Nasr al-Shammari mengatakan kepada Al-Mayadin Network: “Kami memberi selamat kepada operasi yang menargetkan pasukan Amerika di Irak dan menemukan metode perlawanan untuk memaksa Amerika meninggalkan Irak.”

Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Najaf Irak menyatakan: “Pasukan Amerika di Irak adalah pasukan pendudukan dan serangan terhadap mereka oleh pasukan perlawanan akan meningkat dari hari ke hari.”

Al-Shammari menambahkan: “Operasi perlawanan terhadap pasukan Amerika dibenarkan dan pasukan perlawanan memiliki keputusan bersama untuk menghadapi pasukan Amerika.”

Pejabat senior Grup Perlawanan Irak menambahkan bahwa pemerintah Irak adalah badan eksekutif dan baik legislatif maupun pemerintah maupun badan lain tidak dapat mencegah kelompok-kelompok perlawanan menyerang Amerika.

Brigade Ezzedine Al Qassam, sayap militer Hamas, dalam peringatan setahun penerbangan pesawat nirawak kelompok perlawanan Palestina, menayangkan video terbangnya drone mereka di atas gedung Kementerian Perang rezim Zionis Israel.

Fars News (14/7/2020) melaporkan, pada 14 Juli 2014 dalam perang 51 hari antara Palestina dan Israel, Brigade Al Qassam berhasil menerbangkan drone pertamanya di atas gedung Kementerian Perang Israel.
 
Stasiun televisi Al Quds mengabarkan, Brigade Al Qassam mengumumkan, Ababeel-1 dibuat oleh Al Qassam, dan drone ini telah melakukan banyak tugas pengintaian, hingga sampai ke Kementerian Perang Israel di Tel Aviv, selain itu ia juga melakukan operasi jihad.
 
Brigade Al Qassam menambahkan, drone Ababeel-1 dalam salah satu penerbangan mata-matanya berhasil melaksanakan tugas pengintaian di atas gedung Kementerian Perang Israel di Tel Aviv, lokasi yang menjadi pusat kontrol serangan ke Gaza.
 
Drone militer Hamas yang mengejutkan Israel pada tahun 2014 itu memiliki tiga fungsi, identifikasi, agresi dan bunuh diri. (

Ribuan Zionis Selasa malam turun ke jalan menuntut pengunduran diri Benjamin Netanyahu dari jabatan perdana menteri Israel sebagai bentuk protes atas korupsi yang melilitnya.

Para demonstran berkumpul di depan rumah perdana menteri Israel mengusung plakat bertuliskan "Korupsi Netanyahu Menjijikkan bagi Kami" dan "Turunkan Netanyahu"

Polisi rezim Zionis mengepung para demonstran yang mengenakan masker untuk membubarkan unjuk rasa tersebut..

Netanyahu menghadapi empat kasus korupsi berat.

Kasus korupsi pertama melibatkan perusahaan telekomunikasi rezim Zionis, Bezeq Telecom yang dikenal dengan "skandal 4000".

Kasus korupsi lainnya yang paling berat melilit Netanyahu yang disebut skandal 1000 mengenai penerimaan suap senilai satu juta dolar dari Arnaud Mimran yang dipergunakan untuk membiayai kampanye pemilu perdana menteri rezim Zionis.

Netanyahu juga terlibat kasus suap yang diberikannya kepada pemilik koran Yedioth Ahronoth supaya mendukung kinerjanya selama menjabat yang dikenal dengan skandal 2000.

Selain itu, Netanyahu  dijerat kasus korupsi lain "skandal 3.000" berkaitan dengan pembelian tiga kapal selam dari Jerman senilai lebih dari satu miliar dolar.

Biro Politik Asa'ib Ahl al-Haq Irak menyatakan satu-satunya cara mempertahankan kedaulatan negara ini adalah mengusir pasukan asing.

Seperti dilaporkan televisi al-Alam, Rabu (15/7/2020), juru bicara Biro Politik Asa'ib Ahl al-Haq, Mahmoud al-Rubaie mengatakan pasukan Amerika harus diusir dari Irak.

"Resolusi pengusiran pasukan teroris AS sudah lama disahkan, tetapi Washington dengan memanfaatkan pengaruh para politisi pro-mereka, telah menghalangi pelaksanaan undang-undang ini," ujarnya.

Al-Rubaie menegaskan bahwa kemerdekaan penuh Irak akan terwujud dengan mengusir semua pasukan asing dan memegang kendali di seluruh negeri, zona udara, serta jalur maritim dan darat.

Parlemen Irak meloloskan resolusi pengusiran pasukan AS pada 5 Januari 2020 setelah militer AS secara pengecut membunuh Komandan Pasukan Quds Iran, Letnan Jenderal Qasem Soleimani dan Wakil Ketua Hashd al-Shaabi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis di Baghdad. 

Juru bicara aliansi Sadiqun kembali menekankan pentingnya pengusiran pasukan Amerika Serikat dari Irak. Menurutnya, jangan sampai kasus teror Syahid Qassem Soleimani dan Abu Mahdi Al Muhandis, ditutup.

Fars News (16/7/2020) melaporkan, Naim Al Aboudi menuturkan, sejumlah aliansi politik di parlemen Irak menyampaikan usulan kepada Perdana Menteri Mustafa Al Kadhimi supaya masalah-masalah penting seperti pengusiran pasukan Amerika, dan pemilu dini, segera diselesaikan.
 
Naim Al Aboudi menjelaskan, tidak ada alasan apapun yang mendasari kehadiran pasukan Amerika di Irak, dan kami menolak justifikasi apapun dari pemerintah untuk mempertahankan keberadaaan bahkan satu tentara Amerika di Irak.
 
Ia juga memperingatkan segala bentuk keterlambatan pemerintah Irak dalam penarikan mundur pasukan Amerika.
 
"Kami lebih memilih mati daripada hidup di bawah bayang-bayang kehadiran pasukan Amerika," tegas Al Aboudi.
 
Situs berita Al Iraq News menulis, Jubir aliansi Sadiqun mengatakan, kasus teror Syahid Qassem Soleimani dan Abu Mahdi Al Muhandis harus ditindaklanjuti. (

Wakil gerakan Jihad Islam Palestina, dan Hizbullah Lebanon menekankan urgensi persatuan dalam menghadapi konspirasi Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel di kawasan Asia Barat.

Wakil Jihad Islam Palestina, Ihsan Ataya, saat bertemu Hassan Hoballah, wakil Hizbullah di Beirut, (15/7/2020) membicarakan perkembangan terbaru Palestina, dan kamp pengunsi Palestina.

Dalam pertemuan itu kedua pihak mengecam diamnya sebagian negara Arab terkait rencana penggabungan Tepi Barat ke wilayah pendudukan Israel, dan menegaskan opsi perlawanan untuk membebaskan Palestina, dan Masjid Al Aqsa.

Di sisi lain, wakil Hamas, Ahmed Abdul Hadi, dan Ketua Gerakan Marada Lebanon, Suleiman Frangieh bertemu di Lebanon dan menyebut proyek penggabungan Tepi Barat, dan Kesepakatan Abad, harus dilawan, dan dukungan terhadap bangsa Palestina merupakan keharusan. (

Presiden Suriah dalam suratnya untuk Pemimpin Otorita Ramallah Palestina mengatakan, Suriah akan berdiri bersama rakyat Palestina untuk melawan proyek Amerika Serikat, Kesepakatan Abad dan penggabungan Tepi Barat ke wilayah pendudukan.

Wafa News, Kamis (16/7/2020) melaporkan, Bashar Assad dalam surat balasannya untuk Mahmoud Abbas menegaskan, Suriah tidak akan melepaskan dukungan terhadap rakyat Palestina, walau seujung jari.

Assad juga mengharapkan keberhasilan, dan perlawanan lebih besar dalam menghadapi proyek Amerika-Israel.

Sebelumnya, Mahmoud Abbas mengirim surat kepada Assad berisi laporan perkembangan terbaru Palestina, dan keputusasaan Otorita Ramallah Palestina atas negara-negara Arab pesisir Teluk Persia, dan menegaskan perjuangan Suriah dalam menghadapi proyek Amerika-Israel.

Virus Corona telah menyebar ke berbagai negara dunia termasuk Arab Saudi dan menimbulkan berbagai persoalan. Untuk mencegah penyebaran virus ini, Arab Saudi telah menerapkan pembatasan-pembatasan ketat.

Arab Saudi rencananya hanya akan mengizinkan sekitar 1000 jemaah yang sudah bertempat tinggal di negara tersebut, untuk menunaikan haji 1441 H (2020).

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh bin Taher Benten pada Juni 2020 mengatakan bahwa jumlah jemaah akan sekitar 1000 orang, mungkin kurang dan mungkin juga lebih sedikit. Jumlahnya tidak akan mencapai sepuluh atau ratusan ribu.

Menurut Menteri Kesehatan Arab Saudi Tawfiq al-Rabiah, selain warga yang sudah tinggal di Arab Saudi, ada syarat lain untuk jemaah yang akan menunaikan haji 1441 H. Syarat tersebut berkaitan dengan usia dan kesehatan calon jamaah.

Dia mengatakan bahwa jamaah haji dibatasi untuk yang berusia kurang dari 65 tahun. Calon jamaah juga tidak boleh memiliki riwayat penyakit kronis.

Calon jamaah haji akan melalui uji virus corona sebelum tiba di Makkah dan harus melakukan karantina di rumah setelah melakukan ibadah.

Keputusan tersebut merupakan kali pertama Arab Saudi membatasi pelaksanaan haji. Setiap tahun, sekitar 2,5 juta jamaah haji menunaikan Rukun Islam kelima ini.

Keputusan pelaksanaan ibadah haji 1441 H terbatas diambil setelah Arab Saudi mengalami lonjakan total kasus COVID-19.

Jumlah warga Arab Saudi yang terinfeksi COVID-19 hingga hari Kamis (16/7/2020) telah mencapai 240.474 orang, di mana 2.325 dari mereka meninggal dunia. 

Sekretariat jenderal Liga Arab menyatakan, harus dikirim tim penyidik internasional untuk menyelidiki kejahatan sistematis dan berkesinambungan rezim Zionis Israel terhadap tawanan Palestina.

Menurut laporan Kantor Berita Wafa,, Said Abu Ali, wakil sekjen Liga Arab untuk Palestina dan bumi pendudukan terkait hal ini mengatakan, "Jika kondisi tawanan Palestina tidak segera ditangani, bisa jadi penjara-penjara ini berubah menjadi kuburan massal."

Abu Ali menilai petinggi Israel bertanggung jawab penuh atas kehidupan dan nyawa tawanan Palestina serta menambahkan, kebijakan dan langkah sengaja rezim ini membuat puluhan tawanan gugur dan yang terakhir adalah Sa'di al-Gharabli.

Seraya menjelaskan bahwa di penjara-penjara Israel terdapat sekitar 700 tawanan berusia lanjut dan menderita penyakit di mana berdasarkan hukum serta piagam internasional mereka harus dibebaskan, Abu Ali mengisyaratkan Kamal Abu Amr, tawanan Palestina lainnya yang terinfeksi Corona dan kanker tenggorokan. Ia juga memperingatkan dampak kelalaian dokter di penjara Israel di tengah-tengah wabah Corona.

Sekitar 4800 tawanan Palestina mendekam di penjara-penjara rezim Zionis Israel.

Rezim Zionis Israel menyusun list 200 hingga 300 petinggi politik dan militer rezim ini yang berpotensi ditangkap di luar negeri atas permintaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Koran Haaretz Kamis (16/7/2020) menilai alasan list ini sangat rahasia adalah penguakan nama-nama mereka akan membahayakan individu tersebut dan sebuah bentuk pengakuan Tel Aviv akan keterlibatan petinggi tersebut di kejahatan perang yang dijatuhkan ICC.

Pengamah hukum internasional meyakini bahwa petinggi dan pengambil keputusan di perang Gaza tahun 2014 dan selanjutnya terlibat di perang ini termasuk individu yang diselidiki ICC.

Haarezt mengungkapkan sebagian nama petinggi saat ini dan mantan petinggi rezim Zionis di list tersebut dan menulis, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Peperangan Benny Gantz, Moshe Yaalon, Nafteli Bennit, Avigdor Lieberman, Mantan ketua Shin Bet Yoram Cohen, Direktur Shin Bet saat ini Nadav Argaman, Mantan kepala staf gabungan militer Israel Gadi Eizenkot dan kepala staf militer Israel saat ini, Aviv Kochavi termasuk individu yang tercantum di list ini.

Sebelumnya Netanyahu meminta Amerika Serikat dan negara lain untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim dan anggota ICC.