Sebanyak 35 anggota parlemen Irak yang ragu atas keseriusan Aliansi Internasional untuk menghancurkan ISIS, menuntut pembentukan sebuah komite penyidik kinerja aliansi tersebut.
Kelompok teroris Takfiri ISIS-Baath, pada Juni 2014 menyerang kota Mosul, Provinsi Ninawa  dan menguasai kota tersebut. Setelah menguasai Mosul dan sejumlah wilayah Irak, ISIS melakukan berbagai aksi sadis yang menjadi bukti nyata dari pelanggaran HAM dan kejahatan anti kemanusiaan. Di antara aksi tersebut adalah pelanggaran hak kaum minoritas, khususnya Yazidi Irak.
Aksi ISIS di Irak dan warga Kobani Suriah mendorong Amerika Serikat yang telah menarik pasukannya dari Baghdad di tahun 2011, kembali memikirkan untuk menempatkan kembali militernya di Irak dengan dalih melindungi warga khususnya etnis minoritas Irak. AS bersama dengan lebih dari 40 negara yang mengamini kebijakannya pada September 2014 membentuk aliansi internasional memerangi ISIS yang sebenarnya bikinan Washington sendiri.
Meski Amerika menyatakan tujuan dari pembentukan aliansi ini adalah untuk memerangi ISIS, namun kinerja mereka selama empat bulan sejak dibentuk menunjukkan bahwa misi utama mereka bukan membantu pemerintah Irak dalam menghancurkan kelompok teroris ini. Dari satu sisi, AS dan Barat mendapat tekanan berat karena tidak melakukan langkah nyata dan praktis dalam memerangi kejahatan ISIS yang menjadi bukti nyata tiga kejahatan yang tercantum dalam anggaran dasar Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) yakni kejahatan anti kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan anti perdamaian.
Di sisi lain, AS dan sekutu Baratnya dengan bantuan diplomasi dolar minyak sejumlah negara Arab memakai kedok bantuan kemanusiaan dan membentuk aliansi internasional anti-ISIS demi meredam represi publik internasional terhadap mereka.
AS dan sekutu Barat serta Arabnya yang selama empat tahun lalu mendukung penuh kelompok teroris di Suriah mulai dilanda kekhawatiran bahwa perang yang mereka gelar terhadap teroris ISIS bakal memperkokoh posisi Presiden Bashar al-Assad.
Oleh karena itu, kekhawatiran tersebut membuat aliansi pimpinan Amerika ini tidak serius memerangi ISIS dan hanya puas mencantumkan di agenda kerjanya untuk memperlemah teroris. Dengan demikian para petinggi Irak termasuk Perdana Menteri Haider al-Abadi mengkritik kinerja aliansi pimpinan Amerika dan mereka menilai aliansi ini bukan menjadi penyempurna strategi Baghdad dalam memerangi ISIS.
Realita transfromasi keamanan di Irak lemahnya posisi teroris ISIS di negara ini bukan disebabkan oleh kinerja aliansi internasional pimpinan Washington, namun dikarenakan kerjasama rakyat dan militer dalam berjuang memberantas anasir teroris dari negara mereka.
