Pemerintah Australia melayangkan kritik tegas terhadap Cina menyusul langkah Beijing membentuk sistem pertahanan udara di atas Laut Cina.
Ditujukan kepada pemerintah Cina, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengatakan, alih-alih menempuh jalur detente, Beijing justru memilih langkah-langkah anti-perdamaian.
Menurut pemerintah Australia, pembentukan zona pertahanan udara di Laut Cina Selatan, berarti monopoli ruang untuk Cina sejumlah sejumlah negara juga memiliki porsi di Laut Cina Selatan dan mereka harus dapat memanfaatkan sumber-sumber maritim itu sesuai dengan porsi mereka. Oleh karena itu, langkah Cina didefinisikan sebagai totaliterisme yang bertentangan dengan esensi stabilitas dan perdamaian di kawasan.
Dalam menjelaskan kritikan Canberra, Bishop menegaskan bahwa jalur perdangan penting semua negara di kawasan termasuk Australia, melintasi Samudera Hindia dan dari arah utara samudera itu. Sebab itu, negara-negara regional mengupayakan solusi krisis yang ada secara damai.
Sekilas, kritikan Australia atas langkah Cina ini memberikan kesan bahwa Australia juga memiliki porsi di Laut Cina Selatan, akan tetapi ketika yang dipertaruhkan adalah kepentingan nasional dan trans-nasional di antara semua negara di satu titik geografi, maka langkah Canberra tersebut sebenarnya adalah pengumpulan negara-negara terkait pada satu front dalam melawan Cina.
Dalam beberapa tahun terakhir, krisis maritim dan status kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan, semakin meningkat di antara negara-negara bersengketa. Cina tidak pernah mengubah sikapnya dan mengklaim sebagai pemilik tak terbantahkan Laut Cina Selatan beserta pulau-pulaunya.
Dengan asas sikap tersebut, Cina segera melakukan konstruksi di kawasan itu dan juga menciptakan pulau-pulau buatan. Langkah yang menurut negara-negara di kawasan telah menimbulkan kerugian 100 juta dolar kepada negara-negara tetangga Cina.
Menurut negara-negara yang juga mengklaim kawasan tersebut seperti Filipina dan Vietnam, langkah konstruksi Cina di kepulauan yang disengketakan bukan hanya tidak membantu meredam ketegangan, bahkan dalam jangka panjang akan berujung pada pembentukan pangkalan militer Cina.
Banyak pihak berpendapat bahwa Cina saat ini sedang mengulur-ulur waktu sampai masalah hukum dalam sengketa kepulauan di Laut Cina itu luntur dan pada akhirnya negara-negara yang bersangkutan juga tidak dapat memperjuangkan klaim mereka lagi.
Di lain pihak, Filipina, Vietnam dan Jepang yang masing-masing mengklaim porsi di Laut Cina Selatan, dan juga karena kedekatan mereka dengan Amerika Serikat, dapat menyeret kasus ini ke meja hijau internasional. Dan jika hal itu terjadi, maka kita akan menyaksikan konfrontasi Cina dengan Filipina, Vietnam dan Jepang.(
