Komandan Al Hashd Al Shaabi menilai Amerika Serikat tidak serius dalam menumpas Daesh di saat banyak negara dunia bekerja sama untuk memerangi kelompok teroris itu.

Saberin News melaporkan, Abdullah al-Zayadi, Komandan Brigade ke-41 Al-Hashd al-Shaabi Irak yang berbasis di provinsi Salah al-Din dalam sebuah pidato hari Sabtu (30/10/2021) mengatakan, "Semua operasi yang dilakukan terhadap Daesh di negara ini adalah tanggapan terhadap  serangan kelompok teroris."

Al-Ziyadi menyerukan ruang operasi bersama dengan semua badan keamanan untuk bertukar informasi guna memerangi Daesh,

"Tapi apa yang disebut koalisi anti-Daesh yang dipimpin AS tidak memberikan informasi kepada pasukan Irak dan tidak bekerja sama dalam hal ini," ujarnya.

Pernyataan itu muncul saat teroris Daesh melakukan dua operasi berdarah di provinsi Diyala Irak pekan lalu. Hampir 40 warga sipil Irak tewas dan terluka dalam serangan itu.

Terlepas dari kekalahan kelompok teroris Daesh di Irak, tapi sisa-sisa kelompok teroris ini masih ada dan melancarkan serangan sporadis di negara itu

Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa dua anggota Partai Buruk Kurdistan Turki (PKK) tewas dalam operasi militer yang dilancarkan pasukan Turki di wilayah utara Irak.

Menurut Kantor Berita Anadolu hari Sabtu (30/10/2021) melaporkan, kementerian pertahanan Turki menyatakan dua anggota PKK tewas dalam operasi yang dilancarkan tentara Turki di utara Irak.

Serangan militer Turki terhadap posisi PKK di utara Irak terjadi pada saat para pejabat Baghdad berulang kali mengutuk serangan itu, dan menyebutnya sebagai aksi pendudukan.

PKK telah memerangi pemerintah Turki sejak 1984 dan Pemerintah Turki menetapkan PKK sebagai kelompok teroris.(

Deputi menlu Iran bidang politik, Ali Bagheri Kani Jumat (29/10/2021) bertemu dengan sejawatnya dari Rusia, Sergei Ryabkov di Moskow.

Ali Bagheri Kani berkunjung ke Moskow usai bertemu dengan Enrique Mora, deputi bidang politik Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa dan koordinator Komisi Bersama JCPOA. Usai pertemuan ini, Bagheri Kani di akun Twitternya menulis, "Di pertemuan positif dan menjanjikan dengan Sergei Ryabkov, deputi menlu Rusia, transformasi terbaru kembali dikaji dan kami membicarakan perundingan untuk mencabut sanksi ilegal dan zalim."

Iran dan Rusia juga menyatakan bahwa akan terus melanjutkan lobinya di berbagai level guna memperkuat sikap bersama.

Sebagian perundingan Bagheri Kani di Rusia dalam koridor penyamaan visi terkait perundingan pencabutan sanksi Iran yang rencananya akan digelar di Wina. Berdasarkan kesepakatan Iran dengan negara-negara anggota Kelompok 4+1, rencananya akan digelar perundingan bilateral dengan setiap anggota terkait pencabutan sanksi anti-Iran.

Di perudingan tersebut, Iran meminta Eropa dan Amerika untuk kembali menjalankan komitmennya di JCPOA dalam koridor resolusi 2231 Dewan Keamanan yang merupakan solusi paling rasional untuk mempertahankan kesepakatan nuklir. Dengan demikian dialog baru hanya akan sukses jika berujung pada pencabutan seluruh sanksi dan implementasi seluruh komitmen oleh kedua pihak.

Di perundingan deputi bidang politik menlu Iran dan petinggi Rusia dibicarakan hubungan bilateral dan peningkatan kerja sama di berbagai bidang untuk menjamin kepentingan kedua pihak serta isu-isu yang diminati keduanya. Dari sudut pandang ini, kunjungan Bagheri Kani ke Rusia merupakan peluang untuk memperkokoh hubungan Iran dan Rusia serta penekanan terhadap pemanfaatan beragam peluang yang ada di bidang kerja sama strategis kedua negara.

Vladimir Sazhin, asisten peneliti di RAS Institute of Oriental Studies Rusia terkait hal ini mengatakan, Moskow tidak diragukan lagi ada dalam daftar mitra prioritas Iran, dan kedua negara akan terus bermitra berdasarkan status yang ada.

Mengingat kombinasi dari komponen-komponen ini, kunjungan Bagheri Kani ke Moskow seetlah perundingan Brussels, sangat penting karena dua alasan:

Pertama, peran bersama Iran dan Rusia sebagai dua negara independen dan kuat serta berpengaruh terhada transformasi regional. Level hubungan ini sejatinya indikasi konvergensi dan multilateralisme di interaksi regional.

Kedua, kerja sama Iran dan Rusia bersifat strategis. Iran kini bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi (ECO) dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) serta memiliki kapasitas untuk memperkuat hubungan regional dan multilateral.

Saat ini yang membuat hubungan Iran dan Rusia semakin penting adalah pendekatan kedua negara untuk memperkuat hubungan multilateral dan jangka panjang. Strategi bersama Iran dan Rusia adalah memperkokoh dan mengembangkan multilateralisme dalam melawan unilateralisme Barat.

Kazem Jalali, dubes Iran di Rusia terkait kapasitas kerja sama kedua negara mengatakan, level hubungan dan sektor kerja sama saat ini antara Iran dan Rusia lebih tinggi dari beberapa dekade lalu. Selain itu, kerja sama kedua pihak semakin dalam dan bermakna, serta banyak kapasitas kedua negara yang ada dan harus ditindaklanjuti dalam bentuk program komprehensif kerja sama.

Level hubungan ini mengharuskan kedua pihak senantiasa berhubungan dan melakukan lobi untuk memanfaatkan seluruh kapasitas politik-ekonomi serta konvergensi keamanan dalam menghadapi ancaman bersama.

Urgensitas kunjungan deputi bidang politik menlu Iran ke Moskow dan harapan kedua pihak atas perundingan dan lobi strategis juga harus dikaji dalam koridor tujuan ini. 

Inspektur Jenderal AS Urusan Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR) menuduh pemerintah Biden menyembunyikan informasi tentang jatuhnya pemerintah Ashraf Ghani.

Kepala SIGAR,John Sopko hari Jumat (29/2021) mengatakan bahwa Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri AS menyembunyikan informasi dari publik  mengenai memprediksi jatuhnya pemerintah Afghanistan ke tangan Taliban.

Sopko menambahkan bahwa Pentagon, atas permintaan pemerintah Afghanistan, membatasi pemberian informasi kepada publik mengenai operasi pasukan keamanan Afghanistan di tahun 2015.

SOPCO meminta Pentagon dan Departemen Luar Negeri AS merilis semua informasi terkait perkembangan terakhir di Afghanistan.

Sopko mencatat bahwa informasi itu juga akan membantu Kongres dan publik AS menilai apakah Amerika Serikat harus mengakhiri misinya di Afghanistan lebih cepat ataukah tidak.

SEbelumnya, The Wall Street Journal melaporkan bahwa sejumlah lembaga di Amerika Serikat telah mulai menyelidiki bagaimana pemerintahan Joe Biden mengelola penarikan AS dari Afghanistan.

Pada hari Minggu, 15 Agustus, pemerintah Presiden Afghanistan jatuh ke tangan Taliban dan Ashraf Ghani yang menjabat sebagai presiden Afghanistan ketika itu melarikan diri.

Banyak tokoh dan orang Afganistan mengaitkan situasi mengerikan saat ini di Afganistan dengan kebijakan AS yang gagal di Afganistan.

Amerika Serikat dan sekutunya menarik diri dari Afghanistan setelah 20 tahun kehadiran militernya yang gagal, dan tidak menghasilkan apa-apa selain penyebaran terorisme, perang, kekerasan, ketidakstabilan dan ketidakamanan, serta pembunuhan puluhan ribu orang.(

Media rezim Zionis Israel menulis, kepentingan Israel mengharuskan untuk memandang positif kudeta di Sudan, karena Abdel Fattah Al Burhan yang merebut kekuasaan, merupakan pendukung normalisasi hubungan dengan Israel.

Surat kabar Israel Hayom, Selasa (26/10/2021) mengutip salah satu sumber Israel menulis, "Dengan memperhatikan situasi yang berkembang di Sudan, lebih baik kita mendukung militer dan komandannya yaitu Abdel Fattah Al Burhan, Ketua Dewan Transisi, bukan Abdalla Hamdok."
 
Sehari sebelumnya Abdel Fattah Al Burhan membubarkan Dewan Kedaulatan dan pemerintah Sudan pimpinan Abdallah Hamdok, dan menangkapnya bersama sejumlah menteri. Aksi ini dianggap banyak pihak sebagai kudeta militer.
 
Menurut sumber yang dikutip Israel Hayom, kudeta tidak bisa dihindarkan. Sudah beberapa tahun lamanya pemimpin dukungan militer dari satu sisi, dan perdana menteri di sisi lain melangkah dari dua sisi yang berlawanan, jelas bahwa masalah ini akan mencapai tahap yang menentukan.
 
Israel Hayom menulis, "Karena militer Sudan adalah institusi paling kuat di negara ini, dan karena Abdel Fattah Al Burhan, adalah Panglima Militer Sudan, maka perkembangan terbaru ini merupakan kesempatan bagus untuk mewujudkan stabilitas di Sudan, dan hal ini vital bagi kawasan, dan penting bagi upaya penguatan hubungan terutama dengan Amerika Serikat, negara Barat dan Israel."

Salah satu pemimpin Jihad Islam Palestina mengatakan, normalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel tidak punya masa depan di kawasan, karena masyarakat kawasan menentangnya.

Mohammad Al Hindi, Selasa (26/10/2021) dalam wawancara dengan kantor berita Turki, Anadolu menuturkan, normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel, tidak punya masa depan, karena bangsa-bangsa kawasan menentangnya.
 
Ia menambahkan, "Negara-negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, percaya bahwa Tel Aviv akan mendukung mereka, tapi kami dalam perang terbaru di Gaza bulan Mei 2021 sudah mengatakan kepada mereka bahwa Israel bahkan tidak bisa membela diri sendiri."
 
Menurutnya, Israel selalu menginginkan negara-negara kawasan termasuk sekutunya sendiri, lemah. Israel tidak bisa menerima kehadiran sekutu yang kuat bagi dirinya, dan tidak mendukungnya. Israel justru masuk ke negara-negara itu, dan melawan kebebasan rakyat serta kemajuannya.
 
"Sebagian negara mengolok-olok kelompok perlawanan Palestina karena menjalin hubungan dengan Iran, sebaliknya mereka menjalin hubungan dengan Israel," pungkasnya. (

Presiden Lebanon mengatakan perang saudara tidak akan terjadi kembali di Lebanon, meski beberapa pihak terus berusaha mengacaukan situasi di negara ini.

Michel Aoun, Selasa (26/10/2021) seperti dikutip stasiun televisi Al Jazeera, menegaskan bahwa dampak-dampak penembakan terbaru di Beirut sudah dapat dikendalikan.
 
Ia meminta semua pejabat pemerintah Lebanon untuk berusaha mencapai kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional, IMF supaya negara ini mendapat dukungan.
 
Sehubungan dengan proses penyelidikan ledakan Beirut, Michel Aoun menuturkan, lembaga peradilan Lebanon harus independen, dan para politisi tidak boleh mencampuri penyelidikan ini.

Kompleks Haram Suci Sayidah Fatimah Maksumah sa di kota Qom, Republik Islam Iran tak pernah sepi oleh peziarah, terutama pada bulan Rabiul Awal.

Peziarah makin banyak terutama pada malam Maulid Nabi Muhammad Saw dan wiladah Imam Ja'far Shadiq as yang jatuh pada tanggal 17 Rabiul Awal.

Beberapa acara yang diisi dengan ceramah digelar di Kompleks Haram Suci Sayidah Fatimah Maksumah sa pada malam 17 Rabiul Awal (24/10/2021).

Hujjatul Islam wal Muslimin Mirbagheri menyampaikan ceramah pada malam maulid Nabi Muhammad Saw dan Sayid Mehdi Mirdamad membacakan kisah-kisah mengenai Rasulullah Saw.

Ahlu Sunnah berpendapat bahwa Rasulullah Saw lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, sementara Syiah pada tanggal 17 Rabiul Awal.

Bapak Pendiri Republik Islam Iran Imam Khomeini ra kemudian menetapkan rentang waktu antara 12-17 Rabiul Awal sebagai Pekan Persatuan Islam, dan menjadikannya sebagai momentum untuk mempererat persatuan di tengah umat Islam.

Pekan Persatuan merupakan sebuah kesempatan untuk mengkaji lebih jauh tentang urgensitas persatuan dan solidaritas Dunia Islam, terutama di masa sekarang yang sarat dengan fitnah dan konflik.

Pada hari Maulid Nabi Muhammad Saw dan Imam Ja'far Shadiq as, masyarakat di Republik Islam Iran tenggelam dalam kegembiraan. Mereka memperingati Maulid dengan menggelar perayaan di masjid-masjid dan pusat-pusat keagamaan. 

Beberapa pejabat Amerika Serikat menuduh Iran berada di balik serangan drone ke pangkalan militernya di Al Tanf, Suriah, minggu lalu.

Dikutip situs Washington Post, Selasa (26/10/2021), sejumlah pejabat AS mengaku bahwa mereka percaya Iran berada di balik serangan drone ke pangkalan militer AS di Al Tanf, Suriah.
 
Menurut para pejabat AS itu, Iran adalah sumber dan penggerak serangan tersebut, tapi drone-drone itu tidak diterbangkan dari Iran.
 
Para pejabat yang tidak mau diungkap identitasnya itu mengklaim bahwa drone-drone Iran-lah yang digunakan dalam serangan ke pangkalan militer Al Tanf, dan sepertinya Iran memberikan kemudahan dalam penggunaan drone-drone tersebut.
 
Mereka mengatakan, serangan ke pangkalan Al Tanf dilakukan oleh lima unit drone yang bermuatan penuh bahan peledak, dan menghantam dua bagian militer pangkalan Al Tanf, serta bagian yang ditempati pemberontak Suriah. 

Kelompok Taliban menyambut baik statemen Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar terkait persatuan yang lebih erat antara warga Ahlu Sunnah dan Syiah di Afghanistan.

Juru bicara Taliban, Mohammad Naeem, Senin (25/10/2021) di akun Twitternya menulis, "Taliban menyambut baik statemen Ayatullah Ali Khamenei, Pemimpin Republik Islam Iran yang mendesak persatuan lebih erat antara warga Sunni dan Syiah di Afghanistan."
 
Ia menambahkan, "Insyaallah konspirasi musuh untuk merusak persatuan Syiah dan Sunni akan gagal."
 
Sebelumnya Ayatullah Khamenei mengatakan, ledakan-ledakan bom di Afghanistan adalah buah dari pertikaian Sunni dan Syiah.
 
Rahbar menjelaskan, "Alasan mengapa kami di Republik Islam Iran sangat menekankan persatuan di antara umat Islam, karena hari ini terus diupayakan agar umat Islam terpecah, Sunni dan Syiah bertikai. Anda perhatikan dalam literatur politik AS, beberapa tahun kebelakang mulai dikenal istilah Sunni dan Syiah, padahal mereka menentang prinsip dasar Islam, tapi tidak melepaskan masalah Sunni-Syiah." (