Republik Islam Iran sangat meragukan kinerja pelapor khusus HAM PBB soal Tehran. Pasalnya laporan tersebut tidak menjaga prinsip dan ketentuan internasional.

Marzieh Afkham, juru bicara Kemenlu Iran Ahad (10/5) seraya menekankan poin ini menjelaskan, ÔÇ£Statemen terbaru Ahmad Shaheed, pelapor khusus PBB bidang HAM untuk Iran, menunjukkan kepalsuan laporan tersebut. Di mana laporan Ahmad Shaheed disusun tanpa memperhatikan ketentuan dan tugasnya sebagai pelapor khusus dari Dewan HAM.ÔÇØ

Afkham seraya menjelaskan bahwa sangat jelas unsur-unsur di luar mekanisme HAM PBB mempengaruhi penyusunan laporan soal HAM Iran, menambahkan, pemerintah Tehran komitmen terhadap janjinya untuk meningkatkan hak asasi warganya di seluruh bidang dan telah melakukan langkah-langkah penting dalam masalah ini termasuk peningkatan hak sipil, hak minoritas dan hak-hak kaum perempuan. Iran juga akan tetap melanjutkan programnya di bidang ini.

Ahmad Shaheed di laporan terbarunya kembali menuding Iran melakukan pelanggaran hak tahanan para penyelundup narkotika, pembunuh dan mereka yang terlibat kejahatan lainnya termasuk pelaku hubungan sesama jenis.

Sangat disayangkan isu HAM dewasa ini menjadi sarana politik. Padahal HAM pada dasarnya muncul dari nilai-nilai agama, moral, sosial, budaya dan penghormatan terhadap nilai-nilai bangsa lain dalam koridor piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karena itu, muncul pertanyaan, apakah kebijakan Dewan HAM saat ini yang seharusnya diarahkan untuk memajukan nilai-nilai hak asasi manusia, seberapa besar digunakan untuk tujuan HAM itu sendiri dan apa posisinya dalam kasus ini?

Realitanya adalah di kondisi dunia saat ini, dari satu sisi pemerintah Barat yang mengklaim sebagai pembela HAM malah menyalahgunakan isu hak asasi manusia untuk meraih ambisi politiknya terhadap negara lain yang menentang mereka. Pada dasarnya Barat menjustifikasi intervensinya terhadap negara lain di bawah isu HAM dan dengan slogan membela hak asasi manusia.

Metode ini dengan bersandar pada globalisasi isu HAM, menjadi cara-cara yang lumrah digunakan Barat. Praktisnya metode ini dimanfaatkan sebagai sarana oleh kekuatan besar untuk menguasai hubungan internasional.

Menyimak wacana HAM selama beberapa dekade terakhir, terlihat nyata bahwa politisasi isu HAM mengalami pertumbuhan sangat cepat di dunia. Hal ini membuat upaya serius untuk menghadapi berbagai realita pahit dan nyata pelanggaran HAM semakin sulit serta membuka lebar-lebar peluang terjadinya kekerasan. Kekerasan tersebut dewasa ini terlihat jelas di Eropa dan Amerika, khususnya sikap diskriminatif mereka terhadap kaum minoritas etnis maupun agama. Sehingga terjadi pelanggaran HAM secara nyata di Barat, karena keadilan di model HAM seperti ini tidak mendapat tempat serta parameter ganda telah membangkitkan protes di tingkat dunia.

Di proses ini, sejumlah negara yang berseberangan dengan kekuatan dunia, terus ditekan melalui isu HAM. Padahal berdasarkan data yang ada, ribuan anak-anak di dunia tewas akibat sanksi obat-obatan dan gizi buruk. Dewasa ini, dirilis data yang mencengangkan terkait pelanggaran nyata konvensi internasional termasuk pembantaian perempuan dan anak-anak menggunakan senjata terlarang. Padahal realita seperti ini tidak pernah dimuat di laporan para pelapor HAM.

Sejatinya, pandangan Barat soal HAM sebagai hukum internasional dan global terdapat kontradiksi yang besar. Kontradiksi ini menunjukkan ketidakadilan dan politisasi terhadap isu HAM. Tentunya hal ini mendorong ketidakpercayaan terhadap kinerja para pelapor khusus seperti Ahmad Shaheed, karena nilai-nilai yang dijadikan landasan dalam laporan seperti ini bukan untuk menyebarkan nilai-nilai HAM, namun sebaliknya malah memicu maraknya beragam kontradiksi dan memperkokoh kezaliman di sistem hukum dan politik di tingkat masyarakat internasional serta mendorong aksi kekerasan semakin menjamur di berbagai wilayah dunia.

Oleh karena itu, Republik Islam Iran memandang dengan keraguan besar kinerja pelapor khusus HAM terkait Tehran. Keraguan ini mengingatkan betapa pentingnya merevisi realita HAM dan bagaimana nasib HAM saat ini di dunia.

Presiden Rusia mengatakan, Moskow mampu melakukan intervensi di Ukraina timur untuk menyelesaikan krisis, namun ini adalah kewajiban pemerintah Kiev untuk mengakhiri krisis di berbagai wilayah Ukraina timur.

Vladimir Putin dalam pernyataannya terbarunya menuntut Petro Poroshenko, Presiden Ukraina dan para pejabat Kiev lainnya untuk melaksanakan komitmen mereka dalam perjanjian Minsk. Demikian dilaporkan Mehr News mengutip Russia Today, Senin (11/5).

Ia mengatakan, hari ini mereka yang memiliki kekuatan harus bertindak, dan Kremlin akan memanfaatkan hubungannya dengan para pejabat Donetsk dan Luhansk supaya semua komitmen mereka dilaksanakan.

Kesepakatan Minsk adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani untuk mengakhiri konflik di Ukraina dengan mediasi para pemimpin Rusia, Perancis dan Jerman.

Presiden Republik Islam Iran menyatakan tekad serius negaranya untuk memperluas hubungan ekonomi dengan Afrika Selatan.

Hassan Rouhani mengungkapkan hal itu selama pertemuannya dengan Maite Nkoana-Mashabane, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan di Tehran, ibukota Iran, Senin (11/5).

Dalam pertemuan tersebut, Rouhani menyinggung kerjasama antara Tehran dan Pretoria untuk membela hak negara-negara yang sedang berkembang.

"Sayangnya masih ada negara-negara kuat yang ingin memonopoli ilmu pengetahuan dan menggunakannya sebagai alat untuk mendominasi, " ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya upaya bersama untuk memerangi terorisme dan kekerasan.

Presiden Iran menuturkan, sayangnya, virus kekerasan dan terorisme sedang menyebar di seluruh belahan dunia, dan hari ini semua pihak harus bergandengan tangan untuk menghadapi virus berbahaya ini.

Rouhani juga menekankan pentingnya bantuan kepada bangsa-bangsa yang menghadapi berbagai persoalan seperti perang saudara dan invasi ke negara mereka, khususnya rakyat Yaman.

"Solusi berbagai persoalan internal bukan serangan militer. Dan peluang harus di berikan supaya berbagai kelompok dapat saling berdialog," jelasnya.

Di bagian lain penyataannya, Rouhani menuturkan, Iran telah menunjukkan dengan baik bahwa negara ini memiliki tekad serius untuk menyelesaikan isu nuklir melalui perundingan.

Dasar Iran dalam perundingan, kata Rouhani, adalah menghormati dan mematuhi peraturan internasional, di mana pemanfaatan dan aktivitas damai di sektor teknologi nuklir dalam proses pengembangan.

Sementara itu, Menlu Afrika Selatan menegaskan komitmen negaranya untuk menjalin kerjasama dengan Iran.  

 

Nkoana-Mashabane menyerukan pemanfaatan hubungan baik politik kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republi Islam Iran menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara.

Marzieh Afkham dalam pernyataan terbaru seperti dilansir kantor diplomasi media Kemenlu Iran, Senin (11/5), menyinggung masuknya Ahmet Davutoglu,Perdana Menteri Turki ke wilayah Suriah tanpa izin pemerintah Damaskus dengan dalih menziarahi makam Suleyman Shah.

Afkham mengatakan, langkah ini merupakan tindakan berbahaya bagi kawasan yang akan mendorong situasi semakin rumit.

"Sayangnya, sejumlah negara memiliki perhitungan keliru terhadap transformasi dan kondisi kawasan, "imbuhnya.

Ia lebih lanjut menekankan pentingnya untuk menghindari segala bentuk langkah provokatif, dan menuturkan, mematuhi hukum internasional dan menghormati kedaulatan setiap negara adalah prinsip yang telah diakui oleh semua negara, di mana prinsip ini harus dijaga.

PM Turki dengan dikawal ketat oleh militer negara ini melakukan tindakan provokatif dengan masuk ke wilayah Suriah tanpa izin pada Ahad dengan dalih menziarahi makam Suleyman Shah.

Pada Januari, Turki juga mengirim pasukan ke Suriah untuk memindahkan jasad Suleyman Shah dari wilayah yang dikontrol ISIS dan memindahkanya di dekat perbatasan Turki.

Militer rezim Zionis Israel menyerang berbagai wilayah di Tepi Barat dan menangkap sekelompok warga Palestina.

Seperti dilansir IRNA, militer Israel menyerang kota Nablus, Ramallah, Jenin, Baitul Maqdis dan Tepi Barat pada Senin (11/5) dan menangkap 13 warga Palestina.

6.500 warga Palestina termasuk perempuan, anak-anak dan beberapa anggota parlemen Palestina hingga saat ini masih mendekam di berbagai penjara rezim Zionis dalam kondisi memprihatinkan.

Pada Senin ini, pengadilan rezim Zionis juga mengeluarkan keputusan untuk menghancurkan delapan properti yang terdiri dari 23 unit perumahan milik warga Palestina di utara Baitul Maqdis.

Tim juru runding nuklir Republik Islam Iran Kamis lalu memulai kerjanya menyusun isi kesepakatan final di New York. Dalam beberapa hari lalu, rata-rata setiap hari digelar perundingan terkait penggunaan kata-kata dalam isi kesepakatan komprehensif selama delapan jam.

Dalam hal ini, deputi menteri luar negeri Iran dan deputi ketua kebijakan luar negeri Uni Eropa hari Sabtu melakukan pertemuan dan lobi di New York terkait draf isi kesepakatan final nuklir. Bersamaan dengan pertemuan dua deputi tersebut, tim teknis serta hukum Iran dan Kelompok 5+1 mulai mengkaji hal-hal tambahan di isi kesepakatan.

Menurut berbagai laporan yang dirilis dari New York, hari ini (Ahad 3/5) tidak akan digelar perundingan dan yang ada sekedar lobi dan perundingan internal masing-masing tim juru runding. Dalam hal ini, Sayid Abbas Araqchi, anggota senior tim juru runding nuklir Iran mengaku optimis bahwa dalam beberapa hari mendatang draf isi kesepakatan final nuklir Iran dan Kelompok 5+1 akan final.

Namun bersamaan dengan perundingan ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry pada hari Sabtu (3/5) melalui kanal televisi rezim Zionis Israel mengeluarkan kritikan atas apa yang ia klaim sebagai ketakutan akan kesepakatan nuklir. Statemen Kerry ini merupakan kelanjutan dari pergerakan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu terkait kemungkinan tercapainya kesepakatan nuklir dengan Iran.

Netanyahu Sabtu (3/5) juga kembali memprotes koridor kemungkinan kesepakatan antara Iran dan Kelompok 5+1 di Lausanne, Swiss. Ia mengatakan, ÔÇ£Kesepakatan ini membuat dunia menjadi tempat yang semakin berbahaya.ÔÇØ Netanyahu sejak lama dan dengan menggerakkan Kongres Amerika, berusaha menciptakan huru hara anti Iran. Beberapa waktu lalu, Netanyahu juga menyalahgunakan Majelis Umum PBB untuk melontarkan klaim menggelikan kepada dunia, namun ulahnya tersebut ditertawakan oleh dunia internasional.

Meski demikian, statemen Kerry di luarnya tampak sebagai penafian interpretasi Netanyahu atas kesepakatan yang mungkin diraih, namun menlu AS dengan dalih menjawab statemen PM Israel berusaha menjabarkan koridor kemungkinan kesepakatan nuklir sesuai dengan persepsi Washington.

Seraya mengulang klaim palsu bahwa Iran berusaha memproduksi senjata nuklir, Kerry mengatakan, ÔÇ£Kami tidak akan menandatangani kesepakatan yang tidak mampu mencegah Iran membuat senjata nuklir.ÔÇØ Padahal sikap para pejabat Amerika terhadap Israel, meski adanya statemen dangkal, tidak pernah ada keraguan atas kedalaman hubungan strategis dan dukungan penuh Washington kepada rezim penjajah ini.

Oleh karena itu, statemen Kerry dan Netanyahu harus dianalisa dari sisi esensi hubungan Gedung Putih dan Israel, di mana Netanyahu merupakan salah satu bidak Tel Aviv, namun yang telah usang.

Namun demikian baik Netanyahu maupun Kerry dengan baik memahami apa sebenarnya realita yang terjadi. Beberapa waktu lalu mengkonfirmasikan perbedaan klaim Netanyahu dengan laporan yang dirilis oleh Dinas Intelijen Israel (Mossad) terkait aktivitas nuklir Iran. Media menulis, Netanyahu ketika laporan Mossad diumumkan dan menyebutkan bahwa Iran tidak berusaha memproduksi senjata pemusnah massa, malah berusaha  menipu dunia. Dinas-dinas intelijen Amerika sebelumnya juga sampai pada hasil yang sama dengan Mossad.

Kini menlu AS sepertinya berusaha mengendalikan kemungkinan kesepakatan nuklir yang bakal diraih, namun tetap dengan corak seperti biasanya dan selaras dengan kebijakan Gedung Putih, yakni disertai dengan kebohongan soal program nuklir Iran.

Salah satu pusat informasi Barat dalam laporannya mengatakan, 21 negara dunia menyuplai persenjataan untuk kelompok teroris ISIS.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang paling banyak menyuplai senjata untuk ISIS.

Pusat informasi militer di sebuah universitas Inggris itu menjelaskan soal sumber-sumber pesenjataan ISIS. "ISIS memiliki senjata-senjata tempur canggih yang kebanyakan berasal dari gudang-gudang senjata milik NATO," katanya. Demikian dilaporkan surat kabar Iran, Jomhouri Eslami (5/5).

Laporan itu menegaskan, dari hasil pemeriksaan atas 1.700 butir peluru yang digunakan ISIS tahun lalu di kota Ayn Al Arab (Kobani), Suriah, diketahui 223 di antaranya adalah milik Amerika.

Menurut laporan tersebut, sejumlah banyak perlengkapan militer dikirim ke Suriah lewat negara-negara Arab dan saat ini jatuh ke tangan ISIS. Laporan ini sekali lagi menegaskan bahwa sumber utama persenjataan kelompok-kelompok teroris kawasan khususnya ISIS, adalah negara-negara Barat dan sekutu-sekutu regionalnya. Lebih dari itu, Amerika berada di atas semua negara tersebut.

Terungkapnya informasi ini juga membuktikan bahwa kelompok-kelompok teroris kawasan sebenarnya tengah melakukan perang proxy untuk mencapai tujuan dan menjaga kepentingan-kepentingan kubu imperialis dunia serta sekutu regionalnya.

Banyak pengamat yang sependapat bahwa pertama, kelompok-kelompok teroris kawasan tidak akan mampu melakukan aksinya seluas ini tanpa dukungan yang besar dan kuat, kedua, pada akhirnya negara-negara imperialis dan rezim Zionis Israel yang paling diuntungkan dari kejahatan-kejahatan teroris tersebut.

Di samping itu, negara-negara Arab kawasan juga memainkan peran sebagai sekutu bagi negara-negara imperialis dunia dengan imbalan mendapat dukungan kekuatan melanggengkan kekuasaannya, dari negara-negara Barat.

Dengan begitu, klaim-klaim perang melawan terorisme dan pembentukan koalisi-koalisi anti-teroris tidak lebih dari sebuah kebohongan belaka. Hal itu dilakukan negara-negara imperialis untuk menutupi tujuan-tujuan anti-kemanusiaan dan hegemoninya serta untuk mengelabui opini publik dunia.

Babak final negosiasi untuk penulisan teks kesepakatan komprehensif nuklir antara Republik Islam Iran dan Kelompok 5+1 akan berlangsung di New York, Selasa sore, 5 Mei 2015.

Perundingan yang melibatkan Sayid Abbas Araqchi dan Majid Takht-Ravanchi, masing-masing Wakil Menteri Luar Negeri Iran, serta Helga Schmid, Wakil Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, akan dilanjutkan di Wina pada Selasa pekan depan setelah jeda selama satu minggu.

Setelah perundingan hari ini, Selasa (5/5), para pakar perundingan dari kedua belah pihak akan melanjutkan pembicaraan tentang lampiran-lampiran teks kesepakatakan final hingga hari Kamis.

Menurut rencana, perundingan tentang penulisan teks kesepakatan final itu akan dilanjutkan di Wina pada tanggal 12 Mei.

Pertemuan para pakar dan teknis yang diketuai oleh Hamid Baidinejad, Direktur Jenderal untuk Urusan Politik dan Internasional di Kementerian Luar Negeri Iran, dan Stephen Clement, Asisten Khusus Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa untuk merundingkan lampiran-lampiran draf kesepakatan komprehensif juga telah digelar pada Senin.

Sementara itu, Mohammad Javad Zarif, Menlu Iran di laman Twitter-nya, Ahad malam, menulis, penulisan teks kesepakatan nuklir antara Tehran dan Kelompok 5+1 mengalami kemajuan meskipun hingga sekarang masih banyak tanda kutip di dalamnya.

Pameran Buku Internasional Tehran (Tehran International Book Fair/TIBF) ke-28 dibuka hari ini, Selasa, 5 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani.

Sayid Abbas Salehi, Wakil Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Iran dalam jumpa pers di Tehran, Senin (4/5) mengatakan, mulai hari Rabu pekan ini, TIBF ke-28 siap dikunjungi.

Ia menambahkan, 465.000 judul buku akan dipamerkan di TIBF ke-28, di mana 300.000 judul adalah buku-buku Iran dan sekitar 165.000 lainnya merupakan buku-buku dari negara-negara asing.

Menurutnya, penerbit-penerbit dari 65 negara asing turut berpartisipasi dalam pameran tahun ini.

437 wartawan lokal dan 76 wartawan asing, kata Salehi, telah mendaftarkan diri untuk meliput berita dan peristiwa di Pameran Buku Internasional Tehran.

"Pameran Buku Internasional Tehran tidak hanya menjadi sebuah jendela bagi perekonomian dan komunikasi penerbit, tetapi juga menjadi tempat dialog internasional berasaskan buku," ujarnya.

Menurutnya, salah satu pendekatan dalam TIBF ke-28 adalah perhatian kepada aspek internasionalnya, di mana Oman sebagai tamu istemewa dalam pameran tahun ini.

Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter menganggap invasi negara itu ke Irak sebagai sebuah kesalahan nyata.

Carter pada Senin (4/5/2015) dalam wawancara dengan Sky News Arabic, mengatakan serangan AS ke Irak dan pendudukan negara itu pada 2003 merupakan sebuah kesalahan terang-terangan.

Dia juga menilai kecil kemungkinan AS akan memenangi perang dengan kelompok teroris ISIS.

AS dengan alasan menumpas ISIS sedang berupaya untuk mencampuri urusan internal Irak. Washington tengah berusaha untuk mempersenjatai kelompok Kurdi dan suku-suku Irak tanpa koordinasi dengan pemerintah Baghdad.

Para pejabat Irak percaya bahwa AS ingin mengubah negara itu menjadi sarang bagi para militan. Padahal, ISIS sendiri dibesarkan oleh Barat dan AS.