Hubungan Rusia dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sebagai aliansi militer terbesar dunia pasca Perang Dingin, merupakan isu utama keamanan yang selalu mewarnai panggung politik Barat. Oleh karena itu pada tahun 2002, dibentuk sebuah dewan untuk membahas isu-isu yang menjadi fokus kedua pihak.

Dewan tersebut sampai sekarang masih menjadi mimbar untuk mendiskusikan sejumlah isu keamanan dan militer antara Rusia dan NATO serta membangun koordinasi di berbagai bidang di antara keduanya.

Para pejabat Moskow senantiasa mencurigai misi NATO baik di tingkat Eropa maupun di kancah global, terutama ekspansi aliansi itu ke wilayah Eropa Timur, upaya penempatan perisai rudal di Eropa dengan melibatkan Amerika Serikat, intervensi NATO di Libya, dan juga kemungkinan terulangnya skenario Libya di negara-negara lain di dunia.

Sejalan dengan itu, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Rusia Jenderal Valery Gerasimov pada Rabu (16/1) mengabarkan kesiapan negaranya untuk melanjutkan perundingan dengan NATO terkait program perisai rudal Eropa. Namun, dia mengingatkan bahwa kekhawatiran Moskow dalam masalah itu masih berlanjut.

Jenderal Gerasimov mengatakan meski tidak ada kemajuan dalam perundingan-perundingan sebelumnya, namun kami siap melakukan penjajakan ulang dalam kerangka Dewan Kerjasama Rusia-NATO mengenai ketentuan umum kerjasama kedua pihak untuk membangun sistem pertahanan rudal Eropa.

Seraya menegaskan kekhawatiran Moskow dalam masalah tersebut, Jenderal Gerasimov menambahkan bahwa Rusia tidak punya niat untuk mempersempit gerak NATO dalam membangun sistem pertahanan untuk negara-negara Eropa terhadap potensi ancaman rudal dari wilayah Timur Tengah. Akan tetapi, langkah tersebut tidak boleh membahayakan keamanan Rusia.

Berkenaan dengan isu itu, Jenderal Garasimov menandaskan bahwa jika kemampuan pertahanan strategis Rusia terancam oleh sistem perisai rudal NATO, maka akan sangat sulit untuk membangun kepercayaan dalam interaksi keamanan kedua belah pihak.

Pembangunan sistem pertahanan misil NATO di Eropa telah menimbulkan ketegangan antara NATO-Rusia. Rusia menuding sistem pertahanan misil menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan nasionalnya. Namun, NATO menegaskan bahwa perisai rudal di Eropa tidak ditujukan untuk mengancam Rusia.

Meski adanya reaksi negatif terhadap manuver-manuver NATO di "halaman belakang" Rusia, namun kedua pihak aktif melakukan dialog terkait berbagai isu dan membahas peluang peningkatan kerjasama kolektif.

Menurut sumber-sumber Rusia, Moskow dan NATO memiliki kerjasama di berbagai bidang militer seperti, perang melawan perompak laut, kontra-terorisme internasional, dan dokter militer. Jenderal Gerasimov juga menjelaskan bahwa Rusia bersama NATO akan menggelar latihan bersama pada tahun ini.

Hubungan Rusia dan NATO sama seperti sebuah puzzle yang terdiri dari potongan-potongan kecil dan rumit. Interaksi kedua pihak dibungkus dengan sikap saling curiga dan kerap menjadi penghalang untuk membangun sebuah hubungan mesra di bidang keamanan dan militer.

Jelas bahwa Rusia dan NATO memiliki banyak perbedaan menyangkut isu-isu global dan sepertinya ketegangan di antara mereka sulit dicairkan.

Perancis dilaporkan sudah menempatkan 1.400 prajurit di Mali, lebih dari separuh dari total 2.500 yang akan dikirim ke negara bekas jajahannya itu. Pasukan Perancis dikirim ke negara Afrika Barat tersebut sebagai bagian dari operasi yang diklaim untuk menumpas kelompok-kelompok garis keras.

Jumlah prajurit itu meningkat cepat sejak pasukan pertama Perancis tiba pada 11 Januari lalu untuk menanggapi laju kelompok militan yang menguasai kota Konna, Mali tengah.

Pesawat tempur dikerahkan dari Perancis dan juga dilaporkan dari Chad. Pemerintah Perancis mengklaim bahwa mereka telah memperoleh izin untuk menggunakan wilayah udara Aljazair. Kedua negara Afrika itu juga bekas jajahan Perancis.

Selain itu, Perancis juga menerima dukungan cepat dari negara-negara Eropa lainnya dan Amerika Serikat. Inggris telah mengirim pesawat kargo RAF CI7 dari pangkalan di East England ke Paris dalam rangka membantu logistik tempur militer Perancis.

AS juga membantu pasukan Perancis dengan pesawat-pesawat pengangkut. Washington juga menyetujui peningkatan kerjasama intelijen untuk membantu Paris, termasuk informasi dan pesawat pengintai tanpa awak serta satelit mata-mata. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mengatakan, "Kami mendukung operasi Perancis di Mali dengan informasi intelijen dan pesawat transpor."

Secara resmi, Paris, London dan Washington melakukan intervensi militer di Mali untuk membantu pemerintah Bamako menumpas pemberontakan separatis di bagian utara negara itu.

Mali mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer pada Maret 2012 menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Toure. Pemberontak telah berhasil mengkonsolidasikan kontrol mereka atas wilayah yang luas dan sebagian besar gurun di sekitar kota utama Timbuktu.

Ada aroma neokolonial dalam penyebaran pasukan secara besar-besaran ke wilayah Afrika. Perancis dan sekutu Baratnya aktif mengangkat isu ancaman keamanan internasional yang diduga ditimbulkan oleh pemberontak di Mali. Presiden Francois Hollande berulang kali memperingatkan bahwa keamanan Perancis dan Eropa terancam jika pemberontak di Mali memperkuat kontrol mereka.

Seorang juru bicara Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan kedua pemimpin [Cameron dan Hollande] setuju bahwa situasi di Mali menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan internasional mengingat kegiatan teroris di sana.

Para politisi Amerika, pemimpin militer dan media-media Barat telah lama mengesankan Mali sebagai poros baru teror di dunia dan menegaskan bahwa pemerintah Barat harus bertindak tegas untuk mengatasi ancaman.

Namun, esensi "ancaman Islam" dari Mali tidak pernah dibuktikan. Masyarakat dunia dipaksa menerima begitu saja sabda dari Paris, London dan Washington, kumpulan negara "nakal" yang telah dan sedang melakukan perang ilegal di Afghanistan, Irak, Libya dan Suriah.

Pemberontakan warga melawan pemerintahan kolonialis Barat di Mali mungkin merupakan tujuan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Perancis dan sekutu Baratnya mengobarkan konflik internal di Mali dan kemudian memutar episode baru cerita "perang melawan teror." Dengan cara ini, mereka akan mendapat mandat dunia untuk kembali memimpin perang melawan terorisme.

Kali ini, Perancis ingin memimpin petualangan neo-imperialis di wilayah-wilayah strategis dunia. Mali memiliki kekayaan alam yang melimpah berupa logam dan mineral. Negara itu juga menyimpan sumber utama emas, uranium, serta bijih besi, tembaga, timah dan mangan, dan juga bahan-bahan tambang lain seperti fosfat, garam dan kapur.

Selain itu, wilayah Afrika Barat juga memiliki potensi mengagumkan untuk pertanian dan minyak.

Intervensi militer Perancis dan negara-negara Barat lainnya di Mali - di bawah kedok "mengalahkan terorisme" – adalah upaya mambuka pintu bagi perusahaan-perusahaan Barat guna mengeruk kekayaan di Mali dan bahkan di seluruh benua Afrika.

Pada tahun 2011, pemboman Perancis dan NATO di Libya menandai awal baru dari neo-imperialisme Barat di Afrika. (IRIB Indonesia/RM)

Jerman telah mengirim dua pesawat angkut militer dengan 14 awaknya ke Mali di tengah bentrokan intensif di negara Afrika itu.

Pesawat yang dikirim Kamis malam (17/1) itu yang seharusnya untuk transportasi ke tentara Mali. Pesawat pertama akan mengangkut bahan medis dan kemudian terbang ke ibukota Mali Bamako.

Menurut angkatan udara Jerman, pesawat ketiga akan dikirim pada hari Jumat dari negara bagian selatan Bavaria untuk digunakan jika diperlukan.

Pada tanggal 16 Januari, Berlin menyatakan setuju untuk mengirimkan pesawat militernya mereaksi permintaan dari Paris.

Perancis memulai intervensi militernya sejak 11 Januari lalu melalui serangan udara dengan dalih untuk menghentikan gerakan maju kelompok milisi.

Sementara itu, para menteri luar negeri Uni Eropa sepakat mendukung Perancis dalam operasinya di Mali dengan menggulirkan misi militer untuk melatih tentara di negara yang berkecamuk itu.(IRIB Indonesia/MZ)

Kelahiran Maulawi Jalaluddin Ar-Rumi

Jalaluddin Mohammad bin Baha ad-Din Mohammad lahir di kota Balkh pada 6 Rabiul Awal 604 Hq. Ia pergi ke Turki bertepatan dengan serangan tentara Mongol dan tinggal di kota Konya.

Rumi belajar kepada ayahnya dan untuk beberapa waktu ia sempat belajar di Syam. Ketika kembali ke Konya, Jalaluddin Rumi menyibukkan dirinya mengajar ilmu-ilmu agama, sehingga suatu hari ia bertemu dengan seorang arif besar bernama Syamsuddin Mohammad bin Ali Tabrizi di kota itu juga. Pertemuan itu membuat hati Rumi membara hingga akhir hayatnya. Jalaluddin Rumi tidak pernah berhenti mencari hakikat ilahi.

Jalaluddin Rumi menghabiskan 30 tahun dari usianya untuk mencari hakikat di akhir umurnya. Di masa itu pula Rumi meninggal banyakkarya. Matsnawi Maulawi adalah karya monumentalnya yang ditulis dalam 26 ribu bait syair. Ia juga menulis Diwan Ghazal Syams, Rubaiyat yang terkenal, Majalis Sab'ah dan Fihi Ma Fihi.

Seorang pejabat senior Jerman dan sekutu dekat Kanselir Angela Merkel, memperingatkan Perdana Menteri Inggris David Cameron agar tidak menggertak Uni Eropa dengan menggelar referendum terkait keanggotaan di blok itu.

Ketua Komisi Urusan Eropa di Jerman, Gunther Krichbaum, yang memimpin sebuah delegasi tingkat tinggi parlemen dalam kunjungan ke London, memperingatkan bahwa opsi referendum dapat membahayakan Eropa dan membawa bencana ekonomi ke Inggris.

"Tentu saja ada risiko bahwa [referendum] bisa melumpuhkan upaya Eropa yang lebih baik dan integrasi yang lebih kuat. Inggris akan mengadapi risiko terisolasi dan ini tidak akan menguntungkan London," katanya.

"Anda tidak bisa menciptakan masa depan politik jika Anda menggertak negara-negara lain. Itu tidak akan membantu Inggris. Negara itu membutuhkan Eropa yang stabil dan pasar yang aktif," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schauble pada Desember 2012 menyatakan bahwa setiap upaya untuk menekan Jerman dengan ancaman keluar dari Uni Eropa, tidak akan ditolerir.

Cameron menghadapi tekanan dari parlemen untuk memberi kesempatan kepada publik Inggris terkait referendum keanggotaan negara itu di Eropa sebelum pemilu nasional pada 2015.

Sebuah jajak pendapat baru-baru ini oleh The Observer menemukan bahwa 56 persen warga Inggris akan memilih keluar dari Uni Eropa jika referendum digelar.

Masalah pengurangan anggaran militer Amerika dan dampaknya menimbulkan kecemasan luas di kementerian pertahanan AS (Pentagon), khususnya di sektor industri militer. Sekalipun demikian, dengan mencermati kesepakatan Gedung Putih dengan Kongres AS di tahun 2011, pengurangan bujet pemerintah federal, termasuk anggaran pertahanan merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

Sekaitan dengan hal ini, Leon Panetta, Menteri Pertahanan AS hari Kamis (10/1) mengatakan, "Bila Kongres tidak mampu mencegah pengurangan bujet Pentagon hingga dua bulan ke depan, Pentagon harus mempersiapkan diri menghadap masalah ini." Dalam sebuah konferensi pers di Pentagon, Panetta mengatakan bahwa terlepas dari keputusan yang akan diambil oleh Kongres, kementerian pertahanan telah mempersiapkan diri menghadapi masalah ini.

Disebutkan bahwa kementerian pertahanan AS telah mengambil langkah-langkah antisipasi dengan mengurangi kontrak perbaikan dan penjagaan segala instalasi yang ada, begitu juga telah menghentikan perekrutan personel sipil dan mengundurkan tender-tender. Panetta mengatakan, "Tujuan dari program yang diterapkan ini untuk mengantisipasi pengurangan bujet Pentagon." Pengurangan anggaran militer Pentagon secara otomatis telah dimasukkan dalam UU Kontrol Bujet 2011 yang mencakup pengurangan 500 miliard dolar biaya pertahanan selama satu periode 10 tahun.

Selama Panetta menjadi orang nomor satu di kementerian pertahanan AS, ia berkali-kali memperingatkan soal pengurangan bujet militer AS. Menurutnya, pengurangan bujet yang dilakukan ini bakal menciptakan pengurangan tiba-tiba dan cepat anggaran militer AS. Padahal, Amerika di satu sisi tengah berperang di Afghanistan dan di sisi lain tengah memerangi apa yang disebut mereka dengan terorisme. Para pejabat Pentagon juga mengklaim bahwa pengurangan bujet militer AS akan menambah satu persen dari angka pengangguran di Amerika.

Menurut Pentagon, pengurangan ini tidak hanya merugikan sektor militer saja, tapi juga lapangan kerja di sektor swasta. Bagi Pentagon, masalah ini akan menyoal segala bentuk inovasi, kreasi dan kemampuan militer Amerika. Bagaimanapun juga, mereka yang menyusun program Pentagon mengkhawatirkan dampak serius dari pengurangan bujet militer dan melihat masalah ini sebagai satu hal yang lebih besar dari musuh.

Sementara itu, Robert Gates, mantan Menhan AS sebelum ini telah mereaksi soal pengurangan bujet Pentagon. Gates menyatakan bahwa pengurangan biaya kementerian pertahanan bakal menyoal peran Amerika sebagai polisi dunia. Tidak boleh dilupakan juga bahwa pengurangan bujet Pentagon dapat berakibat dihentikannya proyek-proyek besar militer Amerika. Itulah mengapa kalangan industri militer Amerika begitu aktif melobi kubu Republik di Kongres untuk mencegah pengurangan anggaran ini. Karena bila pengurangan bujet ini jadi diterapkan, maka gairah industri militer AS akan berkurang yang berujung pada semakin memburuknya perekonomian negara ini.

Krisis ekonomi yang melanda Amerika membuat para pejabat negara ini realistis melihat masa depan. Oleh karenanya, pengurangan anggaran militer menjadi satu hal yang tidak dapat dihindari. Masalah ini membuat Panetta memperingatkan jajarannya untuk mempersiapkan diri menerapkan kebijakan ini, selain tetap menyatakan ketidakpuasannya terkait pengurangan bujet Pentagon ini.

Indonesia berharap China dan Jepang dapat menyelesaikan sengketa teritorial maritimnya di gugusan Kepulauan Diaoyu, Laut China Timur. Kepulauan itu disengketakan dengan Jepang, yang menyebutnya sebagai Kepulauan Senkaku.

"Kami berharap sengketa itu dapat diselesaikan secara bilateral dengan jalan damai sehingga tidak menganggu stabilitas kawasan," kata Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, di Beijing, Jumat.

Hal itu disampaikannya saat mengadakan kunjungan kehormatan kepada Wakil Ketua Pusat Militer China, Jenderal Fan Chang Long.

Indonesia sebelumnya juga telah menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam rangka mendorong penyelesaian damai di Asia Timur terkait sengketa teritorial di gugusan Kepulauan Diaoyu atau yang dikenal di Jepang sebagai Senkaku.

"Indonesia berharap sengketa di Diaoyu dapat diselesaikan damai secara bilateral. Jangan sampai sengketa itu justru menjadi konflik yang makin berkembang dan menganggu stabilitas kawasan," kata Sjafrie menegaskan.

Pemerintah China kembali mengirimkan empat kapal pengintai ke Pulau Diaoyu yang disengketakan dengan Jepang sebagai upaya menjaga wilayah maritimnya, yaitu Haijian 51, Haijian 26, Haijian 66, dan Haijian 13.

China mengklaim pengiriman keempat kapal perang pengintai itu untuk mengamankan teritorial maritim China di Pulau Diaoyu atau yang di Jepang dikenal sebagai Senkaku.

Sementara itu, dari Jepang dilaporkan pihak penjaga pantai setempat mengatakan bahwa keempat kapal laut pengintai itu terlihat bergerak di 12 mil laut dari kepulauan.

Itu kali pertama sejak 31 Desember dan ke-21 kali sejak Jepang menasionalisasi kepulauan pulau itu pada bulan September. Otoritas Jepang juga mencatat satu pesawat jet tempur milik China melintasi wilayah udara di atas pulau-pulau tersebut pada awal bulan lalu.

Tokyo menanggapi kejadian itu dengan mengirimkan jet tempur dan mengatakan itu adalah kali pertamanya Beijing melanggar wilayah udaranya setidaknya sejak 1958.

Pada hari Sabtu, pesawat lain milik China mendekati pulau-pulau itu tanpa memasuki wilayah udara, dan mendorong lagi pengiriman jet-jet tempur Jepang ke wilayah itu.

Di sisi lain, China secara terang-terangan mengklaim sepihak hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Klaim sepihak itu berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan, karena Brunei Darussalam, Filipina, Viet Nahm, dan Malaysia terganggu kepentingannya

Menteri Tenaga Kerja AS Hilda Solis, warga berdarah Latin pertama di pemerintahan federal, memutuskan mundur pada hari Rabu (9/1). Dia mundur hanya 10 hari menjelang berakhirnya periode pertama pemerintahan Barack Obama dan terjadi di tengah banyak pertanyaan yang dihadapi Obama tentang kurangnya keberadaan perempuan di kabinet periode kedua.

Solis mengatakan bahwa ia telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Obama. Pada masa-masa terjadinya krisis di bidang fiskal dan pemulihan dari resesi, Solis harus bergulat untuk meningkatkan lapangan kerja di AS. Obama dalam sebuah pernyataan, menyebut Solis sebagai juara yang tak kenal lelah bagi keluarga-keluarga pekerja.

Ketidakmampuan Gedung Putih untuk mengurangi angka pengangguran di AS telah menuai banyak kritik terhadap kinerja pemerintah. Sejak Solis bergabung dalam kabinet empat tahun lalu, warga Amerika berharap janji Obama untuk menciptakan lapangan kerja di negara itu segera terwujud.

Namun, janji itu tidak pernah terealisasi dan angka pengangguran malah meningkat tajam seiring krisis utang yang melilit negara adidaya itu. Saat ini, angka pengangguran di AS berkisar 7,8 persen meski mampu menciptakan sekitar 155 ribu lapangan kerja pada Desember 2012.

Data-data tidak resmi menyebutkan bahwa angka pengangguran di AS mencapai dua kali lipat dari angka yang diumumkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Pada bulan-bulan berikutnya, angka tersebut sepertinya tidak akan berada di bawah tujuh persen.

Solis adalah orang kelima yang memilih mundur dari pemerintah setelah kemenangan Obama pada pemilu November 2012 lalu. Sebelumnya, Hillary Clinton, Timothy Geithner, Leon Panetta, dan Lisa Jackson juga sudah mengumumkan niatnya untuk tidak menemani Obama pada periode kedua ini.

Kini, banyak kalangan mulai mempertanyakan tentang apakah Obama sudah kehilangan semangat keragaman di tim pejabat tinggi yang dipimpinnya. Sebab, tiga wanita anggota Kabinet yaitu Clinton, Solis, dan Jackson akan menarik diri dari pemerintah. Juru bicara Gedung Putih Jay Carney bahkan meminta berbagai pihak untuk mengkritik setelah Obama selesai membentuk timnya. Dia mengklaim bahwa kaum perempuan diwakili dengan baik di jajaran pejabat tinggi presiden.

Tantangan Obama dalam membentuk kabinet periode kedua tidak hanya di kementerian tenaga kerja, kemenlu, keuangan, tapi bahkan di kementerian pertahanan. Obama telah menominasikan mantan senator Chuck Hagel sebagai menteri pertahanan baru. Akan tetapi, penunjukan tokoh Republik itu mendapat tentangan keras justru dari kubu Republik sendiri.

Senator Republik Lindsey Graham, mengecam sikap Hagel terkait rezim Zionis Israel dan Iran. Dia mengatakan, Hagel akan menjadi menteri pertahanan paling antagonis dalam sejarah negeri ini. Tak hanya menganjurkan negosiasi dengan Iran, tetapi juga mendesak Israel berunding dengan Hamas.

Langkah John Brennan untuk menuju Langley juga tidak mudah. Kubu Republik tidak puas dengan program kontraterorisme pemerintah Obama, termasuk pribadi Brennan. Belum lagi beratnya tantangan yang harus dihadapi Badan Intelijen Pusat AS (CIA) di benua Afrika, terutama setelah mereka kecolongan di Benghazi, Libya.

Obama sedang menghadapi tantangan sulit untuk meloloskan para pembantu barunya untuk duduk di kabinet dan membentuk tim keamanan nasional baru yang tangguh setelah ditinggalkan oleh pemain lama. (IRIB Indonesia/RM/NA)

Pengusaha Inggris di sebuah suratnya yang ditujukan kepada Perdana Menteri David Cameron memperingatkan jika Cameron melontarkan isu keluar dari Uni Eropa maka sektor perdagangan negara ini akan terancam.

Reuters dari London Rabu (9/1) melaporkan, sepuluh pemimpin sektor dagang dan bisnis Inggris termasuk Sir Richard Branson, direktur perusahaan the Virgin Group dan Martin Sorrell, direktur perusahaan WPP mengirim surat ke Koran Financial Times menandaskan, reformasi lebih di Uni Eropa harus segera dijalankan, namun Inggris juga harus berhati-hari untuk tidak menuntut keluar dari organisasi ini.

Di surat tersebut dijelaskan, permohonan untuk keluar dari Uni Eropa di kondisi seperti ini akan mengancam keanggotaan Inggris di organisasi Eropa tersebut serta London akan mengalami kerugian yang tak dapat diprediksikan di sektor perdagangan.

Eksekutif lain yang menandatangani surat itu disertakan Jan du Plessis, ketua penambang Rio Tinto, British Telecoms itu Ketua Michael Rake dan Chris Gibson-Smith, ketua London Stock Exchange.

Cameron tengah menghadapi kritik rakyat akibat kebijakannya terhadap Uni Eropa. Ia menyatakan dirinya menuntut pemulihan hubungan Inggris dan Brussel dan diprediksikan ia akan menyampaikan hal ini dipidatonya akhir Januari.

Saat ini Irlandia memegang ketua periodik Uni Eropa untuk masa enam bulan kedepan. Pada hari Selasa (8/1) Irlandia meminta Inggris untuk tidak terlalu bermusuhan terkait perubahan hubungannya dengan Uni Eropa.

Hubungan Inggris dan Uni Eropa sejak tiga tahun lalu mulai dingin. Puncak friksi kedua kubu terjadi ketika Inggris besara Republik Cheko menentang 25 anggota Uni Eropa lain dan menolak perubahan traktat di organisasi ini. London juga menolak perubahan sistem finansial Uni Eropa yang dianggap menurunkan independensi lembaga finansial dan bank Inggris. Penambahan bujet Uni Eropa juga salah satu poin yang disengketakan antara Inggris dan seluruh anggota.

Seiring dengan meningkatnya keterkucilan Inggris di Uni Eropa, dikungan rakyat negara terhadap keanggotaan London di organisasi Eropa tersebut juga merosot. Jajak pendapat menunjukkan bahwa lebih dari separuh rakyat Inggris menuntut keluarnya negara mereka dari Uni Eropa.

Kubu keras partai Konservatif yang berkuasa dan menentang London mengiringi kebijakan Uni Eropa menekankan referendum terkait masalah ini. Kelompok ini menilai Inggris sebagai kekuatan ekonomi ketujuh dunia tidak seharusnya khawatir kehilangan pasarnya di Uni Eropa. Di sisi lain, sejumlah elit politik dan ekonomi Inggris memilih untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa ketimbang keluar dari organisasi ini.

Sementara itu, masih terdapat kelompok lain yang selain menekankan urgensitas keanggotaan Inggris di Uni Eropa, juga menuntut sejumlah reformasi di organisasi ini. Kelompok ini menuntut fokus pada laju ekonomi dan lapangan pekerjaan, reformasi bujet Uni Eropa, menekankan pasar kolektif dan perubahan undang-undang terkait persaingan ekonomi di organisasi Eropa ini.

David Cameron, Perdana Menteri Inggris juga memiliki keyakinan bahwa negara-negara zona euro menjadi faktor perubahan esensi Uni Eropa.

Meski masa depan keanggotaan Inggris di Uni Eropa masih kabur, namun tak dapat disangkal banhwa isu keluarnya London dari organisasi ini bukan hal baru dan tak dapat ditutupi lagi. Berlanjutnya krisis finansial di Uni Eropa juga membuat terkuaknya masalah struktur organisasi ini.

Kini pertanyaan yang muncul adalah apakah berlanjutnya kebersamaan negara-negara anggota Uni Eropa dalam sebuah organiasi politik-ekonomi mungkin terjadi? Apakah Uni Eropa tetap mampu menjawab setiap tuntutan negara anggota dan memerangi kesulitan ekonomi?

Tanpa memperhatikan apakan Inggris masih tetap menjadi anggota Uni Eropa atau tidak, reformasi struktur untuk mempertahankan eksistensi Uni Eropa sepertinya suatu yang sangat urgen saat ini. Oleh karen aitu, para pemimpin Eropa selain harus memikirkan upaya untuk keluar dari krisis finansial, juga harus menseriusi kendala struktur organisasi ini