Perdana Menteri Irak menggagas sebuah program baru untuk membersihkan wilayah Barat negara itu dari anasir teroris, yang mendapat sambutan kelompok-kelompok suku di wilayah tersebut. Sebagian sumber di Irak bahkan mengabarkan dicapainya kesepakatan awal antara pemerintah Baghdad dan kelompok etnik di wilayah Barat untuk menyelesaikan krisis di Provinsi Al Anbar.
 
Di antara isi kesepakatan itu adalah peletakan senjata oleh anak-anak kelompok etnik yang tertipu, penyerahan para teroris dan orang-orang yang terlibat dalam aksi pembunuhan warga tidak berdosa, membayar ganti rugi kepada keluarga korban di Provinsi Al Anbar bersamaan dengan dimulainya proses rekonstruksi wilayah itu dan merekrut anak-anak kelompok etnik yang sebelumnya ikut bertempur melawan teroris.
 
Kesepakatan ini rencananya akan dijalankan dalam sebuah pertemuan yang akan digelar di salah satu pangkalan militer Al Anbar dengan dihadiri petinggi pemerintah Irak, gubernur, para anggota Dewan Provinsi, tetua adat dan pembesar Al Anbar.
 
Sampai saat ini 23 kelompok suku kota Fallujah telah menyatakan dukungannya atas program prakarsa Nouri Al Maliki, PM Irak dan kesepakatan yang dicapai. Mereka mengumumkan berlepas tangan dari anak-anak mereka yang bergabung dengan kelompok teroris. Enam kelompok etnik lain di Al Anbar dikabarkan telah membentuk koalisi untuk berperang melawan para teroris Daulah Islamiyah fi Iraq wa Syam (DIIS) di kota Fallujah. Sampai sekarang 600 pemuda sudah bergabung dengan kelompok ini.
 
Poin pentingnya adalah, perhimpunan ulama kota Fallujah menyambut baik prakarsa Nouri Al Maliki untuk membuka hubungan dengan kelompok-kelompok etnik di wilayah Barat Irak dan programnya untuk membersihkan Provinsi Al Anbar. Mereka akan menghadiri pertemuan yang akan digelar dalam waktu dekat di provinsi itu dengan dihadiri oleh para petinggi pemerintah lokal dan pusat.
 
Sepertinya Maliki mampu menjalin hubungan yang baik dengan sebagian kelompok etnik di wilayah Barat Irak yang merupakan pusat konsentrasi Al Qaeda dan DIIS. PM Irak berharap kanal kerjasama kelompok-kelompok etnik dengan militer dapat mempercepat  penyelesaian krisis keamanan di Barat negara itu.
 
Masalah keamanan dalam beberapa bulan terakhir menjadi salah satu tantangan utama bagi Baghdad dan pribadi Al Maliki serta sebagian kalangan politik. Bahkan sebagian partai Syiah memprotes kinerja Al Maliki dalam menangani masalah-masalah keamanan dan memanfaatkannya untuk menjustifikasi alasan mereka menjauh dari koalisi Pemerintahan Hukum.
 
Saat ini ketika Irak tengah disibukkan dengan tawar-menawar politik untuk membentuk pemerintahan dan pengajuan kandidat Perdana Menteri, Maliki memanfaatkan kesempatan dengan baik guna meningkatkan daya tawar politik diri dan kubunya yang meraih mayoritas kursi di Parlemen dengan berkonsentrasi pada penyelesaian masalah-masalah keamanan.
 
Masalah-masalah yang selama dua tahun terakhir telah menguras waktu dan energi Irak. Maliki mengetahui dengan baik bahwa jika ia dapat mengendalikan instabilitas di Barat Irak dengan cara tertentu, yang pada kenyataannya adalah membatasi aktivitas DIIS dan Al Qaeda di Al Anbar, maka ia dapat mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dan kubunya di fase yang serba sensitif seperti sekarang ini.
 
Kebijakan yang selama ini diterapkan Maliki adalah memukul posisi-posisi DIIS dan Al Qaeda di Provinsi Al Anbar serta menarik dukungan kelompok-kelompok etnik negara itu.
 
PM Irak selain ingin memenuhi tuntutan rakyat untuk menciptakan keamanan di negara itu, juga ingin menunjukkan kepada partai-partai penentangnya bahwa ia mampu mengontrol kondisi. Jika Maliki mampu mewujudkan ketenangan walau relatif di wilayah-wilayah Barat Irak, terutama Al Anbar, maka ini akan menjadi sebuah keunggulan baginya dan bagi koalisi Pemerintahan Hukum, kelompok yang menegaskan bahwa Maliki adalah satu-satunya kandidat untuk menduduki pos Perdana Menteri Irak mendatang.
