Pemilihan umum di Republik Islam Iran – terlepas dari fungsinya sebagai alat demokrasi – adalah salah satu manifestasi dari ikatan dan kepercayaan antara rakyat dan pemerintah.

Masyarakat lewat partisipasinya dalam pemilu, menggunakan hak konstitusional dan sosialnya untuk terlibat dalam politik dan secara bebas memilih orang yang tepat dan kompeten untuk memikul tanggung jawab. Oleh karena itu, pemilu memiliki arti penting dari berbagai segi.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah Sayid Ali Khamenei dalam sebuah pertemuan dengan tim pengawas pemilu di Dewan Garda Konstitusi, mengatakan, "… Sistem kita adalah sebuah sistem yang berpijak pada kepercayaan, selera, dan emosional rakyat. Secara prinsip, rahasia ketangguhan sistem ini karena keberpijakannya pada rakyat. Ini adalah sesuatu yang penting. Keberpijakan pada rakyat ini tidak mudah dicapai dan tidak ditemukan di setiap tempat."

Mengingat sistem Republik Islam Iran menganut demokrasi religius, dan untuk memenuhi prinsip partisipasi rakyat dalam kekuatan politik, Konstitusi Iran mengamanatkan penyelenggaraan pemilu termasuk pemilu parlemen, presiden, dan pemilu dewan-dewan kota.

Pasal 114 Konstitusi Iran menekankan masalah pemilu baik secara langsung seperti pemilihan presiden atau pemilihan anggota parlemen. Berdasarkan Pasal 100 Konstitusi, pemilihan tidak langsung dilakukan dalam dua tahap. Misalnya pemilihan Rahbar. Ia dipilih oleh anggota Dewan Ahli Kepemimpinan di mana para anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu.

Pasal 59 Konstitusi Iran juga menekankan masalah referendum dalam mempertimbangkan isu-isu ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang vital. Indikasi lain yang menunjukkan peran nyata pemilu dalam menciptakan demokrasi sejati di Republik Islam adalah partisipasi independen kelompok minoritas dalam pemilu parlemen.

Di Iran, minoritas agama yang diakui dalam konstitusi – Zoroaster, Yahudi, dan Kristen – memiliki satu perwakilan independen di parlemen yang memperjuangkan hak-hak kelompoknya.

Perlu dicatat bahwa mayoritas penduduk Iran adalah Muslim, dan masing-masing dari kelompok minoritas ini mungkin jumlahnya tidak melebihi beberapa ratus ribu orang, tetapi mereka tetap memiliki wakil di parlemen. Sementara di Amerika Serikat yang menganggap dirinya sebagai tempat lahirnya demokrasi, tidak mengakomodasi keterwakilan masyarakat Muslim meskipun jumlah mereka mencapai jutaan orang.

Ilustrasi pemilu di Iran.
Demokrasi sering dicirikan dengan istilah-istilah seperti kebebasan, partisipasi, dan persaingan politik, tetapi didasarkan pada prinsip kesetaraan. Artinya, terlepas dari semua perbedaan yang dimiliki antar-manusia, tapi dalam ranah kehidupan sosial ia harus diperlakukan sebagai individu yang setara di hadapan orang lain.

Semua orang Iran, apapun kelompok etnis atau suku mereka, menikmati hak yang sama, sementara warna kulit, ras, bahasa, dan sejenisnya, tidak memberikan hak istimewa apapun.

Demokrasi dalam istilah politik berarti manajemen negara oleh rakyat, pemerintahan di tangan rakyat, atau cara memerintah berdasarkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan rakyat, sebuah pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, dan pelaksanaannya dilakukan oleh orang-orang yang dipilih rakyat.

Kamus ilmu politik mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat untuk rakyat. Seperti yang dikatakan Abraham Loncoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, demokrasi bermakna sebuah pemerintahan yang diperintah oleh rakyat.

Namun, demokrasi membutuhkan penyegaran secara terus-menerus dan salah satu mekanismenya adalah merujuk pada kehendak rakyat. Partisipasi rakyat dalam urusan negara merupakan salah satu simbol utama pemerintahan demokratis. Oleh karena itu, Konstitusi Republik Islam Iran mengakui peran khusus rakyat dalam memerintah.

Pemenuhan kebutuhan publik menuntut partisipasi dan tanggung jawab semua orang dalam kehidupan kolektif. Dengan demikian, demokrasi mengharuskan keterlibatan orang-orang di tengah masyarakat dan pengelolaan urusan publik.

Di antara ciri khas sistem Republik Islam Iran adalah bersandar pada suara rakyat dalam pengelolaan negara. Suara rakyat akan menentukan pemilihan presiden, anggota parlemen, dan anggota dewan-dewan kota. Dengan cara inilah rakyat memiliki keterwakilan politik dalam urusan publik, dan semua legitimasi berasal dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara.

Pasal 56 Konstitusi Iran disebutkan, "Kedaulatan mutlak atas dunia dan manusia berada di tangan Tuhan dan Dia yang mengangkat manusia untuk mengatur kehidupan masyarakatnya." Jadi dapat disimpulkan bahwa penguasa sesungguhnya dalam sistem Republik Islam Iran adalah rakyat sendiri.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayid Ali Khamenei.
Melalui pemilu, presiden, anggota parlemen, anggota dewan-dewan kota, dan seluruh perwakilan terpilih akan memikul tanggung jawab untuk mengelola urusan publik. Pemilu diselenggarakan dengan dua cara yaitu pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung, yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapat kepercayaan dari rakyat. Di sini, lembaga-lembaga yang kompeten seperti Dewan Garda Konstitusi akan melakukan pengawasan terhadap pemilu, karena lembaga ini merupakan perwakilan tidak langsung rakyat berdasarkan konstitusi.

Berdasarkan Konstitusi Iran, dalam kondisi apapun, para calon anggota parlemen atau calon presiden berhak dipilih oleh rakyat setelah lolos uji kualifikasi yang dilakukan Dewan Garda Konstitusi.

Republik Islam Iran adalah sebuah sistem yang sepenuhnya melaksanakan demokrasi. Pasal 3 Konstitusi Iran menjamin prinsip partisipasi politik rakyat di samping supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini telah melahirkan sistem republik di Iran atas dasar kehendak rakyat yang disalurkan melalui pemilu.

Kajian tentang perkembangan demokrasi dan sistem politik selama empat dekade lalu di Iran, menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Republik Islam terus mencapai kemajuan. Sejumlah prinsip-prinsip demokrasi seperti persamaan di mata hukum, penghapusan diskriminasi ras dan kelompok, dan parameter suara rakyat dalam pemilu, sudah melembaga di negara ini.

Proses pemilu dan referendum – yang diakui sebagai ciri khas sistem demokrasi – juga terlihat lebih menonjol di Republik Islam Iran. 

Mantan menteri urusan perang rezim Zionis mendesak Knesset mengesahkan undang-undang larangan bagi Benjamin Netanyahu yang saat ini menjabat sebagai perdana menteri Israel.

Avigdor Lieberman, pemimpin partai Yisrael Beiteinu hari Minggu mengirim pesan kepada Benny Gantz, pemimpin Partai Biru dan Putih, yang memimpin parlemen Zionis (Knesset), dan mendesaknya untuk membuat aturan cekal terhadap Netanyahu. 

Mantan menteri urusan perang rezim Zionis ini menyatakan bahwa Netanyahu saat ini hanya mengulur waktu dan tidak akan menandatangani perjanjian koalisi dengan Gantz.

Sementara itu, ribuan Zionis berdemonstrasi di Tel Aviv pada hari Minggu untuk memprotes lambatnya proses pembentukan kabinet baru dan kerugian yang mereka alami akibat Covid-19.

Negosiasi antara partai Likud dengan partai Biru dan Putih mengalami kebuntuan karena Netanyahu mengajukan  permintaan supaya Gantz membatalkan putusan mahkamah Agung rezim Zionis mengenai pencopotan jabatannya sebagai perdana menteri Israel.

Selama lebih dari satu tahun terakhir, rezim Zionis menghadapi krisis politik akibat kegagalan pembentukan kabinet baru, bahkan tiga pemilu parlemen yang telah digelar juga gagal menghasilkan pemerintahan baru.

Jalur Gaza telah diblokade rezim Zionis Israel dari darat, laut dan udara sejak belasan tahun lalu dan hingga sekarang, rezim ilegal ini belum mencabutnya.

Akibat blokade keji tersebut, penduduk Gaza mengalami penderitaan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahan-bahan dasar dan juga kebutuhan penting seperti bahan bangunan dan obat-obatan pun dilarang  masuk ke Gaza.

Blokade juga telah menimbulkan pengangguran dan berbagai persoalan serius bagi warga Palestina di Gaza.

Dalam kondisi tersebut, penyebaran virus Corona, COVID-19 di Gaza menjadi ancaman serius bagi sekitar dua juta penduduk di wilayah ini.

Mereka kekurangan peralatan medis untuk mencegah penyebaran virus Corona dan untuk merawat pasien yang terinfeksi virus ini.

Hingga hari Senin (20/4/2020) pagi ini, 418 warga Palestina dilaporkan terinfeksi COVID-19 dan 2 dari mereka meninggal dunia.

Virus Corona telah menyebar ke lebih dari 111 negara dan jumlah korban jiwa akibat virus ini di seluruh dunia hingga Senin pagi telah mencapai 165.788 orang.

Lebih dari 2.404.681 orang terinfeksi COVID-19 dan 620.696 dari mereka telah sembuh. Covid-19 ditemukan pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.

Amerika Serikat berada di urutan pertama yang memiliki kasus terbanyak terkait dengan virus Corona. 759.118 warga Amerika terinfeksi COVID-19, dan 41.379 dari mereka meninggal dunia.

Spanyol berada di urutan kedua. 198.674 warga negara ini tertular COVID-19, dan 20.453 dari mereka meninggal dunia. Negara berikutnya adalah Italia. 178.972 warga negara ini terinfeksi virus Corona dan 23.660 dari mereka meninggal dunia.

Negara-negara berikutnya yang memiliki kasus terbanyak COVID-19 adalah Prancis, Jerman, Inggris, Turki, Cina, dan Iran. 

Stasiun televisi rezim Zionis Israel mengabarkan, Kementerian Kesehatan Israel meminta agar para penyandang disabilitas, orang lanjut usia dan penderita penyakit jantung menjadi kelompok terakhir yang diperbolehkan menggunakan alat bantu pernafasan di masa wabah Virus Corona.

Kanal 13 TV Israel (20/4/2020) melaporkan, berdasarkan keterangan Kemenkes Israel, pemukim Zionis yang mengalami trauma psikologis, menderita luka bakar akut, menderita penyakit kronis, atau sudah lanjut usia serta mereka yang peluang kesembuhannya dari Virus Corona kurang dari 2 persen, tidak diprioritaskan untuk menggunakan alat bantu pernafasan.

Sebuah lembaga resmi pembela hak difabel di Israel mengumumkan, kebijakan ini sarat muatan disriminatif yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan bagi para penyandang disabilitas, dan melanggar konvensi PBB terkait hak penyandang disabilitas.

Asosiasi penyandang disabilitas Israel menuntut pencabutan segera keputusan Kemenkes Israel tersebut, dan menganggapnya sebagai pemikiran yang mendukung pembunuhan warga lemah dengan dalih Corona. 

Pemerintah Amerika Serikat kembali campur tangan dalam urusan internal Irak, dan meminta Baghdad mengimpor energi listrik dan gas dari Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, jangan dari Iran.

Fars News (20/4/2020) melaporkan, Fazel Al Dabas, salah seorang pakar perminyakan mengabarkan intervensi baru Amerika terhadap pemerintah Irak.

Dalam wawancara dengan Shafaq News, Fazel Al Dabas mengatakan, masa pengecualian Irak dari sanksi Amerika atas Iran, dan izin yang diberikan kepada Baghdad untuk mengimpor energi listrik dan gas dari Iran akan berakhir pada bulan April 2020.

Menurutnya, untuk keluar dari krisis ini, Irak tidak punya alternatif pengganti lain, dan pemerintah Amerika sebelumnya pun pernah meminta Baghdad untuk mencari pengganti sumber impor listrik dan energinya.

Al Dabas menjelaskan, sampai saat ini kita tidak tahu apa yang sudah diputuskan pemerintah Irak, dan sedang bergerak ke arah mana negara ini.

Kementerian Listrik Irak mengumumkan, saat ini Baghdad masih mengandalkan produksi dalam negeri di bidang energi listrik.

Menteri Luar Negeri Lebanon menyinggung berlanjutnya pelanggaran wilayah Lebanon oleh rezim Zionis Israel dan mengatakan, kami sedang berperang dengan Israel.

Stasiun televisi Alalam (20/4/2020) melaporkan, Nassif Hitti, Senin (20/4) dalam wawancara dengan surat kabar Arab Saudi, Independent Arabia mengecam serangan Israel ke kendaraan yang mengangkut anggota Hizbullah.

Menlu Lebanon menekankan kebijakan netral dan non-intervensi di antara negara-negara Arab.

"Hal terpenting bagi Lebanon adalah memiliki hubungan terbaik dan terkuat dengan negara sahabat, serta sebuah jaringan hubungan internasional yang berlandaskan penghormatan atas kedaulatan setiap negara, dan tidak ada campur tangan", imbuhnya.

Sumber di Suriah sebelumnya mengabarkan sebuah pesawat nirawak Israel menyerang kendaraan Hizbullah Lebanon di dekat perbatasan Suriah-Lebanon.

Serangan itu diduga untuk meneror Imad Al Karimi, salah satu komandan Hizbullah Lebanon, namun gagal. 

Presiden Suriah dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran menyinggung perang kunci Jenderal Qassem Soleimani dalam memerangi terorisme di negaranya, dan berterimakasih atas bantuan Iran terhadap rakyat Suriah dalam perang ini.

Fars News (20/4/2020) melaporkan, Menlu Iran bersama delegasi hari Senin (20/4) bertemu dengan Presiden Suriah, Bashad Al Assad di Damaskus.

Di awal pertemuan, Assad menyampaikan belasungkawa pemerintah dan rakyat Suriah atas korban jiwa akibat Virus Corona di Iran.

Presiden Suriah juga menyinggung gugurnya Jenderal Qassem Soleimani, dan menekankan peran kunci Komandan Pasukan Qods, IRGC itu dalam memerangi terorisme di Suriah.

Sementara itu Menlu Iran Mohammad Javad Zarif dalam pertemuan dengan Assad berterimakasih atas belasungkawa Presiden Suriah dan menuturkan, saat ini niat asli Amerika terkait pencabutan sanksi menindas terhadap bangsa-bangsa dunia pada kondisi sulit perang melawan Corona, sudah terungkap.

Pasukan rezim Zionis Israel baru-baru ini menyerang laboratorium tes virus Corona, Covid-19 di daerah Baitul Maqdis Timur, dan menangkap pegawainya.

Menurut surat kabar Zionis, Haaretz, tentara Israel menyerang klinik Sivan yang menjadi laboratorium tempat pengetesan virus corona di Baitul Maqdis Timur, dan menangkap para petugas klinik tersebut karena bekerja sama dengan Palestina untuk mengidentifikasi Covid-19.

Rezim Zionis mengklaim bahwa manajemen otorita Palestina telah melanggar aturan yang ditetapkan mengenai langkah memerangi virus corona, tapi tidak menunjukkan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pada 1980, rezim Zionis mendeklarasikan Baitul Maqdis yang didudukinya selama perang 1967, sebagai ibu kotanya, tetapi masyarakat internasional tidak pernah mengakuinya.

Kemudian, rezim Zionis menggunakan prakarsa rasis AS, kesepakatan abad dengan menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kotanya, termasuk daerah Silvan.

Silvan terletak di dekat kota Abudis di area A yang dikelola dan diperintah oleh Otoritas Palestina sesuai dengan Kesepakatan Oslo. 

Pasukan Suriah mengumumkan ditemukannya sejumlah besar senjata dan amunisi buatan AS, termasuk sejumlah rudal anti-tank yang dipasok untuk kelompok teroris di negara ini.

Kantor berita Suriah, SANA hari Senin (20/4/2020) melaporkan, tentara Suriah berhasil menemukan senjata dan amunisi buatan AS dalam operasi penumpasan kelompok teroris di provinsi Damaskus dan Quneitra.

Sebelumnya, tentara Suriah juga menemukan beberapa depot senjata dan amunisi yang dibangun negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat  di berbagai wilayah Suriah.

Krisis Suriah dimulai sejak 2011 dengan masuknya kelompok-kelompok teroris yang didukung Saudi, Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengubah perimbangan kekuatan regional demi kepentingan rezim Zionis.

Militer Suriah yang didukung sekutunya terutama Iran dan Rusia berhasil menumpas sebagian besar kelompok teroris Daesh, tapi sejumlah kecil anggotanya masih berada di negara ini.(

Sistem pertahanan anti-udara Suriah berhasil menangkis serangan rudal-rudal rezim Zionis.

Kantor berita Suriah, SANA melaporkan, jet-jet tempur Israel Selasa dini hari (21/4/2020) menembakkan sejumlah rudal provinsi Homs, tapi berhasil dicegat oleh sistem anti udara Suriah.

Dilaporkan, target serangan udara Israel adalah pangkalan militer Suriah Tiyas  (T-4).

Rezim Zionis selalu menargetkan posisi tentara dan infrastruktur Suriah demi melindungi kelompok teroris yang semakin melemah di negara ini.

Jet-jet tempur zionis menembakkan rudal-rudal ini melintasi zona udara Lebanon menuju salah satu pangkalan militer Suriah di Homs.

Rezim Zionis dan AS terus-menerus memberikan dukungan terhadap kelompok teroris yang masih tersisa di Suriah dengan melancarkan berbagai aksi, termasuk menyerang pangkalan militer Suriah dan sekutunya di negara Arab itu.