Koalisi Pemuda 14 Februari Bahrain menyatakan bahwa salah satu pelajaran terpenting yang diajarkan Revolusi Iran kepada dunia adalah melawan arogansi dan menumbangkan rezim-rezim tirani yang korup.

Hal itu disampaikan untuk memperingati haul Bapak Pendiri Republik Islam Iran, Imam Khomeini ra ke-31 yang jatuh pada hari Rabu (3/6/2020) seperti dikutip laman Farsnews.

"Revolusi Islam Iran yang dipimpin Imam Khomeini ra adalah sebuah revolusi nilai-nilai dan prinsip Ilahi untuk melawan penindasan dan arogansi," tegas Koalisi Pemuda 14 Februari Bahrain.

"Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatullah Sayid Ali Khamenei telah mewujudkan banyak dari pemikiran Imam Khomeini dan melanjutkan sirah beliau dalam membela kaum tertindas serta mendukung gerakan pembebasan dan perlawanan, khususnya masalah Palestina dan pembebasan al-Quds al-Sharif," tegasnya.

Koalisi Pemuda 14 Februari Bahrain menyeru umat Islam untuk belajar dari sirah Imam Khomeini, yang memperkuat budaya kehormatan dan martabat serta menjadikannya pedoman.

"Hari ini kita menghadapi arogansi global, Amerika Serikat, dan kekuatan-kekuatan kolonial Barat, serta sebuah kanker ganas yaitu Israel. Kita membutuhkan lebih dari sebelumnya untuk memulai perlawanan dan jihad terhadap rezim-rezim diktator," kata gerakan pemuda revolusioner Bahrain ini. 

Kementerian Informasi Palestina menyatakan para geng dan pemukim Zionis terus melakukan pelecehan terhadap anak-anak Palestina.

Dalam sebuah laporan pada Hari Internasional Perlindungan Anak, Kementerian Informasi Palestina mendokumentasikan pembunuhan hingga 3.090 anak-anak Palestina oleh tentara Zionis sejak Intifada Kedua pada tahun 2000.

Seperti dilaporkan Palestine al-Yawm, Selasa (2/6/2020), laporan tersebut mencatat sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan Quds sebagai ibukota rezim Zionis pada 6 Desember 2017 dan hingga akhir 2019, Israel telah membunuh 114 anak-anak Palestina, melukai ribuan lainnya, dan menahan lebih dari 17.000 anak.

Selama satu setengah tahun terakhir, militer Zionis menangkap 745 anak-anak Palestina di bawah usia 18 tahun. Israel menahan 264 anak-anak Palestina pada kuartal pertama tahun 2020.

Sekitar 95 persen anak-anak Palestina disiksa dan dilecehkan oleh pasukan Zionis selama penangkapan mereka yang biasanya dilakukan di tengah malam. Pasukan pendudukan menangkap setiap tahun hampir 700-1000 anak-anak Palestina dalam operasi di seluruh kota-kota Palestina.

Sejak awal Oktober 2015, pasukan Zionis telah mengintensifkan penangkapan terhadap anak-anak Palestina dan menahan sekitar 2.000 anak pada November 2016.

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji pada musim haji 2020/1441 Hijriah karena pertimbangan pandemi COVID-19.

"Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 2020/1441 Hijriah," kata Menag dalam konferensi pers mengenai penyampaian keputusan pemerintah terkait penyelenggaran ibadah haji 2020/1441 Hijriah di Jakarta, Selasa.

Pembatalan pemberangkatan jamaah haji tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494/2020. Sesuai dengan amanat undang-undang selain persyaratan ekonomi dan fisik, kesehatan dan keselamatan jamaah haji harus diutamakan mulai dari embarkasi, di Tanah Suci hingga kembali ke Tanah Air.

"Ini sungguh keputusan yang cukup pahit dan sulit di satu sisi kita sudah menyiapkan berbagai upaya dan usaha tapi di sisi lain kita memikul tanggung jawab untuk memberi perlindungan kepada jamaah haji ini merupakan tanggung jawab negara kren terkait risiko keselamatan," katanya.

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan kajian yang sangat mendalam oleh tim yang dibentuk Kementerian Agama juga setelah dikonsultasikan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan pandangan keagamaan terkait keputusan tersebut.

Pihak Arab Saudi juga tidak kunjung membuka akses haji bagi negara manapun akibatnya pemerintah tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan pelayanan dan perlindungan bagi jamaah, katanya.  "Sementara pemerintah telah melakukan berbagai persiapan"

Menteri Agama menambahkan risiko ibadah yang sangat mungkin terganggu jika haji dilaksanakan dalam kondisi dimana di masyarakat kasus terpapar COVID-19 masih bertambah.

"Keputusan ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia baik jamaah haji reguler maupun yang haji furada atau haji khusus atau menggunakan visa undangan atau mujamalah," tegas Menag.

Keputusan tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini dilakukan pemerintah terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai negara termasuk Arab Saudi yang telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan.

Fachrul Razi: Pembatalan pemberangkatan jamaah haji bukan pertama kali

Pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun 2020/1441 Hijriah bukan yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, kata Menteri Agama Fachrul Razi

"Indonesia juga pernah menutup pada 1946,1947 dan 1948 karena pertimbangan adanya agresi Belanda," kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam konferensi pers mengenai penyampaian keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji 2020/1441 Hijriah di Jakarta, Selasa.

Pemerintah memutuskan membatalkan pemberangkatan jamaah haji karena pandemi COVID-19 yang masih mewabah di berbagai negara termasuk Arab Saudi.

Pembatalan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494/2020 setelah dilakukan kajian mendalam dan komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Komisi VIII DPR RI.

Menag mengatakan kajian literatur serta menghimpun data dan informasi tentang pelaksanaan haji di masa pandemi di masa lalu diperoleh fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan dimana puluhan ribu jamaah haji menjadi korban.

Pemerintah Saudi Arabia pernah menutup penyelenggaraan haji pada tahun 1814 karena wabah tha'un, lalu pada 1837 dan 1858 karena epidemi penyakit dan pada 1892 karena wabah kolera serta 1987 karena wabah meningitis.

"Pembatalan pemberangkatan jamaah haji dilakukan pemerintah selain karena risiko ibadah yang akan terganggu jika haji dilakukan dalam kondisi wabah masih terjadi juga karena Pemerintah Arab Saudi tidak kunjung membuka akses haji bagi negara manapun," katanya.

Akibatnya Pemerintah Indonesia tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan pelayanan dan perlindungan jamaah.

Lebih lanjut Menag mengatakan, keputusan pembatalan pemberangkatan haji berlaku bagi seluruh warga Indonesia baik jamaah reguler maupun jamaah haji khusus serta jamaah mujalamah yang diundang oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Ini sungguh keputusan yang cukup pahit dan sulit di satu sisi kita sudah menyiapkan berbagai upaya dan usaha tapi di sisi lain kita memikul tanggung jawab untuk memberi perlindungan kepada jamaah haji ini merupakan tanggung jawab negara karena terkait risiko keselamatan," kata Menag. 

Peringatan haul Imam Khomeini tidak hanya digelar di Iran, tapi juga di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Bertepatan dengan peringatan haul Imam Khomeini ke-31, Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta bersama Ahlul Bait Indonesia (ABI) dan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) hari Rabu (3/6/2020) menggelar seminar daring dengan mengusung tema "Sosok pejuang keadilan abad milenial".

Webiner yang mengkaji pemikiran Imam Khomeini menghadirkan  Dr. Abdulmajid Hakimelahi, selaku Direktur ICC Jakarta, sebagai keynote speaker, dalam seminar daring yang berlangsung pukul 10:00 hingga 12:30 WIB.

Selain itu, seminar yang dimoderatori Akmal Kamil, MA ini diisi oleh  Prof. Dr. KH Abd Rahim Yunus, Ketua Umum FKUB Sulsel; Jalaluddin Rakhmat, MSc, Ketua Dewan Syura PP IJABI; dan Dr. Umar Shahab, MA, Ketua Dewan Syura DPP ABI.

Berbagai tema penting dengan pendekatan yang beragam disajikan para pembicara dalam seminar tentang pemikiran Imam Khomeini. Abd Rahim Yunus mengangkat isu tentang persatuan Islam dalam pemikiran Imam Khomeini, Umar Shahab menjelaskan masalah tugas keumatan dalam pandangan Imam Khomeini, serta Jalaluddin Rakhmat menelisik masalah Imam Khomeini dan Revolusi Islam dari perspektif Michel Foucault.

Peringatan haul Imam Khomeini ke-31 berlangsung hari Rabu, 14 Khordad 1399 Hs, yang bertepatan dengan 3 Juni 2020.

Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel selama satu abad, maupun dalam tujuh dekade terakhir menjadi perhatian banyak kalangan, termasuk Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei yang selama ini konsisten membela Palestina. Rahbar dalam pidato terbarunya mengenai Hari Quds Internasional baru-baru ini menyampaikan berbagai isu penting menyikapi konflik antara Palestina dan Israel.

Beberapa kalangan menghubungkan awal konflik Palestina-Israel dengan peristiwa Deklarasi Balfour tahun 1917, yang terjadi 103 tahun silam. Beberapa pihak melihat awal konflik ini terjadi tahun 1948 dan pembentukan rezim Zionis di tanah Palestina, yang telah berlalu 72 tahun. 

Apakah kita akan mempertimbangkan awal dari konflik ini pada tahun 1917 atau 1948, yang jelas konflik Palestina-Israel adalah yang terpanjang di dunia. Sejumlah analisis konflik yang dilakukan di berbagai tingkatan, termasuk di level global menunjukkan kedalaman tingkatannya. Dari sekian analis yang muncul megenai konflik ini, salah satu analisis paling penting dan realistis telah dilakukan oleh Ayatullah Khamenei dalam peringatan empat puluh satu Hari Quds Internasional

Rahbar menyebut kekuatan Barat sebagai faktor utama pemicu konflik Palestina dan Israel saat ini. Ayatullah Khamenei menggambarkan penjarahan negara Palestina dan pembentukan tumor kanker ganas  rezim Zionis dengan berbagai jenis pembunuhan dan kejahatan paling keji yang dilakukannya terhadap Palestina sebagai catatan baru tentang kejahatan kemanusiaan di dunia. Ayatullah Khamenei menegaskan, "Penyebab utama tragedi ini adalah pemerintah Barat dan kebijakan jahat mereka."

Inggris adalah negara paling penting dan utama yang berperan dalam pembentukan rezim Zionis di tanah Palestina. Negara ini memainkan peran besar dalam berbagai bentuk, termasuk Deklarasi Balfour, migrasi orang-orang Yahudi dari berbagai belahan dunia ke tanah Palestina, penjarahan tanah dan pembelian tanah Palestina yang diserahkan kepada orang-orang Yahudi, serta dukungan terhadap pendirian rezim Zionis Israel. Selain itu, Inggris juga mendukung keanggotaan Israel di PBB.

Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat, lebih dari kekuatan Barat lainnya mengambil peran untuk mendukung rezim Zionis. Amerika Serikat memveto hampir semua resolusi anti-Israel di Dewan Keamanan PBB, dan abstain terhadap beberapa resolusi mengenai Israel. 

Apa yang dilakukan Amerika Serikat di kawasan Asia Barat, termasuk mengobarkan perang antarnegara, antarbangsa, dan perang proksi, menjatuhkan sanksi berat terhadap Iran, negara-negara lain dan kelompok-kelompok perlawanan, menggoyahkan dan melemahkan pemerintah Arab, kehadiran militer di Asia Barat, serta dukungan kelompok-kelompok teroris; semuanya ditujukan untuk mendukung rezim Zionis dan memperkuat posisinya di kawasan strategis dunia ini. Baru-baru ini, pemerintahan Donald Trump meluncurkan rencana rasis "Kesepakatan Abad" yang mengusung kepentingan Israel dan merugikan Palestina.

Sebagai imbalan dari tingkat dukungan AS terhadap Israel, Gedung Putih mendapatkan dukungan dari lobi Zionis, terutama di sektor investasi dan perekonomian AS. Begin–Sadat Center for Strategic Studies (BESA Center) dalam laporannya menyatakan bahwa bantuan AS untuk negara Yahudi adalah investasi yang menguntungkan. Setiap tahun sebanyak 3,8 miliar dolar  investasi AS telah memberikan keuntungan untuk negara ini. Israel saat ini berinvestasi sekitar 24 miliar dolar, sekitar tiga kali lipat selama satu dekade lalu. Israel secara strategis merupakan garis pertahanan AS di Timur Tengah (Asia Barat) dan satu-satunya sekutu regional yang bisa diandalkan oleh Washington. Perusahaan-perusahaan Amerika telah mendirikan dua pertiga dari 300 pusat penelitian dan pengembangan Israel di Startup Nation. Pengusaha Israel banyak berinvestasi dalam perekonomian AS, dan Israel salah satu dari 20 penyedia investasi langsung terbesar di Amerika Serikat."

Poin penting dari statemen Pemimpin Besar Revolusi Islam yang menyalahkan kekuatan Barat atas kejahatan rezim Zionis terhadap Palestina menunjukkan besarnya dukungan kekuatan Barat  dalam berbagai kejahatan rezim Zionis. Sebab, rezim Zionis tidak memiliki kekuatan dan pengaruh tanpa dukungan negara-negara Barat. 

Negara-negara Arab Perusak tujuan Palestina

Meskipun Rahbar menganggap kebijakan Barat sebagai penyebab utama konflik Palestina dan Israel saat ini, tapi beliau tidak mengambil pandangan satu dimensi saja dalam masalah ini, dan menyalahkan sebagian besar pemerintah Arab atas situasi yang terjadi tersebut. Ayatullah Khamenei mengatakan, "Sayangnya, sebagian besar negara-negara Arab secara bertahap menyerah setelah perlawanan pertama dan mereka melupakan kewajiban kemanusiaan, Islam, politik, spirit, dan wibawa Arab, yang membantu tujuan musuh,". Rahbar mengatakan bahwa hasil dari penyerahan ini adalah kebuntuan jalan negosiasi dengan penjajah dan pendukungnya, yang menyebabkan kian lemahnya perjuangan Palestina." Menurut beliau, kebijakan utama arogansi dan Zionisme adalah mengecilkan masalah Palestina di benak masyarakat Muslim hingga melupakannya.

Setelah pembentukan rezim agresor Israel, pemerintah Arab memiliki empat perang dengan rezim Zionis pada tahun 1948, 1953, 1967 dan 1973, yang gagal di hampir semua perang tersebut. Kekalahan dalam perang, serta meningkatnya ketergantungan terhadap kekuatan Barat, membuat negara-negara Arab menggunakan pendekatan kompromi dengan rezim Zionis. Hasil dari kompromi tersebut adalah perjanjian Camp David antara Mesir dengan rezim Zionis, perjanjian Lembah Arab antara Yordania dengan Israel, Kesepakatan Damai Oslo, dan rencana perdamaian pemerintah Arab untuk penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel. Hasil dari pakta dan rencana perdamaian ini adalah pengakuan terhadap eksistensi rezim Zionis dan terpinggirkannya masalah Palestina dalam kebijakan luar negeri negara-negara Arab. 

Melemahnya masalah Palestina disebabkan karena normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan rezim Zionis. Tidak diragukan lagi, jika ada konsensus dan konvergensi dalam dunia Arab untuk mendukung Palestina; maka tidak hanya rezim Zionis, bahkan Amerika Serikat juga tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Palestina. Berbeda dengan pendekatan kompromis yang diambil sejumlah negara Arab terhadap Israel, pendekatan front perlawanan yang terbentuk setelah kemunculan Revolusi Islam Iran telah mengubah perimbangan kekuatan regional yag menjegal berbagai prakarsa rasis seperti Kesepakatan Abad  yang diluncurkan AS dan rezim Zionis.  

Apa yang Harus Dilakukan?

Pidato Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran pada Hari Quds Internasional disajikan dalam bentuk jawaban atas pertanyaan kunci tentang apa yang harus dilakukan. 

Pertama, masalah Palestina adalah isu kemanusiaan. Oleh karena itu, membatasi masalah ini hanya pada isu Palestina semata, ataupun masalah Arab tentu saja merupakan kesalahan besar. Imam Khomeini menjadikan isu Palestina sebagai masalah dunia Islam yang melampaui sekat etis dan bangsa dengan mencanangkan Jumat terakhir bulan suci Ramadhan sebagai Hari Quds Internasional, dan kini Ayatullah Khamenei melanjutkannya. 

Kedua, tujuan dari perjuangan ini adalah pembebasan seluruh wilayah Palestina dari laut ke sungai, dan kembalinya semua warga Palestina ke tanah air mereka. Mereduksi masalah ini melalui pembentukan pemerintahan di sudut wilayah ini yang dilakukan dengan cara memalukan, sebagaimana dimaksud dalam literatur Zionis yang kasar, jelas sekali bukanlah tanda kebenaran maupun tindakan yang realistis.

Ketiga, meskipun diizinkan untuk mengambil keuntungan dari segala cara yang sah dan halal dalam perjuangan ini, termasuk meraih dukungan global, tapi kita harus menghindari untuk menggantungkan harapan secara lahir maupun batin dengan mempercayai negara-negara Barat maupun komunitas dunia afiliasinya. Sebab, mereka memusuhi eksistensi Islam yang berpengaruh, mereka mengabaikan hak-hak manusia dan bangsa-bangsa, mereka sendiri telah menyebabkan kerusakan dan kejahatan terbesar bagi umat Islam.

Keempat, elit politik dan militer dunia Islam harus mewaspadai kebijakan Amerika Serikat dan Zionis dalam mentransfer konflik ke belakang front perlawanan. Pecahnya perang saudara di Suriah, pengepungan militer, pembunuhan sehari-hari di Yaman, pembantaian, penghancuran dan pembentukan kelompok teroris Daesh di Irak, dan kasus-kasus serupa di beberapa negara lain di kawasan; semua itu plot untuk mengalihkan perhatian front perlawanan dan memberi peluang untuk bernafas kepada rezim Zionis. 

Kelima, kebijakan menormalkan kehadiran rezim Zionis di kawasan merupakan salah satu dari kebijakan utama Amerika Serikat. Rezim Zionis adalah penumpang gelap yang membawa kehancuran dan kerugian besar bagi kawasan, dan secara pasti akan tercerabut dan binasa. Rasa malu dan kehinaan akan menjadi milik orang-orang yang menyerahkan sarananya untuk mengabdi kepada kebijakan arogan tersebut. Beberapa pihak yang berupaya menjustifikasi perilaku buruk ini berpendapat bahwa rezim Zionis adalah sebuah realitas di kawasan, tanpa mengingat lagi bahwa kenyataan yang membawa kehancuran dan kerugian harus diperangi dan dibinasakan.

Keenam, berlanjutnya perlawanan dan mengoordinasikan lembaga-lembaga jihad, kerja sama di antara mereka, serta memperluas medan jihad di dalam wilayah Palestina. Setiap orang harus membantu rakyat Palestina dalam jihad suci ini. Dalam rekomendasi ini, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menunjukkan pencapaian penting dari perjuangan dan perlawanan bersenjata terhadap rezim Zionis sejak tahun 2000, ketika wilayah selatan Lebanon berhasil dibebaskan. Perjuangan dan perlawanan akan menyebabkan kebijakan destruktif terhadap Palestina gagal, dan rezim Zionis bersama pendukungnya tidak akan dapat menjalankan plot ambisius dan rasis mereka seperti Kesepakatan Abad 

Ketujuh, Palestina adalah milik orang-orang Palestina dan harus diatur oleh kehendak mereka sendiri. Prakarsa referendum yang melibatkan semua agama dan etnis Palestina, yang telah disampaikan Republik Islam Iran hampir dua dekade lalu adalah satu-satunya kesimpulan yang perlu diambil untuk menghadapi tantangan Palestina saat ini dan esok.(

Wakil Gerakan Jihad Islam Palestina di Lebanon seraya menekankan peran besar Syahid Soleimani, komandan pasukan Quds IRGC dalam memperkokoh muqawama di Jalur Gaza mengatakan, muqawama Gaza mampu menguak kerentanan front internal Israel.

Seperti dilaporkan kantor berita al-Qods Kamis (28/05/2020), Ihsan Ataya menjelaskan bahwa muqawama mampu mengalahkan militer Israel yang memiliki legenda tak terkalahkan. "Para pemimpin Israel takut akan kekuatan rudal muqawama," paparnya.

Ataya seraya menekankan pentingnya persatuan antar faksi Palestina menjelaskan, kesatuan sikap bangsa Palestina merupakan faktor utama dalam mengalahkan kesepakatan abad dan mencegah terealisasinya isi kesepakatan ini.

Wakil Jihad Islam Palestina di Lebanon ini menekankan, Amerika dan Israel setelah gagal di implementasi kesepakatan abad mulai condong ke arah normalisasi hubungan dengan sejumlah negara Arab.

Ihsan Ataya mengingatkan, indeks menunjukkan proyek Zionis-AS mulai mengalami kekalahan dan muqawama bergerak ke arah kemenangan. 

Yordania kembali menekankan penolakan aneksasi setiap jengkal tanah Palestina ke wilayah bumi pendudukan oleh Israel dan masalah ini akan memicu tensi antara Yordania dan Israel.

Seperti dilaporkan IRNA, Jumat (29/05/2020), Menlu Yordania, Ayman Safadi di kontak telepon dengan sejawatnya dari AS, Mike Pompeo menilai penting mencapai sebuah perdamaian adil dan komprehensif bagi keamanan dan stabilitas kawasan serta dunia. Ia juga menuntut upaya untuk memulai perundingan langsung serta serius demi menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.

Sebelumnya, Pemimpin Yordania, Raja Abdullah II saat diwawancarai mingguan Der Spiegel menyatakan, langkah Israel menganeksasi sebagian wilayah Tepi Barat akan berujung pada bentrokan besar dengan Yordania.

Petinggi rezim Zionis Israel sepakat melaksanakan rencana aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat ke wilayah pendudukan mulai Juli mendatang.

Langkah rezim Zionis ini menuai penentangan dari masyarakat dunia dan peringatan keras dari berbagai faksi Palestina.

Mengapa umat Islam dari berbagai mazhab, baik Sunni maupun Syiah, bahkan selain Muslim pun memperingati Hari Quds Sedunia ?

Sebuah pertanyaan mendasar yang diajukan mengenai peringatan Hari Quds Sedunia, mengapa kita harus memperingatinya pada Jumat terakhir bulan suci Ramadhan di seluruh penjuru dunia.

Pertama, hari Quds sebagai simbol melawan kelaliman. Palestina adalah simbol dari masyarakat yang ditindas oleh Israel sebagai penindas. Oleh karena itu, perlawanan terhadap Israel sebagai simbol perjuangan melawan rezim lalim. 

Kedua, hari Quds tidak memiliki muatan sektarian atau kelompok tertentu, tapi cakupannya luas dan universal.

Ketiga, hari Quds internasional sebagai sarana menggalang kekuatan untuk menumbangkan rezim lalim. Berbagai ayat al-Quran menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kezaliman harus dilakukan dengan persiapan yang baik dan persatuan yang kuat. Hari Quds sedunia mempersatukan kekuatan umat Islam dalam menghadapi kezaliman. 

Pendiri Revolusi Islam Iran, Imam Khomeini pertama kali mencanangkan hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadhan sebagai Hari Quds Sedunia.    

Selengkapnya simak ceramah memperingati Hari Quds Sedunia bersama kandidat doktor program Filsafat Islam, Universitas Internasional Al-Mustafa, Ust Abdul Latif, MA

Rezim Zionis Israel telah merampas dan mendirikan pemerintahan ilegal di tanah Palestina sejak 72 tahun lalu. Selama periode itu, Zionis terus mengusir ratusan ribu rakyat Palestina, membunuh mereka, memenjarakan, dan menyiksa bangsa tertindas ini.

Israel semakin menggila dalam melakukan kejahatannya karena mendapat lampu hijau dari negara-negara Barat terutama Amerika Serikat dan sikap pasif lembaga-lembaga internasional. Namun kekejaman dan penjajahan Zionis tidak dibiarkan begitu saja, rakyat Palestina melakukan perlawanan terhadap Zionis dengan segala cara.

Berdirinya Republik Islam Iran pada tahun 1979 telah menghadirkan harapan di relung bangsa tertindas ini sehingga dengan bantuan tanpa hentinya, mereka memiliki sebuah sandaran yang kuat. Salah satu aksi nyata Iran dalam menggalang dukungan publik untuk rakyat Palestina adalah menetapkan Hari Quds Sedunia yang dicetuskan oleh Imam Khomeini ra, Bapak Pendiri Republik Islam Iran.

Imam Khomeini ra dalam sebuah pesan pada Agustus 1979 mengatakan, “Saya mengajak seluruh kaum Muslim dunia pada hari Jumat terakhir bulan Ramadhan yang termasuk momen Lailatul Qadar dan dapat menentukan nasib rakyat Palestina, untuk menjadikannya sebagai Hari Quds dan saya menyeru kaum Muslim untuk menunjukkan aksi solidaritas internasionalnya dalam mendukung hak-hak sah bangsa Muslim Palestina.”

Sejak pengumuman itu, kaum Muslim menggelar aksi pawai di seluruh dunia untuk mendukung rakyat tertindas Palestina dan mengutuk kejahatan rezim Zionis di setiap Jumat terakhir bulan Ramadhan.

Selama 41 tahun lalu, Republik Islam Iran selalu menunjukkan komitmennya dalam ucapan dan tindakan untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina membebaskan tanah airnya. Imam Khomeini ra menganggap rezim Zionis bukan hanya musuh Palestina, tetapi juga musuh kemanusiaan dan kaum Muslim.

“Harapan kami adalah membebaskan tanah Palestina dan Masjid al-Aqsa dari Zionis,” tegasnya.

Sikap tegas ini diambil karena perampasan tanah Palestina dan pembentukan rezim Zionis merupakan sebuah langkah yang melanggar hukum internasional dan ilegal, yang terwujud dengan dukungan pemerintah-pemerintah Barat. Oleh karena itu, Republik Islam memandang Israel sebagai rezim penjajah dan tidak memberikan pengakuan kepadanya.

Penerus Imam Khomeini, Ayatullah Sayid Ali Khamenei juga menyerukan penghapusan Israel dari geografi kawasan dan berkata, “Hari Quds Sedunia adalah hari deklarasi penentangan umat Islam terhadap kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan Zionis dan sekutunya.”

Soal dukungan untuk rakyat Palestina, Ayatullah Khamenei menegaskan pemerintah Republik Islam dan bangsa Iran akan selalu menjadi pendukung dan pembela rakyat Palestina.

Meski demikian, rezim penjajah tidak tinggal diam dan tidak henti-hentinya merancang konspirasi baru terhadap rakyat Palestina dan tanah air mereka. AS memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis dan sebagai bentuk dukungan penuhnya terhadap penjajahan dan ekspansi rezim Zionis, Washington mengumumkan prakarsa Kesepakatan Abad pada 28 Januari 2020.

Prakarsa licik ini memicu kecaman dari banyak negara, kelompok-kelompok, dan para tokoh dunia. Bahkan pemerintah Otorita Ramallah Palestina yang memilih kompromi dan bekerja sama dengan rezim Zionis, juga menolak prakarsa Kesepakatan Abad.

Berdasarkan prakarsa itu, bagian-bagian lain dari tanah Palestina di Tepi Barat dan bahkan Dataran Tinggi Golan Suriah diserahkan kepada Israel, rakyat Palestina harus keluar dari seluruh Baitul Maqdis kecuali hanya dari beberapa bagian. Rakyat Palestina juga harus merelakan hak kepulangan ke tanah airnya yang diakui oleh Dewan Keamanan PBB.

Rezim Zionis yang memperoleh semua konsesi licik ini, mengizinkan Palestina untuk membentuk sebuah pemerintahan di bawah pengawasan mereka dan tentu saja ibukotanya bukan kota Quds.

Mengingat sepak terjang Israel yang tidak pernah mematuhi komitmennya sekecil apapun, dapat diprediksi bahwa prakarsa Kesepakatan Abad adalah instrumen untuk menduduki Palestina secara penuh dan mengakhiri perlawanan bangsa ini. Anehnya lagi, prakarsa yang disusun mengenai tanah dan rakyat Palestina ini sama sekali tidak melibatkan mereka dan mereka dipaksa untuk menerima konspirasi jahat ini.

Di sisi lain, persetujuan beberapa negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap prakarsa Kesepakatan Abad dapat dianggap sebagai sebuah pengkhianatan nyata atas perjuangan Palestina. Bahkan beberapa dari mereka khususnya Arab Saudi akan mengucurkan dana untuk implementasi Kesepakatan Abad.

Saudi Cs tentu saja sejak dulu telah memulai proses normalisasi hubungan dan kerja sama dengan Israel di berbagai bidang. Tahap awal pelaksanaan kesepakatan itu bahkan dilakukan di Bahrain dalam sebuah konferensi dan rencananya Israel akan segera meresmikan kedutaannya di Uni Emirat Arab. Juga ada banyak laporan tentang kerja sama para pakar militer Israel dengan Saudi untuk membantai rakyat Yaman.

Namun, mayoritas negara-negara Muslim dan Arab menolak Kesepakatan Abad dan menekankan pemenuhan hak-hak rakyat Palestina. Bahkan banyak dari negara non-Muslim dan kelompok-kelompok penentang ekspansi Israel, menganggap prakarsa Kesepakatan Abad tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional dan kesepakatan damai Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dengan Tel Aviv.

Gerakan Boikot Israel (BDS) mengecam prakarsa tersebut serta mendesak aksi perlawanan terhadap Kesepakatan Abad dan upaya untuk mengisolasi rezim ilegal itu.

Sejak awal munculnya konspirasi Kesepakatan Abad, Republik Islam Iran memilih bangkit menentangnya, sebab jelas bahwa prakarsa yang disusun lewat kerja sama Amerika dan rezim Zionis serta tanpa melibatkan Palestina, hanya menguntungkan rezim penjajah tersebut.

Ayatullah Khamenei menilai prakarsa Kesepakatan Abad sebagai kebodohan, licik, dan ditakdirkan gagal.

“Pawai Hari Quds tahun ini menjadi lebih penting, karena pengkhianatan yang dilakukan oleh beberapa antek Amerika di kawasan untuk melaksanakan Kesepakatan Abad, yang tentu saja tidak akan terlaksana dan tidak akan pernah terealisasikan. AS dan antek-anteknya pasti akan gagal dalam masalah ini. Perbedaan mereka dengan masa lalu adalah bahwa mereka sekarang secara terbuka mengatakan kami ingin menghapus masalah Palestina dari isu-isu global, tentu saja tidak akan mampu dilakukan dan mereka akan gagal,” tandasnya.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran sejak dulu menawarkan sebuah solusi yang adil untuk konflik Palestina dan sekarang juga kembali mengulanginya, “Solusi utama dan fundamental untuk isu Palestina adalah apa yang kami kemukakan beberapa tahun lalu dan sudah dicatat di lembaga-lembaga penting internasional yaitu: dari semua penduduk asli Palestina – bukan orang yang datang ke wilayah Palestina dari negara lain – tetapi hanya penduduk asli Palestina dari semua mazhab baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi agar dilakukan referendum dan dibentuk sistem yang diterima oleh mereka dan sistem ini memerintah di seluruh tanah Palestina.”

Dalam satu tahun terakhir, ada sebuah fenomena lain yang memberikan optimisme untuk pembebasan Palestina dari pendudukan Zionis yaitu Pawai Akbar Hak Kepulangan yang digelar setiap Jumat di perbatasan Gaza dengan Palestina pendudukan. Aksi ini menunjukkan spirit perjuangan dan perlawanan di tengah rakyat Palestina masih membara.

Militer rezim Zionis marah dengan aksi tersebut dan telah membunuh hampir 350 warga Palestina dan melukai lebih dari 30.000 demonsran Pawai Hak Kepulangan. Di sisi lain, gerakan perlawaan di Gaza berulang kali membalas agresi rezim Zionis dengan rudal-rudalnya yang sudah lebih maju dari segi jangkauan dan daya ledak.

Namun, mungkin dapat dikatakan bahwa prestasi terpenting yang diraih oleh rakyat tertindas Palestina adalah mengenal dengan baik teman dan musuh-musuhnya. Banyak dari pemerintahan Arab yang mencitrakan diri sebagai pembela Palestina, bergerak ke arah normalisasi hubungan dengan rezim Zionis dan mereka berkhianat kepada bangsa Palestina.

Saat ini rakyat Palestina memahami bahwa mereka tidak boleh percaya pada rezim-rezim kompromis dan opsi terbaik untuk membebaskan tanah airnya adalah perlawanan melawan Zionis. Bangsa Palestina berkesimpulan bahwa mereka harus bersandar kepada Allah Swt, tekadnya, serta dukungan politik dan praktis negara-negara seperti Iran, yang selalu bersikap jujur dengan mereka.

Penetapan Hari Quds Sedunia dan dukungan penuh terhadap perlawanan Islam Palestina merupakan dua contoh dari tindakan nyata Republik Islam Iran dalam mendukung cita-cita bangsa Palestina.

Ayatullah Khamenei saat menjelaskan kebijakan prinsipil ini berkata, “Di Republik Islam Iran, isu Palestina bagi kami bukanlah sebuah masalah taktis, juga bukan sebuah strategi politik, tetapi sebuah ideologi, masalah hati, dan masalah iman.” (

Pada hari Jum’at akhir Ramadan tahun 1441 H yang bertepatan dengan 22 Mei 2020, di berbagai belahan dunia diperingati sebagai Hari Quds Internasional. Hari Quds Internasional ini merupakan agenda tahunan yang diinisiasikan oleh Republik Islam Iran, sejak tahun 1979 sebagai salah satu buah dari Revolusi Islam Iran demi mendukung perjuangan rakyat Palestina meraih kemerdekaan dari cengkeraman rezim Zionis Israel. Diperingati pada saat dunia sedang dilanda Covid-19 tahun 2020 sekarang, tentu tidak mengurangi sebuah perjuangan esensial bagi komunitas bangsa untuk mencapai kemerdekaannya seperti Palestina.

Palestina sebagai wilayah spiritual dari para Nabi ditulis dengan liris oleh penyair Arab-Palestina abad ke-20, Mahmoud Darwish dalam karyanya “Di Yerusalem”  yang menceritakan perjuangan para Nabi di wilayah itu. Perlawanan bangsa Palestina yang terjadi pada peralihan abad ke-20 sampai ke-21 ketika masalah hak-hak asasi manusia dibicarakan di mimbar-mimbar terbuka menjadi tanda belum terhapusnya penjajahan di muka bumi.

Kita sekarang hidup di fase sejarah ketika manusia semakin menyadari akan harkat dan martabat nilai-nilai  kemanusiaan universal. Namun, berbagai tragedi kemanusiaan di Palestina, menunjukkan pada kita, bahwa ada situasi yang belum final dari perjuangan untuk meraih harkat kemanusiaan yang tinggi kalau masih ada, dalam istilah Bung Karno, “exploitation de nation par nation” (“ekploitasi satu bangsa oleh bangsa lain”).

Seorang penyair dengan spirit puisi perlawanan seperti Mahmoud Darwish, atau seorang kritikus post-kolonialis seperti Edward Said dengan karya “Orientalisme” yang monumental, atau anak-anak yang melemparkan batu-batu ke arah tank baja Israel, berjuang untuk kemerdekaan Palestina dengan cara yang sangat keras. Dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina juga datang dari berbagai negara yang memiliki sikap serta kepedulian yang sama agar eksploitasi sesama itu bisa dihentikan. Dipastikan, Hari Quds Internasional akan mendapat dukungan juga dari seluruh dunia, walaupun situasi akan lebih ‘senyap’ dari tahun-tahun sebelumnya di mana hari tersebut selalu diperingati dengan gegap-gempita dan orang-orang di berbagai kota turun ke jalanan. Ancaman Covid-19 yang membuat situasinya kini berubah, walaupun tidak akan mengurangi esensi bagi perjuangan kemerdekaan rakyat dan bangsa Palestina.

Peringatan Hari Quds Internasional di Iran

Peran Iran

Hari Quds Internasional adalah refleksi kritis serta nyata dari dunia Islam atas pelanggaran hak-hak asasi manusia di tanah para Nabi Palestina. Iran, melalui visi yang sangat tajam dari Imam Khomeini di tahun 1979 dengan mencanangkan Jum’at terakhir bulan Ramadan sebagai Hari Quds Internasional. Bagi penulis, pembebasan Palestina, bukan masalah sebuah komunitas bangsa menganut mazhab tertentu. Ini adalah problem umat Islam secara keseluruhan, ketika kita mestinya selalu merasa diingatkan oleh sebuah hadits Nabi Muhammad Saw, ”Antara orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan yang satu itu menguatkan.” (HR. Imam Muslim).

Iran sudah berada di garda depan untuk merebut hak-hak kaum tertindas rakyat Palestina. Diperlukan kelebaran hati serta sikap tidak terjebak pada ‘kesalahan berpikir logis’ serta dibayangi-bayangi permasalahan fanatisme mazhab secara berlebihan untuk membangun kekuatan serta kemeslahatan bersama bagi kepentingan rakyat Pelestina.

Pemimpin spiritual Iran, Ayatullah Rahullah Khomeini telah menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap problem kemanusiaan di Palestina. Demikian juga orang-orang seperti Syahid Murtadha Muthahhari—salah seorang dari arsitek Revolusi Islam yang penting, menunjukkan kepeduliaan yang sama. Sementara, seorang yang visioner sekaligus revolusioner seperti Ali Syariati, telah membedah anatomi struktur sosial dari adanya dua realitas yang berlawanan, dari ‘penindas’ dengan ‘ditindas’, atau antara struktur sosial anak-anak ideologi ‘Kabil’ dengan ‘Habil’. Penerus garis Ideologi Republik Islam Iran seperti Qasem Soleimani yang syahid 3 Januari 2020, adalah pejuang tangguh bagi perjuangan hak-hak rakyat Palestina.

Untuk menghadapi sebuah ‘hegemoni’ seperti dalam istilah Gramsci, yang diperlukan sekarang adalah persatuan umat karena sebenarnya, itulah esensi pesan dari ayat Al-Qur’an yang dipakai sebagai rujukan otoritatif mazhab kalam apapun yang menjadi realitas historis dari umat Islam.”Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, dan jangan bercerai-berai”, (QS. Ali ‘Imran [3]: 103).

Pada saat terjadi penyebaran Covid-19 yang sangat menguntungkan rezim Zionisme global Israel, memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina semakin mendapatkan tantangan yang keras serta berat. Lewat momentum peringatan Hari Quds Internasional, dunia Islam harus memfokuskan diri pada pembebasan al-Quds serta dukungan terhadap ketertindasan rakyat Palestina, harus tetap menjadi prioritas utama. Pada saat yang bersamaan, juga harus mempertajam penglihatan terhadap segala kemungkinan pengalihan masalah yang bisa mempengaruhi pemikiran umat untuk melupakan agenda pembebasan Palestina ini.

Urgensi dari Hari Quds Internasional  sekarang adalah sebuah fakta yang begitu nyata ketika Amerika Serikat dengan Israel secara sepihak memaksakan kehendak mereka, lewat apa yang dinamakan dengan Kesepakatan Abad atau Konspirasi Abad. Lewat kesepakatan tersebut, Palestina dipaksa untuk berada pada situasi ‘tertindas’ selamanya. Para pengungsi  Palestina di luar negeri, tidak bisa kembali ke tanah airnya, sehingga yang tersisa dari Palestina pun hanya Tepi Barat dan Jalur Gaza. Hak-hak rakyat Palestina akan terhapus, dan dengan pembayaran sejumlah uang, Paletina akan tetap berada dalam situasi terjajah secara permanen.

Bendera Indonesia dan Palestina di Gaza
Ketika Palestina dirundung masalah sampai sekarang, momentum Hari Quds Internasional, mesti mengingatkan kita pada memori kolektif sebagai sebuah bangsa. Faktanya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia untuk pertama kali, justru datang dari Palestina, bukan dari negara-negara Barat. Kemudian disusul Mesir serta negara-negara Arab lain seperti Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, serta Afganistan. Dengan kata lain, bahwa pengakuan kedaulatan Indonesia, yang diproklamasikan oleh Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta, 17 Agustus 1945, datang dari solidaritas dunia Islam di kawasan Arab dengan Palestina sebagai pelopornya yang utama.

M. Zein Hassan sebagai Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia dalam bukunya “Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri" (2017:40) telah menyampaikan informasi akurat terkait peran, penggalangan opini dan dukungan nyata Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia. Palestina menunjukkan taji untuk berani bersikap, di saat negara-negara lain masih ragu untuk mengambil keputusan. Dukungan bagi kemerdekaan Indonesia diwakili oleh Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, bahkan diberikan setahun sebelum Indonesia benar-benar diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta, yang secara terbuka menyambut kemerdekaan Indonesia, yang saat itu baru dijanjikan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniaki Kaisa. Dukungan bagi kemerdekaan Indonesia itu, bahkan sekaligus dengan dukungan finansial, dari seorang saudagar kaya di Palestina, yang diberikannya kepada M. Zein Hasan di Bank Arabia.

Segala bentuk dukungan Palestina itu tentu memberi makna yang besar bagi Indonesia yang telah mencapai kemerdekaannya. Padahal saat itu Palestina sedang berjuang untuk lepas dari imperialisme Inggris, serta tiga tahun setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1948, dirampas kemerdekaannya oleh rezim Zionisme Israel.

Iran telah menginisiasi Hari Quds Internasional pada Jum’at terakhir Ramadan yang sekarang jatuh pada 22 Mei 2020. Momentum Hari Quds Internasional tahun sekarang ini menjadi penting, yang bersamaan dengan merebaknya Covid-19 serta Palestina dijebak pada Kesepakatan Abad yang akan menempatkan negara itu dalam posisi tertindas secara permanen. Sedangkan momentum Hari Quds Internasional bagi Indonesia, mengingatkan kesadaran kolektif rakyat kita akan jasa Palestina yang pertama kali memberikan dukungan bagi kedaulatan Indonesia.

Rekomendasi dari tulisan ini, pertama, Indonesia, Iran serta negara-negara Islam di dunia harus membuka katup bagi dialog serta kerja sama untuk mengatasi ketertindasan rakyat Palestina. Kedua, perlunya dukungan yang kuat bagi rakyat Palestina untuk menentukan nasib serta kedaulatannya sendiri secara demokratis, termasuk mengembalikan para pengungsi Palestina ke tanah air yang mereka cintai.

*Dodo Widarda, Direktur Iranian Corner Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan aktivis Nahdlatul Ulama.