Stasiun televisi Amerika Serikat, CNN mengabarkan penyebaran wabah Virus Corona di penjara-penjara negara ini, dan karena kepadatan serta kelangkaan fasilitas kesehatan, para tahanan itu akhirnya meninggal dunia.

Fars News (10/7/2020) melaporkan, berdasarkan data resmi pemerintah Amerika, para tahanan di penjara-penjara negara bagian San Quentin, di selatan San Fransisco, California, lebih dari setengahnya positif Corona, dan Covid-19 telah membunuh 7 tahanan.
 
Gubernur California, Gavin Newsom mengatakan, sangat disesalkan keputusan satu orang untuk memindahkan beberapa tahanan dari Chino ke San Quentin, telah menjadi mata rantai penyebaran Covid-19 yang sedang kami hadapi sekarang.
 
Di awal penyebaran Covid-19, para tahanan itu aman dari wabah, namun setelah terjadi pemindahan tahanan dari tempat lain pada akhir bulan Mei 2020, mereka akhirnya terpapar virus ini. Sekarang Gubernur California ditekan untuk membebaskan para tahanan.
 
Menurut CNN, kondisi penjara yang padat membuat penyebaran Virus Corona di dalamnya menjadi semakin cepat, penjara dan tempat-tempat semacam ini di seluruh Amerika telah menjadi episentrum wabah Covid-19, dan San Quentin salah satunya. 

Mantan perdana menteri Malaysia mengatakan, seluruh rezim Zionis Israel dibangun di atas tanah yang dirampas dari Palestina. Menurutnya, Malaysia tidak akan pernah mengakui Israel.

Fars News (30/6/2020) melaporkan, Mahathir Mohamad menuturkan, Malaysia menolak normalisasi hubungan dengan Israel, dan pengakuan Baitul Maqdis sebagai ibukota Israel, adalah langkah ilegal.
 
Dalam wawancara dengan stasiun televisi Lebanon, Al Mayadeen, Mahathir menjelaskan, masalah Palestian harus diselesaikan melalui perundingan, tapi apa yang dilakukan Israel bertolak belakang dengan aturan internasional, maka dari itu PBB harus membawa masalah ini ke pengadilan internasional sehingga jelas Israel benar atau salah.
 
"Sebelumnya kepada  Yassir Arafat saya katakan, perjuangan akan panjang, dan tepat jika Anda melanjutkan perjuangan ini, bukan hanya di tataran materi dan militer lewat perang jalanan, tapi juga lewat jalur diplomatik," imbuhnya.
 
Mantan PM Malaysia menegaskan, sejak awal kami tidak mengakui Israel, dan sampai sekarang kami tidak pernah punya hubungan diplomatik dengan Israel, kami selalu menekankan masalah ini, tapi sungguh disesalkan sebagian negara mengambil kebijakan berbeda. (

Pemerintah Indonesia mendesak rezim Zionis Israel tidak melakukan aneksasi secara sepihak terhadap sebagian wilayah Tepi Barat.

Menteri Agama Republik Indonesia, Fachrulrazi menegaskan sikap utama pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Ia menyampaikan bangsa Indonesia selalu berdiri di belakang perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak sebagai negara dan bangsa yang merdeka.

"Prinsip bangsa kami adalah menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi yang tertuang dalam pembukaan konstitusi kami," kata Fachrul.

Fachrul menyampaikan Indonesia menganut prinsip penegakan keadilan untuk semua warga bangsa di dunia. Tanpa tanpa memandang perbedaan agama, keyakinan, ras, suku, bahasa, warna kulit dan lain-lain seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Menurutnya, setiap bangsa memiliki hak penuh untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Ia menganggap penjajahan merupakan belenggu untuk maju dan berkembang dalam menentukan nasibnya sendiri.

Ia menyatakan pemerintah Indonesia selalu memberikan dukungan kepada masyarakat di Palestina.

Mantan perdana menteri Irak, Nouri al-Maliki dalam wawancaranya dengan almaloomah News terkait serangan Daesh (ISIS) tahun 2014 ke negara ini menekankan empat poin, konspirasi internal, tidak adanya dukungan AS terhadap Irak, dukungan Republik Islam Iran kepada Irak dan peran penting Hashd al-Shaabi di perang melawan Daesh.

Dimensi pertama statemen Nouri al-Maliki adalah kelompok teroris Daesh berhasil menduduki sebagain wilayah Irak karena pengkhianatan anasir dalam negeri Irak. Daesh menyerang Irak tahun 2014 dan berhasil menduduki Mosul, Provinsi Nineveh dan kemudian menduduki wilayah lain.

Daesh ketika memasuki Mosul, sejumlah petinggi Nineveh melalui konspirasinya telah mempersiapkan peluang pendudukan mudah kota Mosul. Sementara militer juga tidak melakukan perlawanan terhadap kelompok teroris Daesh saat itu. Nouri al-Maliki terkait hal ini mengatakan, masuknya Daesh bukan mendadak, karena ada konspirasi di tubuh militer Irak untuk mundur dari Mosul.

Dimensi kedua adalah Amerika memanfaatkan Daesh untuk mengintervensi urusan internal Irak. Amerika tahun 2003 menyerang Irak dan kemudian menempatkan pasukannya di negara ini. Kondisi ini tak ubahnya dengan sebuah penjajahan. Berdasarkan kesepakatan pemerintah Washington dan Baghdad, pasukan Amerika harus keluar dari Irak tahun 2011.

Sementara itu, AS kemudian memberi banyak tekanan kepada pemerintah Irak supaya pasukannya tetap di negara ini, namun pemerintah Nouri al-Maliki saat itu menentang permintaan tersebut dan terbukalah peluang penarikan sebagian besar pasukan Amerika. Dengan demikian, ketua koalisi negara hukum ini menyebutkan, "Menteri pertahanan AS saat itu memberi syarat untuk membantu Irak melawan Daesh, yakni Nouri al-Maliki tidak harus menjabat perdana menteri."

Sejatinya Amerika tidak menganggap berlanjutnya kekuasaan Nouri al-Maliki selaras dengan keuntungannya dan menurut al-Maliki, Washington tidak memberi bantuan militer kepada Baghdad untuk memerangi Daesh. Bagaimanapun juga, Amerika mengijinkan kelompok teroris memasukkan banyak senjata dari Suriah ke Irak.

Dimensi ketiga adalah pengakuan seorang tokoh Irak atas dukungan Republik Islam Iran terhadap Irak dalam memerangi kelompok teroris Daesh. Ketika AS tidak memberi bantuan militer kepada Irak, Iran memberi banyak bantuan militer kepada pemerintah Baghdad. Sebelumnya, Masoud Barzani, mantan ketua Otonomi Kurdistan dan ketua Partai Demokrat kawasan ini secara transparan menyatakan, Republik Islam Iran satu-satunya negara yang segera menerima permohonan bantuan Arbil untuk melawan Daesh.

Republik Islam Iran senantiasa menekankan pentingnya menjaga integritas wilayah dan geografi Irak serta menempatkannya di prioritas kinerjanya. Syahid Letjen Qassem Soleimani, komandan pasukan Qods IRGC yang gugur diteror Amerika pada 3 Januari 2020 memainkan peran unggul dan penting dalam membantu Irak melawan kelompok teroris Daesh.

Dimensi keempat statemen Nouri al-Maliki adalah penekanan atas peran penting Hashd al-Shaabi di perang melawan kelompok teroris Daesh. Pasca pendudukan Irak oleh Daesh, Ayatullah Sistani, marji tinggi Syiah di Irak merilis fatwa pembentukan pasukan rakyat dan kemudian terbentuklah Hashd al-Shaabi.

Ketika militer Irak secara praktis tidak memiliki prestasi, Hashd al-Shaabi dan komandannya memainkan peran unggul di proses perlawanan anti Daesh dan menjaga integritas wilayah negara ini. Ketua koalisi negara hukum ini seraya mengisyaratkan peran penting Hashd al-Shaabi menegaskan, eksistensi Hashd al-Shaabi satu-satunya jaminan untuk menjauhkan konspirasi dari Irak. 

Militer rezim Zionis Israel Jumat (3/7/2020) menumpas aksi demo mingguan warga Palestina di desa Kafr Qaddum di Tepi Barat Sungai Jordan yang menentang pembangunan distrik Zionis dan menciderai 15 pemuda Palestina.

Murad Shtewi, jubir dan koordinator muqawama rakyat Palestina di Kafr Qaddum mengatakan, puluhan militer Zionis menyerang warga Palestina dan menembakan mereka dengan gas air mata ke arah demonstran. Serangan ini mengakibatkan puluhan warga mengalami sesak nafas.

Mohammad al-Aloul, wakil ketua Gerakan Fatah yang juga hadir di aksi demo ini mengatakan, rakyat Palestina dari berbagai lapisan masyarakat mengikuti aksi demo ini dan menolak keputusan penjajah Quds menganeksasi Tepi Barat ke bumi pendudukan.

Rezim Zionis Israel dengan dukungan Amerika berencana melaksanakan aneksasi 30 persen wilayah Tepi Barat, namun membatalkan rencana tersebut karena penentangan masyarakat internasional yang diakibatkan represi opini publik. 

Media Amerika Serikat mengabarkan puluhan diplomat negara itu bersama keluarga mereka meninggalkan Arab Saudi karena penyebaran wabah Virus Corona yang terus meluas.

Fars News (4/7/2020) melaporkan, puluhan diplomat Amerika di Saudi bersama keluarga mereka, dalam beberapa hari ke depan bermaksud meninggalkan negara itu.
 
Surat kabar The Wall Street Journal menulis, para diplomat Amerika di Saudi memutuskan untuk meninggalkan negara itu karena pandemi Covid-19 yang terus meluas.
 
Departemen Luar Negeri Amerika minggu lalu mengkonfirmasi kepulangan secara sukarela sejumlah pegawai Kedutaan Besar Amerika untuk Saudi yang bukan pegawai inti. 
 
Sumber terpercaya kepada Wall Street Journal mengatakan, dalam beberapa minggu ke depan, kemungkinan diplomat Amerika yang akan meninggalkan Saudi, jumlahnya bertambah banyak.
 
Pada fase awal wabah Virus Corona, Saudi berhasil menekan perluasan Covid-19 secara signifikan karena menerapkan pembatasan ketat. Namun dengan alasan untuk memulihkan kembali denyut ekonominya yang terpuruk akibat penurunan harga minyak dunia, bulan lalu melonggarkan pembatasan.
 
Hingga hari Jumat (3/7/2020) di Saudi tercatat sekitar 200.000 orang tertular Covid-19, sementara dua bulan sebelumnya hanya sekitar 90.000 orang yang positif Corona di Saudi, dan korban tewas lebih dari 1.800 orang.

Pasukan angkatan darat Irak ditempatkan di garis perbatasan Turki untuk melindungi integritas teritorial dari serangan darat Turki.

Fars News (4/7/2020) melaporkan, bersamaan dengan penempatan pasukan, serangan udara dan artileri Turki ke utara Irak, sumber media Irak mengabarkan penempatan pasukan darat negara itu di perbatasan Turki.
 
Stasiun televisi Sky News mengabarkan, tujuan penempatan pasukan Irak di perbatasan Turki untuk mencegah masuknya pasukan Turki ke wilayah Irak. Namun tidak disebutkan berapa jumlah pasukan Irak yang ditempatkan di perbatasan Turki itu.
 
Jet-jet tempur Turki, Jumat (3/7) membombardir dua wilayah pegunungan di Provinsi Duhok, utara Irak, tapi tidak menimbulkan korban jiwa.
 
Sky News menambahkan, pasukan Turki sampai saat ini sudah mendirikan 24 pangkalan militer di wilayah pegunungan utara Irak.
 
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Irak, Ahmed Al Sahaf kembali mendesak penghentian serangan militer Turki ke utara Irak, dan menganggapnya dilakukan sepihak tanpa koordinasi Baghdad. 
 
Ia menegaskan, Irak mungkin saja akan menggunakan senjata ekonomi untuk menghentikan serangan Turki ke utara negara ini.

Sirna sudah harapan Benjamin Netanyahu untuk menjarah 30% Tepi Barat pada tanggal 1 Juli kemarin. Salah satu media Israel, Haaretz mengamati faktor di balik pukulan telak yang harus diterima kehormatan rezim serta sosial Zionis.

“Gagal karena sejak awal aneksasi Tepi Barat hanyalah satu opini pengalihan akan kejahatan finansial Benjamin Netanyahu.” Ya inilah faktor utama sorotan Haaretz. Media Israel tersebut menunjuk Netanyahu sebagai biang keladi semuanya.

Tak seperti biasanya, di awal analisa, Haaretz menceritakan satu cerita kuno Yahudi. Kemudian Haaretz mengatakan, Benjamin Netanyahu mengawali opini aneksasi Tepi Barat dalam sesi wawancaranya dengan Chanel 12, yaitu di awal masa kampanye sebelum Pemilu di Palestina Pendudukan.

“Sedari itu pula, opini tersebut hanyalah satu opini untuk mengalihkan warga, tak lebih,” jelas Haaretz.

“Opini ini selalu berhasil membelah fokus peserta Pemilu. Itu adalah perangkat terbaik Netanyahu, bahkan opini itu juga digunakan sebagai senjata untuk menutupi kemalangannya melawan Coronavirus. Pengalihan aneksasi telah menjadikan COVID-19 mengamuk di gelombang kedua di Palestina Pendudukan.”

Efek opini aneksasi tidak hanya terbatas pada internal Israel, tetapi juga internasional tentunya karena aksi-aksi Netanyahu yang terus berupaya mendapatkan dukungan antek-antek luar negeri.

“Aneksasi Tepi Barat juga berpengaruh ke opini dunia. Sudah bertahun-tahun, dunia menekan Israel untuk menghentikan kolonialisme dan menuntut rezim Zionis untuk mundur dari Palestina sehingga memberikan kesempatan untuk rakyat membangun Palestina merdeka.

Namun semenjak opini aneksasi Tepi Barat dilempar, arah angin lebih memihak Benjamin Netanyahu”, hemat Haaretz.

Meski demikian, Haaretz menyayangkan dan mengatakan bahwa PM Benjamin Netanyahu tidak memiliki program aneksasi.

“Tidak ada satupun program. Tidak ada jadwal waktu. Tidak ada draf dokumen legalisasi wilayah yang dipaparkan ke Kabinet. Semua ini menguatkan bahwa aneksasi Tepi Barat, tak lebih dari satu janji Pemilu samar kepada pendukung sayap kanannya.”

1 Juli kemarin adalah janji realisasi aneksasi Tepi Barat di bawah dukungan Amerika Serikat. Tak pelak ombak protes menderu dari dalam Palestina hingga dunia.

Gerakan-gerakan Palestina membongkar rancangan tersebut sebagai titipan tertulis dalam deal of the century. Dan merekapun menuntut pemutusan relasi dengan Amerika dan Israel.

Terjadi perubahan arah besar, Gabi Ashkenazi, Menlu Israel, mengungkapkan keraguannya, demikian juga Benny Gantz yang mulai khawatir akhir-akhir ini.

Dorothy Shea, Duta AS di Lebanon, menyikapi Lebanon seperti budak Amerika. Intervensi dan memberi perintah.

Bahkan lebih bahaya lagi, Dorothy Shea berusaha mengadu domba petinggi dan memprovokasi. Maka dari itu, Kami yakin bahwa reaksi Nassif Hitti, Menlu Lebanon, bukanlah apa-apa.”

Inilah sorotan surat kabar trans-regional, Rai al-Youm, mengamati kebijakan Lebanon yang baru saja menjerat Dorothy Shea, Duta AS di Beirut.

Dorothy Shea bertindak arogan di negeri asing. Seakan memiliki segalanya, ia menuduh Mukawamah Lebanon dengan hal-hal yang jelas bertentangan dengan fakta. Hizbullah dituding olehnya sebagai perampok anggaran dan duri reformasi ekonomi Lebanon.

Karena hal inilah, Rai al-Youm yakin bahwa peringatan sang Menlu Lebanon tidaklah cukup. “Seandainya Duta Dorothy Shea sadar bahwa tuduhannya akan berakhir pada hukuman pedih seperti ini, yakin Dorothy tidak akan berbuat demikian,” hemat Rai al-Youm.

“Seandainya Hizbullah teroris, pasti Hizbullah akan menghalangi pengiriman pesawat oleh Kedubes AS di sekitar Kedutaan. Hizbullah akan memindah Amer al-Fakhouri ke Cyprus. Hizbullah mampu melakukan hal tersebut dengan sangat mudah. Namun hal itu tidak dilakukan, karena Hizbullah bukan teroris dan tidak pula ingin memperkeruh suasana dalam Beirut.”

Fakta yang tidak diketahui oleh Duta AS, dan mungkin tahu tapi tidak mau menggubrisnya adalah bantuan 150 juta dolar dari Pemerintah, Hizbullah kembalikan ke rekening negara.

“Sementara pejabat yang terus menyedot harta negara dan mentransfer puluhan juta dolar ke rekening pribadi di luar negeri sana adalah musuh-musuh Hizbullah dan antek-anteknya Amerika,” tulis Rai al-Youm.

“Kami setuju ucapan Duta Dorothy bahwa koruptor seperti virus pembunuh Lebanon serta ekonominya. Namun intervensi AS di Lebanon, dukungan Washington kepada para koruptor, upaya adu domba dan provokasi perang saudara Beirut, adalah fakta-fakta yang lebih mematikan dari virus pembunuh tersebut.”

Dalam pandangan Rai al-Youm, jelas Amerika melalui lisan-lisan Duta Dorothy Shea telah melakukan dosa besar di Beirut.

Tapi di lain pihak, menurut Rai al-Youm cetakan London tersebut, Hizbullah juga melakukan kesalahan.

“Kesalahan Hizbullah; Hizbullah mampu menghabisi Israel dengan bantuan teman-temannya. Hizbullah bisa membebaskan wilayahnya di tahun 2000 lalu serta melawan kolonialisme rezim Zionis tahun 2006. Hizbullah mampu membangun tembok strategis penangkis tekanan Amerika dalam memetakan perbatasan laut-darat Lebanon berdasarkan nafsu Israel dan memutus tangan penjarahan Zionis atas kekayaan minyak dan gas Lebanon di laut Mediterania,” akhir Rai al-Youm dengan sedikit rasa kecewa.

Rencana kontroversial Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok bagian-bagian wilayah Tepi Barat, Palestina tampaknya tak berjalan mulus. Sebab, mitra koalisi utamanya, Benny Ganz dan sekelompok anggota parlemen AS telah mengisyaratkan penentangan mereka terhadap langkah tersebut.

Netanyahu suda menetapkan 1 Juli (besok) sebagai tanggal dilaksanakannya rencana untuk memaksakan “kedaulatan” rezim Tel Aviv atas sekitar sepertiga Tepi Barat, termasuk permukiman dan Lembah Jordan.

Ketika tenggat waktu semakin dekat, menteri urusan militer Israel Benny Gantz, pimpinan partai Biru Putih, pada Senin (29/6) menyarankan agar pelaksanaan aneksasi ditunda, lagian, Israel saat ini sedang berurusan dengan Covid-19.

Gantz mengatakan bahwa perang melawan pandemi dan krisis ekonominya harus diutamakan daripada keputusan politik apa pun.

Sebuah sumber di partai Biru Putih mengutip yag pernyataan Gantz mengatakan kepada delegasi AS, yang terdiri dari Duta Besar Amerika untuk Israel David Friedman, Utusan Khusus Gedung Putih Avi Berkowitz dan pakar pemetaan Scott Leigh, pada hari Senin bahwa tanggal target 1 Juli adalah hari yang “tidak suci.”

“Satu-satunya hal yang kudus saat ini adalah membuat orang kembali ke pekerjan mereka dan menangani masalah coronavirus,” kata Gantz seperti dikutip sumber dari orang dalam partainya.

Dalam pernyataan yang disiarkan kemudian, Gantz mengatakan kepada anggota partai sentrisnya bahwa “apa yang tidak terkait dengan corona akan menunggu sampai sehari setelah virus”. Ia  memperkirakan bahwa krisis kesehatan ini akan masih berlangsung hingga 18 bulan lagi.

Menanggapi komentar Gantz, Netanyahu mengatakan kepada sekelompok legislator dari partai sayap kanannya, Likud pada hari Senin bahwa mitra koalisi, aliansi politik Biru Putih, adalah “bukan faktor” dalam memutuskan apakah tawaran aneksasi akan berjalan sesuai rencana.

Netanyahu menekankan bahwa dia sedang melakukan pembicaraan rahasia dengan tim diplomatik Amerika tentang masalah ini.

“Kami sedang dalam pembicaraan dengan tim AS di Israel,” katanya. “Kami melakukannya secara diam-diam. Masalahnya tidak sampai Biru Putih; mereka juga bukan faktor,” lanjutnya.

Di tempat lain dalam komentarnya, Netanyahu bahwa pencaplokan Tepi Barat ini sudah sangat rumit.

“Saya memiliki jalur komunikasi positif dengan Amerika dan ketika saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan, saya akan melaporkannya,” katanya. “Ini adalah proses yang rumit dengan banyak pertimbangan diplomatik dan keamanan yang tidak bisa saya bahas. Kami mengatakan bahwa [aneksasi] akan terjadi setelah 1 Juli,” jelas Perdana Menteri Israel.

Presiden AS Donald Trump sendiri telah memberi Tel Aviv lampu hijau untuk perampasan tanah Palestina dalam “kesepakatan abad ini” yang diproklamirkannya pada bulan Januari lalu dengan tujuan melegitimasi pendudukan Israel dan menggambar kembali peta Timur Tengah.

Namun, AS masih belum memutuskan apakah akan secara resmi mendukung tindakan aneksasi yang dicari oleh Netanyahu dalam situasi saat ini.

Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan kepada NBC News pada hari Minggu bahwa Friedman, Berkowitz dan Leigh mengadakan beberapa hari pertemuan di Washington yang juga melibatkan Jared Kushner, menantu Trump dan penasihat senior mengenai masalah ini.

Diskusi, yang terjadi sebelum perjalanan tiga pejabat itu ke Israel, adalah “produktif” tetapi tidak meyakinkan, katanya, menyinggung kekhawatiran tentang bagaimana aneksasi Israel dapat mempengaruhi rencana Timur Tengah Trump.

“Belum ada keputusan akhir tentang langkah selanjutnya untuk mengimplementasikan rencana Trump,” kata sumber itu.

Pencaplokan tidak akan dimulai pada 1 Juli

Sementara itu, berbagai sumber Amerika mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa Israel tidak akan mengambil langkah untuk mencaplok wilayah Palestina minggu ini.

Beberapa laporan mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah mendinginkan dukungannya kepada Israel di tengah kekhawatiran bahwa itu mungkin akan merusak peluang Trump terpilih kembali menjadi presiden.

Anggota parlemen AS mengancam Israel

Selain itu pada hari Senin, sekelompok anggota parlemen AS menyuarakan keprihatinan tentang aneksasi yang direncanakan. Mereka menyerukan untuk menggunakan “kombinasi tekanan dan insentif” untuk mencegahnya, termasuk memaksakan kondisi bantuan militer Amerika ke Israel.

Empat orang anggota Konggres AS mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Adlam surat tersebut tertulis:

“Pencaplokan sepihak di Tepi Barat akan mengasingkan anggota parlemen dan warga AS. Kami tidak dapat mendukung sistem yang tidak demokratis di mana Israel akan secara permanen memerintah rakyat Palestina yang menolak penentuan nasib sendiri atau hak yang sama.”

“Jika pemerintah Israel bergerak maju dengan aneksasi yang direncanakan dengan persetujuan pemerintah ini, kami akan bekerja untuk memastikan tidak adanya pengakuan serta mengejar persyaratan pendanaan militer AS $ 3,8 miliar ke Israel, termasuk kondisi hak asasi manusia.”

Surat itu juga mengancam “pemotongan dana untuk pengadaan senjata Israel di luar negeri sama dengan atau melebihi jumlah yang dihabiskan pemerintah Israel setiap tahun untuk mendanai pemukiman, serta kebijakan dan praktik yang mendukung dan memungkinkannya.”

Yordania Menentang Lagi

Secara terpisah pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi sekali lagi mengutuk rencana aneksasi Israel dalam percakapan telepon dengan para koleganya dari Eropa.

Safadi dan Menteri Luar Negeri Belgia Philippe Goffin membahas melalui telepon untuk mencapai sikap internasional yang efektif untuk mencegah tindakan ilegal Israel dan melindungi proses perdamaian, menurut sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Yordania.

Diplomat Yordania menekankan bahwa pencaplokan Tepi Barat  merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan merusak solusi dua negara dan semua pilar yang telah membentuk proses perdamaian.

Goffin, pada bagiannya, menekankan penolakan Belgia terhadap rencana aneksasi dan komitmen terhadap apa yang disebut kerangka kerja dua negara sebagai “satu-satunya cara untuk mencapai akhir konflik.”

Dalam panggilan telepon lain, Safadi bertukar pandangan dengan rekannya dari Spanyol, Arancha Gonzalez Laya, tentang perlunya mengintensifkan upaya yang bertujuan menghentikan pencaplokan Israel.