinggi dan berujung pada terpilihnya Presiden Hassan Rouhani, "tidak diselenggarakan sesuai dengan standar demokrasi yang diakui Uni Eropa."

 

Velayati lanjut menilai Parlemen Eropa telah menjadi sebagai "alat tekanan" bagi Amerika Serikat dan sekutunya untuk mencapai tujuan "tidak sah" mereka melawan negara-negara yang berusaha mandiri.

 

Menurutnya resolusi Parlemen Eropa bukan hal baru bagi Iran mengingat berbagai resolusi telah mereka rilis sejak kemenangan Revolusi Islam pada 1979.

Salah seorang wakil Koalisi Pemerintahan Hukum di Parlemen Irak mengatakan, terputusnya aliran sungai Furat bagi warga Provinsi Babil merupakan ancaman yang berbahaya dan tidak akan dibiarkan.

 

Situs berita Irak, Al Masalah seperti dikutip Mehr News (7/4) mengabarkan, Ali Al Alaaq, Wakil Koalisi Pemerintahan Hukum di Parlemen Irak menegaskan, "Kami tidak akan membiarkan begitu saja masalah pemutusan aliran sungai Furat bagi warga Provinsi Babil oleh kelompok teroris, Daulah Islamiyah fi Iraq wa Syam (DIIS) dan militer Irak akan membalasnya."

 

Menurutnya langkah baru DIIS itu sangat berbahaya. "Kita membutuhkan sikap nasional guna mendukung militer Irak dalam pertempuran-pertempuran melawan teroris di Fallujah dan wilayah-wilayah lainnya," tambah Al Alaaq.

 

Kelompok teroris DIIS baru-baru ini menutup katup bendungan Al Naimiya sehingga air sungai Furat meluap dan menenggelamkan sejumlah banyak lahan pertanian di Selatan dan Tengah Irak. Aksi ini juga mengakibatkan berkurangnya debit air sungai Furat yang merupakan sumber air minum dan pengairan bagi rakyat Irak.

 

Nouri Al Maliki, Perdana Menteri Irak menyinggung aksi berbahaya yang dilakukan kelompok teroris DIIS itu. Ia mengatakan, "Dengan segenap upaya, kami akan memerangi kelompok teroris ini."

Militan bersenjata menyerang sebuah kota di timur laut Nigeria menewaskan 17 orang.

 

Reuters melaporkan, para saksi mata mengatakan, militan bersenjata menyerang kota di Propinsi Yobe di tmur laut Nigeria dan membunuh 17 orang termasuk lima orang yang sedang shalat di masjid.

 

Berdasarkan keterangan itu, para militan mengepung kota Buni Gari di Propinsi Yobe, menembaki warga serta membakar rumah dan toko-toko.

 

Saksi lain menyatakan bahwa jumlah militan bersenjata itu sangat banyak. Mereka membunuh warga yang sedang beribadah di dalam masjid.

 

Militan Boko Haram sejak lima tahun lalu melancarkan berbagai serangan terhada pasukan keamanan, pejabat pemerintah dan orang-orang Kristen. Namun sekarang, mereka juga menarget umat Islam.

 

Presiden Nigeria Goodluck Jonathan sebelumnya memberlakukan kondisi darurat di tiga negara bagian di timur laut negara itu.

Ketua parlemen Republik Islam Iran, Ali Larijani mengolok resolusi baru-baru ini oleh Parlemen Eropa anti-Republik Islam.

 

"Resolusi Parlemen Eropa, baik dari segi kompilasi maupun dalam hal status simbolis yang tidak bersifat mengikat, tidak lebih dari sebuah pernyataan," kata Larijani Ahad (6/4).

 

Dia juga menyinggung kontradiksi resolusi, yang diadopsi pada tanggal 3 April.

 

Larijani mengatakan resolusi itu, di saat menyerukan kerjasama yang lebih luas antara Iran dan Uni Eropa, juga mengandung komentar "usil" tentang pembentukan demokrasi Iran, situasi hak asasi manusia dan pemilu.

 

Resolusi itu mengungkapkan keprihatinan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di negara ini.

 

Ia juga mengklaim bahwa pilpres Iran pada Juni 2013, yang berlangsung dengan partisipasi tinggi masyarakat dan mengantarkan Hassan Rouhani sebagai presiden, "tidak diselenggarakan sesuai dengan standar demokrasi Uni Eropa."

 

"Tidak diragukan lagi, kami tidak mendukung standar pemilu Barat dan demokrasi [gaya Barat]," kata Larijani.

 

Iran menepis resolusi itu dan menilainya tidak realistis, kontraproduktif, ketika Republik Islam dan Uni Eropa tengah mengambil langkah awal untuk menyelesaikan berbagai masalah berasaskan hubungan timbal balik.

Orang terkaya dan dermawan dunia, Bill Gates, serta Ketua Tahir Foundation, Dato Sri Dr Tahir, meluncurkan Dana Kesehatan Indonesia untuk memerangi AIDS, TBC dan Malaria.

 

Kemitraan Tahir Foundation dan Bill and Melinda Gates memberikan sumbangan sebesar 130 juta dolar Amerika Serikat kepada Global Fund dan 20 juta dolar Amerika Serikat kepada perluasan akses Keluarga Berencana Indonesia.

 

Peluncuran disaksikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, dan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, di Jakarta, Sabtu.

 

Mboi, bukan pertama kali pemilik Microsoft --didirikan dan dimiliki Gates-- bersentuhan dengan kesehatan di Indonesia.

 

Selain mendukung penanggulangan AIDS, TBC dan malaria, Gates juga mendukung perusahaan farmasi terkemuka Indonesia, PT Biofarma, dalam transfer teknologi pembuatan vaksin pneumococcal yang saat ini tengah dalam tahap ujicoba.

 

"Jika semua berjalan lancar akan siap dipasarkan dalam empat tahun," kata Mboi.

 

Dia berterima kasih kepada Gates atas dukungannya bagi kemandirian kefarmasian dan kemampuan menembus pasar internasional.

 

Menkes juga berterima kasih kepada Tahir yang telah mengundang Gates ke Indonesia dan mengumpulkan kolega bisnisnya untuk menjadi filantropis.

 

Selain Tahir ada delapan orang lagi yang jadi Pendiri Dana Kesehatan Indonesia. Mereka adalah Hendro S Gondokusumo, Lutungan Honoris, Adrian Bramantyo, Ted Sioeng. Edward Soeryadjaya, Henry J Gunawan, Benny Tjokrosaputro dan Anne P Sutanto.(

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Muhammad Javad Zarif Ahad (16/3) dalam jumpa pers bersama sejawatnya dari Belarusia, Vladimir Makey di Tehran mengatakan, "Dalam babak baru negosiasi nuklir akan dibicarakan dimensi damai aktivitas nuklir Iran khususnya isu pengayaan uranium dan air berat Arak."

 

Rencananya babak baru negosiasi nuklir Iran dan Kelompok 5+1 akan digelar hari Selasa serta ditandai dengan pertemuan Zarif dan Catherine Ashton, kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa.

 

Dalam hal ini menlu Iran tidak memprediksikan kesepakatan final terkait program nuklir Iran bakal tercapai di babak baru negosiasi Tehran dan Kelompok 5+1. Ia menjelaskan, dalam perundingan hari Selasa dan Rabu di Wina, Austria akan dibicarakan dimensi aktivitas nuklir Iran, pencabutan sanksi dan kerjasama internasional di bidang teknologi nuklir damai.

 

Iran pasca kesepakatan November tahun lalu dengan Kelompok 5+1 telah menangguhkan pengayaan uraniumnya selama enam bulan dengan imbalan peringanan sanksi Barat. Langkah Iran ini diambil secara sukarela. Namun pasca sidang AIPAC yang dinilai gagal di awal bulan ini, kini berbagai indikasi menunjukkan sebuah gerakan tengah terbentuk. Gerakan ini ditujukan untuk melemahkan hak nuklir Iran dengan dalih isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme.

 

Dalam hal ini, sejumlah senator Amerika Serika pada hari Ahad (16/3) menandatangani surat yang rencananya bakal dikirim kepada Barack Obama. Surat tersebut mengungkapkan syarat yang diinginkan mereka untuk menerima sebuah kesepakatan komprehensif. Dalam surat ini, para senator Amerika menyinggung tuntutan penutupan instalasi nuklir Fordow dan Arak.

 

Menyimak perilaku Barat di masa lalu dan petinggi Rezim Zionis Israel, maka langkah ini dapat dicermati sebagai tindakan terorganisir untuk menekan Republik Islam Iran di bidang nuklir. Mengingat pergerakan ini maka upaya diplomasi di negosiasi nuklir Iran dan Kelompok 5+1 semakin sulit dan tidak dapat diprediksi.

 

Statemen Zarif juga mengisyaratkan pergerakan ini. Namun ia sebelumnya saat menjawab pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry terkait perundingan nuklir mengatakan, Amerika sebaiknya menerima kenyataan untuk selamanya. Iran dan Kelompok 5+1 saat ini harus melewati masa-masa sulit dan rumit untuk menggapai kesepakan final.

 

Namun yang pasti dan pengalaman yang ada menunjukkan bahwa sikap keras kepala untuk melanjutkan sanksi akan semakin menyulitkan Amerika. Khususnya kini kondisi berbeda dengan masa lalu dan AS bukan dalam posisi sebagai pihak yang mampu memaksakan kebijakan sepihaknya dalam hubungan internasional kepada negara lain.

 

Friksi tajam Rusia dan Cina dengan Amerika Serikat terkait kebijakan irrasional Washington di tingkat regional dan internasional serta penolakan negara-negara Eropa terhadap sanksi sepihak Gedung Putih terhadap Tehran sejak lama telah tampak di dalam tubuh Kelompok 5+1. Kini friksi tersebut semakin lebar dan petinggi Eropa tidak ingin melanjutkan sikapnya mengamini kebijakan sepihak Amerika Serikat.