Deputi Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengabaikan keberadaan teroris di Suriah.
 
Dia dalam artikelnya, Sabtu (5/4) di harian al-Binaa cetakan Lebanon, menulis, "PBB ÔÇô meskipun meratifikasi sejumlah resolusi dengan tema perang melawan terorisme ÔÇô menutup mata atas kegiatan teroris di Suriah dan mereka telah menjadi alat kepentingan untuk beberapa kekuatan."
 
Mekdad meminta organisasi internasional itu untuk mengadopsi sikap dan kebijakan yang adil dan bukan menerapkan standar ganda terhadap sejumlah negara. Menurutnya, kinerja dan pendekatan PBB perlu diperbaiki.
 
PBB ÔÇô yang lahir setelah Perang Dunia II ÔÇô dibentuk oleh kekuatan-kekuatan utama dunia untuk melindungi perdamaian dan keamanan global. Berdasarkan pasal satu Piagam PBB, misi utama lembaga dunia itu adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sejalan dengan pasal tersebut, PBB harus mengatasi krisis dan ancaman-ancaman terhadap perdamaian dengan cara damai dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional.
 
Sejumlah krisis yang pecah di dunia menunjukkan bahwa PBB tidak berhasil dalam menjalankan mandatnya sebagai lembaga penjaga perdamaian. Sebagai contoh, organisasi internasional itu menjalankan kebijakan standar ganda terhadap krisis di Suriah.
 
Suriah sejak Maret 2011 menghadapi sebuah krisis serius yang diciptakan oleh beberapa negara regional dan internasional. Krisis Suriah telah memasuki tahun ketiga dan pengiriman militan bersenjata dari berbagai penjuru dunia ke Suriah masih terus berlanjut. Menurut para pejabat Damaskus, teroris dari 80 negara dunia hadir di Suriah untuk bertempur.
 
Anasir-anasir teroris melakukan berbagai kejahatan sadis terhadap rakyat Suriah di bawah kebungkaman dan sikap pasif PBB. Standar ganda PBB di Suriah telah membuka jalan bagi pihak asing untuk mendukung kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di negara itu.
 
Padahal, pemerintah Damaskus berulang kali menyeru Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB untuk mengesampingkan standar ganda dan berkomitmen untuk memerangi terorisme. Namun anehnya, sejumlah negara termasuk beberapa anggota PBB justru menghalangi Dewan Keamanan untuk mengecam kekejaman yang dilakukan oleh militan di Suriah.
 
Damaskus juga meminta PBB untuk mengambil langkah-langkah serius dan bertanggung jawab terhadap terorisme di Suriah.
 
Kinerja lemah PBB terhadap krisis di Suriah dijalankan pada saat negara itu membangun kerjasama konstruktif dengan lembaga-lembaga internasional termasuk, Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW). Pemerintah Damaskus sejalan dengan komitmennya untuk menyelesaikan krisis, telah menyerahkan senjata kimianya untuk dimusnahkan.
 
Sikap PBB mengenai rezim Zionis Israel berbeda jauh dengan perlakuan lembaga itu terhadap Suriah. Damaskus senantiasa menghormati keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan, tapi Tel Aviv ÔÇô dengan lampu hijau Barat khususnya Amerika Serikat ÔÇô selalu melanggar hukum internasional.
 
Berdasarkan pengakuan pejabat dari beberapa negara dunia, Israel dengan menyimpan sekitar 300-400 hulu ledak nuklir, merupakan ancaman serius terhadap keamanan kawasan dan dunia.
 
Sikap pasif PBB terhadap kegiatan teroris di Suriah kian menjauhkan organisasi internasional itu dari filosofi pencetusannya yaitu, menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.
