Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 28 Januari 2020 secara resmi mengumumkan prakarsa ilegal, Kesepakatan Abad. Di sini kita akan mengkaji dampak prakarsa itu bagi wilayah Asia Barat (Timur Tengah).
Terciptanya Konsensus di Antara Faksi-faksi Palestina
Perpecahan di antara faksi-faksi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pemerintah persatuan nasional Palestina dibubarkan pada awal tahun lalu.
Kesepakatan Abad merupakan salah satu isu yang telah menyatukan pandangan semua faksi Palestina termasuk di Tepi Barat dan Gaza, dan bahkan Presiden Otorita Ramallah Mahmoud Abbas menegaskan, "Kami katakan 'tidak' seribu kali untuk Kesepakatan Abad ini."
Reaksi itu menunjukkan bahwa faksi-faksi Palestina semakin menyadari tentang urgensitas persatuan dalam menghadapi rezim Zionis dan AS. Mereka sekarang berusaha meredam atau mengakhiri pertikaian internal demi melawan prakarsa rasis ini dan berjuang mempertahankan integritas teritorial Palestina. Pada dasarnya, faksi-faksi Palestina menganggap persatuan sebagai kunci utama untuk menggagalkan prakarsa Kesepakatan Abad.
Anggota Biro Politik Gerakan Jihad Islam Palestina, Khaled al-Batsh menyebut Kesepakatan Abad sebagai konspirasi baru AS terhadap bangsa Palestina, dan menekankan pentingnya mengakhiri konflik internal Palestina serta menciptakan persatuan total untuk melawan konspirasi ini. Gerakan Hamas dan Jihad Islam Palestina bahkan meminta Mahmoud Abbas untuk berkunjung ke Gaza.
Meningkatnya Kekerasan Antara Palestina dan Rezim Zionis
Kesepakatan Abad adalah sebuah prakarsa sepihak yang secara drastis mempersempit wilayah geografi Palestina dan memperluas wilayah pendudukan Israel. Surat kabar The Washington Post menyebut bagian Palestina dari Kesepakatan Abad hanya secuil dari sepotong roti.
Sengketa wilayah selalu menjadi salah satu penyebab utama dari banyak perang dalam sejarah. Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Trump mengklaim bahwa "Hari ini Israel akan mengambil langkah besar menuju perdamaian. Pemerintah di kawasan menyadari bahwa ekstremisme adalah musuh bersama." Terobosan Trump diklaim ingin mengakhiri konflik Israel-Palestina yang sudah berumur 72 tahun.
Apa yang sebenarnya ditawarkan oleh kesepakatan memalukan abad ini bukanlah perdamaian, tetapi eskalasi kekerasan dalam hubungan Palestina dan rezim penjajah Israel. Menurut catatan The Washington Post, "Prakarsa yang sudah dikerjakan selama bertahun-tahun ini adalah menarik ulang garis wilayah Tepi Barat."
Jadi, dapat dikatakan bahwa meskipun Trump membuat keputusan sepihak dan ilegal mengenai tanah Palestina khususnya luas wilayahnya, namun keputusan ini tidak akan dilaksanakan oleh Palestina. Tindakan Trump bahkan berpotensi memicu intifadah dan perang baru di kawasan.
Presiden kelompok advokasi liberal nirlaba yang berbasis di Amerika (J Street), Jeremy Ben-Ami menuturkan, "Kesepakatan Abad bukanlah prakarsa damai, tapi sebuah upaya untuk menjauhkan kebijakan tradisional AS dan berjalan seirama dengan sikap ultra-ekstrem Israel atas kasus-kasus spesifik."
Analis militer Israel, Ron Ben Yishai dalam sebuah artikelnya di surat kabar Yedioth Ahronoth menulis, "Setiap tindakan politik sepihak oleh Israel akan membuat situasi lebih buruk dan lebih kacau."
The New York Times dalam sebuah editorial dengan judul "Trump’s Middle East Peace Plan Exposes the Ugly Truth" menulis, "Menurut statistik militer Israel, saat ini ada lebih banyak warga Palestina daripada orang Yahudi yang tinggal di wilayah yang dikendalikan oleh rezim Zionis. Prakarsa Amerika telah membatasi sebagian besar kelompok etnis mayoritas menjadi kurang dari seperempat wilayah, dan pembatasan terhadap kedaulatan Palestina juga begitu luas sehingga apa yang tersisa lebih tepat disebut sebagai solusi setengah negara. Prakarsa Trump memiliki banyak kesalahan besar, ia memprioritaskan kepentingan Israel atas kepentingan Palestina, bahkan mendorong perluasan pemukiman dan perampasan lebih lanjut tanah Palestina."
Mendiskreditkan Negosiasi dan Menghancurkan Perjanjian Damai
Substansi Kesepakatan Abad menentang perundingan, perjanjian dua arah, dan perdamaian. Prakarsa ini melanggar seluruh hak-hak sah rakyat Palestina dan menyerahkan tanah Palestina kepada Israel.
Prakarsa ini menjadi bukti bahwa AS tidak dapat menjadi mediator dalam perundingan antara Palestina dan rezim Zionis. Ia juga menjadi bukti bahwa kepentingan Palestina dapat diraih lewat perlawanan dalam menghadapi tindakan dan kebijakan Israel dan AS.
Kesepakatan Abad secara praktis telah menghancurkan kesepakatan damai lainnya mengenai Palestina, termasuk Perjanjian Oslo 1993 dan 1995. Mahmoud Abbas dalam sebuah surat kepada Netanyatu, memperingatkan bahwa prakarsa tersebut merupakan penolakan Perjanjian Oslo oleh AS dan Israel. Oleh karena itu, pemerintah Palestina sekarang tidak terikat oleh perjanjian apapun dengan Israel termasuk di bidang kerja sama keamanan.
Sebelum ini, Sekjen Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat mengancam keluar dari Perjanjian Oslo jika Presiden AS meresmikan Kesepakatan Abad.
Jadi, dapat dikatakan bahwa Kesepakatan Abad secara praktis tidak akan menghadirkan perdamaian, tapi justru menghancurkan perundingan damai antara Palestina dan Israel.
Menurut The New York Times, prakarsa Trump hanya melakukan sentuhan akhir pada sebuah rumah – di mana anggota DPR AS dari Republik dan Demokrat – telah menghabiskan puluhan tahun membantu untuk membangunnya. Selama beberapa dekade terakhir, ketika Israel perlahan-lahan mengambil alih Tepi Barat dan menempatkan lebih dari 600.000 warga Zionis di wilayah pendudukan, pemerintah AS justru memberikan dukungan diplomatik kepada Israel, menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB, menekan pengadilan internasional dan badan-badan investigasi untuk tidak memproses Israel, serta memberikan miliaran dolar kepada Israel dalam bentuk bantuan tahunan.
Meningkatnya Kebencian terhadap AS di Kawasan
Salah satu implikasi penting Kesepakatan Abad adalah meningkatnya kebencian terhadap AS di wilayah Asia Barat secara drastis.
Pemerintahan Trump menunjukkan sikap dan perilaku bermusuhan terhadap negara-negara Muslim selama tiga tahun terakhir. Arab Saudi disebutnya sebagai "sapi perah." Dalam komentar lain, Trump mengatakan Arab Saudi dan Rajanya tidak akan bertahan lebih dari dua minggu tanpa dukungan militer AS.
Presiden AS juga telah menunjukkan puncak permusuhannya terhadap negara-negara Muslim dengan meneror Komandan Pasukan Quds Iran, Letjen Qasem Soleimani dan Wakil Komandan Hashd al-Shaabi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, serta delapan orang rombongan mereka.
Kejahatan ini memicu kemarahan rakyat Irak dan menuntut pasukan AS keluar dari negara tersebut. Jutaan warga Irak turun ke jalan-jalan pada 24 Januari lalu untuk mendesak pengusiran pasukan AS.
Peresmian Kesepakatan Abad telah memicu gelombang baru kebencian terhadap AS di negara-negara Asia Barat. Pelaksanaan kesepakatan ini bisa berpotensi meningkatnya ancaman terhadap Washington di kawasan.
Turunnya Posisi dan Kredibilitas Negara-negara Arab
Prakarsa Kesepakatan Abad telah menyingkap tingkat ketergantungan beberapa negara Arab kepada AS dan kepatuhan mereka pada Washington. Duta besar Yordania, Uni Emirat Arab, dan Oman menghadiri upacara peresmian Kesepakatan Abad di Gedung Putih.
Arab Saudi dan Mesir juga secara implisit mengumumkan dukungannya terhadap Kesepakatan Abad.
Jelas, sikap negara-negara Arab ini memiliki dua dampak penting. Pertama, jarak antara para pemimpin Arab dan rakyatnya semakin melebar dan hal ini dibuktikan dengan aksi protes yang digelar oleh masyarakat Arab untuk menentang prakarsa tersebut. Kedua, dukungan beberapa negara Arab terhadap Kesepakatan Abad dan ketidakpedulian mereka dengan isu Palestina, dapat menurunkan posisi mereka di Asia Barat, dan bahkan bisa mendorong mereka mengikuti kebijakan rezim Zionis dalam jangka panjang.
