Berikut ini adalah sekilas kompleks makam Imamzadeh Abdullah bin Musa bin Ja'far as, keturunan Imam Musa Kadhim as dan saudara Imam Ali Ridha as.

Kompleks tersebut terdapat di pusat kota Bafq, Provinsi Yazd, Republik Islam Iran. Bangunan ini berbeda dalam hal gaya, kubah, ubin dan dekorasi interior, di mana ini adalah karya yang berharga.

Kompleks makam Imamzadeh Abdullah tidak pernah sepi dari para peziarah yang datang dari berbagai kota terutama penduduk Bafq sendiri. (

Media-media Afghanistan mengabarkan pembatalan perundingan Taliban dengan utusan pemerintah Amerika Serikat di Qatar.

IRNA (9/1/2019) mengutip media Afghanistan melaporkan, Taliban membatalkan perundingan dua hari dengan utusan pemerintah Amerika yang rencananya akan digelar di Qatar karena perubahan tema pembahasan.

Taliban, Selasa (8/1) mengumumkan, perundingan dengan Amerika yang sedianya akan dilaksanakan hari Rabu (9/1) di Qatar, batal.

Menurut keterangan Taliban, karena tema pembahasan perundingan diubah oleh pihak Amerika, maka Taliban tidak akan menghadiri perundingan tersebut.

Sebelumnya perundingan damai dengan Taliban akan dihadiri oleh wakil pemerintah Afghanistan dan Amerika di Jeddah, Arab Saudi namun karena Taliban menolak berunding dengan pemerintah Kabul, maka mereka memutuskan tidak hadir, namun sepakat dengan perundingan di Qatar. 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam statemennya menyatakan, deputi bidang industri Pentagon diangkat sebagai staf baru lembaga ini.

Seperti dilansir The Hill, Jubir sementara Pentagon Charles E. Summers Rabu (9/1) di statemennya menyatakan, Eric Chewning, Deputi bidang industri Pentagon diangkat sebagai kepala staf baru Departemen Pertahanan. 

Masih menurut sumber ini, Chewning rencananya akan menjabat kepala kantor Patrick Shanahan, menhan sementara Amerika Serikat yang menempati posisinya sejak awal Januari lalu.

Berdasarkan statemen ini, Eric Chewning akan menggantikan Kevin Sweeney yang mengundurkan diri pada Sabtu lalu.

Sejak Trump berkuasa di Gedung Putih pada Januari 2017 sampai saat ini, puluhan anggota senior pemerintahannya mengundurkan diri atau dipecat.

Pemerintah AS saat ini di banding dengan pemerintahan sebelumnya mencatat rekor pengunduran diri para pejabat tinggi. 

Koran Washington Post menulis, utusan khusus Amerika untuk menyelesaikan konflik Teluk Persia bergabung dengan barisan perwira tinggi untuk keluar dari pemerintahan Donald Trump.

Seperti dilaporkan IRIB, laman Washington Post dalam anaslisanya seraya mengisyaratkan pengunduran diri utusan khusus deplu AS untuk menyelesaikan krisis Qatar menulis, Jend. Anthony Zinni salah satu perwira tinggi militer AS lainnya yang meninggalkan pemerintahan Trump.

Menurut sumber ini, Anthony Zinni memainkan banyak peran diplomatik bagi pemerintahan Amerika sebelumnya dan sebelum pensiun tahun 2000, ia menjabat komandan pusat AS yang memimpin pasukan negara ini yang ditempatkan di Asia Barat. 

Washington post menambahkan, sebelum pengunduran diri Zinni, dua pensiunan jenderal, yakni James Mattis, menteri pertahanan dan John F. Kelly, kepala staf Gedung Putih selama beberapa pekan terakhir juga mengundurkan diri. Trump pernah mengatakan bahwa jenderal-jenderal Saya merupakan anggota asli pemerintah, namun kini tidak ada satupun dari mereka yang masih ada.

Analisa ini menambahkan, Jend. Michael Flynn kurang dari satu bulan menjabat sebagai penasehat keamana nasional, lantas mengundurkan diri. Jend. H. R. McMaster, pengganti Flynn pada bulan Maret juga mengundurkan diri dari posiisnya dan kini John Bolton yang menempati posisi tersebut.

Anthony Zinni terkait pengunduran dirinya mengatakan dirinya menyadari tidak mampu menyelesaikan krisis yang ada antara Qatar dan sejumlah negara Arab.

Juru bicara presiden Rusia, Dmitry Peskov saat mereaksi berita yang dirilis media Israel terkait klaim intervensi Moskow di pemilu rezim ilegal ini mengatakan, jangan baca berita yang dirilis media Israel.

Sputnik melaporkan, Peskov Rabu (9/1) di depan wartawan mengatakan, negara ini tidak mengintervensi pemilu di manapun dan tidak akan.

Peskov merilis statemen ini setelah Dinas Keamanan dan Intelijen Internal Israel (Shin Bet) hari Senin (8/1) menyatakan, sebuah negara asing berencana mengintervensi pemilu parlemen Israel di bulan April 2019.

Shin Bet tidak mengisyaratkan nama negara tertentu, namun Koran Haaretz dalam laporannya seraya menyebutkan data sebuah perusahaan cyber rezim ini mengklaim, negara-negara seperti Cina, Iran dan Rusia menjadi ancaman syber terbesar di pemilu Israel.

Media Zionis menuding negara lain mengintervensi pemilu di rezim ini, padahal mereka tidak memberikan bukti apapun atas klaimnya tersebut. 

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran mengatakan bahwa bangsa Iran akan menjadikan AS sebagai pecundang sejarah dengan mematahkan seluruh plotnya, terutama sanksi terbaru Washington terhadap negara ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Ayatullah Uzma Sayid Ali Khemenei hari ini, Rabu (9/1/2019)  dalam pidato di hadapan sejumlah warga provinsi Qom yang datang ke Tehran.

Dalam pertemuan memperingati peristiwa bersejarah perlawanan warga Qom melawan rezim Shah yang dikenal dengan peristiwa Heroik "19 Day", yang terjadi pada 9 Januari 1978, Rahbar mengatakan, "AS dengan bangga mengatakan bahwa sanksi terhadap bangsa Iran saat ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi kali ini bangsa Iran akan mematahkannya hingga menjadi momentum yang tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya,".

Ayatullah Khamenei dalam pidatonya menyinggung slogan "Mampus AS" yang bergema tidak hanya di Iran, tapi juga di berbagai negara dunia.

Pertemuan Rahbar dengan warga Qom 
"Negara imperialis berupaya menakuti bangsa-bangsa dunia dengan Iranofobia, Islamofobia maupun sentimen anti Syiah. Tapi bangsa-bangsa dunia secara subtantif tidak memusuhi Iran Islami, sehingga ketika fakta disodorkan dengan jelas, mereka akan mendukungnya," papar Rahbar.

Mengenai pemicu permusuhan terhadap Iran yang dilancarkan AS dan sekutunya, Ayatullah Khamenei mengungkapkan bahwa substansi dari gerakan besar Revolusi Islam adalah keberanian, pengorbanan dan komitmen terhadap kebenaran, yang menjadi kekhawatiran kekuatan imperialis global.

"Dengan taufik ilahi, jika gerakan ini membuahkan hasil, maka imperialisme, terutama imperialisme Barat di dunia akan tercerabut," tegas Rahbar.

Di bagian lain statemennya, Ayatullah Khamenei menyebut jawatan intelejen AS saat ini melakukan kesalahan kalkulasi mengenai Iran, faktanya asumsi mereka banyak yang meleset.

Bahkan, tutur Rahbar, pejabat AS melakukan "Kebodohan level satu".

"Mereka menyerukan supaya Iran belajar HAM dari Arab Saudi; apakah ini bukan lelucon yang tidak lucu ?" sindir Ayatullah Khamenei.

Khatib Shalat Jumat Tehran, Hujatul Islam Mohammad Javad Haji Ali Akbari menyebut kawasan Asia Barat menjadi kuburan mimpi AS karena Washington berhadapan dengan perlawanan bangsa Iran.

"Kehadiran AS di Asia Barat menimbulkan penderitaan bagi negara-negara kawasan," ujar ulama Iran ini dalam khutbahnya yang disampaikan hari Jumat (4/1/2019).

"Hizbullah Lebanon,Al-Hashd Al-Sha'abi Irak, Ansarullah Yaman, rakyat revolusioner Bahrain, gerakan Islam di Nigeria, termasuk rangkaian gerakan perlawanan melawan AS," tegasnya.

Di bagian lain khutbahnya, Sheikh Haji Ali Akbari juga menyinggung peran dan posisi Republik Islam Iran yang menjadi inspirasi bagi gerakan perlawanan terhadap rezim Zionis dan AS di kawasan

Deputi juru bicara Sekjen PBB mengabarkan berlanjutnya eksodus warga Muslim Rohingya dari negara bagian Rakhine, Myanmar akibat serangan militer negara itu.

Tasnim News (3/1/2019) melaporkan, Deputi Jubir Sekjen PBB, Farhan Haq mengatakan, pasca serangan militer Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya di Rakhine dan meningkatnya eskalasi pertempuran di wilayah ini, sekitar 2.500 warga Muslim Rohingya terpaksa melarikan diri dari Rakhine.

Muslim  Rohingya
Farhan Haq menambahkan, serangan dan pertempuran itu kembali pecah sejak bulan lalu.

Menurutnya, sekelompok utusan PBB sudah dikirim ke Rakhine untuk menyelidiki kondisi yang terjadi sehingga bisa mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan warga dari dekat. 

Sekitar delapan tahun sejak awal perang pecah di Suriah, AS bersama sekutu Barat dan Arab menempatkan pasukannya di Suriah untuk mewujudkan ambisinya menggulingkan pemerintahan berdaulat Suriah, tapi hingga kini tidak berhasil.

Keputusan Presiden AS, Donald Trump belum lama ini untuk menarik pasukan AS dari Suriah menunjukkan arah baru kebijakan Washington dalam masalah Suriah. Tapi langkah tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan di AS sendiri. Ujungnya, Trump kembali melakukan zig-zag dengan mengulur tenggat waktu penarikan pasukan dari 30 hari menjadi 120 hari.

Pada 2 Januari 2019, Trump kembali menyampaikan statemen kunci mengenai masalah Suriah. Menurutnya, meskipun pasukan AS ditarik dari Suriah, tapi Pentagon akan tetap melindungi Kurdi Suriah.

Tampaknya, Trump sedang mencari alasan lain untuk merevisi kebijakannya yang menyulut polemik di kalangan pejabat tinggi AS, termasuk dari anggota kongres negara ini. Sebelumnya Trump menyatakan bahwa pasukan AS harus segera ditarik dari Suriah karena telah berhasil memenangkan pertempuran dengan kelompok teroris Daesh. Kini, isu tersebut dialihkan dengan dalih mendukung Kurdi Suriah.

Washington selama beberapa tahun terakhir menempatkan pasukannya di wilayah utara dan tenggara Suriah bersama milisi Kurdi dengan alasan menumpas teroris Daesh.

Koran New York Times dalam editorialnya pada 19 Desember 2018 lalu menulis, keluarnya AS dari Suriah menyebabkan pasukan Kurdi akan menjadi salah satu pecundangnya.

Masalah dukungan terhadap Kurdi Suriah juga disampaikan para pemimpin negara Eropa. Presiden Perancis, Emmanuel Macron dalam kontak telpon dengan sejawatnya dari Rusia, Vladimir Putin hari Rabu menegaskan pentingnya menjaga pasukan koalisi di Suriah, terutama pasukan Kurdi.

Istana Elysee dalam statemenya menyatakan bahwa presiden Perancis menekankan urgensi menjaga hak rakyat lokal, dan mempertahankan pasukan koalisi terutama pasukan Kurdi yang penting untuk menghadapi kelompok teroris.

Pihak oposisi Gedung Putih menilai keputusan Trump menarik pasukan AS dari Suriah sebagai keputusan keliru besar yang tidak mempertimbangkan kepentingan AS.

Derasnya gelombang kritik terhadap Trump membuat presiden AS ini melakukan zig-zag baru dengan menunda waktu penarikan pasukan AS. Di sisi lain, Trump juga mengatakan bahwa penarikan pasukan AS tersebut tidak akan melepaskan dukungan perlindungan terhadap Kurdi Suriah. Selain itu, Presiden AS ini sebelumnya juga mengungkapkan bahwa operasi militer di Suriah bisa dilakukan dari Irak. Tampaknya, masalah ini akan menjadi blunder bagi Trump yang akan diikuti dengan zig-zag barunya.

Partai sayap kanan paling berpengaruh di Jerman, Partai Alternatif untuk Jerman, AfD mengancam untuk mendorong apa yang mereka sebut Dexit (keluarnya Jerman dari Uni Eropa) jika UE tidak mengembalikan kedaulatan nasional anggotanya dan tidak mencegah "Islamisasi Eropa".

Russia Today (4/1/2019) melaporkan, AfD dalam manifesto partainya mengumumkan, komunitas Eropa sudah berubah menjadi struktur yang tidak demokratis dan dikuasai oleh kelas-kelas politik Eropa dan didesain oleh birokrasi yang tidak transparan dan tidak terkontrol.

Selain mengecam birokrasi Eropa, AfD juga menyoroti gelombang masuknya imigran Muslim ke Eropa dan upaya Islamisasi Eropa.

Angela Merkel
AfD menuntut penutupan perbatasan untuk imigran Muslim dan memperketat kebijakan terkait pengungsi. Program yang diusulkan AfD terkait imigran ini, memberikan semacam pelajaran teologi yang menyatakan bahwa Islam adalah musuh Eropa. 

Agenda anti-migran yang diusung AfD nyatanya berhasil menaikkan popularitas partai kanan Jerman ini secara cukup signifikan, terbukti 60 persen warga Jerman setuju dengan AfD bahwa Islam bukan bagian dari Jerman.