Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan sehari ke Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi pada hari Rabu.

Fokus pembicaraan Putin dengan para pejabat kedua negara Arab ini mengenai hubungan bilateral dan isu-isu internasional, termasuk perang Gaza.

Lawatan sehari Putin ke UEA dan Saudi menjadi kunjungan pertamanya ke negara-negara Asia Barat sejak awal epidemi COVID-19. Sebelumnya Putin mengunjungi UEA dan Arab Saudi pada tahun 2019. Meskipun demikian, Putin secara rutin menghubungi para pemimpin Arab di sela-sela acara internasional lainnya.

Kunjungan Putin ke Asia Barat dan pertemuannya dengan para pemimpin dua negara Arab penting di kawasan ini mengandung pesan dan konsekuensi penting.

Pertama, meskipun ada upaya Barat, terutama Amerika Serikat, untuk mengisolasi Rusia, khususnya Putin di arena internasional, tapi kunjungannya ke dua negara Arab ini menunjukkan bahwa sekutu regional Amerika pun tidak memperhatikan tuntutan Washington.

Faktanya, meskipun ada upaya Barat untuk mengisolasi Putin, terutama dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap presiden Rusia, tapi Putin masih memiliki kehadiran yang efektif di kancah internasional dan perjalanan ke negara lain masih terus berlanjut.

Di satu sisi, penyambutan unik Putin di Uni Emirat Arab menunjukkan pentingnya kunjungan Presiden Rusia ke negara ini bagi Abu Dhabi. Di sisi lain, menunjukkan pengabaian terhadap tuntutan dan peringatan Amerika Serikat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perluasan hubungan dengan Rusia.

Pada saat yang sama, Saudi juga menyambut hangat Putin, yang menunjukkan pandangan Riyadh terhadap Rusia sebagai negara yang berpengaruh dan efektif di kancah regional dan global.

Fyodor Lukyanov, Kepala Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Rusia percaya bahwa kunjungan Putin ke dua kekuatan utama Asia Barat tersebut sebagai indikasi yang jelas bahwa Rusia sedang bangkit dari isolasi internasionalnya.

Kunjungan ini sejalan dengan tujuan Rusia untuk memberikan pengaruh di Timur Tengah, sekaligus menunjukkan bahwa UEA dan Arab Saudi, sebagai dua sekutu lama Amerika Serikat, berkeinginan untuk menyeimbangkan kebijakan luar negeri mereka.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, bersama Rusia, merupakan anggota OPEC+, yang dalam dua tahun terakhir telah mengambil keputusan penting untuk mengurangi jumlah produksi dan ekspor minyaknya, yang bertentangan dengan keinginan dan tujuan Amerika Serikat.

Keputusan negara-negara anggota OPEC+ untuk terus mengurangi pasokan minyak ke pasar dunia sebenarnya merupakan reaksi atas tindakan permusuhan Barat terhadap Rusia.

Uni Eropa, G7 dan beberapa negara blok Barat seperti Australia, yang menetapkan batas harga tertinggi sebesar 60 dolar untuk satu barel minyak Rusia, percaya bahwa hal ini akan signifikan mengurangi pendapatan minyak Rusia, sehingga bisa membuat mesin perang Rusia bangkrut. Namun, faktanya masih jauh panggang dari api. Tindakan pihak Barat ini praktis tidak efektif dan tidak berdampak negatif terhadap kehadiran Rusia di pasar minyak global.

Selain itu, interaksi negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan Rusia menunjukkan bahwa mereka memiliki keinginan yang jelas untuk memperluas hubungan dengan Moskow dan Beijing, karena menurunnya pengaruh dan otoritas global Amerika menghadapi kekuatan saingan Barat, seperti Rusia dan Cina.

Pada hari Senin, Menteri Energi Arab Saudi, Abdulaziz bin Salman menekankan tingkat kepercayaan dan kerja sama antara Riyadh dan Moskow di bidang kebijakan minyak dan menyebut hubungan antara kedua negara ini sebagai tulang punggung OPEC+.

Dmitry Peskov, Juru Bicara Kremlin mengumumkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Rusia akan secara khusus membahas masalah konflik antara Israel dan Palestina, serta pengurangan produksi minyak dalam kerangka OPEC+, di mana Rusia sebagai anggotanya.

Palestina menjadi Isu penting dalam kunjungan Putin ke UEA dan Arab Saudi. Mengingat Amerika, sebagai sekutu tanpa syarat Israel, alih-alih berusaha melakukan gencatan senjata dalam perang Gaza, AS justru mengirimkan senjata dan dukungan politik yang menjadi pemicu utama perang tersebut dan menghalangi diadopsinya resolusi tersebut di Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan serangan Israel ke Gaza. 

Kini beberapa negara Arab ingin mencari solusi lain melalui kerja sama kekuatan internasional lainnya, termasuk Rusia, untuk memaksa rezim Zionis melakukan gencatan senjata dalam perang berdarah di Gaza.

Sejak awal perang Gaza, Vladimir Putin telah berulang kali mengkritik Israel dan mengutuk bencana kemanusiaan di Gaza serta menyerukan pembentukan negara merdeka Palestina.

Meskipun fenomena migrasi terbalik sudah dimulai sejak lama, fenomena ini semakin meningkat seiring dengan terjadinya perang terhadap Gaza.

64 hari telah berlalu sejak perang brutal rezim Zionis terhadap Jalur Gaza.

Salah satu akibat nyata perang terhadap rezim Zionis adalah semakin intensifnya gelombang migrasi balik dari Wilayah Pendudukan.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh media-media Zionis, jumlah orang yang meninggalkan Wilayah Pendudukan Palestina sejak dimulainya operasi Badai Al-Aqsa telah mencapai setengah juta orang.

Hal penting lainnya adalah tidak satupun dari orang-orang yang meninggalkan Wilayah Pendudukan ini yang kembali.

Migrasi terbalik dimulai sebelum dimulainya perang Gaza pada 7 Oktober.

Layanan Imigrasi Portugal mengumumkan bahwa 21.000 warga Israel telah mengajukan permohonan kewarganegaraan sejak awal tahun ini.

Statistik dan angka itu justru menempatkan mereka di peringkat pertama permintaan imigrasi ke Portugal dibandingkan warga negara lain.

Sebelum terjadinya operasi Badai Al-Aqsa, faktor utama di balik migrasi balik dari wilayah yang diduduki adalah banyaknya masalah dan tantangan ekonomi, tapi setelah Badai Al-Aqsa, faktor keamanan juga menjadi faktor tambahan.

Perang telah menyebabkan ketidakamanan yang meluas di wilayah-wilayah pendudukan, sementara masalah ekonomi juga meningkat secara signifikan, terutama pengangguran yang meningkat.

Pasca operasi Badai Al-Aqsa, situasi ekonomi semakin memburuk sehingga jumlah pengangguran di Wilayah Pendudukan hampir mencapai satu juta.

Meskipun fenomena migrasi terbalik sudah dimulai sejak lama, fenomena ini semakin meningkat seiring dengan terjadinya perang terhadap Gaza.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Tenaga Kerja Zionis mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa 760.000 warga Zionis kehilangan pekerjaan pada hari ke-26 sejak dimulainya operasi Badai Al-Aqsa.

Sebuah statistik yang tentunya terus meningkat hingga saat ini.

Kini, selain masalah ekonomi dan penghidupan, keamanan berisiko di permukiman Zionis juga telah terungkap, dan penduduk di wilayah yang diduduki bukan hanya tidak menikmati kesejahteraan ekonomi, tapi juga karena ketakutan terus-menerus terhadap rudal perlawanan, membuat mereka semakin bertekad untuk meninggalkan tanah yang diduduki.

Salah satu kata kunci yang sedang tren di pencarian Google warga Israel adalah kata “keluar dari Israel” dan mencari cara terkait dengannya.

Persoalan lainnya adalah, selain migrasi, para imigran juga ingin memperoleh kewarganegaraan negara lain.

Oleh karena itu, kekhawatiran utama warga Zionis dalam situasi saat ini adalah mencari negara asing untuk menerima kewarganegaraan dan paspornya.

Yang terpenting, para imigran memilih negara-negara Eropa sebagai tujuan migrasi mereka.

Menteri Israel Minta Para Pemuda Zionis Tak Terburu-buru Migrasi
Statistik resmi di Wilayah Pendudukan menunjukkan bahwa jumlah permintaan warga Zionis untuk mendapatkan kewarganegaraan Portugal, Jerman dan Polandia meningkat.

Kantor Uni Eropa di Tel Aviv mengakui adanya tren peningkatan kecenderungan warga Zionis untuk bermigrasi ke negara-negara anggota UE.

Kaum zionis
Berdasarkan kondisi ini, hari ini (Sabtu, 09/12/2023), kabinet rezim Zionis harus memikirkan rencana untuk mencegah migrasi terbalik dan kembalinya imigran, sebuah masalah yang kemungkinan besar tidak akan memberikan hasil yang diinginkan Tel Aviv dalam jangka pendek.

Malaysia mendukung penuh seruan Sekretari Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres agar Dewan Keamanan PBB segera mengatasi situasi gawat di Gaza dan segera mendeklarasikan gencatan senjata kemanusiaan.

Situs Antara mengutip keterangan Kementerian Luar Negeri (KLN) Malaysia Sabtu melaporkan serangan tanpa ampun, pertumpahan darah dan kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan terhadap warga sipil tak bersalah, terutama anak-anak di Gaza, harus dihentikan.

Malaysia memuji Sekjen PBB yang membawa persoalan tersebut menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB, yang berada dalam mandatnya berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB, karena melihat  kekejaman yang berlanjut di Gaza jelas menjadi ancaman terhadap  perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 99 Piagam PBB terakhir kali diminta Sekjen PBB pada 1989. Seruan Sekjen PBB Antonio Guterres menunjukkan gravitasi situasi terkini di Gaza.

Komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, bertanggung jawab mengambil segala langkah guna mencegah terus berlanjutnya kekejaman dan mengakhiri malapetaka penderitaan kemanusiaan serta  perusakan fisik di Gaza.

Kegagalan bertindak secara kolektif dan cepat akan mengikis kepercayaan dan keyakinan dari komunitas internasional terhadap kredibilitas Dewan Keamanan PBB dan sistem multilateral secara keseluruhan, kata Malaysia.

Dewan Keamanan PBB, menurut keterangan itu, harus memutuskan apakah ingin tetap lumpuh, karena siklus polarisasi politik, atau mengambil jalan moral dan etika dengan memprioritaskan perlindungan warga sipil tidak berdosa, serta menghormati dan patuh terhadap hukum internasional seperti dimandatkan oleh Piagam PBB.

Wisma Putra menegaskan Malaysia tidak akan menyerah kepada keyakinan tegas yang dianut banyak negara di dunia, bahwa rakyat Palestina berhak merdeka dan menjadi negara berdaulat berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Gerakan Perlawanan Islam Lebanon kembali menargetkan pangkalan militer rezim Zionis di wilayah pendudukan dengan rudal.​

Menurut Al Jazeera, Hizbullah Lebanon dalam sebuah pernyataan hari Jumat (8/12/2023) mengumumkan bahwa pasukan perlawanan Islam Lebanon menargetkan pangkalan militer Israel, Ramiyah dengan rudal.​

Menurut laporan ini, serangan rudal Hizbullah tersebut menyebabkan sejumlah tentara rezim Zionis tewas dan terluka.

Di sisi lain, bersamaan dengan serangan Hizbullah di Lebanon, sirine peringatan berbunyi di pangkalan militer Israel Malkiyeh yang berada di dekat perbatasan dengan Lebanon.

Sementara itu, rezim Zionis melakukan dua kali pengeboman di sekitar desa Eita al-Shaab di bagian tengah Lebanon selatan.

Gerakan Hizbullah Lebanon juga mengkonfirmasi gugurnya tiga anggotanya pada Jumat malam. akibat serangan rezim Zionis.

Sehari sebelumnya, Hizbullah menargetkan enam pangkalan militer rezim Zionis, termasuk pangkalan Al-Abad.

Selama beberapa hari terakhir, Hizbullah Lebanon telah menargetkan posisi militer rezim Zionis di utara wilayah pendudukan sebagai bentuk reaksi atas berlanjutnya kejahatan Israel di Jalur Gaza

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian dan Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menjalin kontak telpon untuk membahas perkembangan politik dan lapangan terkini di Palestina dan kelanjutan serangan brutal rezim Zionis di Jalur Gaza.​

Menlu Iran Hossein Amirabdollahian dan Kepala Biro Politik Hamas membahas gerakan diplomasi terkini negara-negara Islam dan Arab, terutama Republik Islam Iran di kancah internasional dalam mendukung rakyat Palestina.

Amirabdollahian mengapresiasi tindakan Sekjen PBB dalam korespondensi dengan Dewan Keamanan berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB, dan menggambarkannya sebagai tindakan langka dan berharga untuk membangun perdamaian dan keamanan di dunia.

Menlu Iran menyebutkan krisis Gaza sebagai salah satu topik penting pembicaraan antara Presiden Iran dan Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan terbaru mereka.

Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas dalam kontak telpon dengan Amirabdollahian menyampaikan terima kasih kepada Republik Islam Iran atas posisinya yang jelas dan tegas dalam mendukung bangsa Palestina, dan upaya diplomatik ekstensif Tehran di kancah regional dan internasional untuk mengakhiri kejahatan rezim Zionis terhadap bangsa Palestina. 

ia juga menyampaikan situasi terkini di Gaza, dan mengungkapkan berlanjutnya kejahatan keji dan pembunuhan warga sipil oleh rezim Zionis terhadap orang-orang Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak.

Ismail Haniyeh menekankan, "Dengan pertolongan Allah swt, perlawanan akan terus berlanjut sampai kejahatan Zionis dihentikan dan pendudukan Palestina sepenuhnya dihapuskan,".

Demonstrasi anti-Zionis terus berlanjut di berbagai kota di negara-negara Eropa, termasuk Inggris dan Italia, untuk mendukung rakyat tertindas di Jalur Gaza.​

Kantor berita Iranpress hari Sabtu melaporkan, bersamaan dengan serangan brutal rezim Zionis di Gaza, jalan-jalan di London menjadi arena aksi demonstrasi anti-Zionis.

Berbagai kelompok masyarakat berpartisipasi dalam demonstrasi anti-Zionis di Inggris.

Pada aksi anti-Zionis terbaru di London, para mahasiswa mengutuk kejahatan rezim Zionis di Gaza dengan melakukan protes di depan kantor Perdana Menteri Inggris.

Dalam percakapan dengan reporter Iranpress, para mahasiswa menekankan bhawa dunia sedang menyaksikan genosida warga Palestina di Gaza, dan Inggris serta Amerika Serikat terlibat dalam kejahatan ini.

Para mahasiswa ini juga menyerukan boikot terhadap produk-produk Israel dan menekankan pembentukan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.

Selain di Inggris, pendukung Palestina di berbagai kota di Italia juga seharusnya turun ke jalan pada hari Sabtu dan mengutuk kejahatan rezim Zionis di Jalur Gaza.​

Amerika Serikat kembali menunjukkan dukungan membabi buta terhadap rezim Zionis dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza. Fakta ini menampilkan posisi Amerika yang berperan langsung dalam pembunuhan warga Palestina di Gaza.

Pertahanan udara Irak menembak jatuh empat drone di wilayah utara Erbil.

Al Jazeera melaporkan, seorang pejabat keamanan di Kurdistan Irak hari Sabtu (9/12/2023) mengatakan, "Drone ini ditembak jatuh sebelum memasuki area bandara Erbil dan pangkalan militer AS,".

Menurut laporan ini, sejauh ini tidak ada individu atau kelompok yang mengaku bertanggung jawab drone tersebut. 

Sebelumnya, perlawanan Islam Irak telah menargetkan pangkalan militer AS di Suriah dan Irak dengan serangan drone, roket dan rudal.

Perlawanan Islam di Irak telah mengambil tindakan ini menyusul keterlibatan Amerika Serikat dalam pembunuhan warga Gaza yang tidak bersalah oleh rezim Zionis.

Perlawanan Islam Irak menganggap Amerika Serikat bertanggung jawab atas serangan rezim Zionis di Jalur Gaza dan telah menekankan dalam beberapa pernyataan bahwa mereka akan menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika selama serangan rezim Zionis terus melanjutkan serangan terhadap orang-orang Palestina di Gaza.

Media rezim Zionis mengumumkan bahwa helikopter Apache Israel secara keliru menargetkan tentara Zionis di Gaza.

Yedioth Ahronoth hari Sabtu (9/12/2023) melaporkan pasukan darat rezim Zionis telah meminta bantuan udara dari helikopter Apache Israel untuk menargetkan pejuang perlawanan yang ditempatkan di dekat mereka, namun helikopter Zionis justru menargetkan sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya pasukan Israel.

Menurut laporan ini,militer Israel sedang menyelidiki insiden tersebut.

Selama beberapa hari terakhir, sebuah helikopter perang Zionis secara keliru menembaki sebuah rumah di Jalur Gaza di mana beberapa tentara Zionis berlindung, dan salah satu tentaranya tewas.

Sejak awal perang Gaza, puluhan tentara Zionis tewas atau terluka, tapi militer Israel mencoba menyensor masalah ini karena takut menghadapi tuntutan dari keluarga mereka yang terbunuh.

Pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Jumat (8/12/2023) malam, resolusi usulan Uni Emirat Arab telah dilakukan melalui pemungutan suara, dengan dukungan 13 negara dari 15 negara anggota Dewan Keamanan yang memberikan suara mendukung, sedangkan Amerika Serikat menentang dan Inggris  abstain.

Suatu resolusi yang akan disetujui di Dewan Keamanan PBB memerlukan minimal 9 suara tanpa perlawanan dari lima anggota tetap dewan ini yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina.

Penentangan Amerika terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata di Gaza terjadi pada saat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengirimkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan dengan mengutip Pasal 99 Piagam PBB, mengingat besarnya korban manusia di Gaza akibat serangan Israel.

Ini pertama kalinya Guterres melakukan hal tersebut sejak ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2017.

Pasal 99 Piagam PBB, yang hanya digunakan 9 kali dalam sejarah PBB, menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal dapat melaporkan kepada Dewan Keamanan segala hal yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. 

Pasal ini memungkinkan Sekretaris Jenderal PBB memanggil anggota Dewan Keamanan untuk mengadakan pertemuan darurat dan meminta mereka segera mengambil tindakan ketika dia merasa bahwa keamanan dan perdamaian global dalam bahaya.

"Realisasi perkembangan penting ini adalah perubahan sikap di bidang perdagangan luar negeri Iran, dan dengan penerapannya, perdagangan bebas pertama Iran dengan zona Eurasia dalam beberapa dekade terakhir akan terbentuk," ujar Zaighmi.

"Perjanjian Iran dengan Uni Ekonomi Eurasia sebagai sarana latihan untuk bergabung dalam perdagangan bebas dengan kawasan dan pihak lain seperti BRICS dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO)," tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas dengan dua negara lainnya sedang berlangsung, dan perjanjian ini akan ditandatangani dengan Suriah dalam waktu sekitar dua minggu dan dengan negara Amerika Latin dalam waktu sekitar tiga bulan.

Kepala Organisasi Pembangunan dan Perdagangan menekankan bahwa perjanjian perdagangan bebas adalah semacam infrastruktur untuk memfasilitasi dan meningkatkan ekspor Iran, sehingga pengusaha Iran dapat lebih mudah bersaing dengan pesaingnya dalam sistem tarif.